Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri, berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Prabowo menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi seperti mobil, pesawat, kapal, dan perangkat elektronik.
Pada awal pemerintahannya, indikator ekonomi menunjukkan tanda positif, dengan industri manufaktur mulai tumbuh. Pada Desember 2024, Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif, dan pada Januari 2025, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga meningkat. Namun, untuk mencapai target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sebesar 30%, dibutuhkan upaya lebih lanjut, termasuk penguatan kebijakan hilirisasi.
Beberapa pihak, seperti Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Dadang Asikin, menyatakan pentingnya pengembangan industri pengolahan logam untuk menghasilkan barang bernilai tambah tinggi. Selain itu, pelaku industri juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor manufaktur domestik dan mengurangi dominasi asing dalam kepemilikan smelter.
Sebagai langkah konkret, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, regulasi, dan kemudahan perizinan, serta meningkatkan investasi dalam riset dan teknologi, agar target pertumbuhan ekonomi 8% dan investasi Rp1.400 triliun dapat tercapai. Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sebagai langkah positif, meskipun masih perlu didorong lebih lanjut agar dapat memberi dampak signifikan pada industri manufaktur dalam negeri.








