Pemerintah tetap bersikap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% melalui optimalisasi sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, di tengah ketidakpastian global. Dalam hal ini, pemerintah mendorong kinerja konsumsi rumah tangga belanja pemerintah dan memacu investasi. Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi hanya sebesar 4,7% pada tahun ini. Angka ini berbeda dari proyeksi IMF sebelum yang sebesar 5,1%. Proyeksi IMF tersebut juga di bawah target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 yang sebesar 5,2%. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap akan mencapai 5%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, proyeksi IMF terhadap Indonesia masih lebih tinggi dari Filipina yang dipangkas sebesar 0,6% Vietnam diturunkan sebesar 0,9%. Bahkan, penurunan proyeksi untuk Thailand mencapai 1,1%. Perbedaan langka ini tidak lepas dari peran eksposur dan impor terhadap perekonomian negara-negara tersebut. "Koreksi ini lebih rendah terhadap negera-negara lain, di mana eksposur dari perdagangan internasional mereka yang lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap AS juga lebih besar," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Kontraksi Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah perorangan masih berlanjut pada awal 2025, mencerminkan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, DPK secara keseluruhan memang tumbuh 5,1% yoy per Februari 2025, tetapi DPK perorangan mengalami penurunan 1,8%, setelah sebelumnya turun 3,4% pada Januari.

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Kinerja penjualan eceran tetap terjaga pada Maret 2025 karena disokong oleh faktor musiman dan momentum Ramadan dan Lebaran. bank Indonesia (BI) memperkirakan  Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2025 mencapai 236,7 atau secara tahunan tumbuha sebesar 0,5% (year on year/yoy). Namun,  pertumbuhan tahunan yang hanya 0,5% patut dicermati sebagai sinyal bahwa daya beli secara struktural belum pulih secara merata. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kondisi tersebut menjadi refleksi dari tekanan inflasi pangan, depresiasi rupiah, serta terbatasnya pemulihan pendapatan rumah tangga. Dapat diartikan bahwa lonjakan konsumsi Maret lebih bersifat temporer dari pada mencerminkan pemulihan fundamental. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter  perlu membaca ini sebagai dorongan untuk lebih aktif mendukung sektor riil dan menjaga ekspektasi konsumen, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Yetede)

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)