Labirin | News & Update

;

Pertumbuhan Ekonomi

( 471 )

Mengatasi Tantangan Pendanaan di Tengah Perlambatan

HR1 15 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Pentingnya investasi besar untuk mendukung proyek-proyek transisi energi dan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$235 miliar untuk mewujudkan target-target besar, seperti reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan yang rusak, revitalisasi lahan terdegradasi, serta perlindungan lautan dalam rangka menciptakan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan mobilisasi sumber daya global, termasuk teknologi dan pendanaan, untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, Tri Joko Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menjelaskan peran BPDLH dalam mendukung pembiayaan untuk pengendalian perubahan iklim. BPDLH bertanggung jawab menyalurkan dana untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan lainnya. Saat ini, BPDLH mengelola dana hingga Rp24,9 triliun, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

Di sisi sektor energi, John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berencana menambah kapasitas energi terbarukan menjadi 6 gigawatt (GW) pada 2029-2030, dengan investasi sebesar US$6 miliar. Pertamina berfokus pada pengembangan energi bersih, termasuk geotermal, tenaga surya, dan biogas, untuk mendukung transisi energi dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Namun, untuk mewujudkan semua rencana ambisius ini, perlu adanya kerja sama kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Hal ini termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, teknologi yang lebih murah, serta regulasi yang adaptif dan inovatif. Dengan investasi yang cukup besar dan pembiayaan yang inovatif, Indonesia dapat mencapai tujuan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi

DIY: Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

HR1 15 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Proyek infrastruktur di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing dan Jalur Jalur Lintas Selatan (JJLS), diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi perekonomian kawasan tersebut. Dina Indrianapada, Kepala Sub-bagian Pengendalian Urusan Keistimewaan, menekankan pentingnya proyek ini sebagai tonggak untuk pengembangan ekonomi, terutama di sektor industri perikanan. Pantai Gesing yang terletak di Kalurahan Girikarto, Panggang, Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi besar untuk dijadikan pelabuhan perikanan berkat posisinya yang strategis dan terlindung dari gelombang laut, sehingga memudahkan nelayan untuk bersandar.

Bayu Mukti Sasongko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, menjelaskan bahwa produktivitas perikanan di Pantai Gesing sebelumnya masih terbatas, dengan kapasitas kapal nelayan kecil. Namun, dengan adanya pembangunan pelabuhan baru, diharapkan dapat mendukung kapal-kapal yang lebih besar dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing yang telah diresmikan pada 22 Oktober 2024 ini dibangun di atas lahan seluas 54.445 m² dan diharapkan bisa mengoptimalkan konektivitas kawasan selatan DIY dengan jalur transportasi utama, termasuk JJLS dan akses ke bandara.

Secara keseluruhan, pembangunan pelabuhan ini menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan sektor perikanan, serta membuka peluang bagi peningkatan ekonomi kawasan selatan DIY, dengan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama nelayan.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Terbatasnya Modal untuk Mengejar Target Ambisius

HR1 13 Nov 2024 Kontan (H)

Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan. Data Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa 14 dari 19 indikator pembangunan tahun ini diperkirakan tidak tercapai, termasuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024.

Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%-6,5% (RPJMN) dan 5,3%-5,7% (RKP) sulit dicapai. Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core, mengidentifikasi ketergantungan pemerintah pada komoditas SDA dan rendahnya nilai tambah hilirisasi sebagai penyebab utama. Yusuf juga menyoroti kualitas SDM yang masih tertinggal akibat tantangan dalam pendidikan.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai bahwa target pembangunan dalam RPJMN terlalu agresif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang realistis adalah 5%-6%, asalkan fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya belajar dari pemerintahan sebelumnya dan memastikan target pembangunan dijalankan oleh tim yang kompeten.

Wijayanto juga menyarankan strategi "carrot and stick" untuk memastikan kinerja kabinet yang optimal. Perhatian khusus perlu diberikan pada Kementerian Keuangan agar didukung oleh kekuatan politik yang memadai. Pemerintah Prabowo harus memperbaiki proses perencanaan target agar lebih realistis dan terukur.

Keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada langkah strategis dalam mengatasi tantangan fiskal, memperbaiki pendidikan, serta mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah nyata pada ekonomi nasional.

Ekonomi

Terobosan bagi Ekonomi Indonesia

KT1 06 Nov 2024 Investor Daily (H)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 mencatat 4,94% secara year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2024 yang sebesar 5,05%. Ini mengualng tren periode sama tahun lalu, sekaligus kian mengonfirmasi ketergantungan tinggi perekonomian nasional terhadap faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, serta libur sekolah selalu yang menjadi momentum lonjakan konsumsi rumah tangga. Bahkan, tren pertumbuhan ekonomi melambat itu terjadi sepanjang tahun ini. Masih mampu tumbuh 5,11% (yoy) di kuartal I-2024, ekonomi tumbuh melemah menjadi 05,5% (yoy) di kuartal II-2024 dan berlanjut di kuartal 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, yang ada justru resiko bahwa pertumbuhan 5% sulit dipertahankan tanpa adanya dukungan faktor musiman. "Fenomena ini mengindikasikan tren yang cukup mengkhawatirkan," ujar ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Selama kuartal I-2024, kata dia, ekonom Indonesia tertolong oleh pemilu dan Ramadan, terbantukan Idul Fitri dan libur sekolah. Faktor musiman nyaris tidak ada selama kuartal III-2024. Oleh karena itu, kata dia, diperlukan sejumlah terobosan dari pemerintah baru agar pertumbuhan ekonomi tak semata mengandalkan faktor musiman. (Yetede)

Ekonomi

Kerja Ekstra Dorong Pertumbuhan Ekonomi

HR1 06 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya dihadapkan pada tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun-tahun awal pemerintahannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 hanya mencapai 4,95% YoY, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya dan melambat dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh perlambatan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perumahan, transportasi, dan restoran.

Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 5% pada akhir tahun 2024, dengan harapan adanya dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi langsung. Pemerintah juga berencana untuk mengimplementasikan kebijakan dan insentif di sektor padat karya guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Airlangga juga menekankan pentingnya sektor swasembada pangan dan energi sebagai pendorong utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Selain itu, optimisme juga datang dari sektor bisnis, dengan Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang memprediksi akselerasi ekonomi pada kuartal IV/2024 dan awal 2025 berkat perayaan hari-hari besar nasional yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, beberapa ekonom, seperti Piter Abdullah Redjalam dan Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini kemungkinan akan tetap berada di kisaran 4,95% hingga 5%, kecuali ada kebijakan stimulus yang lebih besar untuk mendongkrak permintaan domestik.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang dihadapi, pemerintah tetap berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan yang mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga menyadari perlunya lebih banyak stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan.

Politik dan Birokrasi

FDI Dibutuhkan untuk Mensupport Program Pertumbuhan Ekonomi 8%

KT1 24 Oct 2024 Investor Daily (H)

Sumber-sumber pertumbuhan baru mutlak diperlukan selain menjaga nyala sumber-sumber yang sudah ada (exixting) seperti manufaktur konsumsi rumah tangga, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian, untuk menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan baru itu, tabungan dalam negeri dinilai tidak mencukupi, sehingga nilai modal asing (foreign direct invesment/FDI) yang masuk ke Tanah Air harus dilipatgandakan. Sementara itu, agar modal langsung asing yang tertarik masuk ke Indonesia makin besar, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah efisiensi dan produktivitas investasi yang biasa diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah satu indikator tingkat efisiensi suatu perekonomian yang membandingkan investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) makin rendah nilai ICOR suatu negara, berarti tingkat efisiensi investasi perekonomiannya makin besar.

Ekonomi

355 Tahun Sulawesi Selatan: Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan

HR1 21 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakrulloh, berkomitmen untuk meningkatkan investasi di sektor ini melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan. Febriany Eddy, Presiden Direktur Vale Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Vale juga berencana untuk berinvestasi dalam teknologi dan pengelolaan lingkungan, termasuk proyek pembangunan smelter yang akan mendukung industri baterai kendaraan listrik di masa depan.

Ekonomi

Misi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

HR1 21 Oct 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pidato yang diucapkan oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden merupakan babak awal dari percepatan program untuk keberlangsungan percepatan laju ekonomi

Ekonomi

Sistem Politik dan Pertumbuhan Ekonomi

KT3 17 Oct 2024 Kompas

Pentingnya kelembagaan yang inklusif dan keterkaitan kuat antara sistem politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi tema penting yang diangkat trio peraih Nobel Ekonomi 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A Robinson lewat sejumlah artikel dan juga buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty yang ditulis Acemoglu dan Robinson menjawab pertanyaan penting mengapa ada negara yang sukses dan sebaliknya ada yang gagal. Juga mengapa beberapa negara lebih maju daripada yang lain. Karya mereka yang didasarkan pada penelitian terhadap data statistik 500 tahun terakhir dinilai relevan dan berkontribusi besar dalam menjelaskan bagaimana kualitas kelembagaan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan di suatu negara. Juga bagaimana demokrasi membuka peluang lebih besar bagi suatu bangsa untuk lebih sejahtera.

Kesenjangan yang terus melebar dan sudah menjadi fenomena global jadi salah satu tantangan terbesar dunia yang kita hadapi abad ini. Nilai kekayaan 20 persen negara terkaya melampaui 30 kali kekayaan 20 persen negara termiskin. Kian membengkaknya beban utang 26 negara termiskin yang menjadi rumah bagi 40 persen penduduk paling miskin dunia, menurut Bank Dunia, juga menjadi bukti kemunduran besar dalam perang global melawan kemiskinan. Acemoglu dan kawan-kawan menyoroti bagaimana negara, melalui institusi ekstraktif yang dikendalikan sekelompok elite dan menguntungkan segelintir orang, dengan mengeksploitasi masyarakat dan kekayaan negara, justru jadi penghambat utama kemajuan dan kian mempertajam kesenjangan. Tesis Acemoglu, Johnson, dan Robinson tentang penyebab ketimpangan antarnegara serta korelasi institusi politik, pertumbuhan, dan kesejahteraan jadi relevan di tengah kemerosotan demokrasi, ketidakpastian geopolitik, dan krisis multidimensi yang mengancam dunia. Termasuk Indonesia, dimana absennya tata kelola yang baik, inklusif, dan bebas korupsi membuat perekonomian tak mampu berlari kencang, upaya mengatasi kemiskinan jalan di tempat, jurang ketimpangan kian menganga.

Demokrasi dan kelembagaan yang inklusif digerogoti dari dalam justru oleh kekuatan politik dan institusi pemerintahan yang seharusnya menjadi pengawalnya. Trio ini memang bukan yang pertama meneliti ketimpangan antarnegara dan pentingnya kelembagaan. Adam Smith (AnInquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) dan ekonom lain setelahnya, beberapa di antaranya juga peraih Nobel Ekonomi, jauh hari sudah lebih dulu menelitinya. Bedanya, Acemoglu dan kawan-kawan lebih dalam masuk kehubungan sebab akibat antara kelembagaan dan pertumbuhan. Mereka juga mengaitkan institusi dan kolonisasi: bagaimana sistem politik dan ekonomi ala negara-negara penjajah berperan penting dalam kesenjangan global.

Kritik lain, tesis mereka dinilai gagal menjelaskan apa yang terjadi di China dan India. Mengapa dengan rezim otoriter, China mampu tumbuh di atas dua digit per tahun selama hampir tiga dekade. Sebaliknya, India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia tertinggal dalam pertumbuhan. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintahan Prabowo Menuju Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

KT1 12 Oct 2024 Investor Daily (H)

Presiden terpilih Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni sebesar 8% per tahun, melampaui rata-rata 10 tahun terakhir sekitar 5%. Pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mewujudkan target tersebut. Strategi ini antara lain mengoptimalkan investasi berkelanjutan, lalu melibatkan swasta di proyek mercusuar, menciptakan kemandirian energi dan pangan, serta menggenjot inovasi teknologi untuk mencegah korupsi. Secara historia, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, yakni pada 1977, 1980, 1981, dan 1995.

Artinya target itu bukan mustahil tercapai, kendati perlu upaya keras. Itu sebabnya, ekonom menyarankan pemerintah menjaga daya beli kelas menengah karena mereka penggerak pertumbuhan ekonomi dengan cara pemberian subsidi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga penundaan kenaikan pajak. Lalu, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan usaha dengan pemberian insentif dan kredit khususnya pada industri padat karya. Investasi juga harus dipacu habis-habisan hingga mencapai 53% dari PDB atau setara Rp 11 ribu triliun. Jumlah itu jauh diatas target 2024 sebesar Rp1.600 rupiah. (Yetede)