JAKARTA, ID —Kesenjangan ekonomi yang cukup lebar perlu direspons dengan lebih sistematis oleh pemerintah dan para penyelenggara negara. Pemerintah diimbau untuk memastikan bahwa setiap petani harus memiliki lahan yang cukup. Tenaga kerja yang terus meningkat harus dialihkan ke sektor industri dan jasa. Pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif, menyentuh sektor padat karya, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Dalam jangka pendek, laju inflasi, terutama sektor pangan, harus dikendalikan. Di tengah kesenjangan ekonomi yang melebar, para penyelenggara negara dan keluarganya tidak pantas memamerkan kekayaan, apalagi mempertontonkan tata hidup hedonis. Kasus putra pejabat Ditjen Pajak yang memamerkan mobil jeep Rubicon saat melakukan penganiayaan terhadap pemuda berusia 15 tahun sama sekali tidak mencerminkan sensitivitas sebagai warga negara dan putra pejabat. Seperti tercermin pada rasio gini 0,381, September 2022, tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia cukup lebar dan tidak ada penurunan signifikan sejak September 2019 saat rasio gini 0,380. Dalam rentang waktu dua dekade, rasio gini cenderung membesar. Pada tahun 2002, rasio gini Indonesia 0,344. Semakin mendekati nol, pemerataan semakin baik. Sebaliknya, rasio gini yang membesar menunjukkan peningkatan kesenjangan dan rasio gini 1,000 artinya 100% kesenjangan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% sampai 5,7% dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023). Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, jelas dia, akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Yetede)

JAKARTA, ID—Masuk tahun ekspansi, target laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,35% diyakini bakal tercapai. Selain iklim investasi yang terus membaik, kepastian hukum lewat Perppu Cipta Kerja, gencarnyapembangunan infrastruktur, menggelindingnya program hilirisasi, masifnya digitalisasi, dan meluasnya sosialisasi ekonomi hijau, politik nasional yang cukup stabil, dan belanja pemilu akan memperkuat daya beli masyarakat. Salah satu investasi yang kini gencar dibangun adalah infrastruktur. “Salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur dan proyek besar infrastruktur yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional saat ini adalah pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara —Red),” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam special remarks saat membuka seminar sehari, B-Universe Economic Outlook 2023, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (14/2/2023). Berbagai indikator menunjukkan ekonom Indonesia cukup resilient meski kewaspadaan harus terus dirawat. (Yetede)

JAKARTA, ID – Indonesia berpeluang untuk menjadi high income country pada tahun 2041-2043 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia harus sebesar 6,5-7%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir sekitar 5%. Upaya ini bisa dilakukan antara lain dengan mendorong investasi dan pengembangan teknologi, melakukan transformasi ekonomi, sumber pertumbuhan berdasarkan kapital, dan penguatan sumber daya manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali masuk upper middle income country. Pada akhir 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai US$ 4.783,9 atau Rp 71 juta, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Untuk masuk dalam jajaran negara kaya (high income country), Indonesia harus mampu membukukan pendapatan per kapita tidak kurang dari US$ 12.535 atau 2,5 kali lebih dari pendapatan per kapita saat ini. Sementara itu, banyak negara gagal melepas status sebagai middle income country dan menggapai status high income country. Selama 50 tahun terakhir, tidak lebih dari 20 negara di dunia yang mampu lolos dari jebakan pendapatan menengah atau populer. (Yetede)

Ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 sebesar 5,31 %, pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum pulih ke posisi sebelum pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pengendalian laju inflasi serta pemanfaatan momentum, seperti Ramadhan-Lebaran 2023 dan belanja politik, menjadi penting bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. Pada Senin (6/2) BPS merilis nilai PDB Indonesia per triwulan-IV 2022 berdasarkan acuan dasar harga berlaku mencapai Rp 5.114,9 triliun. Dibandingkan triwulan sebelumnya, tumbuh 0,36 %. Apabila dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, nilai PDB tersebut tumbuh 5,01 %. Dengan demikian, perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2022 tumbuh 5,31 % dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 atau sebelum pandemi yang tercatat 5,02 %.

Menurut komponen pengeluaran yang membentuk PDB, Kepala BPS Margo Yuwono menggaris bawahi pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sepanjang 2022 masih belum pulih dibandingkan dengan kinerja sebelum pandemi. Dengan andil 51,87 %, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia sepanjang 2022 sebesar 4,93 %, sedang sebelum pandemi, pertumbuhan tahunannya 5,04 %. ”Pengendalian inflasi patut menjadi perhatian. Inflasi dapat mengganggu daya beli masyarakat. Upaya dalam menjaga kestabilan harga menjadi penting dalam menjaga daya beli ma syarakat sehingga konsumsi dapat tumbuh seperti sebelum pandemi,” ujar Margo dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menilai, belum pulihnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh angka pengangguran masih belum kembali ke posisi sebelum pandemi. (Yoga)

JAKARTA, ID — Indonesia kembali masuk upper middle income country setelah Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (06/02/2023), mengumumkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada akhir 2022 sebesar US$ 4.783,9 atau Rp 71 juta, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sedang PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun atau US$ 1,3 triliun. Seperti diungkapkan sejumlah pejabat pemerintah beberapa pekan terakhir, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31%, jauh di atas per tumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,70%. Namun, pada akhir tahun lalu, sejumlah lembaga keuangan internasional memperkirakan laju pertumbuhan Indonesia di bawah 5%. Dengan laju pertumbuhan 5,31%, Pulau Jawa memberikan kontriubusi 56,48% terhadap PDB Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatra 4,69% dan pangsa terhadap PDB nasional 22,04%. PDB Jawa dan Sumatera 78,52% terhadap PDB nasional. (Yetede)

JAKARTA, ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi di luar Jawa terus meningkat, tercermin dari kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2022 yang sebesar 43,52% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 42,11% terhadap PDB. Pertumbuhan ekonomi luar Jawa pada 2022 tersebut pun melesat dibandingkan pada masa prapandemi tahun 2019 yang mencapai 41% terhadap PDB. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Jawa terhadap PDB mencapai 59% dan luar Jawa 41%. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 58,75% dan luar Jawa mencapai 41,25% terhadap PDB. Kemudian, pada 2021, pertumbuhan ekonomi di Jawa 57,89% dan luar Jawa 42,11% terhadap PDB. Sedangka pada 2022, ekonomi di Jawa 56,48% dan luar Jawa 43,52% terhadap PDB. Sementara itu, pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi terus menguat khususnya di Jawa, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Namun demikian, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terpusat di Jawa dan Sumatra. (Yetede)

JAKARTA, ID – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini akan berjalan optimal dan menguat pada kuartal I-2023. Nilai tukar rupiah juga akan terus menguat berdasarkan kondisi fundamental pada perekonomian domestik. Penguatan pertumbuhan ekonomi terjadi seiring penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing (PMA). Selain itu, berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), meskipun sedikit melambat sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global. “Kuartal I-2023 insyaallah akan lebih kuat dari kuartal I-2022, karena pada 2022 waktu itu varian omicron mulai muncul. Jadi, kami memperkirakan pada kuartal I-2023, momentum pertumbuhan akan sangat kuat,” ucap Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023, di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/1/2023). (Yetede)

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 akan di atas capaian pertumbuhan pada periode yang sama 2022. Aktivitas ekonomi yang terjadi pada awal tahun ini diperkirakan membantu tingkat konsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa indikasi penguatan ekonomi pada kuartal I/2023 tecermin dari kegiatan masyarakat yang terus meningkat, terutama sejak berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak akhir tahun lalu. Selain itu, kata Menkeu pelaksanaan ibadah Ramadan dan jelang Lebaran pada medio Maret—April 2023, menambah keyakinan terhadap prospek ekonomi pada kuartal I/2023. “Kami masih melihat momentum pemulihan ekonomi pada 2023 masih kuat. Kuartal I/2023, Insyaallah akan lebih kuat dari kuartal I/2022 karena pada 2022 waktu itu omicron mulai muncul. Jadi, kami memperkirakan pda kuartal I/2023 ini momentum petumbuhannya masih akan cukup kuat,” katanya saat konferensi pers Rapat Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), Selasa (31/1). Menurutnya, momentum positif pada kuartal I/2023 dapat terus terjaga sampai dengan akhir tahun. Kendati, International Monetary Fund (IMF) memangkas pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dia meyakini laju ekonomi domestik dapat tumbuh di kisaran 5% atau bahkan mendekati asumsi yang dipatok dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 5,3%. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mencermati prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat, menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

JAKARTA, ID – Pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan membuat ekonomi Indonesia tumbuh signifikan. Tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi tumbuh 5,3% dan tahun ini diperkirakan mencapai 5,2%. Pencapaian itu diraih karena solidnya konsumsi, investasi, ekspor, serta konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari perkiraan. “Fondasi perekonomian masih kuat. Konsumsi, investasi, dan ekspor menjadi penggerak perekonomian nasional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2023, Kamis (26/1/2023). Presiden Joko Widodo yang membuka secara resmi rakornas ini menyebut bahwa pertumbuhan 5,3% pada 2022 merupakan pencapaian yang sangat baik. Presiden sebelumnya menyebutkan bahwa tahun ini pertumbuhan PDB diyakini minimal bisa 5%. Angka resmi pertumbuhan ekonomi 2022 baru akan diumumkan Badan Pusat Statistik pada pekan pertama Februari nanti. Dalam APBN 2022, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2%. (Yetede)