Gas Bumi
( 145 )G20 Butuh Stabilitas Harga
Sebagai negara produsen gas, Indonesia tidak terdampak secara langsung akan guncangan pasokan dan harga gas bumi akibat situasi global yang tak menentu. Namun, bersama negara-negara anggota G20, Indonesia turut berkepentingan mencari solusi jangka pendek demi tercapainya stabilisasi harga. Pengembangan gas juga penting sebagai jembatan menuju era energi yang lebih bersih. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, konflik geopolitik di Eropa turut memicu krisis energi dan menekan perekonomian negara-negara G20. Sebelumnya, rantai pasok komoditas juga terpengaruh tingginya permintaan setelah ekonomi pulih pascapandemi Covid-19.
”Sebagai negara produsen dan eksportir gas, Indonesia tak terdampak langsung. (Namun), bagaimanapun, kami menilai situasi akan membaik, khususnya bagi negara-negara yang terdampak lonjakan dan ketidakpastian pasokan dan harga (gas),” tutur Tutuka yang hadir secara daring dalam Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia ”Exploring Short-term Solutions to the Global Gas Crisis” di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). Ketua ETWG Yudo Dwinanda Priaadi mengemukakan, tahun ini, negara-negara G20 menghadapi masa sulit karena adanya disrupsi yang membuat harga energi melonjak.
”Isu ini perlu mendapat perhatian komunitas internasional. Negara-negara anggota G20 ialah produsen dan konsumen energi terbesar. (Solusi diperlukan) untuk stabilitas harga energi,” katanya. Stabilitas harga gas, ujar Yudo, penting karena gas dapat diakses menjadi sumber energi yang lebih bersih, juga untuk pembangkit. Sebagai sumber energi, LNG fleksibel, mudah disimpan, memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Dalam rangka transisi energi, gas pun menjadi opsi untuk terus dikembangkan. (Yoga)
G20 Butuh Stabilitas Harga
Sebagai negara produsen gas, Indonesia tidak terdampak secara langsung akan guncangan pasokan dan harga gas bumi akibat situasi global yang tak menentu. Namun, bersama negara-negara anggota G20, Indonesia turut berkepentingan mencari solusi jangka pendek demi tercapainya stabilisasi harga. Pengembangan gas juga penting sebagai jembatan menuju era energi yang lebih bersih. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, konflik geopolitik di Eropa turut memicu krisis energi dan menekan perekonomian negara-negara G20. Sebelumnya, rantai pasok komoditas juga terpengaruh tingginya permintaan setelah ekonomi pulih pascapandemi Covid-19.
”Sebagai negara produsen dan eksportir gas, Indonesia tak terdampak langsung. (Namun), bagaimanapun, kami menilai situasi akan membaik, khususnya bagi negara-negara yang terdampak lonjakan dan ketidakpastian pasokan dan harga (gas),” tutur Tutuka yang hadir secara daring dalam Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia ”Exploring Short-term Solutions to the Global Gas Crisis” di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). Ketua ETWG Yudo Dwinanda Priaadi mengemukakan, tahun ini, negara-negara G20 menghadapi masa sulit karena adanya disrupsi yang membuat harga energi melonjak.
”Isu ini perlu mendapat perhatian komunitas internasional. Negara-negara anggota G20 ialah produsen dan konsumen energi terbesar. (Solusi diperlukan) untuk stabilitas harga energi,” katanya. Stabilitas harga gas, ujar Yudo, penting karena gas dapat diakses menjadi sumber energi yang lebih bersih, juga untuk pembangkit. Sebagai sumber energi, LNG fleksibel, mudah disimpan, memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Dalam rangka transisi energi, gas pun menjadi opsi untuk terus dikembangkan. (Yoga)
Perluasan Penerima Insentif Gas Industri Terkendala
Rencana pemerintah memperluas sektor industri penerima gas murah lewat insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT masih terganjal kendala infrastruktur yang belum merata. Pemerintah berencana memacu pembangunan infrastruktur untuk mempermudah penyaluran gas ke seluruh industri yang membutuhkan. Berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang berlaku sejak April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapat insentif harga gas bumi senilai 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Pemerintah berencana memperluas penerima harga gas khusus itu ke seluruh sektor industri.
Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto (20/8) mengatakan, ketersediaan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kendala dalam mendorong perluasan penggunaan gas bumi bagi industri. Pasalnya, distribusi gas bumi untuk industri masih mengandalkan jaringan pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Letak jaringan pipa gas dan sebagian besar industri pengguna gas berada di bagian barat Indonesia, sementara sumber baru gas bumi lebih banyak berasal dari wilayah tengah dan timur. (Yoga)
Strategi PGAS Antisipasi Krisis Energi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN siap mendorong pemanfaatan gas bumi dan menjaga ketahanan energi nasional.
Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Arcandra Tahar mengungkapkan, konsumsi energi kian meningkat seiring pemulihan pandemi Covid-19.
"Di masa transisi energi, kita sepakat menggunakan gas. Setiap penemuan lapangan gas patut kita apresiasi. Harus dikembangkan secepat mungkin sebelum masa
renewable energy kick in," ujar Arcandra dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (18/8).
Secara umum, Arcandra menilai, perekonomian global dihadapkan pada berkurangnya 4% pasokan minyak ke pasar dunia. Salah satu pemicunya adalah krisis Rusia-Ukraina sejak akhir tahun lalu. Faktor ini juga berkontribusi pada terdongkraknya harga energi dan mendorong inflasi serta krisis energi banyak negara.
Sejumlah strategi dilakukan negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan energi. Berkaca dari berbagai cara tersebut, Arcandra memastikan PGAS siap meningkatkan peran dalam ketahanan energi dalam negeri.
"Strategi Eropa bisa menjadi insight bagi kita dalam pengelolaan energi ke depan. Termasuk mendorong peran strategis PGN sebagai subholding gas untuk berperan semakin besar dalam pemenuhan gas bumi bagi sektor-sektor strategis di dalam negeri," kata Arcandra.
Pemerintah Godok Perluasan Penerima Gas Murah
Pemerintah menggodok wacana memperluas sektor penerima insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk mendorong efisiensi biaya operasional dan memperkuat resiliensi industri. Sejauh ini, berdasarkan Permen ESDM No 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan HGBT di Bidang Industri yang berlaku April 2020, ada tujuh bidang industri yang mendapatkan insentif harga gas bumi 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU), yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sejak 2021, Kemenperin mengusulkan perluasan penerima harga gas khusus itu ke semua sektor industri secara bertahap. Namun, rencana itu belum juga terlaksana.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (17/8) mengatakan, perluasan kebijakan harga gas bumi untuk semua industri jadi salah satu strategi pemerintah mendorong kontribusi sector manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang ditargetkan 5,3 %. Implementasikan HGBT pada tujuh sektor industri pengolahan sejak tahun 2022 terbukti membuat industri pengguna gas menjadi lebih tangguh dan berdaya saing. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian ESDM mendukung kebijakan ini sesuai tujuan agar tidak ada sektor yang tertinggal. Namun, saat ini masih berproses. (Yoga)
Asaki dan AKLP Sampaikan Permasalahan Gas hingga ODOL ke Menperin
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi industri pada Kamis (4/8/2022) lalu. Pertemuan ini untuk membahas gejolak ekonomi global dan antisipasi sektor industri dalam menghadapi kondisi tersebut. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) yang termasuk asosiasi yang diundang langsung menyampaikan keluh kesah yang mereka alami. Kedua Asosiasi tersebut menyampaikan permasalahan gangguan pasokan gas hingga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan Over Dimension dan Overloading atau ODOL pada tahun ini. “Selama ini pemenuhan gas hanya berkisar 60% dari kebutuhan. Hal tersebut tentu sangat membebani biaya produksi dan daya saing industri keramik Jawa Timur, di mana rata-rata pembelian harga gas berada di atas
US$ 7,5/mmbtu,” kata Edy kepada Investor Daily, Jakarta, belum lama ini. (Yetede)
Harga Gas Alam Masih Bisa Menguat ke 9 USD per Mmbtu
Harga gas alam mulai menanjak lagi. Rabu (20/7) harga gas alam menyentuh USD 8 per metric million british thermal unit (mmbtu), meski kemarin turun menjadi USD 7,76 per mmbtu. “Kenaikan harga gas alam sangat tergantung pada apa rencana Putin ke depan,” kata Lukman Leong, Analis DCFX Futures. Yang terbaru, Rusia memperingatkan pipa Nord Stream ke Jerman tidak akan beroperasi pada kapasitas penuh setelah pekerjaan pemeliharaan. Ketidakpastian pasokan Rusia mendorong harga gas alam semakin mahal. Hitungan dia, di jangka pendek harga gas alam bisa mencapai rekor USD 9,5 – USD 10 per mmbtu, tapi jelang akhir tahun, harga akan turun di kisaran USD 6,5 per mmbtu. (Yoga)
Eropa Berjibaku Mencari Gas
Negara-negara Eropa terus berjibaku mencukupi kebutuhan gas yang kian mendesak. Selain untuk kebutuhan industri, gas juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan saat musim dingin. Untuk memastikan pasokan gas bagi Eropa terpenuhi, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turun tangan, termasuk melakukan perjalanan ke Baku, Azerbaijan, Senin (18/7). Von der Leyen mengatakan, Uni Eropa ingin menggandakan impor gasnya dari Azerbaijan. Nota kesepahaman yang ditandatangani Von der Leyen dan Presiden Azerbaijan menyepakati, negara itu akan meningkatkan pasokan gas dari 8,1 miliar kubik meter (bcm) pada 2021 menjadi 12 miliar kubik meter pada tahun 2022. Angka itu akan terus berlipat ganda hingga tahun 2027, yaitu 20 bcm.
Komisi Eropa mengusulkan kepada semua negara anggota UE untuk melakukan kesepakatan dengan Azerbaijan. Untuk itu, seluruh negara yang bersepakat harus mendukung perluasan jaringan pipa yang akan mengalirkan gas dari Azerbaijan ke setiap negara. Aliyev, dikutip dari laman Euronews, menyebutkan, sejumlah negara Eropa telah mendekati mereka dan meminta agar Baku juga ikut memasok kebutuhan gas ke negara-negara itu. Selama ini Azerbaijan menjadi pemasok gas bagi Turki, Yunani, Bulgaria, Georgia, dan Italia. (Yoga)
Jerman Akan Menjatah Air Panas untuk Warga
Badan Jaringan Federal Jerman meminta warga dan perusahaan untuk hemat energi dan bersiap menghadapi musim dingin di tengah kekhawatiran Rusia akan menghentikan suplai gas. Senator Jens Kerstan, seperti dikutip koran Welt am Sonntag, Sabtu (2/7) mengatakan, Pemerintah Kota Hamburg akan menjatah air panas untuk rumah tangga jika terjadi kekurangan gas akut. (Yoga)
Rusia Kurangi Pasokan Gas, Eropa Mulai Resah
Pemimpin dan warga di Eropa mulai ketar-ketir menghadapi kemungkinan krisis ekonomi, energi, dan politik yang datang bersamaan pada musim dingin mendatang. Raksasa energi Rusia, Gazprom, pekan lalu, telah memangkas hingga separuh atau lebih pasokan gas ke lima negara Uni Eropa, termasuk Jerman. Negara dengan postur ekonomi terkuat di UE itu sangat bergantung pada gas Rusia untuk pembangkitan tenaga listrik dan industri listrik. Gazprom memangkas 60 % pasokan gas dari Rusia ke Jerman, yang selama ini dialirkan lewat pipa Nord Stream 1. Perusahaan raksasa energi Rusia itu juga memangkas separuh pasokan untuk Italia. Selain itu, Austria, Ceko, dan Slowakia juga mengalami penurunan pasokan.
Sebelumnya, Rusia menutup aliran gas ke Polandia, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Perancis, dan Belanda. Awalnya hal itu dianggap sepele. Polandia, misalnya, secara bertahap menyetop gas Rusia sejak akhir tahun lalu. Beberapa negara lain bahkan sudah menemukan pasokan alternatif. Di sisi lain, langkah Gazprom itu membuat harga gas alam naik tajam menjelang musim dingin. Kenaikan itu berdampak positif berupa peningkatan pendapatan Rusia. Strategi itu juga memberi tekanan lebih berat pada Eropa. Seiring itu, penghentian total bisa membuat harga gas melonjak ke angka rekor 206 euro (sekitar Rp 3,2 juta) per megawattjam mulai 7 Maret, yang selanjutnya memicu inflasi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Alarm Inflasi Mengancam Sektor Retail
11 Oct 2022








