Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, masyarakat melihat perbankan syariah sebagai alternatif layanan jasa keuangan karena lebih transparan.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi yang menantang karena pandemi Covid-19, total aset perbankan syariah secara nasional tetap tumbuh.

Sedangkan kinerja BSI di semester I/2021, mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,48 trillun, atau naik sekitar 34,29% secara year on year (yoy). Kenaikan laba tersebut dipicu pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) berkualitas.

Terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadikan pemerintah memutuskan mengizinkan kembali beberapa kegiatan masyarakat,  termasuk sektor pariwisata khususnya di pulau Bali. Kebijakan itu diambil sebagai upaya mendorong pemulihan aktivitas sosial ekonomi Bali, mengingat pariwisata adalah tulang penggung setempat yang terdampak oleh pandemi. Menyusul wisatawan domestik, kali ini pintu masuk Bali akan dibuka bagi wisatawan manca negara. Turis Bali akan diperbolehkan berwisata di Pulau Bali dengan menaati peraturan yang berlaku. Aturan dimaksud seperti protokol kesehatan (prokes) ketat, aturan terkait status vaksinasi, dan ketentuan karantina. 

Mengenai persiapan pembukaan Bali, staf ahli bidang menegemen Krisis Kemenparekraf Hengky Manurung menyatakan bahwa telah dilakukan simulasi kedatangan pesawat, penerimaan di bandara, proses karantina, serta prosedur-prosedur lain sesuai Prokes juga telah dibahas dan ditetapkan. Selain itu Henky menyebutkan bahwa penerapan standarisasi CHSE, yang baik di Bali juga dapat meyakinkan wisatawan yang akan datang. Diketahui CHSE adalah kepanjangan dari The Cleanliness atau Kebersihan, Health atau Kesehatan, Safety atau Keamanan dan Environmental Sustainability atau Kelestarian Lingkungan.

Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali Tjocardo Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengakui  bahwa pariwisata adalah lokomotif perekonomian Bali menjadi perhatian banyak pihak dan persiapan dilakukan dengan seksama. Sedangkan untuk wilayah yang dapat dikunjungi turis, Cok Ace menjelaskan, bahwa sebelumnya, terdapat 3 zona hijau sebagai pilot project di Bali, yaitu Ubud, Nusa Dua, dan Sanur. Namun saat ini wilayah dengan kondisi aman di Bali semakin meluas, yakni dengan hampir seluruh Bali dengan vaksinasi lengkap, respon masyarakat menjadi lebih baik, disertai dengan aplikasi PeduliLindungi di lokasi wisata dan standarisasi CHSE. (yetede).

Industri perfilman akan menerima stimulus dari pemerintah dengan nilai Rp75 miliar. Stimulus ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung penguatan aspek industri di masa pandemi Covid-19. "Bantuan akan diberikan dalam bentuk skema promosi, lisensi dan produksi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno pada acara weekly Media Briefing, Senin (11/10). Sandiaga menjelaskan, promosi dalam skema untuk promosi akan dilaksanakan mulai Oktober hingga 10 Desember 2021. Target penerimaan bantuan pada skema ini adalah 40 rumah produksi dengan nilai 1,5 miliar per rumah produksi. "Periode pendaftaran sudah dilakukan pada 1-10 Oktober 2021, dan segera kami relisasikan." ungkap dia.

Pada skema produksi, lanjut Sandiaga, stimulus akan diberikan untuk film pendek dan dokumenter. "Pelaksaan produksi film terpilih harus selesai hingga final pada 10 Desember 2021, dan pendaftaran sudah berlangsung dari 8-15 Oktober mendatang," tutur dia. Sandiaga mengungkapkan, stimulus dengan skema produksi akan menyasar 60 rumah produksi atau komunitas film dengan nilai bantuan mencapai Rp250 juta per rumah produksi atau komunitas. "Untuk stimulus dengan skema lisensi akan segera hadir dan akan diumumkan berikutnya," pungkas dia. (yetede)

Industri perfilman akan menerima stimulus dari pemerintah dengan nilai Rp75 miliar. Stimulus ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung penguatan aspek industri di masa pandemi Covid-19. "Bantuan akan diberikan dalam bentuk skema promosi, lisensi dan produksi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno pada acara weekly Media Briefing, Senin (11/10). Sandiaga menjelaskan, promosi dalam skema untuk promosi akan dilaksanakan mulai Oktober hingga 10 Desember 2021. Target penerimaan bantuan pada skema ini adalah 40 rumah produksi dengan nilai 1,5 miliar per rumah produksi. "Periode pendaftaran sudah dilakukan pada 1-10 Oktober 2021, dan segera kami relisasikan." ungkap dia.

Pada skema produksi, lanjut Sandiaga, stimulus akan diberikan untuk film pendek dan dokumenter. "Pelaksaan produksi film terpilih harus selesai hingga final pada 10 Desember 2021, dan pendaftaran sudah berlangsung dari 8-15 Oktober mendatang," tutur dia. Sandiaga mengungkapkan, stimulus dengan skema produksi akan menyasar 60 rumah produksi atau komunitas film dengan nilai bantuan mencapai Rp250 juta per rumah produksi atau komunitas. "Untuk stimulus dengan skema lisensi akan segera hadir dan akan diumumkan berikutnya," pungkas dia. (yetede)

Kendati pengucuran penyertaan modal negara terus melonjak, sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara pada tahun ini diproyeksikan stagnan. Otoritas Usaha Badan Milik Negara berdalih, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masih berkutat pada problematika bisnis akibat pandemi Covid-19. Selama ini, perusahaan pelat merah memiliki kontribusi terhadap tiga pos penerimaan negara. Pertama, adalah sumbangsih terhadap penerimaan pajak, kedua dividen, serta ketiga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, pada tahun lalu total sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara mencapai Rp375 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pada tahun ini kontribusi perusahaan pelat merah untuk mengisi kas negara tidak meningkat alias stagnan. Dia beralasan, hal itu disebabkan karena banyaknya BUMN yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk didalamnya kebutuhan investasi untuk menghadapi situasi ekonomi pasca Covid-19. Faktanya tekanan perusahaan pelat merah jauh lebih berat pada tahun ini, mengingat pada 2020 adalah warsa pertama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bisnis mencatat, Laporan Bendara Keuangan Negara (LKBUN) tahun 2019 (audited) menunjukkan hingga 31 Desember 2019 total PMN (penyertaan modal negara) yang telah digelontorkan negara mencapai Rp2.397,2 triliun.

Pengamat ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani berpendapat, idealnya makin besar PMN yang dikucurkan oleh pemerintah maka kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara juga turut melejit. Menurutnya, jika konsep ideal tersebut tidak terwujud, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Disisi lain BUMN juga perlu melakukan efisiensi dan menyusun rencana jangka pendek dengan tujuan untuk tetap memiliki prospek bisnis ditengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi seperti pada tahun ini. "Karena PMN ini dibayarkan melalui uang pajak yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat." ujarnya (yetede)

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 3,7 persen pada tahun ini.

Angka ini masih di bawah Australia dan Korea Selatan dengan PDB sebesar 4 persen, Kanada 5,4 persen, dan Amerika Serikat 6,0 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah rata-rata negara G20 yakni sebesar 6,1 persen.

Namun, OECD menilai setidaknya Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Arab Saudi sebesar 2,3 persen, Jepang 2,5 persen, Rusia 2,7 persen, dan Jerman 2,9 persen. Sementara itu, Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh hingga 4,9 persen pada 2022. Angka ini masih di bawah target pemerintah Presiden Joko Widodo sebesar 5 persen hingga 5,5 persen.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini dari perkiraan pada April lalu sebesar 4,5 persen (yoy) menjadi 3,5 persen (yoy). ADB juga menurunkan prediksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dari sebelumnya 5 persen (yoy) menjadi 4,8 persen (yoy).

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai USS 21,42 miliar atau naik 20,95 persen dibanding ekspor pada bulan Juli 2021 Sedangkan dibanding Agustus 2020 nilai ekspor naik 64,10 persen.

Dia menuturkan ekspor non- migas Agustus 2021 mencapai US$ 20,36 millar, naik 21,75 persen dibanding Juli 2021, dan naik 63.43 persen dibanding ekspor nonmigas Agustus 2020.

Secara kumulatif, nilai ekspor indonesia Januari hingga Agustus 2021 mencapai US$ 142,01 millar atau naik 37,77 persen dibanding periode yang sama 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 134,13 millar atau naik 37,03 persen.

Menurut provinsi asal barang, kata dia, ekspor indonesia terbesar pada Januari hingga Agustus 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 21,56 miliar (15,18 persen), diikuti Jawa Timur US$ 14,87 miliar (10,47 persen) dan Kalimantan Timur US$ 13,33 miliar (9,39 persen).

Wakil Presiden RI Maruf Amin menilai sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi nasional selama pandemi. Menurutnya, sektor ini telah membantu memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ma'ruf mengingatkan tiga hal penting yang menjadi tujuan utama pembangunan pertanian Indonesia. Ketiganya meliputi pemenuhan pangan rakyat secara total, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor berkelanjutan.

Soal stok pangan, Ma'ruf mengatakan saat ini ketersediaan beras di Indonesia sudah cukup terjamin. Hal ini terlihat dari jumlah stok beras dan nilai total ekspor. Hal inilah yang terlihat pada minggu ketiga di bulan Agustus 2021, di mana stok beras kita mencapai 7,60 juta ton, kemudian total ekspor berdasarkan catatan BPS mencapai 2,24 miliar dolar.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, Kabupaten Cirebon mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Sehingga, dorongan dari pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan, nantinya TPI di kecamatan tersebut bisa berkembang. Berdasarkan UU No.7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan  nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, diatur bagaimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana mulai dari alur sungai muara, pelabuhan perikanan termasuk pembiayaan dan keamanan di laut.

Gebang Mekar di kecamatan Gebang, merupakan salah satu desa pantai yang berada di wilayah Kabupaten, Cirebon, Jawa Barat, bagian timur. Desa tersebut sudah direncanakan oleh pemerintah sebagai menjadi kawasan wisata bahari. Pada 2003 sampai 2004, pembangunan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan tersebut tidak berlanjut, sehingga material bangunan digunakan oleh warga sebagai alas waktu menjemur ikan. Kemudian kawasan pemukiman yang akan dikembangkan yaitu, pemukiman nelayan, lapangan terbuka hijau, perkantoran, lokasi penjemuran, dan dermaga kapal.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan pihaknya bersama perwakilan KKP dan DPR RI melakukan dialog bersama nelayan. Bahkan banyak nelayan yang mengeluh hasil tangkapannya. "Hasil diskusi itu nanti kami akan mencari solusi yang terbaik untuk para nelayan di Gebang karena kelautan sekarang kewenangan di Propinsi Jawa Barat, sehingga kami berencana membentuk  forum diskusi bagi nelayan dan Pemerintah Pusat, Propinsi Jabar dan daerah pada oktober 2021," katanya. (YTD)

Perekonomian Kalsel pada Triwulan II Tahun 2021 secara Year On Year (Yoy) tumbuh sebesar 4,40 persen atau 5,49 persen Quartal to Quartal (Q to Q).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah dalam arahannya menjelaskan, di Kalsel, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha sektor potensial di antaranya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,26 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 43.20 persen. "Kondisi tersebut memposisikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tertinggi ketiga di wilayah Kalimantan setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," katanya.