Labirin | News & Update

;

Pertumbuhan Ekonomi

( 471 )

Peran Baru BI dalam Penciptaan Lapangan Kerja

HR1 20 Mar 2025 Kontan

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) oleh Komisi XI DPR akan diperluas untuk mencakup isu strategis lainnya, termasuk kemungkinan pemberian mandat tambahan kepada Bank Indonesia (BI). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa revisi ini akan menyinggung pasal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI, khususnya dalam hal penguatan peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, muncul wacana agar BI diberi mandat tambahan dalam penciptaan lapangan kerja, meskipun saat ini masih bersifat wacana dan fokus utama revisi tetap pada aspek yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Wacana untuk menugaskan BI menciptakan lapangan kerja sebenarnya bukan hal baru, karena pernah diusulkan dalam draf RUU PPSK tahun 2022, namun kemudian dihapus akibat kontroversi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa Pasal 7 UU PPSK saat ini sudah mencakup tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang secara implisit mencakup penciptaan lapangan kerja. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.

Perry juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dari BI dengan kebijakan fiskal dan sektor riil agar tujuan ekonomi nasional tercapai. Ia menegaskan bahwa revisi yang dilakukan tidak akan mengubah konstruksi utama UU PPSK, melainkan hanya memperjelas peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ekonomi

Ekonomi Terancam Stagnasi akibat Merosotnya Kepercayaan Pasar

KT3 19 Mar 2025 Kompas (H)

Pasar menilai arah kebijakan ekonomi pemerintah masih belum jelas, sedang koordinasi antar sektor dinilai kurang sinkron selama triwulan I-2025. Akibatnya, kepercayaan pasar terus melemah seiring meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang bahkan sempat menyebabkan penundaan perdagangan pada sesi pembukaan pertama, Selasa (18/3) jadi salah satu refleksi kondisi tersebut. Di sisi lain, berbagai indikator menunjukkan sinyal pelemahan ekonomi yang berisiko membuat pertumbuhan stagnan di kisaran 5 %, atau mengalami stagnasi. Pada penutupan pasar, IHSG berada di level 6.223,39 atau melemah 3,84 % dibanding penutupan hari sebelumnya, sekaligus mencatatkan kinerja terburuk sejak 2021.

Bahkan, IHSG sempat jatuh hingga ke level 6.011,84 pada penutupan sesi pertama perdagangan atau anjlok 6 %. Untuk meredam pelemahan lebih dalam, BEI bahkan sempat menghentikan perdagangan saham selama 30 menit pada pukul 11.19 WIB. Penurunan IHSG ini tidak sejalan dengan kinerja beberapa pasar saham harian di bursa luar negeri yang justru positif. Kondisi ini menandakan faktor utama kejatuhan bursa saham berasal dari domestik. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, kondisi ekonomi domestik yang sedang bermasalah dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia tumbuh rendah. Bahkan, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya 4,9 %. (Yoga)

Ekonomi

Ekonomi Terancam Stagnasi akibat Merosotnya Kepercayaan Pasar

KT3 19 Mar 2025 Kompas (H)

Ekonomi

Tantangan RI Menuju Negara Berpenghasilan Tinggi

HR1 19 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Selama 30 tahun terakhir, Indonesia terjebak dalam middle-income trap (MIT), dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan PDB per kapita yang masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami era bonus demografi sejak 2015, di mana 76,48% dari total populasi Indonesia berada dalam usia produktif, sektor informal yang dominan menjadi penghambat utama kemajuan. Pada 2024, lebih dari setengah angkatan kerja Indonesia (55,35%) bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, yang sulit untuk dipajaki.

Meskipun Indonesia memiliki potensi untuk keluar dari MIT, kenyataannya Indonesia harus memperhatikan pelajaran dari negara seperti Brasil dan Korea Selatan. Brasil gagal memanfaatkan bonus demografi karena ketergantungannya pada industri pengolahan bernilai tambah rendah yang berorientasi pada komoditas ekspor. Sebaliknya, Korea Selatan berhasil bertransisi menjadi negara dengan pendapatan tinggi melalui investasi besar di sektor industri bernilai tambah tinggi, pendidikan, dan riset teknologi. Pendekatan Korsel, yang memaksimalkan penerimaan pajak untuk menarik investasi asing dan meningkatkan kualitas SDM, terbukti berhasil.

Untuk keluar dari MIT, Indonesia harus menghindari deindustrialisasi prematur dan fokus pada pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci, karena tanpa SDM yang terampil, bonus demografi yang ada bisa sia-sia. Indonesia kini berada di persimpangan jalan; jika dapat memanfaatkan bonus demografi dengan cara yang mirip dengan Korea Selatan, Indonesia berpotensi keluar dari MIT, tetapi jika gagal, Indonesia bisa terperangkap seperti Brasil.

Ekonomi

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5%

HR1 19 Mar 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tidak mencapai target dan bahkan bisa turun di bawah 5%, sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 5,2%. Bahkan untuk 2026, proyeksi ekonomi Indonesia hanya 5%, lebih rendah dari target dalam RPJMN yang sebesar 6,3%.

Perlambatan ini terjadi di banyak negara, termasuk China, yang diperkirakan hanya tumbuh 4,8% pada 2025, serta Amerika Serikat dan Uni Eropa yang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi. Faktor global seperti ketidakpastian geopolitik, hambatan perdagangan, dan kebijakan yang membebani investasi serta konsumsi turut memengaruhi ekonomi Indonesia.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, Muhammad Rizal Taufikurahman, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8% hingga 5%, lebih rendah dari target pemerintah. Menurutnya, tantangan domestik seperti reformasi struktural, efektivitas belanja pemerintah, dan kebijakan fiskal serta moneter masih menjadi hambatan. Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah, PHK yang meningkat, serta minimnya penyerapan tenaga kerja di industri padat karya semakin memperberat kondisi ekonomi nasional.

APBN juga mencatat defisit Rp 31,2 triliun per Februari 2025, yang menunjukkan adanya tekanan pada kebijakan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fundamental ekonomi domestik agar Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang lebih stabil di tengah ketidakpastian global.

Ekonomi

Kesetaraan Gender, Katalis Pertumbuhan Bisnis

HR1 15 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Masih ada banyak tantangan untuk mencapai kesetaraan gender, sektor swasta di Indonesia memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan ini. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Global 2024, diperkirakan diperlukan waktu minimal 134 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, studi-studi yang dilakukan, termasuk oleh McKinsey dan Grant Thornton, menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan perempuan dalam posisi manajemen senior cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih unggul dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menyadari pentingnya keberagaman gender, masih ada kendala dalam memberikan ruang yang cukup bagi perempuan di posisi eksekutif. Hal ini berdampak pada potensi kinerja perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu diambil oleh perusahaan adalah menetapkan target ambisius untuk kesetaraan gender dalam jajaran kepemimpinan mereka dan memastikan setidaknya 30% dari jajaran tersebut terdiri dari perempuan.

Selain itu, perusahaan perlu menyelaraskan strategi keberagaman dengan ekspektasi investor dan memperkuat komitmen untuk kesetaraan gender. Dukungan dari investor, regulator, dan pembuat kebijakan juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempercepat aksi untuk kesetaraan gender, perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global dan meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ekonomi

Kolaborasi Swasta & Negara, Asa Baru Ekonomi

HR1 15 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024–2029 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin, yang dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie, telah merancang sejumlah program prioritas, seperti pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program utama Pemerintah Indonesia. Selain itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berharap Kadin dapat membantu mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online dan rentenir.

Namun, penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha, agar tidak terjadi kebijakan yang memihak pada kelompok pengusaha tertentu. Hal ini diingatkan oleh ekonom Wijayanto Samirin, yang menekankan pentingnya menjaga agar hubungan tersebut tidak menimbulkan potensi korupsi atau "state capture". Pelaku usaha harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan objektif.

Secara keseluruhan, Kadin diharapkan tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah tetapi juga berfungsi sebagai pengawas dan pemberi kritik yang konstruktif demi menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Ekonomi

Ekonomi RI Berpacu dengan Waktu

HR1 14 Mar 2025 Kontan

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.

Dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bertahap, mulai dari 5,3% di 2025 hingga 8% di 2029. Pertumbuhan ini akan didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata, serta ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor.

Namun, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyoroti bahwa investasi menjadi faktor kunci dalam mencapai target tersebut. Ia menekankan perlunya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) yang saat ini cukup tinggi di angka 6,33 pada 2023, agar investasi lebih produktif. Andreas juga menyoroti gagalnya upaya menurunkan ICOR dalam pemerintahan sebelumnya, meskipun telah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menekankan perlunya pengawasan khusus untuk mencapai ICOR 4,4 pada 2029.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Galih Dimuntur Kartasasmita membandingkan ICOR Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Filipina, serta menekankan pentingnya penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi. Dengan sistem perizinan yang lebih efektif dan efisien, maka ICOR bisa lebih baik, mendukung investasi yang lebih produktif, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Ekonomi

Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan

HR1 12 Mar 2025 Kontan

Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.

Hasil survei ini sejalan dengan Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan peningkatan belanja, tetapi dengan perubahan pola konsumsi yang lebih hati-hati. Pengeluaran untuk restoran turun menjadi 16,1%, sementara belanja di supermarket naik menjadi 24,4%, mengindikasikan masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.

Tingkat tabungan masyarakat juga terus menurun. Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur LPEM UI, menilai tren ini sebagai sinyal melemahnya daya beli, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama PDB Indonesia.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat penurunan tabungan sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran menjelang Ramadan, seiring kenaikan harga bahan pokok. Jika tekanan inflasi terus berlanjut tanpa peningkatan pendapatan riil, kepercayaan konsumen bisa semakin melemah, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Ekonomi

Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi

HR1 10 Mar 2025 Kontan (H)

Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.

Dalam diskusi, Ray Dalio menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, seperti utang nasional yang berlebihan, konflik geopolitik, dan bencana alam. Salah satu kesimpulan penting adalah perlunya menciptakan kawasan ekonomi baru seperti Shenzhen atau Guangdong, guna mempercepat industrialisasi dan menarik investasi.

Menurut ekonom Wijayanto Samirin, pertemuan ini bertujuan meyakinkan dunia usaha bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil dan pemerintah memiliki strategi yang jelas. Prabowo juga meminta dukungan para konglomerat untuk berinvestasi dalam program strategis nasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mendanai pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.