LPS mencatatkan simpanan kelas kakap per Agustus 2024  kembali mengalami penyusutan dibandingkan bulan sebelumnya. Di mana, tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.630,1 triliun, susut Rp 40,8 triliun atau 0,9% secara bulanan (month to month/mtm). Meskipun secara tahunan (year on year/yoy) simpanan jumbo per Agustus ini masih tumbuh positif 9,1%, namun dalam tren pertumbuhan yang melambat. Bahkan, apabila dibandingkan dengan tiga bulan lalu, atau posisi Mei 2024 mengalami kontraksi 2,6%.

Bukan hanya simpanan kelas kakap yang mengalami kontraksi, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar dan Rp 2-5 miliar juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 0,7% (mtm) dan 0,4% (mtm) per Agustus 2024 menjadi Rp529,38 trilun dan Rp 698,74 triliun. Terkait data tersebut, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengungkapkan, penyusutan simpanan kelas kakap tersebut sama dengan posisi Februari sebelumnya, yakni karena berdekatan dengan kegiatan pemilu. (Yetede)

Ambisi pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun dinilai mustahil. Pasalnya, saat ini biaya investasi di Indonesia, yang tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), masih mahal. Alhasil, Indonesia butuh investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Demikian pula sebaliknya, apabila angka ICOR besar, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan di sebuah negara cukup besar. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencatat, ICOR Indonesia pada 2023 sebesar 6,5. Level ini terbilang masih tinggi, mengingat ICOR negara tetangga seperti Malaysia hanya 4,4 dan Filipina hanya 3,7 pada periode 2021-2022. Investasi itu bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, juga investasi luar negeri atau foreign direct investment (FDI). Namun, menurut Wijayanto, angka investasi ini juga akan sulit dicapai. "Agak sulit mengharapkan FDI berkualitas mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar. 

Kalaupun mengucur, pasti di sektor yang kurang berkualitas, seperti sumber daya alam (SDA) yang tidak memberikan multiplier effect besar," tutur Wijayanto kepada KONTAN, kemarin. Hitungan Wijayanto, dengan ICOR di level 6,5, pertumbuhan ekonomi yang realistis dicapai Indonesia hanya di kisaran 5% hingga 5,2%. Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan fokus saja pada pertumbuhan yang berkualitas. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai, dengan ICOR yang masih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan akseleratif. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya bisa di level 5%," tutur Eko, kemarin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan bahwa ICOR Indonesia tak kompetitif dengan negara di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 4% hingga 5%. ICOR Indonesia yang masih tinggi akan menghambat investasi yang masuk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi  Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan  kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede) 

PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), dengan kode saham TPIA, agresif berekspansi ke berbagai sektor usaha sejak akhir 2022. Perseroan kini telah bertransformasi menjadi holding di sektor, air serta Jetty & Tank Farm. Perkembangan bisnis infrastruktur ini melengkapi bisnis petrokimia yang sudah lebih dahulu digeluti. Memasuki usia ke 32 tahun, Chandra Asri Group bukan sekedar perusahaan petrokimia terbesar nasional, melainkan korporasi yang memiliki berbagai portfolio bisnis. Diharapkan, hal ini akan menopang pertumbuhan kuat perseroan dalam melayani Indonesia di masa depan. Transformasi bisnis Chandra Asri Group ditegaskan dengan perubahan nama dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan  dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Januari 2024 dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 Desember 2023. (Yetede)

Pilkada serentak diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% tahun 2024 di tengah banyaknya ancaman  yang mengintai, seperti pelemahan daya beli masyarakat, PHK massal, serta kontraksi manufaktur. Ini berkaca pada keberhasilan Pilpres dan Pileg menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang mencapai 5,11%. Kala itu, ekonomi digerakkan oleh belanja negara dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), menggantikan peran konsumsi rumah tangga," Berdasarkan data BPS, pengeluaran LNPRT melejit 24,2%, tertinggi dibandingkan komponen pengeluaran lain dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 0,29%. Salah satu contoh LNPRT adalah parpol yang memang selalu mengucurkan dana besar semasa pemilu. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 19,9% dan menyumbangkan 1,06% pertumbuhan ekonomi, di atas rata-rata historis pertumbuhan ekonomi hanya 4,3%. (Yetede)

Kalangan pengusaha membutuhkan kepastian hukum dan politik dalam menjalankan bisnis dan berkontribusi ke ekonomi. Itu sebabnya, kondisi politik yang memanas belakangan ini sangat disayangkan, lantaran bisa menimbulkan keraguan dunia usaha untuk berekspansi, berinvestasi, hingga memacu produksi. Banyak kalangan khawatir,  kembali panasnya politik nasional malah akan kontraproduktif ke ekonomi. Pengusaha dan konsumen akan wait and see, seperti yang terjadi pada Pilpres Februari 2024, sehingga roda ekonomi tidak berputar. Sebagai catatan, motor utama pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 bukanlah konsumsi rumah tangga, melainkan belanja parpol dan pemerintah yang naik tajam. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di periode itu masih di bawah 5%, yang terus berlanjut sampai kuartal II. Adapun mesin pertumbuhan ekonomi kuartal II adalah investasi. (Yetede)

Di tengah lingkungan global yang masih dipenuhi ketidakpastian, RABPN 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, sebagai tumpuan utama. Meski demikian, investasi dan ekspor juga diharapkan bisa memberikan  kontribusi yang makin signifikan dalam pencapaian  target pertumbuhan ekonomi. Guna menggairahkan konsumsi rumah tangga yang hingga kuartal II 2024 mengontribusi 54,53% PDB, sejumlah instrumen kebijakan pemerintah akan diarahkan  untuk menjaga daya beli, membuat inflasi terus terkendali, dan menciptakan lapangan kerja. Instrumen kebijakan itu diantaranya dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, dan insentif fiskal seperti pembebasan PPN. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, baik domestik maupun asing, insentif fiskal akan diberikan secara selektif ke sejumlah sektor seperti otomotif, terutama kendaraan listrik dan perumahan. (Yetede)

Hilirisasi merupakan kunci untuk memacu ekonomi karena memberikan efek yang luas. Selama delapan tahun ini, hilirisasi telah membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 158 triliun. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmitha menerangkan, hilirisasi  memberikan efek yang luas, diantaranya penambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa dari peningkatan devisa dari investasi dan ekspor. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI, walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha mengagalkan upaya Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju melangkah untuk mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. (Yetede)