Guna melindungi masyarakat dari potensi financial technology (fintech) ilegal, Kominfo bisa langsung memblokir fintech tanpa ada pengaduan. Kominfo akan menggunakan mesin pencarian konten negatif yang aktif menyisir (crawl) setiap hari. Lalu mencocokkan dengan data fintech terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Bila tidak ada dalam daftar OJK, Kominfo langsung memblokir, baik di website maupun aplikasi.

Produk fintech besutan PT Bank Amar Indonesia yang bernama Tunaiku telah menyalurkan pinjaman Rp 1 triliun sejak diluncurkan tahun 2014. Aplikasi digital kredit tanpa agunan (KTA) ini bertujuan mempercepat inklusi keuangan dengan mempermudah akses masyarakat ke layanan perbankan. Presiden Direktur Amar Bank mengklaim, saat ini perusahaannya menjadi satu-satunya bank yang menawarkan layanan fintech.

Kendati mengincar ceruk pasar serupa, perbankan dan perusahaan financial berbasis teknologi (tekfin) memiliki karakter yang berbeda. Industri perbankan cenderung disebut konvensional, sedangkan tekfin tampil dengan wajah milenial. Hal itu pun membuat perusahaan tekfin berhasil menjadi pemenang dalam pusat pertempuran digitalisasi layanan finansial saat ini, yaitu sistem pembayaran. Seperti diketahui belum banyak aturan dari regulator yang yang membatasi laju dari inovasi perusahaan rintisan yang menjamur dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini yang membuat tekfin bisa bergerak cepat dan bank jadi terkesan lambat. Ada kalanya bank menunggu lama untuk mendapatkan satu perizinan, sedangkan perusahaan tekfin bebas meluncurkan berbagai macam produk tanpa terbatas dengan perizinan. Semestinya kedua lembaga yang menawarkan jasa keuangan itu dapat bekerja sama. Inklusi keuangan dapat tumbuh lebih kencang apabila pemanfaatan data tekfin oleh perbankan dilakukan optimal. Pintu masuk kerja sama antara bank dan tekfin dapat melalui sistem pembayaran. Para bankir yakin bukan berarti kemasyhuran bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran akan tergerus oleh perusahaan tekfin pada masa depan. Kedua perbedaan yang dianggap sebagai keuntungan maupun kerugian, baik bagi bank dan tekfin akan saling mendekat dan menciptakan suatu titik keseimbangan baru.

Migrasi uang elektronik berbasis server milik BUMN ke platform LinkAja diharapkan tuntas pada akhir Maret 2019. Selama proses migrasi berlangsung, fokus utama pengelola LinkAja adalah mengakuisisi pelanggan serta mitra pedagang. LinkAja menggabungkan uang elektronik berbasis server yang diterbitkan sejumlah perusahaan BUMN seperti : TCash, e-cash, Tbank, UnikQu. uang elektronik bank BUMN sedang dalam proses migrasi, tim BUMN sedang mengatur sistem perangkat mesin pembaca kartu (EDC) agar bisa membaca transaksi berbasis QRcode LinkAja.

Sejumlah perusahaan teknologi finansial peer to peer (P2P) lending menyasar peminjam di kelas pengusaha mikro mengingat gap kredit saha di segmen ini masih cukup lebar. Guna menggaet nasabah di segmen tersebut, penyelenggara fokus emenrapkan sistem tanggung renteng. Salah satunya PT Seva Kreasi Digital (penyelenggara tekfin dengan nama platform Dana Laut), yang membidik para pelaku di segmen usaha mikro kecil dan menengah di sektor maritim, khususnya nelayan. Mekanisme yang digunakan yaitu sistem tanggung renteng. Pendekatan ini paling cocok untuk pengusaha pesisir. Jadi tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan untuk menjalankan usahanya. Mekanisme tanggung renteng ini dinilai lebih menguntungkan untuk menggaet nasabah di lini mikro, baik dari sisi peminjam maupun sisi pendana. Dari sisi peminjam, mereke terbantu ketika mengalami kesulitan membayar angsuran. Dari sisi pendana, lebih secure karena ketika ada peminjam mengalami kesulitan akan di-cover oleh anggota kelompoknya. Sistem ini menjadi mekanisme screening yang cukup efektif karena peminjam harus dapat rekomendasi dari anggota kelompoknya.

Perusahaan multifinance mulai tertarik dengan kehadiran financial technology (fintech) di industri keungan yang kian masif. Alih-alih bersaing, multifinancememilih menggandeng fintech menjalankan bisnis bersama. Kerjasama multifinance dengan fintech berpotensi besar menguntungkan masing-masing pelaku bisnis. Multifinance mulai mengguyur fintech dengan kredit. Mereka menyasar kredit multiguna dan kredit modal usaha. Kerjasama ini dapat memangkas biaya operasional multifinance, karena tidak mendirikan kantor cabang baru untuk memperluas usaha. Melalui fintech, pelayanan pinjaman multifinance bisa diakses oleh banyak orang di berbagai tempat. Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan lampu hijau kolaborasi kedua pemain ini. Bentuk kolaborasi bisa pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (,em>joint financing).

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan dunia perbankan untuk mampu bersaing dengan perkembangan industri keuangan berbasis teknologi. Pasalnya,kemajuan tekfin dapat menggerus atau menyingkirkan bank yang sudah tidak mampu beradaptasi. Sementara itu Bank Indonesia menyatakan, transformasi digitalisasi perbankan di Indonesia harus segera diimplementasikan secara total. Pasalnya, inovasi teknologi yang dikembangkan tekfin semakin menjangkau pasar hingga paling bawah.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan Bank yang saat ini unggul belum tentu unggul dua tahun lagi. Situasinya terus berubah sehingga perussahaan harus terus upgrade. Mirza juga memaparkan empat pilar bank digital pada 2025 mendatang yakni : omni banking, modular banking, open bankingdan smart banking. Namun untuk menuju empat pilar tersebut, regulator mendapatkan tantangan dari eksternal dan internal. Khusus tantangan internal, biaya yang mesti dikeluarkan dalam inovasi teknologi saat ini masih dirasa cukup mahal. Disatu sisi, antara satu bank dan bank lainnya belum cukup solid untuk bertransformasi. Ketersediaan SDM dibidang teknologi juga masih terbatas. Lebih lanjut pihaknya menambahkan, regulator harus dapat memfasilitasi perbankan agar dapat bersaing secara adil.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memblokir ratusan platform penyelenggara peer to peer lending ilegal. Sepanjang tahun berjalan, OJK menjring kegiatan 231 perusahaan teknologi finansial (tekfin) di bidang P2P lending. Platform yang terbanyak tersebut berasal dari China. Sementara itu, sisanya berasal dari Rusia, Korea Selatan, dan lainnya. Praktik tekfin ilegal tentunya merugikan masyarakat. Jumlah tekfin ilegal bisa jadi lebih banyak mengingat banyak korban yang tidak melapor.

Bank Indonesia menyetujui PT Fintek Karya Nusantara sebagai penyelenggara transfer dana atau pengelola uang elektronik LinkAja. Persetujuan BI tersebut dikeluarkan pada 21 Februari 2019. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan bahwa jumlah nasabah LinkAja cukup besar. Selain itu, konsumen atau pelanggan dari perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia juga dapat mengakses LinkAja.
Berdasarkan laman Bank Indonesia, sebanyak 173.825 juta uang elektronik beredar di Indonesia per Januari 2019. Pada Januari 2019 terjadi 274.687 juta transaksi menggunakan uang elektronik dengan nilai Rp 5.817 triliun. Untuk itu, menurut Gatot strategi pemasaran LinkAja harus menarik pelanggan karena potensi pasar yang sangat besar.

Sektor teknologi finansial , pembayaran, dan perdagangan elektronik digadang-gadang masih akan menjadi magnet banyak pendanaan startup pada tahun ini. Selain teknologi finansial dan perdagangan elektronik, sektor lain yang diproyeksi bakal menarik banyak investasi pada tahun ini adalah teknologi kesehatan dan teknologi pendidikan. Perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial lebih memikat investor karena memiliki diversifikasi produk yang cukup beragam, mulai dari pembayaran digital, peer-to-peer lending, hingga investasi. Indonesia berpeluang mndapatkan dua hingga tiga unicorn baru dalam 2 tahun mendatang. Bahkan bisa menciptakan satu decacorn baru, atau perusahaan teknologi dengan valuasi lebih dari US$10 miliar. Yang berpeluang menjadi decacorn yaitu Tokopedia.