Conrad Asia Energy Ltd. mengalokasikan lebih dari 124 miliar kaki kubik (Bcf) gas untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN dari Blok Duyung, Lapangan Mako. Alokasi gas yang cukup besar itu menjadi bagian dari kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang tertuang dalam revisi rencana pengembangan Blok Duyung, Lapangan Mako. Lewat kesepakatan itu, PGN rencananya bakal mendapat gas murah dengan harga US$5,5 per million british thermal unit (MMBtu). Sementara itu, kewajiban untuk membangun pipa transmisi dari Pipa West Natuna Transmission System (WNTS) ke pembeli di Batam bakal dibebankan ke PGN. “Beberapa perjanjian ini adalah dokumen penting yang menunjukkan kelayakan finansial dari proyek Mako, yang pada gilirannya mendukung nilai dan keberlanjutan finansial proyek,” kata Managing Director dan CEO Conrad Miltos Xynogalas, dikutip Selasa (30/7). “Perjanjian jual beli gas dengan PGN untuk porsi domestik menjadi langkah penting bagi Conrad dalam upaya komersialisasi lapangan gas dan bisnis kami di Indonesia,” kata dia. Sementara itu, sisa gas yang tidak tersalur untuk PGN bakal dijual untuk SembCorp Gas Pte Ltd., perusahaan pembangkit Singapura. Conrad sebelumnya melaporkan total volume penjualan gas dari Blok Duyung mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Pemerintah memastikan kebijakan harga gas murah untuk tujuh jenis industri akan berlanjut tahun depan. Industri pemanfaat mengapresiasi keputusan itu. Sementara dari sektor minyak dan gas bumi menilai pemerintah mengintervensi terlalu dalam lewat kebijakan itu sehingga bisa berdampak negatif bagi hulu migas. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, perlu diperhatikan infrastruktur dan kepastian pasokan gas. Harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi amanat Perpres No 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Aturan turunan dari perpres tersebut, diantaranya Kepmen ESDM No 91 Tahun 2023 tentang Pengguna dan HGBT di Bidang Industri. Aturan harga dan volume dalam Kepmen ESDM itu berakhir pada 2024.

Pada Senin (8/7) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait penetapan kebijakan HGBT, dan diputuskan kebijakan HGBT bakal berlanjut pada sektor existing. ”Sekarang tujuh sektor, yang lain nanti dikaji,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat. Wakil Menkeu Suahasil Nazara sebelumnya juga mengonfirmasi hal ini. ”Harga gas seperti yang sudah ada sekarang,” ujarnya. Keputusan kedua dari rapat tertutup, menurut Airlangga, adalah terkait izin dan penugasan yang akan diberikan kepada Pertamina untuk membangun infrastruktur gas. ”Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” katanya. (Yoga)

Keberadaan infrastruktur gas di Indonesia bagian timur menjadi urgen, seiring dengan banyaknya temuan cadangan gas bumi di kawasan tersebut. Keterbatasan infrastruktur pipa membuat penyerapan gas bumi di wilayah itu minim, sehingga ‘mengancam’ kelangsungan proyek di hulu. PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk turun tangan langsung meningkatkan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur. Hingga kini, pengembangan infrastruktur gas bumi berupa pipa memang masih terbatas di kawasan Indonesia bagian timur, dan kebanyakan gas yang diproduksi diolah menjadi liquefied natural gas (LNG) untuk dibawa ke wilayah lain. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menyampaikan rasa waswasnya terhadap minimnya infrastruktur pengangkutan gas bumi di Indonesia bagian timur. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai bakal menahan upaya monetisasi sejumlah lapangan gas bumi yang belakangan banyak ditemukan di kawasan tersebut. Upaya pemerintah mendorong penghiliran untuk sejumlah komoditas pertambangan mineral pun membuat keberadaan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur makin penting. Pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang saat ini banyak di Sulawesi dan Maluku bisa memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energinya apabila infrastrukturnya memadai. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur gas bumi membuat banyak smelter yang masih menggunakan batu bara, meski pemerintah terus berupaya menggeser pemanfaatan energi fosil itu, dan menggantikannya dengan sumber energi yang lebih rendah emisi.

Hal itu pun disadari oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga mendorong pemerataan dan keberlanjutan pasokan gas di seluruh wilayah Indonesia untuk menopang kegiatan penghiliran mineral. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dalam kesempatan terpisah berharap smelter mineral di masa mendatang dapat mengadopsi gas sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan paket insentif untuk menjamin kepastian investasi pembangunan jaringan gas. Harap an nya, makin banyak investor dari dalam dan luar negeri yang meminati proyek untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan bakal ada jaminan margin dan dukungan regulasi kepada badan usaha yang mau mengembangkan infrastruktur pipa gas tersebut. Akan tetapi, badan usaha selalu mempertimbangkan keekonomian proyek jaringan gas. Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azof mengatakan, ada beberapa faktor di dalam perhitungan keekonomian, seperti berapa harga gas yang akan ditetapkan pemerintah untuk jaringan gas dengan skema KPBU, bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada, dan apakah memerlukan pembangunan pipa transmisi baru atau dapat memanfaatkan pipa yang sudah ada.

Pekerja terlihat sedang menata tabung elpiji yang baru tiba di pangkalan elpiji di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Selasa (18/6/2024). Satuan Kerja husus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan produksi elpiji dalam negeri. Dalam hal ini, SKK Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi ada sekitar 1,5 juta metrik ton gas per tahun yang berpotensi dijadikan elpiji. (Yoga)

Regulasi mengenai pemberlakuan harga gas khusus untuk industri tertentu (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2020 memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.Namun, hasilnya belum optimal, karena dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara penuh. Untuk diketahui Peraturan Presiden (Perpres) No 121/2020 menyebut harga gas bumi tertentu berlaku sebesar US$ 6 per MMBTU untuk 7 subsektor industri yakni pupuk, pertokimia, eleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Menteri Perindustrian (menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkann, bahwa regulasi tersebut masih aktif dan seharusnya diterapkan. (Yetede)

Bekas Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dituntut hukuman pidana 11 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair (liquified natural gas/LNG) dari Corpus Christi Liquefaction. Perusahaan pemasok LNG yang berbasis di AS itu pun turut dituntut jaksa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara pada Pertamina sebesar Rp 1,83 triliun. Pembacaan tuntutan terhadap Karen itu dilakukan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum KPK yang dipimpin Wawan Yunarwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (30/5). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Maryono didampingi Sri Hartati dan Sigit Herman Binaji sebagai hakim anggota.

Karen dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum. Selain menuntut Karen dengan pidana 11 tahun penjara, ia juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 1,09 miliar serta 104.016,65 USD, yang harus dibayarkan paling lambat satu bulan sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian, jika harta benda tak mencukupi,terdakwa akan dijatuhi pidana 2 tahun penjara. Tak hanya Karen, jaksa juga menuntut Corpus Christi Liquefaction membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara pada Pertamina sebesar 113,83 juta USD atau Rp 1,83 triliun. (Yoga)

Hasil pendataan dan pemadanan data yang dilakukan PT Pertamina (Persero) menunjukkan pembelian elpiji 3 kg atau elpiji bersubsidi relatif merata pada desil 1-7 atau 7 kelompok pendapatan terendah (dari 10). Namun, masih tercatat pembeli elpiji melon yang berasal dari desil 10 atau kelompok terkaya, padahal elpiji jenis itu diperuntukkan bagi warga tak mampu. Desil (1-10) ialah pembagian penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan pendapatan. Desil 1 berarti 10 % penduduk termiskin, sedangkan desil 10 berarti 10 % penduduk terkaya. Berdasarkan profiling konsumen rumah tangga oleh Pertamina, diketahui mayoritas pembeli elpiji berasal dari desil 1-7 dengan jumlah relatif merata. Pada desil 7, terdapat 2,64 juta NIK yang membeli elpiji 3 kg (10 % dari desil itu). Pada desil 8 terdapat 0,71 juta NIK (3 %), desil 9 sebanyak 0,61 juta NIK (2 %) dan desil 10 sebanyak 0,32 juta NIK (1 %). Data itu dipaparkan Pertamina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5).

Pertamina tengah menjalankan program subsidi tepat elpiji 3 kg, yang telah dimulai Januari 2024. Salah satu tujuannya, memetakan konsumen pembeli elpiji 3 kg yang hingga kini distribusinya bersifat terbuka. ”Walaupun masyarakat komplain dan sebagainya, kami tetap menjalankan pendataan dengan pembelian (elpiji 3 kg) menggunakan KTP sehingga kita bisa dapat pemetaan bahwa dari desil 1 sampai desil 10, itu semua menikmati. Itu sebagai tahapan awal pemetaaan sehingga nanti bisa terlihat ada yang kurang tepat sasaran,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat. Menurut dia, data yang dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) itu nantinya dapat digunakan pemerintah jika ingin mengubah sistem distribusi elpiji dari yang saat ini terbuka menjadi langsung atau tertutup. (Yoga)

Masifnya penemuan cadangan gas di Tanah Air tidak serta merta membuat pasokannya untuk industri nasional aman. Pemerintah masih harus melakukan kalkulasi dengan cermat agar gas bumi dengan harga khusus bisa dinikmati oleh lebih banyak pelaku industri di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memberikan jawaban pasti terkait dengan perluasan sektor industri yang bakal menerima harga gas bumi tertentu. Ketersediaan pasokan komoditas itu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam menyeleksi kuota gas yang bakal disalurkan dengan harga lebih murah itu. Hingga kini, harga gas bumi tertentu atau HGBT dinikmati oleh tujuh sektor industri, yakni baja, keramik, kaca, petrokimia, pupuk, oleokimia, dan sarung tangan karet. Alokasinya volume dan harga gas buminya pun ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya bakal fokus kepada realisasi alokasi HGBT yang sudah disetujui tahun ini, sembari memperbaiki pelaksanaannya di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Program HGBT memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar bisa lebih kompetitif di pasar global. Hal itu juga menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo dalam mendorong industri nasional bersaing di kancah global.Pemberian harga gas khusus menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah, karena selama ini sumber energi menjadi salah satu komponen yang memiliki porsi cukup besar dalam ongkos produksi.

Kementerian ESDM menilai dalam realisasi pelaksanaan HGBT penyerapan alokasi gas yang telah ditetapkan masih belum optimal. Misalnya saja industri pupuk yang dalam 5 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan volume realisasi HGBT, meski tidak terlalu besar. Meski begitu, industri pupuk masih tercatat sebagai sektor yang paling banyak menggunakan gas bumi dalam kegiatan produksinya. HGBT pun diakui memberikan dampak positif dalam peningkatan produksi, penjualan, pajak, dan penyerapan gas. Industri kemudian harus menerima pembatasan pasokan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebagai badan usaha penyalur gas bumi. Apabila pelaku industri mengonsumsi gas bumi lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan, maka diharuskan membayar selisihnya dengan harga komersial. Persoalan mengenai pasokan gas bumi tersebut kemudian mendapatkan keluhan dari sejumlah pelaku industri, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mengaku produksi anggotanya mulai terancam akibat gangguan tersebut. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengkhawatirkan gangguan pasokan gas bumi bakal berdampak kepada gangguan iklim investasi di Indonesia. Musababnya, Asaki telah menerima keluhan dari salah satu produsen sanitary ware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menerangkan, keputusan itu diambil untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan jaringan gas yang berisiko tinggi. “PGAS berupaya untuk melayani kebutuhan pelanggan seoptimal mungkin, tetapi dengan kondisi pasokan gas yang makin menurun, maka kami sebagai penyalur gas di sisi hilir mengupayakan agar penyaluran gas bisa berkeadilan ke seluruh pelanggan,” katanya beberapa waktu lalu. Berdasarkan publikasi International Gas Union (IGU) 2023, harga gas domestik Malaysia sebesar US$11 per MMbtu, Thailand berkisar US$10—US$11 per MMbtu, dan Vietnam US$6—US$7 per MMbtu. Sementara itu, harga gas domestik rata-rata di Asia sebesar US$9,16 per MMBtu. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa porsi beban energi bisa mencapai 70% bagi industri padat energi, seperti bahan baku petrokimia dan pupuk. Jika dilihat dari segi utilisasi produksi pada ketujuh industri tersebut, tak sedikit yang mengalami penurunan utilitas, seperti industri keramik di level 69%, industri petrokimia dan industri kaca 90%, serta industri sarung tangan karet 30%. Bahkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tersebut tumbuh 4,49% year-on-year (YoY) pada kuartal IV/2023, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebesar 5,01% YoY. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali sektor-sektor industri prioritas yang memerlukan HGBT, sehingga bisa memberikan nilai tambah lebih secara keekonomian.

Masifnya penemuan cadangan gas di Tanah Air tidak serta merta membuat pasokannya untuk industri nasional aman. Pemerintah masih harus melakukan kalkulasi dengan cermat agar gas bumi dengan harga khusus bisa dinikmati oleh lebih banyak pelaku industri di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memberikan jawaban pasti terkait dengan perluasan sektor industri yang bakal menerima harga gas bumi tertentu. Ketersediaan pasokan komoditas itu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam menyeleksi kuota gas yang bakal disalurkan dengan harga lebih murah itu. Hingga kini, harga gas bumi tertentu atau HGBT dinikmati oleh tujuh sektor industri, yakni baja, keramik, kaca, petrokimia, pupuk, oleokimia, dan sarung tangan karet. Alokasinya volume dan harga gas buminya pun ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya bakal fokus kepada realisasi alokasi HGBT yang sudah disetujui tahun ini, sembari memperbaiki pelaksanaannya di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Program HGBT memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar bisa lebih kompetitif di pasar global. Hal itu juga menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo dalam mendorong industri nasional bersaing di kancah global.Pemberian harga gas khusus menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah, karena selama ini sumber energi menjadi salah satu komponen yang memiliki porsi cukup besar dalam ongkos produksi.

Kementerian ESDM menilai dalam realisasi pelaksanaan HGBT penyerapan alokasi gas yang telah ditetapkan masih belum optimal. Misalnya saja industri pupuk yang dalam 5 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan volume realisasi HGBT, meski tidak terlalu besar. Meski begitu, industri pupuk masih tercatat sebagai sektor yang paling banyak menggunakan gas bumi dalam kegiatan produksinya. HGBT pun diakui memberikan dampak positif dalam peningkatan produksi, penjualan, pajak, dan penyerapan gas. Industri kemudian harus menerima pembatasan pasokan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebagai badan usaha penyalur gas bumi. Apabila pelaku industri mengonsumsi gas bumi lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan, maka diharuskan membayar selisihnya dengan harga komersial. Persoalan mengenai pasokan gas bumi tersebut kemudian mendapatkan keluhan dari sejumlah pelaku industri, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mengaku produksi anggotanya mulai terancam akibat gangguan tersebut. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengkhawatirkan gangguan pasokan gas bumi bakal berdampak kepada gangguan iklim investasi di Indonesia. Musababnya, Asaki telah menerima keluhan dari salah satu produsen sanitary ware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menerangkan, keputusan itu diambil untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan jaringan gas yang berisiko tinggi. “PGAS berupaya untuk melayani kebutuhan pelanggan seoptimal mungkin, tetapi dengan kondisi pasokan gas yang makin menurun, maka kami sebagai penyalur gas di sisi hilir mengupayakan agar penyaluran gas bisa berkeadilan ke seluruh pelanggan,” katanya beberapa waktu lalu. Berdasarkan publikasi International Gas Union (IGU) 2023, harga gas domestik Malaysia sebesar US$11 per MMbtu, Thailand berkisar US$10—US$11 per MMbtu, dan Vietnam US$6—US$7 per MMbtu. Sementara itu, harga gas domestik rata-rata di Asia sebesar US$9,16 per MMBtu. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa porsi beban energi bisa mencapai 70% bagi industri padat energi, seperti bahan baku petrokimia dan pupuk. Jika dilihat dari segi utilisasi produksi pada ketujuh industri tersebut, tak sedikit yang mengalami penurunan utilitas, seperti industri keramik di level 69%, industri petrokimia dan industri kaca 90%, serta industri sarung tangan karet 30%. Bahkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tersebut tumbuh 4,49% year-on-year (YoY) pada kuartal IV/2023, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebesar 5,01% YoY. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali sektor-sektor industri prioritas yang memerlukan HGBT, sehingga bisa memberikan nilai tambah lebih secara keekonomian.