Direktur PT Fintek Karya Nusantara, perusahaan pengelola LinkAja, Danu Wicaksana, berpendapat bahwa prospek pasar uang elektronik di Indonesia besar. Namun, potensi yang besar itu memerlukan edukasi gencar. Pengguna di kota besar masih banyak uang mengikuti promosi, kecuali penyedia uang elektronik bisa memberikan layanan yang memberikan solusi terhadap kebutuhan esensial. Hal yang harus diperhatikan penyedia uang elektronik adalah meminimalkan "bakar uang". Sebagai gantinya memiliki strategi pasar berkelanjutan.
LinkAja aplikasi uang elektronik berbasis server. Semula aplikasi Tcash dari Telkomsl dijadwalkan melebur ke platforam LinkAja namun migrasi tertunda karena kendala teknis.Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Surveidan Konsultan Kementrian BUMN Gatot Trihargo, menyampaikan peluncuran LinkAja tetap sesuai rencana yakni tanggal 3 Maret.Menurut pihaknya, kendala teknis diharapkan dapat diatasi sebelum LinkAja diluncurkan.

PT Digital Alpha Indonesia (Uang Teman) memprediksi kenaikan pembiayaan sebesar 240% pada tahun ini atau mencapai 1,46 triliun. Pada tahun lalu, uang teman menyalurkan nilai pinjaman senilai Rp430 miliar, meningkat 200% atau dua kali lipat dibandingkan dengan 2017. Total peminjam Uang Teman mencapai 73.000 dengan nasabah aktif sebanyak 43.000. Sebesar 74% dari total pinjaman merupakan pinjaman berulang. Mayoritas pinjaman dipergunakan untukkebutuhan modal usaha dan kebutuhan dana darurat lainnya, seperti pendidikan, biaya kesehatan, dan konsumsi lainnya. Biaya pinjaman dari Uang Teman yang semula 1% diturunkan menjadi 0,8% per hari bagi peminjam baru, dan yang sudah mendapatkan kredit lebih dari empat kali bisa dikenakan biaya pinjaman paling rendah 0,5% per hari.

Mulai hari ini para pengguna T-Cash akan merasakan perubahan dalam aplikasinya. Pasalnya, terhitung sejak Jumat (22/2), aplikasi T-cash akan otomatis terkonversi menjadi LinkAja yang diproduksi oleh PT Fintek Karya nusantara (Finarya). Menurut laporan Morgan Stanley Reserach dalam konsorsium tersebut, Telkomsel memiliki kepemilikan mayoritas sebesar 25%, Bank Mandiri, BNi dan BRI masing-masing sebesar 20%, BTN sebesar 10% dan Pertamina sebesar 5%.
Kehadiran LinkAja ditanggapi dengan santai oleh kedua calon kompetitornya yaitu Gopay dan OVO. Kedua perusahaan teknologi finansial kompak melihat kelahiran LinkAja sebagai upaya bersama untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Himbara segera melakukan konsolidasi membentuk platform digital bernama LinkAja. Pengelolaan dan operasional LinkAja akan secara penuh berada di bawah kendali PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang didirikan Telkomsel pada 21 Januari 2019. Saat ini, 99,99% masih dikuasai Telkomsel. Proyeksinya, mayoritas saham Telkomsel akan terdilusi dan bakal diambil oleh Himbara serta BUMN lain, seperti Danareksa, Jiwasraya dan Pertamina.
Direktur BTN menegaskan LinkAja bisa membuat belanja modal perusahaan makin ramping alias masing-masing BUMN bisa saling berbagi infrastruktur. LinkAja diharapkan bisa menjadi senjata BUMN untuk bersaing melawan pemain besar seperti OVO dan Go-Pay.

Perbankan masih membidik bisa menjadi mitra dompet digital AliPay dan WeChat. Presdir BCA menyebut dua dompet digital ini membutuhkan sistem acquiring business, yakni merchant-menchant terhubung kepada bank. BCA sedang menyiapkan keyboard BCA yang bisa diinstal di semua aplikasi. Tujuannya agar rekening BCA bisa digunakan untuk pembayaran AliPay dan WeChat. Nantinya transaksi AliPay dan WeChat akan menggunakan sistem QR yang sudah dimiliki BCA.

Skema pajak yang dikenakan kepada pemberi pinjaman melalui platform P2P lending menuai banyak keluhan. CEO Akseleran meminta DJP memberlakukan PPh Final atas penghasilan investor, melalui skema wajib pungut (WAPU). Dengan skema ini, platform fintech membantu pemerintah menarik pajak secara langsung dari para pemberi pinjaman.
Direktur P2Humas mengatakan belum ada konsep baru tentang pemajakan atas fintech lending. Saat ini masih berlaku ketentuan pajak seperti pinjam meminjam konvensional.

Meski terus diberangus, financial technology ilegal masih terus menghantui masyarakat. Jumlah fintech ilegal bukan berkurang, malah semakin bejibun. Satgas Waspada Investasi mencatat ada 231 fintech ilegal awal tahun ini. Artinya, dalam sehari rata-rata muncul lima fintech ilegal, meningkat daripada tahun lalu muncul 1,1 fintech sehari.
Keberadaan rentenir online ini cukup meresahkan. Beberapa hari lalu, viral pengemudi ojek online bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Kepolisian sendiri terus bergerak memberantas fintech ilegal, walau kesulitan karena server para pelaku berada di luar negeri. Perlu edukasi kepada masyarakat soal ancaman fintech ilegal ini. Selain bunga yang mencekik, proses penagihan juga tidak manusiawi. Harus ada solusi untuk memberantas fintech ilegal, sehingga tidaka ada lagi korban baru.

Keberadaan financial technology (fintech) ilegal kian mengkhawatirkan. Jumlah fintech bukannya berkurang malah terus bertambah. Bareskrim masih terus melacak platform fintech ilegal yang memiliki jaringan server di luar negeri. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengatakan pihaknya tengah memantau 36 fintech yang melakukan hosting atau menampung data ke 107 jaringan server yang berlokasi di lima negara. Bahkan ada satu fintech yang menampung data sampai ke sembilan server di tiga negara. Dengan banyaknya jaringan server tersebut, memungkinkan penyalahgunaan data nasabah.
Seharusnya setiap perusahaan fintech mempunya pusat data di Indonesia dan nantinya dikendalikan oleh Keminfo. Fintech ilegal tak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga Rusia, Korea, dan kebanyakan berasal dari China. Tidak mudahnya membasmi fintech ilegal karena mereka bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan muda. Banyak juga yang namanya mirip dengan yang terdaftar di OJK untuk mengecoh masyarakat.

Layanan pinjam-meminjam uang antar pihak berbasis teknologi informasi berkembang pesat. Namun, yang berdasarkan syariah masih perlu dikembangkan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian A Gunadi mengatakan baru dua penyedia layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah yang terdaftar di OJK. Dua penyedia lainnya masih mengurus legalitas di OJK. Adapun kontribusi dari dua penyedia layanan syariah terdaftar terhadap total pinjaman industri pinjam-meminjam uang antarpihak kurang dari 10%.
Adrian menjelaskan pada 2019, AFPI memiliki sejumlah strategi untuk memajukan layanan pinjam-meminjam syariah. Strategi itu berupa standardisasi produk dari sisi akad dan pengembangan skema distribusi produk berkolaborasi dengan komunitas masyarakat syariah dan perbankan syariah.

Oleh
Remon Samora
Analis Bank Indonesia

Apbila tidak ada aral melintang, pada 21 Februari 2019 menjadi tonggak lahirnya platform financial technology (fintech) super berlabel Link Aja. Predikat super tampaknya pantas disematkan pada pemain fintech satu ini jika menelisik cikal bakal kemunculannya. Dari sisi model bisnis, Link Aja akan menggabungkan seluruh uang elektronik berbasis server milik BUMN dengan fundamen teknologi Quick Response (QR) Code. Selain itu, PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola platform mempresentasikan buah sinergitas enam perusahaan pelat merah (BUMN) dan swasta seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, Telkomsel dan Pertamina. Link Aja kemungkinan besar akal menjadi pemain raksasa uang elektronik dalam waktu singkat.
Hasil riset DBS Group memperkirakan dana mengendap di uang elektronik diproyeksi mencapai Rp3.000 triliun pada tahun 2030 dengan potensi fee based income yang mencapai tidak kurang dari Rp47 triliun. Setali tiga uang, dalam laporan riset berjudul Disruption Decode, Indonesia Banks: Fintech Unicorns Vs Bank Giants, Morgan Stanley memprediksi pentrasi uang elektronik di Indonesia Bakal meningkat dari saat ini sebesar 2% menjadi 24% pada 2027. Statistik sistem pembayaran Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi uang elektronik sepanjang tahun lalu menembus hingga Rp41,19 triliun atau tumbuh menjadi tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.Strategi BUMN untuk membentuk fintech pembayaran di luar perbankan memberi ruang longgar bagi Link Aja untuk bergerak licah layaknya fintech nonbank. Jika masih di bawah perbankan, praktis kiprah Link Aja akan terbelenggu oleh ketentuan perbankan yang lebih ketat. Namun, lagi-lagi keunggulan tersebut tidak akan berdampak signifikan apabila manajemen Link Aja masih dikelola dengan menggunakan pola pikir bankir.