Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi/high income pada 2045.  Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyim[ulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk dometik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 pr orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Polandia, dan Korea Selatan, yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut hanya  mungkin terjadi dengan peningkatan pertumbuhan produktivitas sebanyak 1,6 kali lipat, yang akan membutuhkan penciptaan lebih banyak perusahaan menengah (UMKM) dan besar, mendorong kewirausahaan, dan mengalihkan lapangan kerja dari sektor informal dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. (Yetede) 

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi high income pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoo Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 per orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Plandiam, Korea Selatan, yang mampu mencapaai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja memiliki peluang untuk mencapai status negara berpendaparan tinggi sebelum 2045," kata Khoon Tee. Dia menilai pola umum untuk mencapai pertumbuhan produktivitas dalam mencapai ambang batas pendapatan tinggi adalah tingkat pendalaman modal yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan spillover positif di seluruh perekonomian. (Yetede)

Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% sepanjang 2024. Pertumbuhan ini dipicu peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama, peningkatan  trafik data (komunikasi data), serta peningkatan transaksi elektronik. BPS melaporkan, meski terjadi pertumbuhan pada 2024, namun pertumbuhannya stagnan bahkan turun tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,59%. Walau melemah tipis dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan sektor TIK sepanjang 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%, turun 0.26% dibandingan tahun sebelumnnya  5,31%. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya, pertumbuhan TIK menempati peringkat kedua setelah tarnsportasi dan pergudangan yang menempati peringkat pertama, tumbuh 8,69%. Dengan pertumbuhannya tersebut, sektor TIK pun menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan nasional pada peringkat keempat dengan kontribusi sumber pertumbuhan 0,50% dari lima kontributor utama. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)

Realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1-2025 tetap terjaga di level yang tinggi, sehingga menumbuhkan optimisme bahwa terget investasi tahun ini masih bisa dicapai  meski ketidakpastian ekonomi global kian meningkat. Selama tiga bulan  pertama 2025, realisasi investasi  mencapai Rp 465,2 triliun, meningkat 15,9% secara year on year (yoy) atau hanya turun tipis dari pertumbuhan kuartal 1-2023 yang di level 16,5% dan turun sekitar 5% poin dari kuartal 1-2424 yang dilevel 22,1%. Bahkan, realisasi investasi selama kuartal 1-2025 itu setara dengan 24,4% total target realisasi investasi secara keseluruhan pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun. Proporsi pencapaian  ini lebih besar dari proporsi pencapaian realisasi investasi kuartal 1-2024 yang hanya sebanyak  23,5% dari target. Tahun lalu, target realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp 1.650 triliun. Namun demikian, jumlah pihak mengingatkan, optimisme itu harus tetap dibarengi upaya serius penyelesaian sejumlah pekerjaan umum (PR) seperti kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah pun perlu mempercepat realisasi proyek strategis nasional. Semua ini dibutuhkjan ditengah ketidakpastian global yang meningkat menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump. Selain itu, realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hanya sebesar Rp230,4 triliun atau 49,5% dari total investasi dengan pertumbuhan hanya 12,7% (yoy) bisa dilihat sebagai bentuk penurunan kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Indonesia. (Yetede)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Pertumbuhan kredit UMKM  terus menunjukkan tren melambat dalam satu dekade terakhir. Hingga Maret 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,7% secara year on year (yoy), masih lemahnya daya beli jadi faktor utama.  Berdasarkan data bank Indonesia (BI) kredit UMKM di kuartal 1 tahun ini menjadi yang terendah, kecuali pada awal tahun 2020 ketika terjadi Covid-19 yang mengalami kontraksi 2,2% (yoy). Di mana, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan dua digit secara konsisten pada 20014-2015, masing-masing tumbuh 10,3% (yoy) dan 10,1% (yoy). Setelah itu, mulai menyusut pada 2016 dengan pertumbuhan 8,4% (yoy), dan pada 2018 kredit UMKM naik 9,9% (yoy). Setelah itu,  trennya mulai menurun secara grudual. Pada 2019, pertumbuhan ke 7,7% melambat dari tahun ke tahun sebelumnya, bahkan sempat mengalami kontraksi 2,2% pada 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi, tahun 2021 menjadi titik balik dengan pertumbuhan tinggi sebesar 12,3% (yoy), disusul 10,2% pada 2022. Setelah itu, laju pertumbuhan kredit UMKM  kembali mengalami tekanan, masing-masing menjadi 7,9% (yoy) di 2023, lalu turun signifikan ke 3% pada akhir 2024, dan terakhir menyentuh 1,7 (yoy) per Maret 2025. (Yetede)

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.

Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.

Pemerintah tetap bersikap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% melalui optimalisasi sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, di tengah ketidakpastian global. Dalam hal ini, pemerintah mendorong kinerja konsumsi rumah tangga belanja pemerintah dan memacu investasi. Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya sebesar 4,7% pada tahun ini. Angka ini berbeda dari proyeksi IMF sebelum yang sebesar 5,1%. Proyeksi IMF tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai 5%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, proyeksi IMF terhadap Indonesia masih lebih tinggi dari Filipina yang dipangkas sebesar 0,6% Vietnam diturunkan sebesar 0,9%. Bahkan, penurunan proyeksi untuk Thailand mencapai 1,1%. Perbedaan langka ini tidak lepas dari peran eksposur dan impor terhadap perekonomian negara-negara tersebut. "Koreksi ini lebih rendah terhadap negera-negara lain, di mana eksposur dari perdagangan internasional mereka yang lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," kata Sri Mulyani. (Yetede)