Perlambatan ekokomi global berdampak pada perekonomiam Indonesia. Kemkeu mencatat, defisit anggaran Rp 101 triliun atau 0,63% dari PDB. Angka ini melebar dibanding periode sama 2018 sebesar Rp 54,9 triliun atau 0,37% dari PDB. Perlambatan ekonomi setidaknya memengaruhi dua hal: penerimaan pajak dan PNBP. Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, melambatnya penerimaan pajak terutama PPN dipengaruhi perlambatan ekspor. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan transportasi tumbuh positif, namun tidak mampu mem-boost penerimaan dikarenakan tidak kena PPN. Selain itu, pelemahan harga komoditas memengaruhi penerimaan PNBP. Menkeu mengatakan pihaknya mulai mewaspadai ancaman perlambatan ekonomi global yang semakin nyata. Pemerintah menjaga agar defisit anggaran tetap dalam kisaran target 1,84% dari PDB.

Secara mengejutkan pertumbuhan penjualan ritel dan produk industri China merosot pada bulan April 2019.  Meskipun masih naik 7,2% dari tahun sebelumnya, namun ini merupakan pertumbuhan terendah sejak Mei 2003. Data menunjukkan, konsumen sekarang mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang-barang yang lebih mahal seperti mobil. Ekspor China juga menyusut pada bulan April 2019.

Ambisi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun ini dinilai sulit seiring dengan berlarutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Indef memproyeksikan bahwa makin meningkatnya tensi perang dagang AS dan CHina pascarencana Presiden Trump yang menaikkan tarif impor China menjadi 25%, bakal berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Indikasi lemahnya pertumbuhan ekonomi tahun ini terlihat dari kinerja ekspor pada kuartal pertama tahun ini secara year-on-year sudah negatif. Posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak diuntungkan dengan adanya eskalasi perang dagang antara AS versus China. 

Namun, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis target pertumuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3% tetap bisa diraih dengan baik, meski ditengah tensi perang dagang AS dan China yang makin memanas. Saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mendorong ekspor dari sejumlah kelompok industri prioritas, terutama seperti yang telah diputuskan oleh Kemenperin dalam Industri 4.0, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian, Industri Elektronik, Industri Otomotif, dan Industri Kimia. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengolahan sumber daya alam seperti pembangunan smelter dan pengolahan kelapa sawit, serta tidak lagi menambah proyeksi infrastruktur strategis terbaru, tetapi hanya penyelesaian sehingga tambahan investasinya tidak terlalu banyak. 

Kendati demikian, pihaknya saat ini mewaspadai perkembangan yang lebih jauh atas keputusan Presiden Trump yang menaikkan tarif impor China sebesar 25%. Apabila berlangsung makin memburuk maka pada ujungnya bisa menimbulkan multiplier efek bagi negara lainnya selaku mitra dagang kedua negara yang sedang bertikai tersebut.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah mengalami minus. Misalnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Papua minus 10,44% secara tahunan. Penyebabnya sektor tambang yang menjadi andalan sedang melemah. Kondisi ini disebabkan penurunan produksi emas Freeport Indonesia yang mencapai 72% yoy. Tak hanya itu, tembaga juga anjlok 53% secara tahunan. Selain Papua, masih ada wilayah yang kondisinya rentan karena bergantung pada tambang, seperti NTB dan Kalimantan Timur.

Lonjakan harga tiket pesawat mulai berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Bukan hanya merugikan konsumen, industri terkait seperti perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2019 hanya 5,07% jauh di bawah prediksi 5,2%. BPS mencatat, penumpang domestik kuartal I-2019 hanya 18,32 juta penumpang atau turun 17,66% dibanding periode sama tahun lalu.

Pemerintah masih mencari solusi. Salah satu opsinya adalah menurunkan tarif batas atas. Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. KPPU saat ini juga sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Namun, menurut Komisioner KPPU Guntur Saragih, hingga kini belum ada kesimpulan KPPU.

Pertumbuhan penjualan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ritel melambat. Hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat mengalihkan prioritas belanja ritel ke hal lain. Meski demikian konsumsi masyarakat diyakini masih berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih memperkirakan alokasi dana untuk belanja ritel dialihkan untuk mudik termasuk tiket pesawat. Hal ini tercermin dari inflasi pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Peralihan konsumsi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  hanya saja ke pertumbuhan ritel sebagai salah satu komponen konsumsi masyarakat. 

Presiden terpilih harus mencari strategi baru agar tidak sekedar mengandalkan komoditas sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Morgan Stanley menilai pemerintah perlu melanjutkan reformasi struktural yang sudah dirintis lima tahun terakhir. Reformasi struktural 2.0 harus fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor non-komoditas. Wakil Ketua Tetap Kadin Herman Juwono berharap kebijakan penyederhanaan aturan terus dilakukan. Sementara ekonom Indef, Bhima Yudhistira, melihat sektor pariwisata bisa jadi pilihan, dan terus mendorong industrialisasi. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi online single submission (OSS) yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah.

OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dan 2020. Meskipun demikian, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih meningkat dari tahun lalu. Menko Perekonomian optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5.3% sesuai target APBN 2019. Hal ini didukung proyek-proyek infrastruktur yang sudah jalan. Meski demikian, Darmin tak menampik ekspor Indonesia juga akan tertekan oleh perang dagang. Kepala Ekonom Maybank Investment mengatakan pemerintah harus mendorong kinerja ekspor dan sektor manufaktur. Perekonomian Indonesia selama ini mengandalkan eksploitasi sektor pertambangan. Pada saat yang sama memanfaatkan potensi penduduk yang besar (konsumsi). Padahal negara-negara lain sudah tumbuh dengan manufaktur yang lebih kukuh.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investors Service, memprediksi pertumbuhan ekonomi kita sulit tembus 5% pada 2019-2020. Moody's menyebutkan perlambatan ekonomi karena belanja pemerintah cenderung lebih moderat dan laju pembangunan infrastruktur yang lebih lambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan terhadap harga komoditas. Pasalnya, harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan minyak mentah sejak akhir tahun lalu masih dalam tren melamah. Selain itu, Indonesia harus waspada dengan volatilitas arus masuk modal asing akibat sentimen global.
Hanya, penelitian Moody's berbeda dengan data pemerintah. Pemerintah menyebut, belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih dalam tren naik, misal belanja infrastruktur, belanja modal, subsidi, hingga belanja sosial. Makanya, lembaga internasional lain seperti World Bank, IMF, dan ADB, sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia 2019 bakal lebih tinggi dari 2018 yang hanya 5,17%.

Kebijakan proteksionisme, pengetatan keuangan, dan peningkatan beban utang di sejumlah negara meningkatkan risiko bagi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat. Kenaikan tarif juga berdampak pada penurunan volume perdagangan global sehingga harga aset lebih rendah dan volatilitas pasar menjadi tinggi. Terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, menteri PPN Bambang P.S.B., saat ini perekonomian domestik memerlukan stimulus. Stimulus itu diperoleh dari diversifikasi ekspor yang bernilai tambah. Selain itu, risiko tekanan global diantisipasi melalui konsolidasi kebijakan fiskal. Keseimbangan APBN dijaga dengan target defisit di bawah 2 persen PDB dan belanja yang produktif, rasio utang juga terjaga pada 30 persen PDB. Sedangkan ekonom Chatib Basri berpendapat bahwa peningkatan daya beli kelas menengah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif perpajakan bisa diberikan untuk meningkatkan daya beli tersebut.