Pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,95 triliun tahun 2025 dikhawatirkan menjadi langkah kontraproduktif. Pasalnya, efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya pemintaan barang/jasa secara keseluruhan, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja. Imbasnya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektoral berkurang, yang pada ujungnya memperlambat laju PDB nasional. Pemangkasan anggaaran infrastruktur juga disayangkan sejumlah pihak, lantaran dapat mengurangi daya saing ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  (BPS), pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% secara tahunan kuartal III-2024 dan 7,47% per September, serta memberikan kontribusi 0,32% ke pertumbuhan ekonomi. Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95%. Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomot 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Dalam Inpres ini, pemerintah meninjau anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah. Efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas efisiensi angaran belanja K/L Rp 256,1 triliun ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. (Yetede)

Pemerintah tetap berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% kendati Bank Dunia hanya memberikan proyeksi 5,1%. Pemerintah akan menggenjot sumber  pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mencapai target tersebut. "Pemerintah tetap optimis, karena saat ini masih  bulan Januari. Jadi kita lihat saja perkembangan ke depan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut dia, momentum Ramadan dan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal 1-2025 untuk memacu ekonomi. Hari Raya Idulfitri akan berlangsung 31 Maret 2025. Secara histori, konsumsi rumah tangga melonjak saat periode Ramadan dan Lebaran.

Selain itu, dia menegaskan, pemerintah sedang menggodok kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) agar eksportis mau menyimpan dana lebih lama di pasar keuangan domestik. Bila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, ini menjadi andalan saat perekonomian dunia sedang mengalami guncangan. "Kami sedang fine tuning DHE. Mudah-mudahan ini bisa segera dirilis, sehingga fundamental ketahanan ekonomi kita semakin membaik," tutur Airlangga. Pada kesempatan berbeda, Airlangga Hartarto mengatakan, langkah BI menurunkan suku bunga acuan diharapkan memberikan dampak positif ke sektor riil. Hal tersebut akan berujung pada meningkatnya laju pertumbuahn ekonomi nasional. (Yetede)

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2028, dengan tiga motor penggerak, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Adapun sektor yang menjadi andalan adalah jasa, pariwisata, konstruksi,perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan sektor ekonomi hijau. Sementara itu, tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 5,1%, didorong oleh sejumlah pesta belanja dan ledakan mobilitas selama periode Nataru di kuartal IV. Per September 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%. Memasuki 2025, ekonomi Indonesia diyakini tetap resilien. Di tengah guncangan ekonomi dunia. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi global diprediksi tertekan menjadi 3,2%, di bawa rata-rata lima tahun sebesar 3,4%. tantangan berat ekonomi global berasal dari ketegangan geopolitik, suku bunga yang masih tinggi, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi China. Indikasi stabilitas ekonomi Indonesia terlihat pada akhir 2024 sekaligus indeks keyakinan konsumen yang masih kuat. (Yetede)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam meningkatkan laju investasi di Tanah Air. Meski memiliki fasilitas yang sama, belum semua KEK bisa menjadi penarik investasi secara optimal, misalnya KEK di wilayah Indonesia Timur. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan, permasalahan KEK ke wilayah Indonesia Timur adalah infrastruktur  yang belum memadai. Pada saat yang sama pengembangan KEK belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. "Permasalahannya ada masalah transportasinya juga enggak ada? Nah, ini kan kita butuh dukungan juga. Bukan cuma dari pemerintah saja, tetapi dari penyedia transportasi udara. Kita enggak bisa, harus ada yang menghubungi antara Jawa dengan Morotai," ucap Edwin. Saat ini ada 24 KEK tetap melakukan evaluasi untuk melihat insentif-insentif ayang yang diperlukan untuk mendongkrak realisasi investasi. "Ke depan, perlu ada tambahan insentif agar bisa lebih menarik lagi. Hal ini perlu kita dorong sama-sama supaya bisa bersama-sama membangun KEK," terang Edwin. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$2,66 miliar dengan pendapatan mencapai US$62,5 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Meskipun capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana perusahaan meraih laba bersih US$4,44 miliar dengan pendapatan US$75,8 miliar, PT Pertamina tetap optimistis dapat mencapai target pendapatan dan laba yang setara dengan tahun 2023. Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, juga mengungkapkan bahwa perusahaan telah merealisasikan investasi sebesar US$4,7 miliar hingga Oktober 2024, dengan fokus utama pada kegiatan hulu untuk mendukung produksi minyak. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan cost optimization sebesar US$780 juta dan kontribusi kepada negara sebesar Rp304,7 triliun. Dalam hal penyaluran energi, PT Pertamina telah menyalurkan 39,7 juta kiloliter BBM bersubsidi, 37,2 juta kiloliter BBM non-subsidi, serta 6,9 juta ton LPG hingga Oktober 2024, dengan target 8,3 juta ton LPG pada akhir tahun ini.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8%. Untuk itu, White Paper atau arah pembangunan bidang ekonomis tahun 2024-2029 diluncurkan. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menerangkan, Kadin Indonesia adalah mitra strategis Pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia lima tahun ke depan. Dunia usaha nasional optimis dengan target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. "Kuncinya adalah kolaborasi dan aligment antara Pemerintah dan dunia usaha. Kadin Indonesia memainkan peran sebagai enabler yang menjembatani kedua belah pihak," ucap dia.

Arsjad mengatakan, dukemen White Paper ini secara rinci menjelaskan inisiatif/isu terkini disertai dengan inisitif utama (bold moves) yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia klaim White Paper relevan dengan kondisi Indonesia untuk lima tahun ke depan. Arsjad menjelaskan, White Paper itu menjadi panduan sinergi dunia usaha dan pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini menerjemahkan visi Asta Cita Presiden Prabowo ke dalam langkah konkret dan memberi fokus lebih mendetail pada sektor kunci pertumbuhan, seperti digitalisasi, industri, energi, dan UMKM. (Yetede)