Bank-Bank BUMN memasuki tahun 2025 dengan strategi bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlanjut. Meskipun pertumbuhan kredit mereka tetap relatif baik, namun pertumbuhan laba sepanjang 2024 terbatas. Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap memiliki fundamental yang kuat, namun terpengaruh oleh faktor eksternal seperti realokasi anggaran negara, kondisi ekonomi global, dan dinamika pasar domestik yang semakin membatasi ruang pertumbuhan.

Beberapa tokoh penting dari bank-bank BUMN menyampaikan strategi masing-masing untuk menghadapinya. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, menargetkan pertumbuhan kredit moderat di kisaran 7%-9% dan fokus pada penguatan UMKM, yang merupakan pasar utama BRI. Direktur Utama PT Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan energi serta pengembangan inovasi digital. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, optimistis total aset BTN akan menembus Rp500 triliun pada akhir 2025 dengan berbagai inisiatif strategis. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, berharap transformasi digital yang dilakukan dapat meningkatkan dana murah dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, Trioksa Siahaan, Head of Research LPPI, menyatakan bahwa tantangan ekonomi tahun ini berpotensi lebih berat, dengan kebijakan penghematan anggaran negara yang berdampak pada pembiayaan proyek-proyek besar. Bank-bank BUMN diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan menghadapi pertumbuhan kredit yang diprediksi akan lebih terbatas, hanya sekitar 7%.

Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.

Kinerja perbankan tahun ini menghadapi tantangan besar akibat pengetatan likuiditas dan lonjakan biaya kredit (provisi), yang menyebabkan pertumbuhan laba bersih melambat.

Industri jasa keuangan (IJK) nasional pada tahun ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak lebih mudah, dibanding tahun 2024. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan  geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Selain itu, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa begara utama  lain diperkirakan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan jalur monater (monetary path) dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kendati keuangan OJK menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Tanah Air pada 2025 akan tetap positif sejalan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas.  "Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. (Yetede)

Rencana pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp 306,70 triliun demi efisiensi menuai kekhawatiran karena berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa anggaran besar diperlukan untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, belum ada kepastian apakah dana efisiensi ini juga akan dialokasikan untuk sektor tersebut.

Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menurun pada awal 2025, terutama karena kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di 127,2, turun 0,5 poin dari Desember 2024. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga mengalami penurunan, sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat, menunjukkan harapan ekonomi di masa depan masih ada.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah sebesar Rp 306,70 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada program infrastruktur dan ekonomi daerah, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

Pemangkasan anggaran besar-besaran Rp306 triliun dinilai kelewatan dan kontraproduktif terhadap upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu diprediksi membuat pertumbuhan  ekonomi tergelincir di bawah 5% dengan probabilitas sangat tinggi. Alasannya, realokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ke program makan bergizi gratis (MBG) tidak memiliki efek besar ke ekonomi. Ini karena daya ungkit MBG ke ekonomi lebih rendah ketimbang program yang menyasar ke sektor manufaktur, pertanian, hingga infrastruktur. Pemerintah juga terkesan mengabaikan program prioritas lain demi menyukseskan MBG. Ini terlihat pada besarnya pemangkasan anggaran di beberapa K/L strategis. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81 triliun menjadi Rp29,5 triliun dari Rp 110,9 triliun. Ini akan memengaruhi pelaksanaan proyek bendungan, irigasi, hingga pembangunan, peningkatan, dan preservasi peningkatan jalan. Anggaran sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas menjadi Rp 17,9 triliun dari Rp31,5 triliun. Muncul kecemasan subsidi tranportasi diturunkan, yang bisa mengganggu konektivitas antardaerah. (Yetede)

Harian ini edisi tanggal 6 Februari 2025 mungkin diterima pembaca sebagai bacaan biasa saja. Namun ada satu reportase dan satu tajuk yang seyogyanya membangunkan kita semua dari mimpi indah bahwa Pemerintah akan mewujudkan PDB Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Satu reportase melaporkan bahwa ekonomi Indonesia terus tergerus oleh penurunan produktivitas yang cukup signifikan. Disinyalir bahwa itu terjadi tertama  karena menurunnya jumlah kelas menengah akibat melambatnya kinerja industri manufaktur. Dengan kata lain, deindustrialisasi sudah dan sedang terjadi, sementara daya asing sektor manufaktur Indonesia terus menurun.

Bersamaan dengan itu, beberapa negara tetangga yang memiliki competitive advantage terus melesat meninggalkan Indonesia dalam hal menarik Foreign Direct Investment atau FDI di sektor-sektor di mana adahulu Indonesia memiliki sayang saing yang kuat  seperti tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki. Demikian pula dengan FDI, negara-negara tetangga kita mampu mengundang investasi asing yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan. Seperti sektor-sektor jasa, digital dan AI, kesehatan, dan industri hijau. Seolah menjawab kekhawatiran publik bahwa perekonomian Indonesia "tidak baik-baik saja" di tahun 2024, Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. (Yetede)