Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) berpotensi tumbuh di tahun 2025, didukung oleh kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Analis Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa, memproyeksikan kinerja PGAS akan tetap positif karena pemulihan permintaan dan kenaikan harga gas alam global yang didorong oleh peningkatan ekspor liquefied natural gas (LNG) serta cuaca dingin yang menghambat produksi.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)

Kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran yang diterapkan mulai 1 Februari 2025 menuai pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, menjaga kualitas, dan mengontrol harga elpiji. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menyulitkan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, karena akses ke elpiji menjadi lebih terbatas tanpa pengecer.

Secara keseluruhan, reformasi subsidi LPG yang dirancang dengan sistem digitalisasi, seperti logbook digital dan verifikasi data penerima subsidi, sudah menciptakan kontrol yang cukup untuk memantau distribusi gas melon. Dalam hal ini, sistem yang ada sebenarnya sudah mampu memastikan subsidi tepat sasaran tanpa perlu membatasi akses melalui kebijakan restriktif seperti larangan penjualan eceran. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar untuk mengatasi masalah subsidi atau justru menciptakan hambatan baru.

Sistem digital yang sudah diuji sebelumnya, seperti penggunaan identitas digital dan otentikasi biometrik, seharusnya dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil. Beberapa solusi yang bisa diimplementasikan meliputi penggunaan perangkat biometrik di pengecer tradisional untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemasangan QR code atau NFC pada setiap tabung elpiji untuk meningkatkan transparansi, dan membangun platform digital terpadu untuk memudahkan integrasi seluruh rantai distribusi.

Dengan kata lain, kebijakan yang membatasi penjualan eceran tampaknya kurang konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berbasis pada teknologi digital dan sistem yang lebih transparan. Implementasi sistem digital yang optimal dapat menjadi solusi terbaik tanpa menyulitkan masyarakat.

Pemerintah menetapkan pengecer LPG 3 kilogram menjadi subpenyalur resmi Pertamina. Hal ini sebagai langkah penataan distribusi "gas melon". Pengecer merupakan garda terdepan dalam penyaluan LPG subsidi lantaran keberadaannya mudah terjangkau masyarakat.  Peningkatan status pengecer menjadi subpenyalur sebenarnya sudah berlangsung sejak September 2024. Terdapat sekitar 735 ribu pengecer yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia. Namun hingga akhir 2024 hanya 299 pengecer yang tercatat menjadi subpenyalur, kemudian sebanyak 1.260 pengecer dalam proses pengangkatan. Sedangkan 310 ribu pengecer tidak bersedia menjadi subpenyalur. Kelangkaan "gas melon" di masyarakat beberapa hari terakhir lantaran 310 ribu pengecer tidak bisa mnegakses LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina. Kini pengecer kembali mendapatkan akses tersebut setelah berstatus penyalur. Dengan berstatus subpenyalur maka tidak bisa lagi menjual lebih dari 20 ribu per tabung. Margin subpenyalut ditetapkan sekitar Rp3000-4000 per tabung LPG 3 kg. Adapun harga LPG dari tingkat agen  yang dijual ke pangkalan sebesar Rp 12 ribu per tabung. Dari pangkalan ke pengecer dijual Rp 16 ribu per tabung. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pengecer LPG bersubsidi 3 Kg mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar dapat beroperasi sebagai pangkalan resmi di bawah PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025 dan bertujuan untuk menata distribusi, menghindari kelebihan pasokan, serta memastikan harga tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)  

Pembangunan pabrik pipa baja seamless yang dilakukan oleh PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International di Cilegon, Banten, dengan investasi sebesar Rp2,5 triliun. Pabrik ini diharapkan dapat mendukung pengembangan infrastruktur pipa gas di dalam negeri, khususnya di Jawa, yang sedang menjadi fokus pemerintah. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas di Indonesia dapat menjadi peluang besar bagi perusahaan pipa baja, dan dengan adanya pabrik ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pipa baja yang selama ini menghabiskan anggaran hingga Rp15 triliun per tahun.

Keberadaan pabrik pipa baja seamless ini juga diharapkan dapat mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG), karena penggunaan pipa baja untuk jaringan gas akan mengurangi kebutuhan impor LPG yang lebih mahal. CEO Artas Energi Petrogas, Jose Antonio Reyes, menjelaskan bahwa pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 200.000 ton per tahun untuk hot roll mill dan 100.000 ton per tahun untuk heat treatment, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk sektor migas. Namun, pipa baja ini juga dapat digunakan untuk sektor industri lain, termasuk sektor pertahanan.

Kesimpulannya, pabrik pipa baja seamless yang dibangun oleh PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi nasional, khususnya jaringan gas. Selain itu, pabrik ini juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor pipa baja, mengurangi subsidi LPG, dan memperkuat sektor industri dalam negeri, dengan prospek jangka panjang untuk ekspansi ke sektor lain.