Berlanjutnya tren pertumbuhan ekonomi domestik dan geliat daya beli konsumen menjadi pijakan yang solid bagi korporasi di Tanah Air untuk memacu produksi dan menggulirkan investasi di tengah kondisi eksternal yang menantang. Kendati demikian, dunia usaha tetap diminta waspada lantaran masih ada gejolak geopolitik dunia. Faktanya, pada kuartal I/2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,04% atau di atas proyeksi analis sebesar 4,8%. Pada saat yang sama, keyakinan konsumen juga merangkak naik sepanjang tahun berjalan 2023. Hal itu tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) lansiran Bank Indonesia yang merangkak naik ke level 126,1 pada April 2023 atau tertinggi sejak Juli 2022. Dus, optimisme konsumen pun semakin terbaca jelas. Indikator positif makro ekonomi tersebut turut berimbas terhadap kinerja dunia usaha di Indonesia, termasuk emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI hingga 2 Mei 2023, pendapatan dan laba bersih 144 perusahaan meningkat sepanjang kuartal I/2023. Secara tahunan, pendapatan emiten naik 10,87% dan laba bersihnya tumbuh 4,12%. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kinerja pertumbuhan ekonomi, perbaikan kinerja di seluruh industri jasa keuangan, dan stabilitas sektor keuangan dapat terjaga dengan baik pada 2022 bahkan hingga akhir Mei 2023. Pada saat yang sama, kinerja industri dan perusahaan juga relatif bertumbuh.

Dia menuturkan sejumlah risiko global yang ada di depan mata yakni stagflasi di beberapa negara maju di Eropa, kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat, dan disrupsi rantai pasok dunia akibat kepentingan geopolitik. Di tengah tantangan tersebut, Mantan Wakil Menteri Keuangan itu menyampaikan pemerintah dan swasta perlu terus bekerja keras dan bersinergi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan saat ini masyarakat meyakini terjadi perbaikan penciptaan lapangan kerja dan penghasilan di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), misalnya, menyiapkan capital expenditure (capex) sebesar Rp1,2 triliun pada tahun ini. Capex emiten farmasi BUMN itu telah menggunakan sebagian kecil capex untuk pengadaan tanah dan bangunan, pemeliharaan mesin dan kendaraan, serta inventaris. Senada, Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengatakan perusahaan menara telekomunikasi Grup Saratoga itu mengalokasikan capex senilai Rp3 triliun pada 2023. Belanja modal itu bakal digunakan TBIG untuk pembangunan menara dan jaringan serat optik (fiber optic).

JAKARTA, ID – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di kisaran 5,35,7%, laju inflasi 1,5-3,5%, serta nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp 15.300 per dolar AS. Selain itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah juga mematok target rasio utang di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jumat (19/05/2023). Dalam Kerangka Eko nomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. (KEM PPKF) RAPBN 2024, Menkeu menjelaskan beberapa asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia US$ 75-85 perbarel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per barel. Selain itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,81-12,38% dari PDB serta belanja negara 13,97-15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di kisaran 5,35,7%, laju inflasi 1,5-3,5%, serta nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp 15.300 per dolar AS. Selain itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah juga mematok target rasio utang di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jumat (19/05/2023). Dalam Kerangka Eko nomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. (KEM PPKF) RAPBN 2024, Menkeu menjelaskan beberapa asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah Rp 14.700-Rp15.300 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia US$ 75-85 perbarel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per barel. Selain itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,81-12,38% dari PDB serta belanja negara 13,97-15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB. (Yetede)

Optimisme pemerintah perihal prospek pertumbuhan ekonomi sedang tinggi. Keyakinan itu tak mengendur meski ekonomi masih dibayangi inflasi yang berkorelasi pada tingginya suku bunga acuan. Hal tersebut setidaknya terbaca dalam rumusan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,7%. Sikap itu dinilai wajar lantaran tahun depan menjadi periode penting pembuktian kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Apalagi, tahun depan juga merupakan masa akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Adapun soal produk domestik bruto (PDB), angka yang tertera dalam RKP 2024 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan RPJMN yang ditetapkan di kisaran 6,2%—6,5%. Akan tetapi, apabila becermin pada data historis, target itu terbilang ambisius. Musababnya, pertumbuhan ekonomi acap kali terjun ketika digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, batas bawah target ekonomi pada 2024 sama dengan angka sasaran yang tertuang dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yakni sebesar 5,3%. Tak hanya data historis, sejumlah proyeksi yang dipublikasikan lembaga internasional pun menunjukkan angka yang pesimistis pada tahun depan, yakni di rentang 4%—5%. 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meminta kepada seluruh pejabat terkait untuk menjamin keamanan selama Pemilu 2024 sehingga menciptakan kondusivitas. Wapres juga menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan RKP 2024. Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemda untuk segera menuntaskan RKPD 2024. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan, mengatakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah amat penting dalam pencapaian target 2024. Adapun, kalangan ekonom pesimistis dengan target pemerintah mengingat masih banyaknya aral pengadang. Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan aktivitas investasi bakal terhambat oleh aksi wait and see investor hingga terbentuknya pemerintahan baru, sementara ekspor terimbas ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi tak bisa bergantung semata-mata pada konsumsi rumah tangga. Peningkatan laju investasi yang berkualitas dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien sekaligus mengentaskan warga dari kemiskinan. Meski demikian, berbagai faktor ketidakpastian global dan nasional tahun ini dapat menahan laju investasi. Kinerja perekonomian pada triwulan I-2023 menunjukkan, pertumbuhan 5,03 % secara tahunan masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Realisasi pertumbuhan sebesar 53,88 % disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,54 % secara tahunan, meski laju pertumbuhannya masih di bawah level normal 5 %. Di posisi ke dua, investasi melalui komponen pembentukan model tetap bruto (PMTB) berkontribusi 29,11 % terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi melambat 2,11 % secara tahunan, menjadi yang terendah sejak 2013 atau sebelum pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan secara tahunan, pada triwulan I-2022, pertumbuhan PMTB tercatat 4,08 % dan pada triwulan IV-2022 sebesar 3,33 %.

Pelambatan investasi dalam bentuk bangunan dan nonbangunan itu terjadi karena ketidakpastian ekonomi global yang membuat harga komoditas dan nilai tukar bergejolak sejak tahun lalu.Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dengan jumlah penduduk besar, konsumsi memang akan selalu jadi andalan perekonomian Indonesia. Namun, harapannya, Indonesia tidak terus hanya bergantung pada konsumsi masyarakat. ”Untuk jangka pendek, konsumsi memang banyak membantu. Ini juga sesuatu yang sudah pasti, karena kita populasi terbesar di Asia Tenggara. Tetapi, untuk jangka menengah-panjang, kita tidak bisa terus terlena dengan konsumsi. Kita harus mulai memacu investasi karena ini sangat penting kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Josua, Rabu (10/5). Dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan akan turun. Hal itu akan menggenjot konsumsi masyarakat. Konsumsi tidak perlu bergantung pada faktor musiman seperti dorongan daya beli karena THR. Sebab, masyarakat bisa memiliki tingkat pendapatan yang lebih kuat. (Yoga)

Berdasarkan sejumlah indikator, ekonomi digital Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, ekonomi ini masih bisa ditingkatkan dengan memastikan visi kita. Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk terus  mengembangkan ekonomi digital agar bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi digital perlu dioptimalkan untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu caranya adalah terus menumbuhkembangkan inovasi yang dibarengi upaya menjaga kepercayaan publik. ”Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia mencapai 40 % pangsa pasar Asia Tenggara. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di kawasan ASEAN,” ujar Presiden Jokowi saat memberi sambutan secara virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin pekan ini (Kompas, 9/5/2023).

Angka-angka terkait ekonomi digital memperlihatkan optimisme. Potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia masih sangat besar. Pada 2025, nilai pasar ekonomi digital Indonesia diperkirakan 130 miliar USD dan akan terus bertumbuh menjadi 315 miliar USD pada 2030. Sementara Indonesia memiliki 2.400 perusahaan rintisan (start up) dengan penetrasi internet mencapai 76,8 %. Meski demikian, kita masih  perlu melakukan beberapa perbaikan agar akselerasi peran ekonomi digital dalam pembangunan makin besar. Masalah utama adalah visi ekonomi digital Indonesia. Kita masih sekadar bangga dengan angka-angka, tetapi kita belum memiliki visi yang jelas semisal ketika kita berhadapan dengan aktor baru dalam perundingan, yaitu perusahaan-perusahaan teknologi. Negara lain, seperti Denmark dan Australia, telah mengembangkan diplomasi yang berusaha untuk mendapatkan manfaat lebih besar dalam menghadapi perusahaan teknologi global. (Yoga)

Akhir pekan lalu, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,03 % atau lebih tinggi dari perkiraan banyak pihak 4,5-4,8 %. Meski lebih tinggi dari perkiraan, muncul gugatan  mengapa pertumbuhan ekonomi tak mampu lebih tinggi dari kisaran 5 %. Padahal, untuk keluar dari jebakan bangsa berpenghasilan menengah atau middle income trap diperlukan pertumbuhan setidaknya 7 % pada periode mendatang. Di tengah situasi global yang tumbuh rendah atau slowbalisation, pertumbuhan 5 % sudah bagus. Masalahnya, bagus sudah tak lagi mencukupi, good is not enough. Perlu lompatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga bisa menjadi negara maju pada waktunya. Dari kinerja triwulan I-2023 kita bisa mengamati beberapa kecenderungan (struktural) penting. Pertama, pertumbuhan didominasi sektor jasa. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling tinggi sebesar  5,93 %, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum yang tumbuh 11,55 %, serta sektor jasa lain yang tumbuh 8,9 %.

Kedua, sektor penyerap tenaga kerja, seperti pertanian, pertambangan, dan manufaktur, tumbuh di bawah angka pertumbuhan nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 0,34 5, sedangkan sektor manufaktur bertumbuh 4,43 %. Dari data di atas, pekerjaan rumahnya  yaitu menyusun strategi industri agar sektor penyokong utama pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja banyak bisa tumbuh optimal.  Strategi dan kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan sebenarnya berorientasi mengatasi berbagai hambatan pokok, seperti infrastruktur, regulasi dan kelembagaan, serta kualitas manusia. Sayangnya, implementasinya masih belum terkoordinasi dengan baik. Pendekatan tersebut juga tak diturunkan di tingkat sektoral. Dikeluarkannya omnibus law Cipta Kerja serta omnibus law sektor keuangan atau UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa menjadi modal untuk mengatasi hambatan pertumbuhan di sektor riil dan keuangan. (Yoga)

JAKARTA, ID - Industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate) menjadi primadona sektormanufaktur nasional, dengan mencatatkan pertumbuhan 14,23% di kuartal I-2023. Kinerja sektor ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% pada triwulan yang sama. Hampir seluruh subsektor Ilmate tumbuh dua digit, dengan pertumbuhan terbesar di sektor industri alat angkutan yang mencapai 17,27%, diikuti industri logam dasar 15,51%, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan peralatan listrik 12,78%. “Sektor Ilmate juga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan industri manufaktur di kuartal I-2023, dengan kontribusinya mencapai 25,96% ( yoy ), meningkat dibandingkan periode sebelumnya (kuartal IV-2022) sebesar 25,16%,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele di Jakarta, Senin (08/05/20). Yan mengungkapkan, industri alat angkutan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal II-2022. Hal ini didorong keberhasilan program insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PpnBM-DTP) kendaraan roda empat. Stimulus ini mampu meningkatan kinerja industri-industri pendukungnya, terutama industri komponen otomotif. (Yetede)

JAKARTA – Ombudsman RI mendesak agar pembangunan dan pengoperasian Music Stadium di gedung Ancol Beach City segera dievaluasi. Alasannya, Ombudsman menemukan dugaan maladmisnistrasi dalam perjanjian kerja sama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dan pihak pelaksana proyek. Kepala Ombudsman, Mokhammad Najih, mengatakan dugaan maladministrasi ini tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor B/353//LM.08-34/0173.2020/V/2020 tanggal 20 Mei 2020. Ombudsman telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Direktur Utama PT PJA. “Sudah kirim surat dua kali, tapi belum ada tanggapan,” kata Najih, 3 Mei lalu. “Nanti kami kirim surat ketiga. Misalnya enggak ada respons juga, akan kami beri rekomendasi.”

Dalam perjalanan berikutnya, PT PBCS tidak bisa menyelesaikan proyek dan dianggap wanprestasi. Kerja sama itu kemudian diputus. PT PJA selanjutnya meneruskan proyek bersama PT Wahana Agung Indonesia (WAI) dengan nomor nota perjanjian 208 pada 26 April 2007. Perjanjian ini sekaligus mengalihkan hak dan kewajiban PT PBCS kepada PT WAI.

Belakangan, PT WAI ternyata juga tidak mampu memenuhi tenggat penyelesaian proyek sesuai dengan perjanjian. Untuk merampungkan proyek tersebut, PT PJA akhirnya bekerja sama dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP). Namun kerja sama ini hanya dilakukan di bawah tangan alias tanpa dicatatkan di notaris. Ombudsman menduga PT PBCS, PT WAI, dan PT WAIP dimiliki orang yang sama, yaitu Fredie Tan. Menurut Najih, dalam pembangunan dan pengoperasian Music Stadium, PT PJA awalnya bekerja sama dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS). Perjanjian kerja sama itu tertuang di akta notaris Nomor 50 pada 10 Agustus 2004. Adapun pemilik PT PBCS diketahui bernama Fredie Tan

Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan Berita Resmi Statistik (BRS) untuk kuartal pertama 2023. Berdasarkan berita tersebut, ekonomi Indonesia telah tumbuh 5,03 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir 2022. Ada beberapa catatan terhadap data BPS terbaru tersebut. Pertama, kendati ekonomi tumbuh semakin baik, rata-rata laju inflasi kuartal pertama masih cukup tinggi, yakni sekitar 5,22 persen. Laju inflasi pada April tercatat menurun ke 4,33 persen sehingga pada kuartal kedua nanti ekonomi Indonesia berpotensi lebih produktif. Hal ini juga terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), dari 6,26 persen (Februari 2021) dan 5,83 persen (Februari 2022) ke 5,45 persen (Februari 2023). Kendati belum mencapai tingkat alamiah TPT dan capaian sebelum pandemi yang 4,94 persen (Februari 2020), tren penurunan ini membuktikan bahwa lapangan kerja semakin tersedia. Kedua, proporsi pekerja formal juga cenderung menurun, dari 43,36 persen (Februari 2020), 40,38 persen (Februari 2021), dan 40,03 persen (Februari 2022), ke 39,88 persen (Februari 2023). Kenaikan tertinggi terjadi pada status pekerjaan utama pada berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tetap. Ini berarti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kewirausahaan di Indonesia, bahkan, sebaliknya, lebih banyak orang membuka lapangan kerja sendiri meski masih didominasi sektor nonformal. (Yetede)