PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) mengungkapkan kendaraan umum mengunakan bahan bakar gas (BBG) menikmati penghematan sekitar 55% setiap harinya. Adapun konsumen BBG merupakan kendaraan umum  seperti bajaj, taxi, angkot, dan Trans Jakarta. BBG memiliki emisi yang lebih rendah dari bahan bakar fosil lainnya, sehingga dapat menjadi alternatif  energi ramah lingkungan bagi kendaaraan. "Kendaraan yang paling banyak menggunakan BBG saat ini adalah kendaraan umum sekitar 90% kendaran tersebut, karena jumlah kilometer per harinya paling banyak. Saat ini harga BBH itu paling banyak. Saat ini harga BBG itu hanya Rp4.500 per liter jadi ada penghematan sekitar 55%," kata Direktur Utama Gagas Muhammad Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta.  Hardiansyah menuturkan Gagas terus mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, untuk mendukung pemenuhan energi yang ramah lingkungan  untuk mencapai NZE tahun 2060. Salah satunya pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, dimana emisinya sekitar 25-35% lebih rendah. (Yetede)

Tahun 2023, performa sektor gas bumi ditandai peningkatan produksi gas bumi dan kepastian dimulai kembalinya pengerjaan Blok Masela setelah Pertamina dan Petronas resmi menggantikan Shell. Ada pula Train 3 Tangguh LNG yang mulai beroperasi. Catatan positif itu semakin besar gaungnya dengan penemuan dua sumber gas besar. Pertama adalah temuan di laut lepas Kaltim oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia, Eni, dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kedua, temuan di sumur eksplorasi Layaran-1, South Andaman, di lepas pantai Sumatera bagian utara, dengan potensi 6 TCF gas. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, dua temuan itu menjadi yang terbesar di Indonesia sejak 2000 atau ketika ditemukannya sumber gas di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Keduanya juga masuk dalam lima temuan terbesar di dunia pada 2023, berdasarkan laporan Wood Mackenzie, Rystad Energy, dan S&P Global.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, temuan sumber gas baru serta lapangan-lapangan yang telah berproduksi terus dipacu. ”Ini akan kita dorong agar kepastian untuk berproduksinya dicapai (Sumber-sumber gas di Indonesia) .Pada tahun 2030 harus sudah bisa termanfaatkan,” katanya. Infrastruktur energi, termasuk pipanisasi gas, akan menentukan melimpahnya gas bumi Indonesia bisa termanfaatkan atau tidak. Guna memanfaatkan besarnya potensi gas bumi dari Blok Andaman, pemerintah berencana membangun kilang LNG di Aceh. Muncul harapan kembalinya era kejayaan LNG Arun di Aceh, yang sempat menjadi salah satu produsen LNG terbesar di dunia pada masanya. Perkembangan infrastruktur transmisi gas bumi juga diharapkan mempercepat pengembangan jaringan gas perkotaan (jargas) yang selama ini berjalan lambat.

Pada 2023, dari total penyaluran gas bumi domestik sebesar 3.745 BBTUD, pemanfaatan jargas alias yang ke rumah-rumah warga hanya 16,14 BBTUD atau 0,43 %. Padahal, setiap tahun, pemerintah menarasikan jargas sebagai alternatif pengganti elpiji 3 kg, karena 77 % dari total kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Sementara distribusi elpiji 3 kg yang bersubsidi itu kerap kali bermasalah, karena siapa saja bisa membeli elpiji yang sejatinya untuk warga miskin. Arifin menuturkan, pemerintah terus mengupayakan penambahan sambungan jargas seiring dibangunnya proyek transmisi gas. ”Sebab, kita harus menghemat devisa. Impor elpiji sudah 5-6 juta ton per tahun. Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk mendapat energi di rumah supaya tidak perlu gotong-gotong gas melon lagi,” ujarnya. (Yoga)

Di tengah sulitnya memenuhi target perolehan produksi siap jual atau lifting minyak bumi, sumber-sumber gas raksasa ditemukan di Indonesia. Pemerintah berupaya mengoptimalkan gas bumi dengan memacu infrastruktur pipanisasi gas. Selain pipa Cirebon-Semarang yang sudah tuntas separuh, pipa transmisi gas di Sumatera pun disiapkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (5/1/2024) mengakui upaya mengejar target capaian minyak bumi menantang, di sisi lain, temuan sumber gas skala besar membawa harapan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Apalagi, gas dianggap sebagai energi penjembatan dalam transisi energi. ”Kalau minyak memang agak berat ya, tetapi kita harus mensyukuri ada discovery (temuan) baru. Ada di Geng North (oleh) Eni, sebesar 5 TCF lebih plus kondensat. Lalu di Timpan ngebor lagi dan besar. Terbaru, di Layaran, ada 6 TCF lebih,” ujar Arifin.

Temuan-temuan itu bisa mendukung target perolehan gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. Namun, menurut Arifin, infrastruktur perlu benar-benar disiapkan. Sebab, percuma jika suplai gas melimpah, tetapi tidak bisa dtransmisikan. Oleh karena itu, selain meneruskan proyek transmisi gas Cirebon-Semarang, yang saat ini sudah mengaliri gas ke Kawasan Industri Kendal (bagian dari tahap I), pembangunan pipa gas Sei Mangkei (Sumut)-Dumai (Riau) juga dipacu. ”(Sei Mangkei-Dumai) tahun ini mulai dan 2027 harus sudah selesai. Jadi, (ketersediaan gas), selain untuk bikin pupuk dan petrokimia di Lhokseumawe (Aceh), kita tarik juga ke bawah. Juga harus memikirkan membangun (kilang) LNG (gas alam cair) lagi di sana. Jadi, yang penting gas ini ada dan cukup untuk transisi energi,” lanjut Arifin. (Yoga)

Persoalan distribusi elpiji 3 kg atau subsidi semakin tampak dan mencuat ke permukaan. Dari tahun ke tahun, tingkat migrasi pengguna dari elpiji nonsubsidi ke elpiji subsidi semakin tinggi. Mereka yang tidak berhak mendapat subsidi semakin banyak mengonsumsi barang subsidi. Agar tepat sasaran, pemerintah dan PT Pertamina (Persero), sejak 2023, mulai mendata konsumen. Kebijakannya, hanya yang terdaftar nomor induk kependudukannya yang bisa membeli elpiji 3 kg, terutama di tingkat subpenyalur atau pangkalan. Kementerian ESDM mencatat, pada 2020-2022, realisasi penyaluran elpiji subsidi meningkat 4,5 % persen. Sementara realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi turun 10,9 %. Pada 2023, dari total 8,6 juta ton realisasi elpiji, 8,03 juta ton di antaranya elpiji 3 kg. Artinya, pangsa pasar elpiji ”melon” mencapai 93,3 %.

Berdasar data Pertamina pada rapat di Komisi VII DPR, 14 Juni 2023, tren penyaluran elpiji subsidi meningkat dari 23.200 ton per hari pada Januari 2021 menjadi 26.000 ton per hari pada Januari 2023. Sebaliknya, penjualan elpiji nonsubsidi rumah tangga merosot dari sekitar 1.900 ton per hari pada Januari 2021 menjadi 1.300 ton per hari pada Januari 2023. Pada rapat itu disebutkan, yang mendorong kondisi tersebut ialah disparitas harga jual elpiji subsidi dan elpiji nonsubsidi di penyalur atau agen. Pada Januari 2021, selisih harga elpiji nonsubsidi dengan elpiji subsidi Rp 7.333 per kg, yang terus meningkat hingga mencapai Rp 13.500 per kg pada Juli 2023. Berdasarkan Perpres dan Permen ESDM, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung, sejak 2008.

Di pangkalan, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan oleh setiap pemda daerah. Kompas mencatat, harga elpiji 12 kg di tingkat agen per 22 November 2023, untuk Pulau Jawa-Bali Rp 192.000 per tabung. Dibandingkan dengan harga elpiji 3 kg, yang jauh lebih terjangkau, meski sudah di atas HET setiap daerah. Di tingkat pengecer atau warung-warung, di Jabodetabek, harga isi ulang elpiji 3 kg berkisar Rp 19.000-Rp 21.000 per tabung. Terus melebarnya disparitas harga antara elpiji nonsubsidi dan elpiji subsidi membuat migrasi ke elpiji ”melon” semakin marak. Sekilas, upaya pembenahan distribusi elpiji 3 kg, sederhana, yakni mengarahkan komoditas yang tadinya dijual secara bebas menjadi terarah kepada masyarakat miskin. Namun, praktiknya penuh tantangan. (Yoga)

Kementerian ESDM memastikan mulai 1 Januari 2024 hanya pembeli yang terdata atau menunjukkan KTP yang bisa membeli gas elpiji 3 kg. Di sisi lain, sosialisasi masih perlu dilakukan agar program yang bertujuan supaya elpiji bersubsidi tersalur secara tepat sasaran itu berjalan optimal. Pendataan konsumen elpiji 3 kg telah dilakukan sejak 1 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Desember 2023 sehingga nantinya hanya yang terdata atau menunjukkan KTP yang dilayani. Menurut data Kementerian ESDM, per November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna elpiji 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Ketua Bidang Elpiji Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Heddy Shedian, dihubungi di Jakarta, Selasa (26/12) mengatakan, uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menunjukkan KTP telah dilakukan sejak Oktober 2023. Diakuinya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang enggan melakukannya (membeli dengan menunjukkan KTP). Namun, edukasi dan pemahaman akan terus diberikan.

”Ada sedikit keengganan masyarakat menunjukkan KTP karena khawatir, mengingat KTP adalah identitas bersifat privasi, (dikaitkan) dengan kondisi tahun politik saat ini. Namun, konsumen tetap diberikan edukasi dan sosialisasi atas program ini agar memahami bahwa barang bersubsidi (harus) tepat  sasaran,” ujar Heddy. Sosialisasi akan terus diberikan hingga sepenuhnya diterapkan mulai Januari 2024. Menurut Heddy, sosialisasi tersebut akan dibantu berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaannya optimal. Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (22/12), menuturkan, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan sistem pendataan konsumen. Dengan demikian, diharapkan celah-celah yang membuat penyaluran elpiji ”melon” dapat ditutup sehingga hanya warga yang berhak yang dapat membeli elpiji bersubsidi itu. (Yoga)

Gas bumi sebagai komoditas energi yang diyakini menjem­batani transisi energi bersih memiliki peran sentral di Indonesia. Jumlah cadangan gas yang sedemikian besar merupakan tumpuan keberhasilan Indonesia untuk menyediakan energi hijau bagi masyarakat dan dunia. Keberlimpahan sumber daya alam ini tentu saja menguntungkan Indonesia. Kebutuhan gas nasional berlimpah bahkan di beberapa wilayah di Tanah Air mengalami surplus gas hingga 10 tahun mendatang. Berdasarkan data Neraca Gas Indonesia 2023—2032, kebutuhan gas nasional sangat cukup hingga 2032. Kebutuhan gas ini dapatkan dari sejumlah proyek gas dan pasokan gas potensial. Dalam beberapa tahun mendatang, beberapa kargo liquified natural gas (LNG) dari Blok Tangguh, Blok Masela, dan Bontang direncanakan untuk mendukung transisi energi na­sional. Guna mendorong optimalisasi gas bumi, pemerintah menerapkan sejumlah mekanisme penting a.l. mendorong produksi di sejumlah lapangan kerja minyak dan gas (migas), mengembangkan lapangan konvensional dan nonkonvensional, sekaligus peningkatan produksi melalui workover dan enhanced gas recovery (EGR). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 68% produksi gas diserap oleh pasar domestik. Pemerintah tidak ketinggalan mengembangkan infrastruktur gas di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah berburu calon pembeli gas alam cair yang belum terkontrak untuk jangka waktu hingga 10 tahun ke depan guna. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keseimbangan neraca gas nasio­nal. Pemerintah meyakini bahwa seluruh LNG yang belum terkontrak dapat terserap di dalam negeri, seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) dalam waktu dekat. Berdasarkan data SKK Migas, produksi LNG pada 2030 diproyeksikan berada di level 432,6 kargo. Sementara itu, kontrak LNG domestik dan ekspor tidak banyak bergeser, masing-masing di level 62 kargo dan 66 kargo.

Polemik mengenai penghentian ekspor gas pada 2035 kembali mencuat setelah pemerintah mempertahankan rencana tersebut dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah bergeming dengan keresahan sejumlah pelaku industri hulu minyak dan gas bumi atau migas yang mengkhawatirkan kepastian pembeli domestik di tengah keterbatasan infrastruktur komoditas tersebut di dalam negeri.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membocorkan bahwa rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2035 tidak berubah setelah pemerintah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014.Meski pemerintah sudah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dirinya pesimistis kebijakan tersebut bisa segera disetujui karena saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Djoko memastikan bahwa pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan ekspor gas pada 2035, sembari terus mengebut peningkatan investasi secara masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dia meyakini permintaan gas bumi di dalam negeri bakal terdongkrak seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi.“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha]. PT PLN juga sedang melelang 170 titik pembangkit listrik berbasis diesel akhir bulan ini untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” ujarnya. 

Dalam kesempatan terpisah, pelaku usaha industri hulu migas dalam negeri menilai rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas pada 2035 akan membawa sentimen negatif terhadap investasi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pasar gas di dalam negeri belum mapan dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Apalagi, kata Moshe, harga gas di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh keekonomian lapangan yang bertumpu kepada biaya pokok produksi gas yang tinggi. Situasi itu membuat harga gas di dalam negeri tidak relevan terhadap pergerakan harga di pasar dunia. Menurut dia, langkah itu menjadi krusial dilakukan untuk meningkatkan permintaan gas bumi dari pasar domestik sembari menekan ongkos distribusi atau logistik yang terbilang mahal saat ini. Wacana penghentian ekspor gas bumi memang menjadi persoalan dilematik di tengah belum maksimalnya serapan di dalam negeri. Wacana yang beberapa kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Di sisi lain, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi itu tertuang dalam paket kebijakan atau white paper bertajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia’s Economic Growth & Sustainable Development yang resmi disampaikan saat agenda IPA Convex.Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, proyeksi itu didasarkan kepada minimnya investasi serta kegiatan eksplorasi di sisi hulu migas Indonesia untuk mengimbangi tren peningkatan permintaan dari dua pasar yang bergeliat saat ini, industri dan pembangkit listrik. Sementara itu, tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030 mendatang.

Beban subsidi elpiji 3 kg terus membengkak. Beberapa usaha dilakukan pemerintah, seperti mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas rumah tangga dan subsidi elpiji berbasis penerima. Sementara itu, konsumsi elpiji nonsubsidi menunjukkan tren menurun. Hal itu terungkap dalam rapat tertutup tentang jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian elpiji 3 kg yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis (12/10) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut juga dibahas soal beban fiskal subsidi elpiji 3 kg yang terus meningkat. Tahun ini kuota elpiji bersubsidi 8 juta ton dengan nilai subsidi Rp 117,85 triliun. Kuota elpiji bersubsidi terus naik.Tahun 2021 sebanyak 7,46 juta ton dan pada 2022 sebanyak 7,8 juta ton. Kenaikan konsumsi elpiji bersubsidi tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi elpiji nonsubsidi. Pada 2021 dan 2022, misalnya, alokasi elpiji nonsubsidi masing-masing 0,6 juta ton dan 0,46 juta ton.

Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mengurangi beban fiskal subsidi elpiji yang terus membengkak, solusi pertama yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jaringan gas rumah tangga. Sayangnya, kemajuan jaringan gas rumah tangga di Indonesia masih terbilang lamban. Target pemasangan 4 juta sambungan gas rumah tangga pada 2024 diperkirakan bakal gagal. Hingga saat ini, baru 835.000 rumah tangga di Indonesia yang sudah menikmati jaringan gas. Dari jumlah tersebut, 241.000 sambungan didanai oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan sisanya digarap pemerintah. ”Jadi, dari 835.000 sambungan, sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta  sambungan jaringan gas), tetapi yang mengerjakan nanti pihak swasta atau pihak ketiga,” kata Airlangga. (Yoga)