Lonjakan kasus virus korona yang terjadi saat ini membuat para ekonom khawatir terhadap proses pemulihan ekonomi. Terlebih, pemerintah juga sudah memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021 nanti. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, bentuk pola pemulihan ekonomi Indonesia akan mengalami bentuk K-shaped. Artinya, bentuk pola pemulihannya masih belum bisa serentak. Ada sektor tumbuh naik ada juga yang tetap turun. "Ada beberapa sektor masih terdampak pandemi dan ada pulih cukup signifikan," ujar Josua, Senin (19/7). Beberapa sektor yang masih tertekan pandemi seperti pariwisata dan transportasi karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan antara lain perdagangan, konstruksi, dan manufaktur.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira sependapat dengan Josua. Malah ada sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi seperti teknologi informasi. "Sektor teknologi informasi mengalami pertumbuhan dobel digit," kata Bhima. Tapi Bhima mengingatkan divergensi pertumbuhan sektoral ini perlu dicermati, karena efek terhadap pemulihan ekonomi menjadi lebih lambat dari perkiraan awal. Apalagi beberapa sektor yang tumbuh belum optimal dalam kontribusi ke produk domestik bruto (PB) seperti teknologi informasi. Selain itu model pertumbuhan K-shape membuat penyerapan tenaga kerja menjadi kurang optimal.

Kondisi inilah yang ditakutkan ekonom senior Faisal Basri. Jika model pemulihan ekonomi Indonesia betul-betul K-shape, bakal terjadi jurang yang makin lebar antara yang kaya dan orang miskin. "Yang kaya makin kaya dan orang miskin menjadi makin miskin," tuturnya yang melihat model pemulihan ekonomi yang tengah terjadi memang miskin pemerataan.

Kinerja ekspor mobil, baik dalam bentuk utuh maupun terurai, meningkat pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan ekspor mobil utuh mencapai 146.985 unit pada semester I tahun ini; atau naik 39,7 persen dari semester I 2020 yang sebanyak 105.229 unit. Sementara itu, total ekspor mobil dalam bentuk terurai mencapai 52.816 unit; atau naik 135,2 persen dari 22.457 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang merupakan agen pemegang merek Toyota, berhasil mencatatkan ekspor terbesar di Indonesia. Total mobil utuh yang diekspor Toyota Manufacturing mencapai 31.506 unit sepanjang semester I tahun ini. Angka itu naik 8,5 persen dari penjualan tahun lalu yang hanya 29.042 unit. Ekspor mobil terurai pun naik 65,3 persen menjadi 34.490 unit dari sebelumnya 16.910 unit.

Adapun Honda Prospect Motor berhasil membukukan ekspor sebanyak 3.750 unit pada semester I 2020 dari yang sebelumnya hanya 2.400 unit atau naik 56,3 persen. Khusus pada Juni lalu, ekspor mobil utuh Honda tercatat sebanyak 780 unit.

Direktur Pemasaran dan Penjualan Honda Prospect, Yusak Billy, berujar Honda mengekspor mobil utuh Honda Brio ke Filipina dan Vietnam. "Ekspor mobil Honda Prospect menuju dua negara tersebut masih berjalan sesuai dengan rencana, " ujar Billy.

Ia pun memastikan target ekspor mobil utuh Honda masih sama dengan target yang ditetapkan pada awal tahun ini. Menurut Billy, tingkat produksi saat ini masih sejalan dengan permintaan dari negara importir. Untuk ekspor, kami mengikuti semua permintaan dari importir yang sejalan dengan pertumbuhan tiap-tiap negara.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor sektor pertanian pada Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 33,04% (M-to-M) atau sebesar 15,19 persen secara (yoy). Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi, dan sarang burung walet memberi sumbangsih besar dalam kinerja ekspor kita selama Juni 2021.

BPS mencatat nilai ekspor pertanian mencapai US$ 0,32 miliar, Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa capaian itu harus disyukuri dan terus optimistis untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Harvick menambahkan, pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk sektor pertanian. Presiden Jokowi mengharapkan sektor pertanian dapat menyerap 1/3 dari dana KUR yang tersedia. Menurut data hingga bulan ini sudah Rp 40 triliun yang sudah tersalurkan.

Sektor hulu migas memberikan sebesar US$ 6,67 miliar atau setara Rp 96.7 triliun (kurs Rp 14. 492) terhadap pendapatan negara pada Semester I tahun 2021. Capaian itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu.

SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif. Syukur pada Semester - I tahun 2021 ini kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal. Dwi menjelaskan harga minyak berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini pendapatan negara dari sektor migas tahun ini bisa menyebut Rp 154 triliun.

Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapal US$ 70,23/barel. Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi.

la menambahkan pendapatan yang dihasilkan juga tak terlepas dari upaya efisiensi dan kegiatan yang dilakukan SKK Migas di sektor hulu, Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order, pemeliharaan rutin, dan efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan. Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester - I tahun 2021 sebesar US$12,17/BOE.

la menyebut lifting migas juga mencatatkan hasil yang baik pada Semester - 2021, yakni rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD), Dari tersebut, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas sebesar 5,430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96%.

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI mengapresiasi upaya dan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) selama 2 tahun terakhir, Apresiasi ini diberikan karena sektor pertanian mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dilaporkan bahwa sektor pertanian pada triwulan II 2020 tumbuh sebesar 16,24 (QtoQ) dengan nilai ekspor pada Januari-Desember naik sebesar 15,79% atau sekitar Rp 451,77 triliun. Lalu pada triwulan 1 2021, sektor pertanian juga masih tumbuh meyakinkan dengan angka sebesar 2,95 (YoY). Sektor pertanian sejauh ini terbukti mampu menjadi penyelamat anjloknya ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan.

Anggota Komite II DPD Christiandy Sanjaya juga mengapresiasi capaian Kementan dalam mengelola sektor pertanian selama 2 tahun terakhir. Sektor pertanian kini dinilai menjadi lebih maju, mandiri, dan modern.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan menunjukkan tren positif di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

KKP mengatakan aktivitas di pelabuhan perikanan tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dari sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menuturkan pelabuhan perikanan menjadi titik penting untuk menunjang sektor pangan. Produk perikanan menjadi salah satu bahan pangan berprotein tinggi untuk menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh masyarakat.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta yang menjadi pelabuhan perikanan di ibu kota menunjukkan tren peningkatan produksi perikanan tangkap. Pada semester I tahun 2021, total produksinya mencapai 85.943 ton atau senilai Rp 1,782 triliun.

Pemerintah menyiapkan dua skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini seiring dengan melonjaknya kasus penularan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada perkembangan kasus harian Covid-19 dan kebijakan pembatasan yang mengikuti. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar bertajuk ”Mid Year Economic Outlook 2021”, Rabu (7/7/2021). Dia menambahkan, lonjakan kasus harian Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) darurat untuk menekan penularan sehingga ekonomi pada triwulan III dan IV-2021 bisa tetap tumbuh.

Sebelum terjadi lonjakan kasus, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan berkisar 4,5-5,3 persen. Namun, lonjakan kasus yang terjadi saat ini akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari proyeksi semula. Berdasarkan skenario moderat, angka kasus harian Covid-19 diproyeksikan terus memuncak hingga pekan kedua Juli 2021, kemudian menurun pada pekan ketiga dan keempat Juli 2021. Penurunan angka kasus harian Covid-19 selanjutnya akan diikuti dengan relaksasi PPKM pada minggu pertama Agustus 2021. Dalam skenario ini, pemulihan aktivitas ekonomi akan kembali terjadi secara bertahap mulai pertengahan Agustus 2021. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dalam setahun penuh pada 2021 diperkirakan akan berada di level 4,5 persen. ”Melalui skenario moderat ini, proyeksi pertumbuhan pada triwulan III-2021 sebesar 5,4 persen dan triwulan IV-2021 menjadi 5,9 persen,” kata Sri Mulyani.

Skenario berat disusun bila penyebaran Covid-19 akan memuncak sampai dengan minggu kedua Juli 2021 dengan level penambahan kasus harian yang lebih tinggi. Bila penambahan kasus harian lebih tinggi, maka relaksasi PPKM baru bisa dilaksanakan pada minggu ketiga Agustus 2021. Dengan demikian, laju pemulihan aktivitas ekonomi relatif lebih lambat dibandingkan skenario moderat, dengan perkiraan baru bisa pulih gradual per September 2021.

Sri Mulyani menegaskan, faktor kesehatan adalah variabel utama yang akan memengaruhi situasi ekonomi tahun 2021. Sebelum terjadi lonjakan kasusCovid-19, ia mengungkapkan, di Indonesia sedang terjadi penguatan tren pemulihan. Hal itu terlihat dari posisi purchasing manufactur index (PMI) yang berada di level tertinggi 55,3 pada awal Juni 2021. Di luar PMI, indeks konsumsi masyarakat juga selalu berada pada level optimistis, ada di atas angka 100 sejak April 2021. Penjualan ritel hingga konsumsi listrik bisnis dan industri, lanjut Sri Mulyani, juga terus mengalami peningkatan sejak April hingga awal Juni 2021. Namun, begitu terjadi lonjakan kasus, konsumsi masyarakat langsung terkoreksi terutama di bidang transportasi, rekreasi, dan pakaian. Ekspor juga diperkirakan terkena dampak negatif, khususnya bagi sektor-sektor non-esensial yang menjalani PPKM darurat.

Pemerintah juga harus memberikan tambahan stimulus kepada masyarakat akibat PPKM darurat. Sri Mulyani mengatakan, dengan kebutuhan yang dinamis, refocusing akan dilakukan terhadap APBN guna mendapatkan Rp 26,2 triliun dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk dialihkan pada anggaran penanganan Covid-19. Hingga 4 Juli 2021, total pagu belanja K/L sebesar Rp 1.087,4 triliun dengan realisasi Rp 458,1 triliun. Itu berarti yang belum terserap Rp 629,4 triliun.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat seiring meningkatnya data pengangguran di Amerika Serikat. Pada pukul 09.44 WIB, rupiah menguat 48 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp 14.485 per dollar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.533 per dolar AS.

Pasar melihat dua komponen data tenaga kerja AS pada Juni yang di bawah ekspektasi, yaitu data tingkat pengangguran yang meningkat dan data rata-rata upah yang kenaikannya di bawah ekpektasi. Pasar menganggap hasil ini belum cukup untuk mengubah kebijakan pelonggaran moneter bank sentral AS meskipun data non-farm payrolls dirilis lebih bagus dari ekspektasi. Kendati demikian, tingkat pengangguran AS pada Juni naik menjadi 5,9 persen dari 5,8 persen pada bulan sebelumnya.

Presiden Joko Widodo yakin upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di Tanah Air. Pemerintah lewat KPCPEN yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini sudah melakukan finalisasi kajian untuk mengetahui penyebab lonjakan kasus yang sangat tinggi.

Jokowi melihat terdapat optimisme dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin. Artinya ada optimisme di situ. Sisi suplai juga sama. Produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58 persen. Impor bahan baku tumbuh 79 persen. Impor barang modal tumbuh 35 persen.

Presiden juga melihat konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen, yang menambah optimismenya. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Febuari 85 persen, sekarang sudah 104,4 persen. Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh, Insya Allah kurang lebih 7 persen.

Perekonomian Indonesia semester II tahun 2021 menghadapi ujian yang tidak ringan. Optimisme yang terbangun sejak dimulainya program vaksinasi pertengahan Januari lalu dihadapkan pada pemburukan kasus Covid-19 sepanjang Juni ini. Selain kabar dari The Fed, bank sentral Amerika Serikat, pertengahan Juni lalu, turut memberi alarm Indonesia harus bersiap dengan dampak AS menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat.

Tekanan bagi pemulihan ekonomi datang dari dua sisi, dalam dan luar negeri. Pemulihan ekonomi Indonesia dari pukulan pandemi Covid-19 sudah mulai tampak sejak kuartal I-2021. Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut meski pertumbuhan masih minus. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dalam pada kuartal II-2020, yaitu -5,32 persen, kuartal selanjutnya pertumbuhan bergerak menjadi -3,49 persen. Pada kuartal terakhir 2020, pertumbuhan naik lagi menjadi -2,19 persen. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 2020 hanya minus 2,07 persen.

Pemulihan kembali diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tercatat -0,74 persen pada kuartal I-2021. Dengan tren seperti itu, pemerintah optimistis akan mencapai pertumbuhan 5 persen pada 2021. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan menyebutkan pertumbuhan 6,9-7,8 persen bisa tercapai pada triwulan II-2021.

Meski demikian, skenario pemerintah harus dievaluasi seiring dengan pemburukan kasus Covid-19. Penambahan kasus baru Covid-19 secara harian di Indonesia menunjukkan tren naik sejak awal Juni 2021. Tren kenaikan ini bertolak belakang dengan kondisi global yang mulai melandai. Rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia terjadi pada 27 Juni 2021 yang mencapai 21.342 kasus. Sementara itu, program vaksinasi hingga 28 Juni 2021 baru mencapai 27,7 juta orang yang menerima dosis pertama dan 13,2 juta orang yang sudah divaksin lengkap. Artinya, penduduk yang sudah divaksin lengkap masih kurang dari 10 persen dari target 181,5 juta penduduk. Masih jauh untuk mencapai kekebalan komunal.

Saat menghadapi situasi lonjakan kasus Covid-19, alarm peringatan datang dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka The Fed (Federal Open Market Committee) pada 15-16 Juni lalu, The Fed mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2023 untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Kenaikan itu bisa terjadi sebanyak dua kali. Padahal, sebelumnya di bulan Maret The Fed menyatakan tidak akan menaikkan suku bunga sampai tahun 2024. Namun, ekonom M Chatib Basri sudah mengingatkan bahwa kebijakan tersebut terbuka untuk ditinjau kembali jika pemulihan ekonomi AS menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang tinggi akan meningkatkan inflasi.

Rencana kenaikan suku bunga tersebut mempertimbangkan pemulihan ekonomi AS yang terjadi lebih cepat setelah berhasil menahan laju penyebaran virus korona baru dengan vaksinasi. Pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2021 tercatat 6,4 persen. Terkait vaksinasi, sampai dengan 24 Juni 2021, data dari Centers for Desease Control and Prevention menyebutkan bahwa di AS sudah didistribusikan sebanyak 379,2 juta dosis vaksin dan 84 persen di antaranya sudah digunakan. Sekurangnya 178.331.677 orang atau 54 persen dari total penduduk AS telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Secara keseluruhan, ada 151.252.034 orang atau 48 persen dari total penduduk yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.

Agar perekonomian pulih secepatnya sesuai target, prioritas upaya harus ditujukan untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Menargetkan vaksinasi 1 juta dosis per hari merupakan langkah tepat untuk mencapai kekebalan komunal. Sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan vaksinasi 1 juta dosis per hari, pemerintah menyediakan pos atau tempat pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu TNI; Polri; organisasi kemasyarakatan; unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan, yaitu kantor kesehatan pelabuhan; RS vertikal, poltekkes, dan dunia usaha.