Rencana perubahan skema subsidi energi, untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram, bakal menghadapi tantangan. Anggota Dewan  Energi Nasional, Satya Widya Yudha, mengatakan perubahan subsidi yang berujung pada kenaikan harga elpiji menghadapi tantangan pendataan dan pengelompokan masyarakat penerima. "Demikian pula dengan mekanisme pendistribusiannya," kata dia, kemarin. Menurut Satya, distribusi BBM bersubsidi bisa diterapkan dengan membuat nozel atau selang khusus dan sistem digital di stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU) "Masih dicari formatnya," ujar dia. Rencana perubahan model subsidi itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Saya  Mineral  Arifin Tasrif  dalam rapat dengan anggota dewan DPR pada Rabu pekan lalu. Menurut dia, skema baru subsidi elpiji masuk dalam rencana jangka menengah-panjang  pemerintah, bersama dengan penyesuaian formula harga serta jual  eceran  BBM guna mengurangi tekanan terhadap APBN. (Yetede)

Pemerintah pasang kuda-kuda untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram. Alasannya, subsidi gas tabung "melon" tersebut kian membebani anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dan gas dunia. Angka subsidi melonjak - dari 32,8 triliun pada 2020 menjadi Rp 66,3 triliun pada tahun ini- juga melenceng karena elpiji bersubsidi banyak dinikmati masyarakat kelas menengah keatas.  Ancaman pembengkakan anggaran kian tinggi karena penyaluran elpiji bersubsidi tidak tepat. Sejak 2015, volume subsidi elpiji naik dari kisaran 5 juta metrik ton menjadi 8 juta metrik ton pada tahun ini. Anggaran subsidi elpiji pun membengkak dari Rp 25,8 triliun menjadi Rp 66,3 triliun. (Yetede)

Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung pemerintah diperkirakan akan terus membengkak, menyusul tingginya harga minyak dunia ditambah adanya tren kenaikan konsumsi BBM subsidi masyarakat. "Subsidi akan terus naik, kalau tidak dikendalikan, bisa lebih parah lagi," ujar Peneliti Ahli Ekonomi Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasonal (BRIN), Maxensius Tri Sambodo. Tahun ini, subsidi energi ditargetkan naik tipis menjadi Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG Rp 77,5 triliun dan subsidi  listrik Rp56,6 triliun. Jika tidak dikendalikan dengan penyesuaian harga BBM, LPG dan listrik, subsidi energi tahun ini bakal meroket seiring kenaikan harga minyak global. Max mengungkapkan subsidi energi, termasuk listrik, estimasi angka tinggi sekali. Walaupun benefitnya bisa meredam inflasi, kemiskinan, pengangguran, itu memang harus dipertimbangkan. Namun ini tidak hanya dialami Indonesia yang mencoba meredam dampak  global berupa tingginya  harga minyak. (Yetede)

Tingginya harga minyak dunia saat ini membawa dampak positif pada  Indonesia karena menarik  investasi di industri hulu migas, apalagi Indonesia masih  memiliki 128 basin yang potensial untuk di eksplorasi, sejumlah pembenahan harus dilakukan untuk menarik investor, salah satunya adalah masalah fiskal. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan dari 128 basin, 20 diantaranya sudah beroperasi, 19 sudah di-drill dan ditemukan hydrocarbon dan 68 basin masih beum di drill. "Jadi para meter investasinya terutama atractive plant nya masih oke.  Inilah tantangan industri migas kedepannya," ujarnya, Rabu (13/4).  Julius memprediksi industri migas akan terus tumbuh hingga 2030-2050 sehingga diharapkan kegiatan produksi dan suplai juga akan mengalami kenaikan meski diperkirakan gas akan mengalami produksi lebih tinggi sebagai alternatif energi transisi. (Yetede)

Banggar DPR RI meminta pemerintah menunda kenaikan harga pertalite dan LPG 3 kg, karena dapat mengganggu konsumsi rumah tangga kelas menengah kebawah. Selain itu,  Banggar DPR meminta pemerintah merombak skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Sejauh ini, pemerintah dan Banggar DPR sudah sepakat mengubah skema subsidi LPG dari terbuka menjadi tertutup. Skema ini bisa juga diterapkan untuk pertalite. Kajian dan rencana menaikkan LPG 3 kg dan pertalite sudah diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri MenkoMarivest Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, untuk meredam gejolak  harga minyak dunia, saat ini pertamina sudah menyesuaikan harga  pertamax menjadi Rp 12.500 per liter. Namun,harga pertamax masih jauh berada dibawah  harga keekonomiannya. Artinya, Pertamina masih menanggung selisih harga jual Pertamax  sebesar Rp 3.500 per liter. (Yetede)

Kebijakan pemerintah menaikkan harga gas elpiji non-subsidi berpotensi menyebabkan lonjakan permintaan elpiji bersubsidi atau tabung 3 kilogram. PT Pertamina (persero) menyatakan terus mencermati kemungkinan peralihan yang terjadi di masyarakat. "Kami menghimbau para pengguna elpiji non-subsidi tidak beralih  ke elpiji bersubsidi karena segmentasi penggunanya sudah jelas," ujar Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niagam Irto Ginting, kepada Tempo,kemarin. Ihwal seberapa masif migrasi yang terjadi di masyarakat, Pertamina masih akan memantau permintaan dan suplai elpiji bersubsidi kemasan 3 kg dalam beberapa waktu kedepan. "Kami akan melihat tren dalam 1-2 minggu ini karena kalau harian belum bisa menunjukkan tren," kata Irto. (Yetede)

Harga elpiji nonsubsidi naik, ukuran 12 kilogram dari Rp 150.000 per tabung di pengecer, jadi Rp 185.000 per tabung. PT Pertamina (Persero) menaikkan harga karena harga kulakannya naik. Dari konsumsi elpiji Indonesia  6 - 7 juta ton setahun, 70 % diimpor meski banyak memiliki sumber daya gas, karena sifat gas Indonesia ”gas kering”, tidak cocok diolah jadi elpiji. Saat ini, harga gas alam jadi 4 dollar AS per MMBTU, sempat menyentuh level 6 dollar AS per MMBTU. Banyak negara yang mulai pulih dari pandemi, menyebabkan permintaan energi naik, seperti pada minyak mentah.

Dengan naiknya harga elpiji non subsidi, patut diwaspadai praktik pengoplosan, disaat harga normal saja, praktik tersebut kerap ditemukan. Selisih harga yang lebar antara elpiji bersubsidi dan non subsidi menggoda pihak tak bertanggung jawab mengoplos gas dan jual dengan harga non subsidi. Kenaikan harga elpiji bersubsidi bisa diterima lantaran harga pasarnya naik. Namun, pemerintah mesti waspada jangan sampai berdampak maraknya penyelewengan elpiji bersubsidi. (Yoga)

Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan bakal dinikmati  masyarakat hingga ke pelosok negeri. Program BBM Satu Harga yang sukses menyamaratakan harga bensin di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), akan menyalurkan BBM dengan  nilai oktan (RON) lebih tinggi tahun depan, bukan lagi bensin Premiun dengan RON 88. Demikian peta jalan (roadmap) pemerintah dalam menekan emisi karbon. Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjutak  mengatakan, masih ada waktu hingga akhir tahun depan untuk menetapkan volume JBKP. BBM satu harga sudah menjangkau 321 titik 3T hingga akhir 2021 ini, pemerintah menargetkan 573 titik hingga akhir 2024 mendatang. Sementara itu, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengungkapkan, perubahan dari Premiun ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun Dokumen Rencana Operasional Indonesia Rendah Karbon/Carbon Net Sink di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) 2030 yang disusun dengan pendekatan analisis spasial. Harapannya, dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan, khususnya bagi sektor kehutanan dan lahan di Indonesia, untuk dapat mengakselerasi  penurunan gas rumah kaca (GRK) yang sedang diselenggarakan saat ini.

Sebagai negara yang rentan dengan dampak buruk dari perubahan iklim dan berkontribusi terhadap emisi GRK global. Indonesia berkomitmen tinggi  untuk mengurangi emisi GRK. Menurut Alue, hal ini sejalan dengan UUD 45 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya yang kemudian mendasari komitmen RI untuk perubahan iklim. Selain itu, untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement (PA) dalam menahan kenaikan suhu global.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (FOLU) KLHK Ruandha A Sugardiman menyatakan,  terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FOLU, yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan Hutan Tanaman Industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. (YTD)

Pemerintah akan meningkatkan pemanfaatan gas pada masa peralihan menuju energi bersih. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, mengatakan gas yang menjadi energi rendah emisi akan didorong pemanfaatannya dalam bauran energi primer hingga 22 persen pada 2025.

Menurut Djoko, pemerintah berupaya meningkatkan produksi gas untuk memenuhi kebutuhan selama transisi tersebut. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan produksi gas 73 juta metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Lapangan West Natuna, 194 MMSCFD dari Lapangan HCML, dan 696 MMSCFD dari Lapangan Tangguh Train 3. Pada 2027, produksi dari Lapangan Masela yang dikelola Inpex Corporation bisa menambah 150 MMSCFD.

Gas akan lebih banyak digunakan oleh rumah tangga. Dia mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan 120,8 ribu tambahan jaringan gas rumah tangga. Hingga akhir tahun ini, akan ada 794 ribu jaringan gas rumah tangga.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Taslim Yunus, mengatakan potensi produksi gas berlimpah dengan adanya cadangan terbukti hingga 43,6 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan tersebut bisa cukup untuk 20 tahun jika tak ada kegiatan eksplorasi. Dengan upaya mencari sumber daya baru, jumlah cadangan dipastikan bertambah dan pemerintah menargetkan produksi gas hingga 12 miliar kaki kubik (BSCF) pada 2030.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan pemanfaatan gas untuk transisi menuju energi bersih masih menjadi perdebatan. Di beberapa negara, kata dia, ada upaya untuk memanfaatkan gas menjadi energi lain bernama blue hydrogen.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Fabby menilai pemanfaatan gas dalam transisi ke energi bersih masih sulit dilakukan secara masif. Dia memberikan contoh, biaya produksi listrik menggunakan gas ini tidak ekonomis dibanding energi lain seperti tenaga surya. Jaringan gas rumah tangga juga membutuhkan investasi dalam membangun infrastrukturnya.