Investasi Industri hulu dan minyak, Tanah Air masih menjadi penopang dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini lantaran investasi yang masuk lima tahun ke belakang masih di kisaran double digit. Untuk itu dibutuhkan blueprint yang lengkap dan mendukung kebijakan menurunkan emisi agar tidak kontraproduktif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Pengamat migas dan pendiri ReforMiner Intsitute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, bahwa net zero carbon tidak berarti bahwa hal tersebut tercapai dengan mengurangi aktivitas ekonomi. 

Menurut Pri Agung, perusahaan global telah memasukkan parameter netralitas karbon itu sebagai salah satu  faktor yang diperhitungkan dalam strategi dan portofolio investasi mereka ditingkat global. "Kata kuncinya bukan pada adanya kebijakan net zero karbon , tetapi pada seberapa kondusif dan kompetitif iklim investasi hulu migas kita sendiri untuk dapat menarik investasi eksplorasi dan produksi," paparnya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Kepala Kesatuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Fatar Yani Abdurahman, di Jakarta, rabu (28/7), lalu menjelaskan bahwa target  produksi mencapai 1 juta barel minyak bumi tersebut sebenarnya masih kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan energi di masa mendatang.

Diakuinya, target tersebut memang penuh tantangan seperti investasi besar, regulasi tumpah tindih, stagnasi lifting migas sepanjang satu dekade terakhir, hingga pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi industri hulu migas. Pada 2030, KKKS diharapkan bisa menyeimbangkan antara target produksi dengan target penurunan emisi karbon sehingga dapat  memenuhi persyaratan kebijakan dekarbonisasi. "Saat ini sebanyak 60% lapangan migas di Indonesia sudah mature, sehingga perlu biaya yang tinggi, beberapa lapangan migas juga memproduksi karbon cukup tinggi," ujarnya. (YTD)

Setelah melalui perjuangan berat sejak pertengahan tahun 2020, akhirnya PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), BUMD milik Pemprov Jatim berhasil memperoleh alokasi gas dari Wilayah Kerja (WK) Ketapang untuk periode tahun 2021-2025.

Sebenarnya alokasi gas WK Ketapang untuk PT. PJU sudah ditetapkan dalam surat Menteri ESDM No: T.299/MG.04/Mem.M/2021 tanggal 21 Juni 2021, namun dalam surat penetapan tersebut belum mencantumkan harga gas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan disparitas antara hulu dan hilir yang berdampak pada mid stream (penyedia infrastruktur). Dengan diterbitkannya Kepmen No 118.K/2021 tersebut maka penetapan harga gas hulu dan hilir menjadi final, sehingga memberikan kejelasan terhadap kelangsungan bisnis PT PJU dalam empat tahun ke depan.

Direktur PT PJU Parsudi Ak MM, mengatakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya luar biasa dari manajemen PT PJU, Yang tentunya didukung juga oleh jajaran komisaris dan pemegang saham yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Serta jajaran stakeholder terkait yaitu Biro Perekonomian Setda Prov Jatim, Dinas ESDM Prov Jatim, DPRD Jatim, SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, serta sinergi dari mitra usaha.

Menurut Parsudi, alokasi gas yang diperoleh PT PJU periode 2021-2025 adalah sebesar 40 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) merupakan volume yang sangat besar, bahkan terbesar diantara alokasi yang diberikan kepada BUMD lainnya.

Mengantisipasi tingginya konsumsi LPG pada momen Idul Adha 1442 H, PT Pertamina (Persero) Subholding Commercial and Trading Regional Sulawesi menambah pasokan Tabung LPG 3 Kg sebanyak 932.520 tabung se-Sulawesi.

Penambahan alokasi pasokan LPG 3 kg tersebut lebih banyak 6,34 persen dibandingkan konsumsi normal bulan Juli. Adapun rinciannya di enam provinsi ialah, Sulawesi Selatan sebanyak 605. 120 tabung. Sulawesi Tengah 68.320 tabung, Sulawesi Utara 74.840, Sulawesi Tenggara 66.080, Gorontalo 73.920 dan Sulawesi Barat 44. 240.

la mengatakan, penambahan alokasi tersebut dilakukan untuk antisipasi kenaikan konsumsi LPG akibat pembatasan yang diperketat. Sehingga menyebabkan aktivitas di rumah meningkat.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membukan kerugian bersih sebesar US$ 264,77 juta sepanjang 2020 lalu. Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja PGAS pada 2019 silam. Saat itu, emiten ini mencetak laba bersih US$ 67,58 juta.

Kerugian PGAS disebabkan oleh pendapatan yang juga merosot. Pendapatan PGAS sebesar USS 2,88 miliar di tahun lalu. Realisasi ini turun 25,02% dari realisasi pendapatan di 2019 yang mencapai USS 3,85 miliar.

Direktur Keuangan Perusahaan Gas Negara Arie Nobelta Kaban menjelaskan, kerugian PGAS disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti sengketa pajak periode tahun 20122013. Akibat sengketa itu, PGAS mencatatkan beban provisi atas sengketa pajak sebesar USS 278,3 juta.

Tak hanya itu, PGAS juga mengalami penurunan (impairment) aset di sektor minyak dan gas sebesar USS 78,9 juta. Volume distribusi PGAS tercatat sebesar 828 billion british thermal unit per day (bbtud) atau menurun 13% dari tahun sebelumnya. Volume transmisi juga turun 8% secara tahunan dari 1.370 menjadi 1.255 mmscfd.

Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, Selasa (23/3/2021), pengembangan biogas di Indonesia tak lagi mendapat dukungan APBN tiga tahun terakhir.

Namun, pemerintah menyadari, fungsi biogas dapat menggantikan elpiji yang sebagian besar disubsidi dan merupakan komoditas impor. Biogas juga berkontribusi terhadap pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, 1 meter kubik biogas setara dengan 0,46 kilogram elpiji, 0,62 liter minyak tanah, dan 3,5 kilogram kayu bakar. Kotoran tiga sapi bisa menghasilkan biogas 4 meter kubik per hari. Selain kotoran ternak, bahan baku biogas juga bisa dari sampah rumah tangga, seperti limbah sayur dan sejenisnya.

PT Pertamina (Persero) dan Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC, perusahaan minyak dan gas bumi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menandatangani kerja sama jual-beli elpiji.

Menurut Pertamina, kebutuhan elpiji diperkirakan 8,3 juta ton pada 2022, kemudian 9,12 juta ton pada 2023, dan diperkirakan 10 juta ton pada 2024. “Saat ini, kebutuhan impor elpiji Indonesia 6 juta ton per tahun,” katanya di Jakarta.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas PT Pertamina Persero berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur dan gas bumi dalam operasional pembangkitan dan penyediaan listrik bagi masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan pemanfaatan terminal LNG dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG di Lampung yang terkoneksi dengan pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) guna menjaga ketersediaan pasokan listrik Pembangkit Listrik Muara Tawar milik PT PLN (Persero).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar dalam siaran pers Selasa (2/3) mengatakan, pembangkit Listrik Muara Tawar merupakan pembangkit listrik di Jawa Bagian Barat yang menjadi _anchor buyer_ PGN yang penyerapan gasnya bisa mencapai lebih dari 200 BBTUD.

Ia menjelaskan, layanan dari PGN kepada PLN yaitu menyediakan jasa kepada PLN meliputi penyandaran LNG Carrier, penerimaan LNG dari LNG carrier ke Titik Penerimaan LNG, penyimpanan sementara LNG milik PLN sebelum diregasifikasi.

Pembangkit Listrik Muara Tawar memiliki karakteristik pola operasi khusus yaitu sebagai _peaker_ yang dapat menyerap kebutuhan Gas pada saat beban puncak bisa mencapai lebih dari 200 BBTUH.

Pertamina Regional Sulawesi mencatat konsumsi LPG Non Subsidi jenis Bright Gas baik 5.5 kg dan 12 kg meningkat 66% sepanjang 2020 dibandingkan periode sama pada 2019 lalu.

“Ini menandakan masyarakat Sulawesi sudah mulai beralih menggunakan LPG sesuai peruntukkannya. Bright Gas 12 Kg mengalami peningkatan hingga 88 persen dan Bright Gas 5.5 kg meningkat hingga 33 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019,” kata Unit Manager Comm, Relations & CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, Senin (8/2).

Kalangan konsultan sektor pertambangan dan energi di daerah ini menawarkan atau menggiring para investor untuk mengelola aneka sumber daya air (SDA) untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik, khususnya berupa PLTA atau PLTMH.

Konsultan Jasa Investasi, Ir Raya Timbul Manurung MSc, selaku mitra konsultan proyek geodipark energi dan konsultan pertambangan, Ir Jonathan Ikuten Tarigan dari Dewan Pakar Geologi Indonesia (DPGI), secara terpisah menyebutkan konsentrasi pembangunan pembangkit listrik berupa PLTA atau PLTMH setidaknya untuk menghindari resiko timbulnya gas beracun seperti yang terjadi dalam proyek PLTP di Madina baru-baru ini, karena PLTP membutuhkan kajian khusus untuk menelusuri potensi gas-gas beracun dari unsur panas bumi atau semacamnya.

Kasus gas beracun di proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Madina yang merenggut lima korban jiwa-tewas (SIB 26/1), merupakan tragedi serius dalam sektor energi di Sumut terlebih terjadinya di masa pandemi, sehingga diharapkan peristiwa ini tak terulang lagi di kemudian hari.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), tahun 2021, bersiap untuk mengembangkan infrastruktur gas secara massif. Pertama, proyek pipaninasi gas bumi yang akan menjadi kunci penting dalam optimalisasi utilisasi gas bumi nasional.

Proyek pipanisasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021-2023 diantaranya pipa minyak Rokan, pipa transmisi di Sumatera Bagian Utara dan Tengah, pipa integrasi South Sumatera West Java (SSWJ) - West Java Area (WJA), pipa pemanfaatan gas untuk petrochemical, pipa transmisi di Kalimantan, pipa transmisi di Jawa Tengah dan distribusi Kendal - Semarang - Demak, serta pipa untuk pelanggan industri, komersial dan rumah tangga (jargas).

SVP Corporate Communication and Investor Relation PT Pertamina (Persero), Agus Suprijanto menjelaskan, PGN juga akan menyediakan gas bagi pemenuhan seluruh Kilang Pertamina. “Salah satu target di tahun 2021 ini adalah program Gasifikasi Kilang di Balongan, “ kata Agus, Senin (11/1).