Kita memasuki kuartal II-2025 dengan perasaan was-was apakah kinerja ekonomi Indonesia akan lebih baik dibanding kuartal 1 lalu. Mengapa? Sebab, pertumbuhan pada kuartal 1-2025 tercatat sebesar 4,87% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari perkiraan  4,91% dan turun dibandingkan ekspansi 5,02% pada kuartal IV tahun 2024. Ini merupakan pertumbuhan paling lambat sejak kuartal I-2025 dari 7,63% kuartal IV-2024, mencerminkan lemahnya permintaan global, sementara impor juga melambat tajam menjadi 3,96% dari 10,36% pada kuartal IV. Dari sisi produksi, pertumbuhan melambat pada sektor manufaktur, sebesar 4,55% vs 4,89%, perdagangan grosir dan eceran, 5,03$ vs 5,19%, serta perumahan, 2,94% vs 2,97%, sedangkan sektor pertambangan mengalami kontraksi 1,23% vs 3,95%. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk tahun 2025. Namun, Menteri Keuangan meningatkan, kebijakan tarif baru dari AS dapat memangkas pertumbuhan PDB sebesar 0,3 hingga 0,5 poin presentase. Memang kebijakan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif mulai 5 April 2025 mnejadi 10% pada barang impor dari hampir semua negara dan lebih tinggi untuk RRT membuat semua negara dan pelaku bisnis harus melakukan kalkulasi ulang. Apalagi tiga bulan setelah agresif tarif Trump ini atau pada Juli 2025 nanti, Trump akan memberlakukan tarif unilateral lebih tinggi dengan besaran yang berbeda untuk negara berbeda. (Yetede)

Pemerintah perlu memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif. Saat ini fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat. Chairman ALFI Institute (Institut  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ) Yukki Nugrahawan Hanafi menerangkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal 1-2024, disebabkan oleh perlambatan konsumsi domestik, lemahnya belanja pemerintah, dan diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS.

Dia melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik harus dibayangi perlambatan pertumbuhan, karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. "Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domsetik dengan berbagai insentif bagi kelas memengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi," ucap Yukki. (Yetede)

Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja APBN sebagai respons atas perlambatan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025, yang dipicu antara lain oleh kontraksi belanja pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan percepatan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan terhadap sektor perumahan melalui FLPP dan insentif perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Sektor e-commerce Indonesia memiliki potensi besar pada tahun ini, dengan berbagai tren dan peluang yang menarik. Namun, tantangan seperti persaingan yang ketat dan regulasi persaingan usaha perlu diantisipasi. Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan e-commerce. Dalam laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Gross Merchandise  Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksi  tumbuh sebesar 13% dibandingkan tahun 2023. Angka ini diperkirakan mancapai US$ 90 miliar atau setara dengan Rp1,430 triliun pada  tahun 2024, yang mengukuhkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Laporan tersebut mengungkapkan sektor e-commerce tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi digital  dengan diperkiraan peningkatan GMV sebesar 11% hingga mencapai US$ 65 miliar. Sementara, Sirclo penyedia solusi omnichannel commerce enabler di Indonesia, dalam laporan terbarunya menyebut, terjadi peningkatan rata-rata jumlah transaksi online sebesar 4,95% dan jumlah konsumen sebesar 6,8% sepanjang tahun 2024. (Yetede)

Dinamika perekonomian nasional berimplikasi langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran sebanyak 7,28 juta orang atau 4,75% dari total angkatan kerja pada Februari 2025, meningkat sebanyak 83 ribu orang dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski terjadi peningkatan secara jumlah, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,76% pada Februari 2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja atau angkatan kerja yang  bekerja masih lebih besar dari kenaikan jumlah pengangguran. "Ke depan, tren TPT akan sangat bergantung pada arah pemulihan ekonomi nasional dan global, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas," jelas Josua kepada Investor Daily. Secara keseluruhan petumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 mencapai 4,87%. Perekonomian Indonesia  berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.695,9 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264.5 triliun pada kuartal 1-2025. Jika dibandingkan dengan kuartal IV-2024 perekonomian Indonesia terkontraksi 0,98%. (Yetede)

Sektor pertanian muncul sebagai 'jawara' baru sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan Indonesia. Dari total pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 yang tercatat 4,87% secara yoy, sebanyak 1,11% poin dikontribusikan oleh sektor pertanian, baru kemudian disusul industri pengolahan (0,93%), perdagangan (0,66%), serta informasi dan komunikasi/infokom (53%).  Sumbangan terbesar sektor pertanian ke laju pertumbuhan ekonomi itu diberikan seiring dengan sektor yang mengontribusi nominal produk domsetik bruto (PDB) hingga 12,66% itu tumbuh sebesar 10,52% (yoy) pada kuartal 1-2025. Pertumbuhan sektor pertanian yang mengalahkan sektor utama lain seperti industri pengolahan dan perdagangan itu ditopang oleh panen raya padi dan jagung.

Selain panen raya pangan, sektor pertanian yang tumbuh tinggi juga didorong oleh peningkat permintaan domestik, Pada kuartal 1-2025, subsektro tanaman pangan tumbuh hingga 42,26% (yoy) pada periode itu, produksi pada melonjak hingga 51,45% dan jagung 39,02%. Sedangkan subsektor peternakan tumbuh 8,83% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik daging dan telur selama Ramadhan dan Idul Fitri. Setidaknya sejak tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian yang juga meliuti kehutanan, perikanan, dan peternakan tidak melampaui angka 4,51%. Sedangkan  pada kuartal 1V-2024, kontribusi sektor pertanian ke pertumbuhan ekonomi tercatat hanya sebesar 0,07% poin dari total pertumbuhan 5,02% dan pada kuartal 1-2024 kontribusinya bahkan -0,41% dari total pertumbuhan 5,11%. (Yetede)