Pelaku usaha mebel dan kerajinan nasional harus memulai warsa 2024 dengan kondisi yang menantang. Beragam persoalan, mulai dari ketersediaan bahan baku, daya saing produk, hingga perkara teknologi mesin yang tertinggal antre untuk segera diselesaikan. Industri mebel dan kerajinan melanjutkan penurunan performanya pada tahun lalu dengan mencatat kinerja ekspor yang anjlok hingga 28% dibandingkan dengan 2022. Penyebabnya pun beragam, mulai dari lesunya pesanan dari luar negeri akibat ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, hingga lesunya perekonomian sejumlah negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mencatat nilai ekspor produk mebel dan kerajinan pada 2023 sebesar US$1,8 miliar, anjlok cukup dalam dari capaian pada tahun sebelumnya yang diketahui menyentuh US$2,5 miliar. Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, mengatakan bahwa industri mebel dan kerajinan nasional sedang menghadapi tekanan berganda. Selain persoalan lesunya pesanan dari pasar global, lesunya ekspor juga disebabkan oleh harga mebel dan kerajinan nasional yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Malaysia, Vietnam, dan China. Hanya saja, pemerintah perlu ikut turun tangan agar pelaku industri mebel dan kerajinan nasional bisa menggapai target tersebut. Menurutnya, pelaku usaha memerlukan kepastian pasokan bahan baku utama dan penunjang untuk menjamin keberlangsungan produksi. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu pengusaha dalam melakukan restrukturisasi mesin, serta mengurangi tarif pajak. Dia memperkirakan, target ekspor produk mebel dan kerajinan US$5 miliar pada tahun ini akan didominasi oleh produk berbahan baku kayu yang setara dengan 12 juta meter persegi kayu bulat dari berbagai jenis kayu dengan kualitas dan standar yang ditentukan pasar. Tak hanya kayu, kebutuhan bahan baku lainnya untuk menggenjot ekspor adalah 67.194 ton rotan siap pakai.

Pengusaha juga membutuhkan bahan penunjang seperti fitting atau aksesoris, pengemas, dan bahan finishing. Untuk restrukturisasi mesin, Sobur menilai bahwa program yang dijalankan oleh Kementerian Perindustrian telah berdampak positif terhadap efisiensi, produktivitas, dan standardisasi kualitas bagi sektor industri pengolahan kayu. Sobur pun meminta agar program tersebut dipertahankan, sekaligus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, termasuk menambah anggaran agar bisa memperluas cakupan jenis mesin untuk seluruh kategori industri mebel dan kerajinan. Di sisi lain, dia melihat peluang positif dari penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dapat mendorong produk lokal memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan dengan produk impor. Dalam kesempatan terpisah, pemerintah memastikan bakal memberikan perhatian khusus terhadap industri mebel dan kerajinan agar bisa meningkatkan daya saingnya. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Pemerintah berupaya memanfaatkan keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Pasalnya, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia saat ini tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Perindustrian telah menggulirkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri furnitur, seperti fasilitasi pusat logistik bahan baku industri furnitur untuk memperbaiki rantai pasok bahan baku industri furnitur, serta pendirian Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah untuk mencetak SDM terbaik di industri tersebut. “Kementerian Perindustrian juga melaksanakan kebijakan program pengembangan desain furnitur, insentif perpajakan, penerapan SNI dan SKKNI, serta link and match IKM furnitur untuk platform SIPLah ,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan, industri furnitur sebagai salah satu subsektor industri agro yang memberikan kontribusi sebesar 1,30% terhadap PDB non-migas pada 2022. Selain itu pada tahun yang sama, industri furnitur memiliki kinerja ekspor senilai US$2,47 miliar.

Lampu kuning menyala! Optimisme pebisnis mulai melandai di awal 2024. Kondisi politik dalam negeri yang memanas jelang Pemilu Presiden 2024 menjadi faktor yang paling membuat pebisnis dag-dig-dug. Persepsi dunia usaha ini tertangkap dalam survei terbaru KONTAN yang tertuang dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal I-tahun 2024. Masih di level yang optimis atas prospek ekonomi Indonesia, puluhan pengambil keputusan penting dalam perusahaan alias para chief executive officer (CEO) mengkhawatirkan sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap rencana investasi. Namun, indeks tersebut menurun ke level 3,54 dibanding survei ICCI kuartal IV-2023 yang di level 3,62. Responden survei yang merupakan para CEO di lintas sektor usaha ini, dari enam indikator penilaian, yakni kondisi ekonomi makro, belanja pemerintah, daya beli, politik nasional, hingga ekspansi bisnis ada di zona optimistis. Namun dari survei ICCI kuartal I-2024 berlangsung sejak awal Desember 2023, indeks dalam tren menurun. Pebisnis memilih berhati-hati melakukan ekspansi usaha. Ada dua hal yang mereka cermati terkait kondisi politik menjelang pemilihan umum (pemilu). Yakni, stabilitas politik dan sirkulasi pemimpin yang dihasilkan dari pelaksanaan pemilu tersebut. Jung Fan, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk menyebut, kondisi makro Indonesia tahun ini ditentukan hasil pemilu. Mereka menunggu kebijakan pemerintahan baru hasil pemilu. Namun ia optimistis, daya beli masyarakat menguat paska pandemi. Lalu, pemilu menjadi stimulan karena tingginya uang beredar. Jadi, "Kami optimistis melihat pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Vidjongtius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk menyoroti kondisi global yang belum berpihak ke usaha. Kata dia, pemilu yang berjalan lancar bukan satu-satunya faktor yang menentukan ekonomi Indonesia tahun ini. Sementara pasar domestik belum bisa bisa diandalkan lantaran daya beli belum terlalu kuat. "Kami akan tetap ekspansi terbatas," cetusnya. Santosa, Direktur Utama PT Astra Agro Lestari Tbk memilih netral di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan politik nasional di tahun pemilu.

Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk tahun 2024 di kisaran Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun. Corporate External Communication Kalbe Farma, Hari Nugroho mengatakan, anggaran capex tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional perseroan. "Belanja modal akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas, pemeliharaan rutin dan kebutuhan informasi teknologi (IT)," kata dia kepada KONTAN, Selasa (2/1). Sebagai tambahan informasi, angka belanja modal tahun 2024 ini tidak berbeda jauh dengan belanja modal KLBF di tahun 2023 yang mencapai Rp 1 triliun. Di sisi lain, jika menilik pada laporan keuangan KLBF selama sembilan bulan pertama tahun 2023 lalu, KLBF berhasil membukukan laba bersih Rp 2,06 triliun. Laba bersih ini turun 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. KLBF berharap, akan terjadi normalisasi kinerja yang lebih baik di tahun ini.   Meski belum menentukan pasti target bisnis yang ingin dicapainya di tahun ini, KLBF berharap laba bersih akan lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan capain tahun 2023. Sebelumnya, Chief Financial Officer Kalbe Farma Kartika Setiabudy menyebut, tantangan bisnis farmasi pasca pandemi Covid-19 adalah perubahan pola konsumsi obat dan produk kesehatan di tengah masyarakat yang cukup berdampak bagi produk-produk Kalbe Farma. Asal tahu saja, manajemen KLBF sendiri merevisi target pertumbuhan penjualan bersih pada 2023 menjadi di kisaran 5% sampai 7%. Angka pertumbuhan tersebut tetap positif dan sesuai dengan pola konsumen terkini. Sebelumnya, pertumbuhan penjualan bersih KLBF diproyeksikan mencapai dua digit pada tahun 2023. Di samping itu, KLBF terus memperhatikan pengelolaan rantai pasok dan persediaan, mengelola portofolio produk, dan menjaga efisiensi biaya operasional. Emiten ini juga mempertahankan likuiditas keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan ekspansi. Saat ini, KLBF tengah fokus melakukan inovasi produk dan layanan.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono yang akrab disapa Dave laksono mengatakan, industri pertahanan nasional baik BUMN pertahanan, maupun BUMN swasta (BUMS) berperan sangat strategis dalam ikut mewujudkan pertahanan negara. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi negara lain. "Industri pertahanan punya peran strategis untuk mewujudkan pertahanan negara. Luas Indonesia yang kurang lebih seperti 16 negara di Eropa, dengan panjang pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada membutuhkan pertahanan yang kuat," kata dave. (Yetede)

Industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri menjadi persyaratan bagi terciptanya keamanan nasional, selain bisa mendatangkan manfaat tambahan seperti terciptanya lapangan pekerjaan serta perekonomian domestik yang meningkat. Melalui sejumlah langkah tranformasi, Indonesiapun dinilai berpeluang memiliki industri pertahanan yang mandiri dan bahkan mampu bersaing di kancah global. Berdasarkan temuan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhamnas RI), hingga kini masih terdapat empat kelemahan dari industri pertahanan Indonesia. Pertama, terjadi stagnasi alokasi anggaran pertahanan sebesar 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Kedua, industri pertahanan Inddonesia belum menunjukkan heliks dan rantai pasok (supplay chain) yang memadai akibat dominasi BUMN dalam ekosistemnya. (Yetede)

Keberlanjutan menjadi prinsip penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui optimalisasi peran nikel di Tanah Air. Pemerintah pun menekankan pentingnya melaksanakan prinsip pertambangan yang berkelanjutan agar produk olahan nikel nasional bisa melenggang ke pasar global. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) yang juga dikenal sebagai Harita Nickel mencoba menerapkan prinsip berkelanjutan tersebut melalui sejumlah upaya pada kegiatan operasionalnya di Pulau Obi Maluku Utara. Salah satu langkah yang dilakukan Harita Nickel adalah dengan pemanfaatan teknologi penangkap panas dan sistem pengolahan yang bisa digunakan kembali dalam proses manufaktur agar bisa lebih esien dalam pemanfaatan energi.Head of Technical Support Harita Nickel Rico Windy Albert mengatakan bahwa beberapa smelter yang dioperasikan perusahaan telah menggunakan teknologi yang lebih esien dalam pemanfaatan energi.Dia mencontohkan smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) yang dioperasikan oleh salah satu entitas usahanya, yakni PT Halmahera Jaya Feronikel yang memanfaatkan panas dari peleburan bijih nikel di tungku pembakaran elektrik bakal ditangkap dan dimanfaatkan untuk proses kalsinasi di rotary kiln.

Secara terpisah, Environmental Superintendent Harita Nickel Indra Maizar menjelaskan bahwa perusahaan memang memiliki sistem pengelolaan air khusus untuk kepentingan aktivitas produksi nikel. Menurutnya, Harita Nickel memiliki dua kolam khusus yang berfungsi untuk menampung air hujan dan air bekas aktivitas produksi dari smelter.Air hujan yang telah ditampung pada kolam tersebut dalam prosesnya akan dipompa ke fasilitas smelter perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, air yang sudah digunakan untuk proses produksi nikel akan dialirkan kembali pada kolam yang berbeda untuk ditampung. Prinsip pertambangan yang berkelanjutan memang telah menjadi komitmen Harita Nickel dalam memanfaatkan nikel secara terintegrasi di Pulau Obi. Hal itu juga yang mendasari perusahaan untuk selalu patuh terhadap prinsip pertambangan ramah lingkungan atau green mining yang diatur oleh pemerintah.Direktur Operasional NCKL Younsel Evand Roos mengatakan bahwa salah satu kunci utama dalam melakukan bisnis berkesinambungan adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Salah satu contoh batasan yang diatur oleh pemerintah dalam aspek lingkungan, kata Younsel, adalah terkait dengan baku mutu air limbah pengolahan nikel. Dia berkata, perusahaan pun telah memiliki sistem pengelolaan air (water management) untuk mengelola air hasil aktivitas industri nikel sebelum dilepas ke lautan. 

Selain itu, Harita Nickel juga gencar melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan eks tambang yang telah selesai diproses. Dia menjelaskan bahwa perusahaan menutup kembali lubang-lubang bekas tambang dengan menggunakan lapisan tanah top soil yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman beragam tumbuhan.Selain itu, Harita Nickel juga terus menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasi dan bisnisnya. Bahkan, perusahaan telah memiliki sertikasi ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan, serta ISO 45001 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kementerian Perindustrian menilai bahwa praktik yang mengusung ESG menjadi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing global. Langkah tersebut juga sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Dengan mengembangkan kinerja pembangunan berkelanjutan dan memperluas kebijakan ESG, daya tarik sektor industri bagi para investor bisa ditingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan bahwa produsen besar nikel di Indonesia akan didorong untuk mendapatkan sertikasi dari entitas global, seperti the Initiative for Responsible Mining Assurance agar bisa memastikan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Harita Nickel pun menargetkan mampu mengirimkan produk nikel sulfat ke pasar global sebanyak 240.000 ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik.“Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut,” kata Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy. Di sisi lain, stok persediaan nikel jenis saprolite milik NCKL saat ini ada sekitar 3,8 juta metrik ton. Jumlah tersebut digunakan untuk memasok dua entitas anak perusahaan yang mengolah bijih saprolite menjadi feronikel, yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel dan PT Megah Surya Pertiwi. Selain itu, perusahaan juga bersiap untuk masuk ke IUP yang dimiliki entitas anak lainnya, yaitu PT Jikodolong Megah Pertiwi. Dia menuturkan bahwa pihaknya sedang menunggu perizinan dari pemerintah untuk dapat mengeksekusi IUP yang dimiliki oleh perusahaan.

Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif memastikan pemerintah akan turun tangan langsung menangani insiden di smelter nikel miliki Indonesia Tsingshan Stainless Steel. “Pelaksanaan K3 harus menjadi prioritas bagi dunia usaha. Kami mengajak dan mendorong sektor industri agar budaya K3 melekat pada setiap individu di perusahaan,” katanya, dikutip Senin (25/12). Febri menjelaskan, nantinya tim yang akan dikirim ke Morowali akan melakukan inspeksi dan investigasi agar mengetahui penyebab insiden tersebut, sekaligus mengevaluasi operasional perusahaan. Adapun Kementerian Ketenagakerjaan juga mengirimkan tim pengawas untuk memastikan penanganan korban bisa dilakukan dengan baik. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang memastikan para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka akan mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna.   Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.

Penghiliran bauksit yang ditandai dengan penghentian ekspor komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023 tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai tantangan silih berganti mengadang upaya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang bisa diolah menjadi aluminium tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kini baru ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya menghasilkan smelter grade alumina (SGA) dengan total kapasitas 4 juta ton per tahun, sedangkan satu lainnya memproduksi chemical grade alumina(CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit masih belum sesuai harapan padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk memacu pembangunannya.Bahkan, pemerintah aktif memfasilitasi pelaku industri pertambangan bauksit dengan perbankan dan PT PLN (Persero) agar lebih mudah mendapatkan pendanaan hingga kepastian pasokan energi. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.Arifi n pun mendorong pelaku usaha pertambangan bauksit untuk lebih masif berinvestasi pada pembangunan smelter di Tanah Air agar bisa menyiasati larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peta jalan penghiliran bauksit, khususnya terhadap kewajiban delapan perusahaan untuk mendirikan smelter.Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa pengerjaan smelter dari delapan perusahaan yang diwajibkan untuk mendirikan pabrik pengolahan lanjutan saat ini masih jalan di tempat. Menanggapi banyaknya proyek smelter bauksit yang mandek, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut.“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kamar Dagang dan Induestri (Kadin) Indonesia Arya Rizqi Darsono saat dikonfi rmasi Bisnis, Kamis (21/12). Selain usaha patungan Inalum dan ANTM, tujuh IUP lainnya yang ikut mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton. Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, proyek SGAR Mempawah belakangan telah menunjukan kemajuan signifi kan untuk dapat beroperasi atau commercial operation date (COD) pada akhir tahun depan. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengatakan, perseroan menargetkan pengiriman alumina pertama dari smelter itu dapat dilakukan pada semester II/2024. Selanjutnya, operasi komersial secara penuh ditarget terjadi pada 2025