JAKARTA, ID – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di kisaran 5,35,7%, laju inflasi 1,5-3,5%, serta nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp 15.300 per dolar AS. Selain itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah juga mematok target rasio utang di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jumat (19/05/2023). Dalam Kerangka Eko nomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. (KEM PPKF) RAPBN 2024, Menkeu menjelaskan beberapa asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia US$ 75-85 perbarel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per barel. Selain itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,81-12,38% dari PDB serta belanja negara 13,97-15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. (Yetede)

Optimisme pemerintah perihal prospek pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Keyakinan itu tak mengendur meski ekonomi masih dibayangi inflasi yang berkorelasi pada tingginya suku bunga acuan. Hal tersebut setidaknya terbaca dalam rumusan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,7%. Sikap itu dinilai wajar lantaran tahun depan menjadi periode penting pembuktian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Apalagi, tahun depan juga merupakan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Adapun soal produk domestik bruto (PDB), angka yang tertera dalam RKP 2024 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN yang ditetapkan di kisaran 6,2%—6,5%. Akan tetapi, apabila becermin pada data historis, target itu terbilang ambisius. Musababnya, pertumbuhan ekonomi acap kali terjun ketika digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, batas bawah target ekonomi pada 2024 sama dengan angka sasaran yang tertuang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yakni sebesar 5,3%. Tak hanya data historis, sejumlah proyeksi yang dipublikasikan lembaga internasional pun menunjukkan angka yang pesimistis pada tahun depan, yakni di rentang 4%—5%. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menjamin keamanan selama Pemilu 2024 sehingga menciptakan kondusivitas. Wapres juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKP 2024. Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemda untuk segera menuntaskan RKPD 2024. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, mengatakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah amat penting dalam pencapaian target 2024. Adapun, kalangan ekonom pesimistis dengan target pemerintah mengingat masih banyaknya aral pengadang. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan aktivitas investasi bakal terhambat oleh aksi wait and see investor hingga terbentuknya pemerintahan baru, sementara ekspor terimbas ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi tak bisa bergantung semata-mata pada konsumsi rumah tangga. Peningkatan laju investasi yang berkualitas dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien sekaligus mengentaskan warga dari kemiskinan. Meski demikian, berbagai faktor ketidakpastian global dan nasional tahun ini dapat menahan laju investasi. Kinerja perekonomian pada triwulan I-2023 menunjukkan, pertumbuhan 5,03 % secara tahunan masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Realisasi pertumbuhan sebesar 53,88 % disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,54 % secara tahunan, meski laju pertumbuhannya masih di bawah level normal 5 %. Di posisi ke dua, investasi melalui komponen pembentukan model tetap bruto (PMTB) berkontribusi 29,11 % terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi melambat 2,11 % secara tahunan, menjadi yang terendah sejak 2013 atau sebelum pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan secara tahunan, pada triwulan I-2022, pertumbuhan PMTB tercatat 4,08 % dan pada triwulan IV-2022 sebesar 3,33 %.

Pelambatan investasi dalam bentuk bangunan dan nonbangunan itu terjadi karena ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga komoditas dan nilai tukar bergejolak sejak tahun lalu.Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dengan jumlah penduduk besar, konsumsi memang akan selalu jadi andalan perekonomian Indonesia. Namun, harapannya, Indonesia tidak terus hanya bergantung pada konsumsi masyarakat. ”Untuk jangka pendek, konsumsi memang banyak membantu. Ini juga sesuatu yang sudah pasti, karena kita populasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi, untuk jangka menengah-panjang, kita tidak bisa terus terlena dengan konsumsi. Kita harus mulai memacu investasi karena ini sangat penting kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Josua, Rabu (10/5). Dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan akan turun. Hal itu akan menggenjot konsumsi masyarakat. Konsumsi tidak perlu bergantung pada faktor musiman seperti dorongan daya beli karena THR. Sebab, masyarakat bisa memiliki tingkat pendapatan yang lebih kuat. (Yoga)

Berdasarkan sejumlah indikator, ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, ekonomi ini masih bisa ditingkatkan dengan memastikan visi kita. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk terus  mengembangkan ekonomi digital agar bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital perlu dioptimalkan untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu caranya adalah terus menumbuhkembangkan inovasi yang dibarengi upaya menjaga kepercayaan publik. ”Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40 % pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Jokowi saat memberi sambutan secara virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin pekan ini (Kompas, 9/5/2023).

Angka-angka terkait ekonomi digital memperlihatkan optimisme. Potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar. Pada 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diperkirakan 130 miliar USD dan akan terus bertumbuh menjadi 315 miliar USD pada 2030. Sementara Indonesia memiliki 2.400 perusahaan rintisan (start up) dengan penetrasi internet mencapai 76,8 %. Meski demikian, kita masih  perlu melakukan beberapa perbaikan agar akselerasi peran ekonomi digital dalam pembangunan makin besar. Masalah utama adalah visi ekonomi digital Indonesia. Kita masih sekadar bangga dengan angka-angka, tetapi kita belum memiliki visi yang jelas semisal ketika kita berhadapan dengan aktor baru dalam perundingan, yaitu perusahaan-perusahaan teknologi. Negara lain, seperti Denmark dan Australia, telah mengembangkan diplomasi yang berusaha untuk mendapatkan manfaat lebih besar dalam menghadapi perusahaan teknologi global. (Yoga)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

JAKARTA, ID - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate) menjadi primadona sektormanufaktur nasional, dengan mencatatkan pertumbuhan 14,23% di kuartal I-2023. Kinerja sektor ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% pada triwulan yang sama. Hampir seluruh subsektor Ilmate tumbuh dua digit, dengan pertumbuhan terbesar di sektor industri alat angkutan yang mencapai 17,27%, diikuti industri logam dasar 15,51%, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan peralatan listrik 12,78%. “Sektor Ilmate juga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur di kuartal I-2023, dengan kontribusinya mencapai 25,96% ( yoy ), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV-2022) sebesar 25,16%,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele di Jakarta, Senin (08/05/20). Yan mengungkapkan, industri alat angkutan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal II-2022. Hal ini didorong keberhasilan program insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PpnBM-DTP) kendaraan roda empat. Stimulus ini mampu meningkatan kinerja industri-industri pendukungnya, terutama industri komponen otomotif. (Yetede)

JAKARTA – Ombudsman RI mendesak agar pembangunan dan pengoperasian Music Stadium di gedung Ancol Beach City segera dievaluasi. Alasannya, Ombudsman menemukan dugaan maladmisnistrasi dalam perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan pihak pelaksana proyek. Kepala Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. Ombudsman telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Direktur Utama PT PJA. “Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan,” kata Najih, 3 Mei lalu. “Nanti kami kirim surat ketiga. Misalnya enggak ada respons juga, akan kami beri rekomendasi.”

Dalam perjalanan berikutnya, PT PBCS tidak bisa menyelesaikan proyek dan dianggap wanprestasi. Kerja sama itu kemudian diputus. PT PJA selanjutnya meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Perjanjian ini sekaligus mengalihkan hak dan kewajiban PT PBCS kepada PT WAI.

Belakangan, PT WAI ternyata juga tidak mampu memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT PJA akhirnya bekerja sama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun kerja sama ini hanya dilakukan di bawah tangan alias tanpa dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan. Menurut Najih, dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium, PT PJA awalnya bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS). Perjanjian kerja sama itu tertuang di akta notaris Nomor 50 pada 10 Agustus 2004. Adapun pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan

Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) untuk kuartal pertama 2023. Berdasarkan berita tersebut, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,03 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2022. Ada beberapa catatan terhadap data BPS terbaru tersebut. Pertama, kendati ekonomi tumbuh semakin baik, rata-rata laju inflasi kuartal pertama masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,22 persen. Laju inflasi pada April tercatat menurun ke 4,33 persen sehingga pada kuartal kedua nanti ekonomi Indonesia berpotensi lebih produktif. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari 6,26 persen (Februari 2021) dan 5,83 persen (Februari 2022) ke 5,45 persen (Februari 2023). Kendati belum mencapai tingkat alamiah TPT dan capaian sebelum pandemi yang 4,94 persen (Februari 2020), tren penurunan ini membuktikan bahwa lapangan kerja semakin tersedia. Kedua, proporsi pekerja formal juga cenderung menurun, dari 43,36 persen (Februari 2020), 40,38 persen (Februari 2021), dan 40,03 persen (Februari 2022), ke 39,88 persen (Februari 2023). Kenaikan tertinggi terjadi pada status pekerjaan utama pada berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap. Ini berarti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kewirausahaan di Indonesia, bahkan, sebaliknya, lebih banyak orang membuka lapangan kerja sendiri meski masih didominasi sektor nonformal. (Yetede)

Deru mesin ekonomi mulai terdengar di era pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal itu tercermin dari raihan laju produk domestik bruto (PDB) kuartal I/2023 sebesar 5,03% secara tahunan. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu melampaui ekspektasi ekonom sebesar 4,98% dan sejalan dengan rentang perkiraan pemerintah. Di balik laju ekonomi pada tiga bulan pertama tahun 2023, terdapat kinerja industri pengolahan yang tumbuh 4,43% secara tahunan sehingga berkontribusi sebesar 18,57% terhadap PDB. Kontribusi industri tumbuh secara kuartalan tetapi belum mampu menyaingi kontribusi pada kuartal I/2020 atau sebelum pandemi yakni 19,98%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh. Edy Mahmud menyampaikan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.071,7 triliun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp2.961,2 triliun. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Indonesia dengan sumbangan sebesar 0,92%. Lebih lanjut, industri logam dasar tumbuh 15,51% akibat meningkatnya permintaan produk olahan bijih nikel. 

Selain industri logam dasar, BPS mencatat industri makanan dan minuman tumbuh 5,33%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan produksi crude palm oil dan crude palm kernel oil akibat permintaan domestik jelang Ramadan dan Idulfitri 2023. Menanggapi kinerja PDB pada kuartal I/2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai menguatnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang membuat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia solid dan melebihi capaian China yakni 4,5%. Sri berujar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bantalan agar RI tetap melaju di tengah dinamika ekonomi internasional. Kondisi itu terlihat di antaranya dari komponen konsumsi pemerintah dan belanja negara. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 4% secara tahunan. Terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut ruang pertumbuhan kinerja industri pengolahan terbatas karena rantai pasok global masih terganggu. Hal tersebut disampaikan untuk merespons kinerja produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I/2023 yang tumbuh 5,03% (year-on-year/yoy). “2023 merupakan tahun yang secara inheren sulit untuk menciptakan kinerja usaha yang eksponensial,” kata Wakil Ketua Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2023 mencapai 5,03 % secara tahunan, melampaui ekspektasi. Namun, jalan menuju pemulihan ke level sebelum pandemi masih panjang. Kendati tumbuh positif, beberapa indikator kunci belum kembali ke kondisi normal. BPS mengumumkan, perekonomian RI tumbuh 5,03 % secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2022 yang sebesar 5,01 % secara tahunan. Dengan capaian itu, ekonomi RI konsisten tumbuh di atas 5 % selama enam triwulan berturut-turut sejak triwulan IV-2021. Realisasi pertumbuhan ekonomi itu juga melampaui prediksi ekonom yang memperkirakan pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini berkisar 4,8-4,9 %. BPS mencatat, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, yakni 2,44 % disusul pertumbuhan perdagangan luar negeri 2,10 %, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator investasi 0,68 %, dan konsumsi pemerintah 0,22 %.

”Konsumsi rumah tangga dan perdagangan luar negeri kita masih kuat menopang pertumbuhan ekonomi   selama triwulan pertama tahun ini,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/5). Secara rinci, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54 %. Realisasi itu lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi pada triwulan I-2022 sebesar 4,34 % dan di atas capaian triwulan IV-2022 sebesar 4,48 %, meski masih di bawah 5 %. Pertumbuhan tertinggi ada di sektor transportasi dan komunikasi, didorong oleh meningkatnya penjualan sepeda motor dan mobilitas penumpang di angkutan darat, laut, dan udara. Peningkatan konsumsi juga terlihat di sector restoran dan hotel, tecermin daritingkat hunian kamar hotel yang tumbuh positif. ”Momentum Ramadhan ikut mendorong pertumbuhan konsumsi, khususnya di sektor makanan dan minuman,” katanya. (Yoga)