Harga elpiji 3 kg di Kota Bandung, Jabar, melonjak di atas Rp 20.000 per tabung ditingkat eceran. Kondisi yang terjadi sepekan terakhir ini sangat memukul para pelaku usaha kecil di bidang kuliner. Beberapa hari terakhir, harga elpiji 3 kg di tingkat eceran di Bandung melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang baru ditetapkan pemerintah pada 16 Juni 2025, yakni Rp 19.000 per tabung. Salah seorang pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga itu adalah Samsuddin (55) penjual gorengan di Jalan Terusan Jakarta, Kecamatan Antapani, Bandung. Dia mengaku membeli elpiji 3 kg dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 24.000 pe rtabung. Padahal, dia membutuhkan satu tabung elpiji 3 kg per hari untuk berjualan. Ia pun mengaku takmengetahui adanya kenaikan HET elpiji 3 kg di Bandung dari Rp 16.600 menjadi Rp 19.000 per tabung pada bulan ini.

”Kondisi ini sangat memberatkan pedagang kecil seperti kami. Apalagi, pemasukan harian saya tidak mencapai Rp100.000,” ungkap Samsuddin. Dia pun berharap ada solusi dari pemda dan pusat agar kenaikan harga elpiji 3 kg tak berdampak besar bagi pelaku UMKM di Bandung. ”Kami juga berharap harga elpiji 3 kg di tingkat pedagang eceran tidak terlalu mahal seperti saat ini,” tuturnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, meskipun terjadi kenaikan harga elpiji, masyarakat tak perlu panik. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, stok elpiji dipastikan aman dan distribusi masih terkendali. Farhan menyebut, penyebab utama kenaikan itu adalah berkurangnya subsidi pemerintah pusat. ”Subsidi berkurang. Ini bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Yang penting bukan harga, melainkan distribusi barangnya tetap ada,” ujar Farhan. (Yoga)

Pemerintah membuka kemungkinan mengimpor gas dengan harga kompetitif untuk kebutuhan industri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yulito Tanjung mengatakan , kebutuhan gas dilihat dari kondisi kontinuitas pasokan gas yang ada. "Jadi kalau ini secara kebijakan, ini akan dimungknkan untuk impor gas untuk kebutuhan industri," ucap dia. Yulio menjelaskan, kebutuhan industri adalah bagaimana kontinuitas terhadap pasokan. Sementara, kontinuitas berkaitan erat dengan ketersediaan gas, jaringan  dan kemampuan produksi gas, jaringan dan kemampuan produksi gas dalam negeri. "Kami mengharapkan untuk ke depan apa pun kebutuhan industri di dalam negeri itu akan bisa terpanuhi  jelas dia. Saat ditanya kapan impor gas  akan dilakukan, Yuliot menjawab sampai saat ini impor gas khusus untuk kebutuhanindustri dalam negeri. "Jadi dengan melihat kondisi yang sma, sepanjang untukk peningkatan kepasstian berusaha, dan juga dalam rangka operasional, ya kenapa ini tidak kita lakukan (impor gas),"

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)

Indonesia akan memiliki kilang gas alam cair terapung atau floating Liquefied Natural Gas (FLNG) di Papua Barat. Fasilitas dengan kapasitas 2,3 juta ton per tahun ini bakal tercatat sebagai FLNG terbesar di Indonesia. Pembangunan proyek ini berlangsung di galangan kapal Shanghai, China dengan progres mencapai 55,3%. Target keberangkatan (sail away) dari galangan dijadwalkan pada kuartal kedua tahun 2026. Pasokan gas untuk fasilitas FLNG akan berasal dari struktur Asap, Merah, dan Kido yang berada dalam wilayah konsesi Blok Kasuri di Papua Barat. Adapun Blok Kasuri dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Asap, Merah, dan Kido ditargetkan mampu memproduksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMMSCFD) mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan progres pengembangan larangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. "Di Genting Oil Kasuri, dari 5 sumur yang sudah dibuka, 4 diantaranya sudah 100% selesai, sisanya lagi on going 30%," kata Bahlil. Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal  sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai. (Yetede)

Perusahaan migas asal Italia, Eni, telah memulai produksi gas dari Lapangan Merakes East di lepas pantai Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari Blok East Sepinggan di Cekungan Kutai. Proyek ini diperkirakan akan menyumbang 100 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau sekitar 18.000 boepd ke produksi Eni. Gas dari lapangan ini akan diproses melalui FPU Jangkrik dan disalurkan ke pasar domestik serta Kilang LNG Bontang.

Proyek pembangunan infrastruktur pipa trasmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ditargetkan rampung pada awal tahun depan. Pipa sepanjang 245 kilometer itu membentang dari Batang menuju Cirebon dan Kandang Haur Timur. Berdasarkan pemantauan Investor Daily, pipa berukuran besar berwarna hitam sudah berada di sisi jalan tol yang mengarah dari Cirebon ke Batang. Masyarakat yang melintas pada ruas jalan ini pun bisa secara  langsung  melihat  pipa-pipa yang berada di sisi kiri badan jalan. Proyek ini memang memanfatakkan ruang jalan tol dari Palimanan-Kanci hingga tol Batang-Semarang. Proses pembangunan proyek ini dimonitor oleh Komisi XII DPR pada kamis (24/4/2025). Sejumlah wakil rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melihat lebih dekat proses pembangunan pipa Cisem Tahap II. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pipa transmisi gas Cisem Tahap II ini membuat pasokan gas dari Jawa Timur bisa dilalirkan ke Jawa Barat. Nantinya, pipa transmisi ini pun tersambung ke Sumatera. "Tadi, kita menyaksikan progres pembangunan pipa Cisem tahap II, yang dibangun dipinggir Jalan Tol Batang. Bukan hanya pipa transmisi saja, tetapi juga distribusi akan dibangun di kawasan industri. Hal ini penting, karena pipa ini sebagai bentuk urat nadi pemanfaatam energi yang akan terkoneksi dari Jawa Timur hingga Sumatera. (Yetede)

PT PGN Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk  (PTBA) dalam pengembangan Synthetic Natural Gas (SNG) yang berasal dari batu bara. Proyek ini memanfaatlan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan. Direktur Strategis Pengembangan Binsis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan proyek SNG merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi. "Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan teradap impor," kata Rosa. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan. Adapun lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di pagerdewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. (Yetede)

KPK, Jumat (11/4) menahan dua tersangka dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara yang terjadi pada 2017-2021. Dari kasus ini, BPK menaksir kerugian negara yang ditimbulkan hingga 15 juta USD atau Rp 225 miliar. Kedua tersangka itu adalah Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN) 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE) 2006-2023 sekaligus Direktur Utama PT Isargas 2011-2024 Iswan Ibrahim. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 75 saksi, penggeledahan delapan lokasi, serta penyitaan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang 1 juta USD.

Bermula pada 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017, yang tidak terdapat rencana PT PGN membeli gas dari PT IAE. Pada 2017, PTIAE mendapat alokasi gas dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) sebesar 10 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Berlanjut pada 2018 sebesar 15 MMSCFD dan pada 2019 sebesar 40 MMSCFD. Namun, alokasi gas tersebut tak cukup memenuhi kontrak dengan PT PGN. Danny diketahui memerintahkan tim pemasaran PT PGN membuat paparan kerja sama dengan sejumlah pedagang gas, termasuk PT Isargas, untuk menjadi perusahaan distributor lokal.

Tim pemasaran berhubungan dengan Direktur PT IAE, bagian dari Isargas Group, untuk kerja sama pengelolaan gas. Pertemuan itu mengungkap permintaan Iswan Ibrahim sebesar 15 juta USD sebagai uang muka pembayaran pembelian gas PT IAE oleh PT PGN, yang rencananya digunakan untuk membayar utang PT IAE ke pihak lain. ”Pada 10 Oktober 2017, dalam rapat BOD (board of directors) PT PGN, DP (Danny Praditya) dengan tim marketing PT PGN memaparkan materi ’Update Komersial’ yang berisi Isargas Group setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi eks HCML miliknya kepada PT PGN dengan skema advance payment,” kata Asep.

Pada 2 November 2017 akhirnya terbentuk kesepakatan untuk mengirim gas PT IAE ke PT PGN. Skemanya mencakup pembayaran uang muka 15 juta USD hingga potensi akuisisi keseluruhan Isargas Group ke PT PGN. PT PGN mengirim bukti pengiriman tagihan 15 juta USD sebagai uang muka ke PT IAE pada 9 November 2017. Namun, uangnya malah dipakai PT IAE untuk membayar utang ke pihak lain yang tak berkaitan dengan pengelolaan gas. Pada 2 Desember 2020, Badan Pengatur Hilir Migas menyatakan praktik penjualan gas bertingkat antara PT IAE dan PT PGN tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)