Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat, maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)

Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu, investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja, yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi. (Yetede)

Pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi  arus utama pertumbuhan bukan lagi sebagai pelengkap. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roelani mengatakan, sebagai salah satu  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus punya peran aktif di regional dan dunia. Menurut dia, potensi ini sangat luar biasa, dari beberapa scoring, Indonesia masih berada pada nomor tiga di global halal industri. Padahal di Indonesia memiliki potensi lebih dari 80% konsumen Indonesia yang telah menyadari pentingnya produk halal. Pasar domestik sebenarnya sudah sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari literasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikat halal antarnegara. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak bisa melakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. (Yetede)

Pemerintah yakin geliat investasi asing (foreign direct investment/FDI) di dalam negeri tetap berjalan meskipun perekonomian  global sedang tertekan karena dampak konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pembentukan agar Indonesia  bisa menjadi daerah tujuan investasi primadona di mata investor asing. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Rosan Perkasa Reoslani menilai, kinerja investasi asing tetap berjalan dalam gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini. Meski demikian pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi agar meningkatkan iklim investasi di Tanah Air. "Sejauh ini kami belum melihat dampaknya ke FDI, tetapi ini semua masih berjalan," kata Rosan. Pemerintah tidak menutup mata bahwa investasi asing kerap kali terhambat  oleh birokrasi yang berliku. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melakukan perbaikan regulasi agar investasi Indonesia tetap menarik di mata investor asing. Apalagi, negara lain juga terus memperbaiki kebijakan terkait investasi. Saat ini investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. (Yetede)

Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun depan, pemerintah provinsi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,1% hingga 6% dengan tingkat inflasi 2,4%. Tercatat, ekonomi Jakarta pada Triwulan 1 Tahun 2025 tumbuh stabil sebesar 4,95% (q-to-q). Dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,36% (yoy) dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Inflasi Jakarta per Mei 2025 sebesar 2,07%, ekspor melalui Jakarta mencapai US$ 5,1 juta dan impor melalui Jakarta sebesar US$ 10,1 juta. Jumlah penduduk Jakarta pada 2024 mencapai 10,68 juta jiwa dengan tingkat wilayah 660,98 km2, Jakarta memiliki 113 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan satu pulau di Jakarta Utara, dam 17 saluran sungai atau kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan, dan usaha perkotaan. Jakarta sendiri atas 5 komadya yakni Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta 1 kabupaten yakni Kepulauan Seribu, serta 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Jumlah perusahaan industri mikro dan kecil mencapai 72.992 pada 2024. Dari segi pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara  pada 2024 mencapai 2,5 juta orang meningkat dibanding 2023 yang mencapai 1,9 juta orang. (Yetede)

Realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2025 menurun signifikan, memicu kekhawatiran pada prospek pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang diprediksi melambat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara turun 11% year-on-year menjadi Rp 1.016,3 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang anjlok 18,74%, sementara transfer ke daerah hanya naik tipis.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Belanja negara mulai terakselerasi memasuki Mei 2025, yang dibarengi dengan terkendalinya defisit APBN. Ini membawa harapan bahwa ekonomi bisa membaik mulai kuartal II-2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2025, belanja negara mencapai Rp209,8 triliun. Meski begitu, akumulasi belanja negara sampai Mei 2025 masih turun, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1.145 triliun. Hal itu tak lepas dari pemblokiran anggaran  sejumlah kementerian/lembaga (K/L), seiring agenda efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kini, blokir anggaran Rp 129 triliun untuk 99 K/L telah dibuka, sehingga belanja bisa dipercepat. Seretnya belanja negara merupakan salah satu biang keladi perlambatan pertumbuan ekonomi menjadi 4,87% kuartal 1-2025, selain masih lemahnya daya beli masyarakat. Pada periode itu, belanja pemerintah kontraksi 1,38% dengan andil -0,08% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun per Mei 2025, 33,1% dari target APBN. Dengan demikian, APBN defiit Rp 21 triliun, setara 0.09% PDB dan lebih rendah dari periode sama tahun lalu Rp 21,8 triliun. Artinya, defisit masih terkendali di tengah fiskal yang ekspansif. (Yetede)