Tags
Pertumbuhan Ekonomi
( 473 )Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan
HR1
12 Mar 2025 Kontan
Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.
Hasil survei ini sejalan dengan Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan peningkatan belanja, tetapi dengan perubahan pola konsumsi yang lebih hati-hati. Pengeluaran untuk restoran turun menjadi 16,1%, sementara belanja di supermarket naik menjadi 24,4%, mengindikasikan masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.
Tingkat tabungan masyarakat juga terus menurun. Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur LPEM UI, menilai tren ini sebagai sinyal melemahnya daya beli, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama PDB Indonesia.
Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat penurunan tabungan sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran menjelang Ramadan, seiring kenaikan harga bahan pokok. Jika tekanan inflasi terus berlanjut tanpa peningkatan pendapatan riil, kepercayaan konsumen bisa semakin melemah, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
Menghilangkan Pesimisme, Dunia Usaha Diajak Dongkrak Ekonomi
HR1
10 Mar 2025 Kontan (H)
Presiden Prabowo Subianto berupaya meredam pesimisme publik terhadap ekonomi Indonesia dengan mengajak investor kawakan asal AS, Ray Dalio, berdialog dengan sejumlah konglomerat Tanah Air. Pertemuan ini dihadiri tokoh bisnis besar seperti Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Chairul Tanjung, Boy Thohir, James Riady, dan lainnya. Dari pemerintah, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pimpinan BPI Danantara, lembaga investasi baru yang akan mengelola aset negara.
Dalam diskusi, Ray Dalio menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, seperti utang nasional yang berlebihan, konflik geopolitik, dan bencana alam. Salah satu kesimpulan penting adalah perlunya menciptakan kawasan ekonomi baru seperti Shenzhen atau Guangdong, guna mempercepat industrialisasi dan menarik investasi.
Menurut ekonom Wijayanto Samirin, pertemuan ini bertujuan meyakinkan dunia usaha bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil dan pemerintah memiliki strategi yang jelas. Prabowo juga meminta dukungan para konglomerat untuk berinvestasi dalam program strategis nasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mendanai pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
Tenaga Kerja Terampil Dukung Pertumbuhan Investasi
KT1
08 Mar 2025 Investor Daily
Menteri Investasi dan Hilirisasai/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan industri modern. Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi akan mencipatkan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,9 juta tenaga kerja per tahun. "Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.7000 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang," ujar Rosan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat sinergi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung investasi dan industri hilirisasi di Indonesia. Rosan menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Pasalnya saat memulai investasi di Indonesia investor selalu menanyakan faktor kesiapan ketenagakerjaannya. (Yetede)
Ekonomi 2025: Awal Tahun yang Lesu?
HR1
05 Mar 2025 Kontan (H)
Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025 menghadapi tantangan besar, terutama karena lesunya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan pelemahan, seperti deflasi dua bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang hanya tumbuh 0,4% secara tahunan di Januari.
Selain itu, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 77.965 orang pada 2024 turut memperburuk daya beli masyarakat. Mandiri Spending Index (MSI) Februari 2025 mencatat bahwa meskipun belanja masyarakat naik 2,3% dibanding akhir Januari, tren tabungan masyarakat menurun, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, konsumsi masyarakat menjelang Ramadan masih tumbuh 2,8% secara tahunan, tetapi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya 4,9%, lebih rendah dari 5,11% di kuartal I-2024, akibat lemahnya konsumsi rumah tangga, menurunnya investasi swasta, dan melambatnya realisasi fiskal pemerintah.
Fikri C. Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, juga memprediksi bahwa konsumsi Ramadan dan Lebaran tahun ini tak akan sebesar tahun lalu, meskipun ada THR dan stimulus pemerintah, seperti diskon tarif listrik, tiket perjalanan, dan tol. Ia menilai kekhawatiran terhadap PHK membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja.
Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti efek perang dagang serta lemahnya daya beli masyarakat pasca-pandemi. Ia menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang fleksibel, mendorong hilirisasi industri dan ekspor, serta mempercepat digitalisasi sektor perdagangan dan industri agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal 2025 diprediksi lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, dengan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penentu utama.
Momentum Kuat Pengendalian Harga di Ramadhan
KT1
04 Mar 2025 Investor Daily (H)
Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi, besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi 0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)
Momentum Kuat Pengendalian Harga di Ramadhan
KT1
04 Mar 2025 Investor Daily (H)
Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi, besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi 0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)
Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran
HR1
04 Mar 2025 Kontan
Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.
Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.
Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.
Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.
Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran
HR1
04 Mar 2025 Kontan
Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.
Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.
Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.
Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.
Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah
KT1
27 Feb 2025 Tempo
Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.
Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)
Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun
KT1
27 Feb 2025 Tempo
Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatat telah menyerap 61.984 tenaga kerja selama 8 tahun terakhir. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkapkan sebanyak 17.635 orang telah bekerja di kawasan industri tersebut pada 2024. “Tenaga kerja yang berhasil terserap itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung,” kata Juliani dalam acara media briefing yang digelar di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Tenaga kerja langsung, ia menjelaskan, merupakan tenaga kerja yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan. Sementara tenaga kerja tidak langsung terdiri dari kontraktor hingga vendor-vendor yang terlibat dalam pembangunan maupun operasional KIK.
Penyerapan tenaga kerja di kawasan industri ini, Juliani menjelaskan, turut menyumbang pada menurunnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal. Pada 2020, persentase pengangguran terbuka masih berada di angka 7,56 persen. “Tahun lalu, data dari Badan Pusat Statistik Kendal, ini angkanya ada di 5,01 persen,” ucapnya. Adapun terhitung dari 2016 hingga 2024, KIK mencatat telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun. Nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. Juliani mengatakan investor mulai masuk kembali pascapandemi di tahun 2023 hingga 2024. “Angka ini tentunya akan bergeser terus-menerus, karena sewaktu investor masuk ke Indonesia, tentunya mereka perlu proses konstruksi dan proses commissioning,” ucap dia.
Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Beban Bunga Utang
05 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022







