Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenperin), selaku leading sector di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) memastikan Rancangan Peraturan Presiden mengenai hak cipta penerbit  media massa (Publisher Rights) segera disahkan dalam waktu dekat. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memastikan  keberlanjutan medis dan jurnalisme berkualitas. "Dalam waktu dekat, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu dengan kebijakan Bapak Presiden, kita akan menyambut hari baik itu akan segera datang," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan persnya. Budi Arie juga mengapresiasi konsistensi komunitas pers nasional dalam mengawal proses pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, proses diskusi dan pembahasan berlangsung  dengan baik untuk mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang ada. Budi Arie menambahkan, untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak. Lewat R-Perpers ini diharapkan akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama. (Yetede)

Upah buruh diyakini akan terdongkrak jika industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai rencana Indonesia Emas 2045. Pada 2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi. Untuk masuk golongan negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia menyatakan, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 13.205 USD per tahun. Dengan demikian, gaji minimal pekerja di Tanah Air harus setara Rp 10 juta per bulan. Sementara saat ini rata-rata upah minimum provinsi (UMP) buruh tahun 2023 baru mencapai Rp 2,96 juta per bulan. Simulasi yang dilakukan Litbang Kompas, berdasarkan rata-rata kenaikan UMP pasca berlakunya UU Cipta Kerja (2024) sebesar 4,1 % per tahun, maka pada 2045 rata-rata UMP baru Rp 6,957 juta.

Berdasarkan tren UMP sepanjang 1997-2024, rata-rata UMP pada 2045 baru Rp 6,454 juta. Karena itu, untuk meningkatkan upah buruh hingga Rp 10 juta per bulan pada 2045, industrialisasi perlu dipacu lebih cepat. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto Ferianto, Kamis (8/2) menyampaikan, menuju Indonesia Emas 2045 berkaitan dengan menjadi negara maju. Salah satu tandanya adalah ada standar upah yang ideal, bukan upah yang murah. KSPSI pernah memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya tenaga kerja dalam negeri yang harus diutamakan dibandingkan dengan tenaga kerja asing (TKA).

Untuk mendukung lulusan baru siap kerja, sudah didirikan Balai Latihan Kerja Komunitas Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (BLKK FSP TSK SPSI) di Majalengka. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, KASBI sedang melakukan kajian konsep upah layak. Sejauh ini, dengan kebutuhan riil pekerja yang relatif hampir sama antar daerah, upah yang diterima bisa berbeda. Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi mengatakan, pihaknya sejauh ini belum mengetahui bagaimana pengembangan pekerja di Tanah Air hingga 2045, tapi, yang terpenting adalah bagaimana sekitar 8 juta pengangguran saat ini bisa terserap sehingga angkatan kerja bisa sejahtera. (Yoga)

Industri film Tanah Air berangsur-angsur pulih pascapandemi Covid-19. Setelah berhasil menarik 55 juta penonton pada 2023, industri film diperkirakan menyedot makin banyak pencinta perfilman Tanah Air pada 2024. Guna mencapai sukses maksimal, sejumlah tantangan mesti dibereskan. Pengamat sekaligus peneliti film Hikmat Darmawan menilai, pemulihan performa film Indonesia setelah pandemi Covid-19 cukup bagus. Tidak hanya ditopang film-film kuat, seperti Pengabdi Setan 2: Communion dan KKN di Desa Penari, tetapi juga pola penonton di bioskop telah kembali. ”Kalau dari tahun ke tahun, (saya) selalu mengasumsikan potential market penonton bioskop itu, 80 juta penonton. Kita belum bisa ke sana,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/2).

Pada tahun ini, Hikmat memperkirakan, industri film Tanah Air bisa menarik 50-60 juta penonton. Namun, ia belum dapat memastikan apakah angkanya dapat tumbuh lebih banyak lagi karena kapasitas bioskop dalam negeri belum memadai. Mengutip data Badan Perfilman Indonesia, industri film nasional berhasil menarik 51,2 juta penonton pada 2019. Akibat pandemi Covid-19, jumlah penonton anjlok ke 19 juta penonton pada 2020. Setahun setelahnya, angkanya turun ke 4,5 juta penonton. Baru pada 2022, industri perfilman mulai menggeliat dengan sukses menarik lebih dari 24 juta penonton. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menyebut, 55 juta penonton bioskop yang tercapai pada 2023, memberi sentimen positif bagi investor di pasar modal untuk meningkatkan nilai subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

”Ini rekor juga untuk 20 judul film Indonesia yang mencapai rekor 1 juta penonton per film. Daya tarik subsektor ini sangat menarik. Kita harap tenaga kerja di animasi, film, dan video terus bertumbuh,” kata Dessy. Genre film yang popular pada tahun lalu masih berkisar pada horor, melodrama, dan komedi. Namun, genrenya diperkirakan meluas pada 2024. Dirut PT Produksi Film Negara (Persero) Dwi Heriyanto memproyeksikan, bila perfilman Indonesia bisa menarik hingga 60 juta penonton pada 2024, perputaran uang pun akan mengalir deras. Jika harga per tiket Rp 40.000 per orang, omzet sepanjang tahun mencapai Rp 2,4 triliun. Angka ini belum termasuk pendapatan dari kanal media over the top (OTT), layanan berbasis internet yang berperan sebagai distributor konten.

Dalam satu kali produksi film, butuh biaya Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar. Dengan demikian, keuntungan setiap film bervariasi, bergantung pada biaya produksi dan jumlah penonton. ”Menurut saya, kalau mau mengembangkan film-film distribusi channel, di daerah itu masih sangat terbuka karena belum ada bioskop,” kata Dwi. Penyangga bisnis industri film tak melulu dari penjualan tiket film. Justru pendapatan besar dari bioskop berasal dari penjualan makanan dan minuman. Meski tak setiap penonton membeli makanan dan minuman ketika menonton, konsumen rela merogoh kocek berkali lipat dari harga tiket. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari konsumsi tersebut bahkan mencapai empat kali dari harga tiket. (Yoga)

Performa kuat indeks manufaktur nasional selama lebih dari 20 bulan tidak serta-merta menjamin pertumbuhan industri pengolahan nonmigas domestik terus berada di jalur positif, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Kinerja pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sepanjang 2023 tercatat melambat dibandingkan dengan 2022, yakni menjadi 4,69% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari sebelumnya 5,01% YoY. Capaian tersebut pun tidak dapat memenuhi target Kementerian Perindustrian yang mematok pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun lalu sebesar 4,81% YoY. Meski begitu, angka 4,69% YoY masih lebih baik ketimbang capaian pada 2021 ketika hantaman pandemi Covid-19 masih terasa sangat keras, yakni sebesar 3,67% Yo Y. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 4,69% pada 2023, ditopang oleh industri logam dasar yang naik 14,17%, dan industri barang galian bukan logam terapresiasi 14,11%. Selanjutnya, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%; industri alat angkutan naik 7,63%; serta industri pengolahan tembakau bergerak positif 4,8%. Sementara itu, subsektor industri pengolahan nonmigas yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada 2023 adalah industri karet, barang dari karet dan plastik yang melemah 3,63%; industri pengolahan lainnya minus 2,1%; industri furnitur turun 2,04%; industri tekstil dan pakaian jadi terperosok 1,98%; serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki bergerak negatif 0,34%. 

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi mengatakan bahwa masih ada berbagai tantangan internal dan eksternal yang mengadang kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional. Andi menjelaskan bahwa faktor konsumsi dari rumah tangga maupun pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tampak mengalami pelemahan. Di sisi lain, faktor impor, ekspor, dan kinerja investasi juga memengaruhi produktivitas industri pengolahan, sehingga menurunkan kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional. Kementerian Perindustrian memang menargetkan pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur sebesar 5,80% pada tahun ini. Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika bakal menjadi sektor yang diandalkan untuk mendorong pertumbuhan tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa pertumbuhan industri manufaktur berada di bawah tingkat pertumbuhan PDB nasional dalam lebih dari 10 tahun ke belakang. Gejala deindustrialisasi dini juga dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional yang terus tergerus dalam 1 dekade terakhir. Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Direktur Center for Economic and Law Studies Bhima Yudhistira yang mengatakan, proporsi manufaktur terhadap PDB masih kendur dibandingkan dengan 5 tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%. Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%. Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target. Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya. Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007. Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.

 Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah. Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022. Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%. Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.

Kinerja industri urun dana atau securities crowdfunding (SCF) di Tanah Air kian moncer dalam kurun empat tahun terakhir. Ini tercermin dari terus bertambahnya para stakeholder (SCF) di Tanah Air kian moncer dalam kurun empat tahun terakhir. Ini tercermin dari terus bertambahnya para stakeholder. Sekretaris Jenderal Asosiasi Layanan Urun Dana Utama (Aludi) Patrick Gunadi bilang, jumlah penerbit SCF naik 10 kali lipat dari periode 2019 hingga Desember 2023 menjadi 550 penerbit. Adapun, total dana yang dihimpun SCF meningkat lebih dari 18 kali lipat dari tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 1,1 triliun pada 2023. Jumlah pemodal yang terlibat SCF juga melesat dari 2019 hingga 2023 dengan total 168.149 pemodal. "Jumlah penerbit SCF ditargetkan mencapai 825, dengan total dana lebih dari Rp 1,5 triliun," ujar Patrick, Senin (5/2). Pencapaian yang diraih industri selaras dengan realisasi kinerja pelaku usaha. Contohnya PT Dana Aguna Nusantara atau Danamart. Chief Marketing Officer Danamart Roberto Sumabrata menyebutkan, di sepanjang 2023, pihaknya mampu menyalurkan pendanaan mendekati Rp 50 miliar. Tahun ini, Danamart membidik target pertumbuhan kinerja naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Dus, Danamart akan menawarkan pendanaan equity. Pada 2023, Danamart telah memiliki lebih dari 2.500 pemodal dan membantu lebih dari 100 UKM. Jenis pendanaan yang dirilis Danamart saat ini adalah efek berbasis utang (EBU) dengan imbal hasil di kisaran 15%-18% per tahun. "Kami adalah pemain terbesar di segmen efek berbasis utang," kata Roberto. PT Investasi Digital Nusantara atau Bizhare juga mencatat kinerja apik pada tahun lalu. Hingga November 2023, jumlah pengguna terdaftar Bizhare di atas 200.000, dengan nilai investasi lebih dari Rp 200 miliar. Lalu, total penerbit, yang terdiri dari UMKM dan waralaba, lebih dari 130, dengan omzet Rp 600 miliar. Founder dan CEO Bizhare Heinrich Vincent optimistis, pada 2024, pendanaan bakal tumbuh lebih tinggi dari 2023. Heinrich bilang, imbal hasil obligasi yang diberikan Bizhare 15%-28% per tahun, saham 12%-58% per tahun dan sukuk 15%-28% per tahun.

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

Keputusan pemerintah pada awal 2022 dengan menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita, membawa misi menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Hanya saja, sejak program Minya kita bergulir, tercecer berbagai persoalan yang hingga kini tak kunjung usai. Selisih harga produksi atau rafaksi yang mestinya dibayarkan pemerintah ke pelaku usaha, justru berujung kasus hukum. Selain itu, regulasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp14.000 per liter, sekadar manis di atas kertas. Konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), harus merogoh kocek lebih tinggi untuk membeli Minyakita. “Kalau minyak goreng ada gejolak lagi, kami tidak mau lagi menjalankan penugasan pemerintah untuk ikut menstabilkan harga lagi seperti 2022. Karena sampai sekarang saja yang itu [rafaksi] masih belum selesai,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey kepada Bisnis. 

 Utang rafaksi merupakan buah dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut lahir di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi . Dalam regulasi itu, pemerintah memberikan penugasan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan beberapa kebijakan. Mulai dari Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang akhirnya digugurkan oleh Permendag No. 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, serta Permendag No. 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Kedua peraturan yang terbit pada era Mendag Zulkifli Hasan itu selisih umurnya belum sampai setengah tahun dari kebijakan lama. 

 Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan menuntaskan pembayaran selisih harga atau rafaksi Minyakita kepada pengusaha. Menurutnya, program terse\but sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai oleh surveyor independen. Alhasil secara mekanisme dan teknik sudah memenuhi kaidah pemenuhan barang dan jasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memastikan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha masih berlaku meskipun ada pergantian regulasi.“Setelah Permendag No. 3/2022 dicabut, dimintalah legal opinion dari Kejaksaan. Hasilnya, meskipun Permendag No. 3 dicabut, tapi kewajiban membayar utang masih ada,” kata Isy kepada Bisnis. Pemerintah, kata Isy, berharap persoalan utang rafaksi minyak goreng itu bisa segera diselesaikan. Meskipun tidak menjamin rampung sebelum Oktober 2024 seperti yang ditargetkan pelaku usaha. Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyatakan minyak goreng menjadi salah satu contoh kegagapan pemerintah menangani isu pangan strategis. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufi kurahman menekankan isu ketidakpastian harga minyak goreng jangan sampai terulang lagi pada awal tahun ini, khususnya menjelang Ramadan.

Kebijakan pemerintah menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita sejak 2 tahun silam, menyisakan beragam persoalan. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) hingga ke tangan konsumen senilai Rp14.000 per liter tak sepenuhnya terwujud. Harga Minyakita di beberapa daerah melampaui HET. Peliknya, tidak ada mekanisme terukur untuk pengawasan penjualan minyak goreng rakyat yang harganya di atas HET tersebut. Masalah lain dalam distribusi Minyakita yakni dari sisi pembayaran selisih harga produksi dan distribusi (rafaksi) oleh pemerintah yang tak kunjung tuntas. Pengusaha mulai menahan diri melakukan distribusi minyak goreng, jika belum ada penyesuaian HET. Pemerintah berjanji membereskan urusan rafaksi. Hanya saja, memasuki tahun politik, membuat pengambilan keputusan urusan minyak goreng makin pelik.