;
Tags

Pertumbuhan Ekonomi

( 471 )

Tenaga Kerja Terampil Dukung Pertumbuhan Investasi

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily
Menteri Investasi dan Hilirisasai/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan industri modern. Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi akan mencipatkan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,9 juta tenaga kerja per tahun. "Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.7000 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang," ujar Rosan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat sinergi  untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten guna mendukung investasi dan industri hilirisasi di Indonesia. Rosan menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Pasalnya saat memulai investasi di Indonesia investor selalu menanyakan faktor kesiapan ketenagakerjaannya.  (Yetede)

Ekonomi 2025: Awal Tahun yang Lesu?

HR1 05 Mar 2025 Kontan (H)
Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2025 menghadapi tantangan besar, terutama karena lesunya konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan pelemahan, seperti deflasi dua bulan berturut-turut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta Indeks Penjualan Riil (IPR) yang hanya tumbuh 0,4% secara tahunan di Januari.

Selain itu, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 77.965 orang pada 2024 turut memperburuk daya beli masyarakat. Mandiri Spending Index (MSI) Februari 2025 mencatat bahwa meskipun belanja masyarakat naik 2,3% dibanding akhir Januari, tren tabungan masyarakat menurun, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Menurut David Sumual, Kepala Ekonom BCA, konsumsi masyarakat menjelang Ramadan masih tumbuh 2,8% secara tahunan, tetapi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya 4,9%, lebih rendah dari 5,11% di kuartal I-2024, akibat lemahnya konsumsi rumah tangga, menurunnya investasi swasta, dan melambatnya realisasi fiskal pemerintah.

Fikri C. Permana, Senior Economist KB Valbury Sekuritas, juga memprediksi bahwa konsumsi Ramadan dan Lebaran tahun ini tak akan sebesar tahun lalu, meskipun ada THR dan stimulus pemerintah, seperti diskon tarif listrik, tiket perjalanan, dan tol. Ia menilai kekhawatiran terhadap PHK membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti efek perang dagang serta lemahnya daya beli masyarakat pasca-pandemi. Ia menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang fleksibel, mendorong hilirisasi industri dan ekspor, serta mempercepat digitalisasi sektor perdagangan dan industri agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal 2025 diprediksi lebih lambat dibanding tahun sebelumnya, dengan konsumsi rumah tangga sebagai faktor penentu utama.

Momentum Kuat Pengendalian Harga di Ramadhan

KT1 04 Mar 2025 Investor Daily (H)
Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan  Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi,  besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif  berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi  0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)

Momentum Kuat Pengendalian Harga di Ramadhan

KT1 04 Mar 2025 Investor Daily (H)
Deflasi beruntun selama Januari-Februari 2025 menjadi momentum kuat pengendalian harga barang selama periode Ramadan dan  Lebaran. Kalaupun pada Maret 2025 terjadi inflasi,  besarannya diprediksi rendah, hanya 0,1% secara bulanan (month to month/mtm). Akan tetapi, deflasi juga menjadi alarm bagi masyarakat lemah. Apalagi, untuk kali pertama dalam 25 tahun terjadi deflasi tahunan yakni pada Februari lalu. Ini menandakan belanja masyarakat melambat. Sejalan dengan itu, masyarakat diprediksi tidak agresif  berbelanja selama Ramadan dan Lebaran. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Lebaran diprediksi tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Hal itu patut diwaspadai pemerintah, karena ledakan belanja Lebaran diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi deflasi bulanan disebabkan tarif listrik dan harga pangan. Itu terlihat pada komponen harga diatur pemerintah yang mencetak deflasi 0% dan 18,59%. Secara bulanan, tarif listrik menyumbang deflasi  0,67%, daging ayam ras 0,06%, bawang 0,05%, cabai merah 0,04%, dan cabai rawit 0,02% pada Februari 2025. Adapun komoditas penyumbang deflasi tahunan adalah tarif listrik sebesar 2,16%, lalu beras 0,11%, dan tomat 0,11%, cabai merah 0,11%, dan daging ayam ras 0,02%. (Yetede)

Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran

HR1 04 Mar 2025 Kontan
Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.

Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.

Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.

Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran

HR1 04 Mar 2025 Kontan
Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.

Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.

Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.

Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah

KT1 27 Feb 2025 Tempo
Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.

Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen.  Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)


Kawasan Industri Kendal Catat Telah Menyerap 17.635 Tenaga Kerja Sepanjang 2024 Selama 8 Tahun

KT1 27 Feb 2025 Tempo
 Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatat telah menyerap 61.984 tenaga kerja selama 8 tahun terakhir. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkapkan sebanyak 17.635 orang telah bekerja di kawasan industri tersebut pada 2024.  “Tenaga kerja yang berhasil terserap itu terdiri dari tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung,” kata Juliani dalam acara media briefing yang digelar di Menara Batavia, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Tenaga kerja langsung, ia menjelaskan, merupakan tenaga kerja yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan. Sementara tenaga kerja tidak langsung terdiri dari kontraktor hingga vendor-vendor yang terlibat dalam pembangunan maupun operasional KIK. 

Penyerapan tenaga kerja di kawasan industri ini, Juliani menjelaskan, turut menyumbang pada menurunnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal. Pada 2020, persentase pengangguran terbuka masih berada di angka 7,56 persen. “Tahun lalu, data dari Badan Pusat Statistik Kendal, ini angkanya ada di 5,01 persen,” ucapnya. Adapun terhitung dari 2016 hingga 2024, KIK mencatat telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun. Nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. Juliani mengatakan investor mulai masuk kembali pascapandemi di tahun 2023 hingga 2024. “Angka ini tentunya akan bergeser terus-menerus, karena sewaktu investor masuk ke Indonesia, tentunya mereka perlu proses konstruksi dan proses commissioning,” ucap dia. 

Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar yang meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen.  Ihwal negara asal perusahaan, Juliani menjelaskan 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Lebih lanjut, Juliani juga melaporkan fase pertama pembangunan KIK seluas 1.000 hektare hampir rampung. Sekitar 90 persen kawasan sudah terisi atau fully occupied. “Dari sisanya 10 persen ini kami akan  konsentrasikan kepada fasilitas pendukung yang terdiri dari pemukiman, komersial, dan juga retail,” ujar dia. Kemudian, lanjut dia, kegiatan industri ini juga akan dilanjutkan ke fase kedua, dengan target pembangunan seluas 1.200 hektare. (Yetede)

Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Solid dan Lebih Baik Dibandingkan Negara Maju

KT1 22 Feb 2025 Investor Daily (H)

Meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, pemerintah optimistis kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya. Berkaitan itu,  pemerintah menyiapkan beberapa langlah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat pertumbuhan domestik bruto (PDB) kita itu berdasarkan PPP (purchasing power parity), maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu US$ 4,8 triliun. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia," jelas Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk diantaranya Uni Emierat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar US$ 2 triliun dengan 50 juta penduduk. "Jika Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi US$ 1,3 triliun, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil," ujar Airlangga. (Yetede)

BI Memperkirakan Kinerja NPI Pada Tahun ini Diperkirakan Tetap Sehat

KT1 21 Feb 2025 Investor Daily (H)
Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun ini diperkirakan tetap sehat. Hal itu akan ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran 0,5% sampai dengan 1,3% dengan produk domestik bruto (PDB). Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, kinerja NPI tetap positif pada tahun ini. Tetapi ada beberapa tantangan seperti ketidakpastan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan suku bunga  bunga dari bank sentral utama dunia. "Jika defisit transaksi berjalan tetap dalam kisaran 0,5% sampai 1,3% dari PDB seperti yang diproyeksikan BI, maka kondisi NPI akan tetap sehat," kata Anggawira kepada Investor Daily. Dengan kinerja NPI yang optimal, jelas dia, hal ini akan menghadirkan kepastian ekonomi dan investasi.  Nilai tukar rupiah yang terjaga, aliran modal masuk yang sehat, serta defisit transaksi berjalan yang terkendali akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha. "Kebijakan yang mendukung investasi dan ekspor diharapkan semakin diperkuat agar sektor rill terus berkembang," kata Anggawira. Menurut dia, kinerja NPI yang baik berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro, menjaga nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha. (Yetede)