Perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, yang juga memengaruhi preferensi, kebutuhan, dan cara konsumen untuk mengakses produk dan layanan jasa keuangan. Konsumen juga membutuhkan layanan yang cepat, tepat, dan aman ketika mengakses produk dan layanan jasa keuangan (layanan yang tidak dibatasi ruang dan waktu). Untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut, lembaga jasa keuangan pun terus berinovasi. Salah satu lembaga jasa keuangan ini ialah industri perbankan. Perbankan gencar melakukan berbagai inovasi dengan mengembangkan layanan digital, dimana konsumen dapat mengakses layanan perbankan di mana pun dan kapan pun dibutuhkan. Transaksi dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor fisik bank. Melalui layanan digital, bank dapat melayani nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pengelolaan akun, dan investasi secara daring, yang menjadikan bank lebih efisien.

Untuk mengatur dan mengawasi perkembangan layanan perbankan digital di Indonesia, OJK mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Regulasi ini dirancang untuk mengatur dan memastikan bank-bank yang memiliki layanan digital beroperasi sesuai standar yang ditetapkan untuk menjamin keamanan layanan dan melindungi hak-hak konsumen, serta memastikan bahwa inovasi dalam layanan perbankan digital tetap dalam koridor yang aman dan bertanggung jawab. Sebagai konsumen yang menggunakan bank dengan layanan digital, perlu diperhatikan, antara lain: 1. Cek legalitas bank yang akan digunakan Pastikan hanya menggunakan layanan digital dari bank yang telah mendapatkan izin dari OJK.

2. Utamakan keamanan data pribadi. Data pribadi yang bocor berpotensi digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kejahatan yang akan merugikan korban, baik secara finansial, waktu, maupun emosional. Pastikan untuk tidak membagikan username, personal identification number (PIN), kata sandi, KTP, atau data pribadi lainnya kepada siapa pun. Pastikan juga alamat situs yang digunakan untuk layanan internet banking adalah situs resmi bank. Selalu unduh aplikasi perbankan dari sumber tepercaya, seperti Google Play Store untuk Android atau App Store untuk IOS. 3. Pahami produk dan layanan digital sebelum memanfaatkan layanan digital perbankan, antara lain, pelajarilah manfaat, biaya transaksi dan administrasi yang dibebankan, syarat dan ketentuan yang berlaku, serta potensi risiko keamanan. (Yoga) 

Rata-rata rasio kredit macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri fintech peer to peer (P2P) lending di bawah batas ketentuan. Namun menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2023, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi dengan rasio TWP90 tertinggi yakni 5,79%. Sementara itu, kredit macet rerata industri di 2,81%. Meski begitu beberapa pemain menyebut rasio kredit macet di semua daerah masih aman. Di Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia misalnya, TWP90 ada di 0,44% dan dipertahankan tak lebih dari 1% sejak 2020. Founder dan Group CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan bertutur, kunci mempertahankan TWP90 rendah yaitu assessment pinjaman dengan kehati-hatian. "Tidak ada cara lain. Di Akseleran kami buat kehati-hatian ini sebagai budaya. Apalagi produk pinjaman kami cashflow based lending product, yang tidak punya fixed asset sebagai jaminan,” ujar dia. Akseleran memastikan cashflow calon debitur memadai untuk membayar pinjaman dan memastikan underlying pinjaman, seperti invoice, kontrak hingga inventory sesuai. "Kami juga pastikan calon debitur punya histori pinjaman baik," terang Ivan. Astra Welab Digital Arta, yang mengusung merek Maucash, juga menyebut rasio kredit macet di berbagai daerah tidak ada yang terlalu tinggi. Tapi Maucash mengakui tetap hati-hati karena rerata usia peminjam di Maucash saat ini di bawah 25 tahun. "Kami bilang cukup rata dan ideal karena kami menggunakan credit scoring sangat baik sampai hari ini dan tidak terjadi lonjakan TWP90 di wilayah satu maupun lainnya," kata Direktur Marketing Maucash, Indra Suryawan. Sementara Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyebut kredit macet tinggi di perusahaannya rata-rata terjadi di kota besar, karena populasi debitur di wilayah tersebut lebih tinggi. Brand Manager AdaKami Jonathan Krissantosa menuturkan, pihaknya juga akan memperbaiki penilaian kelayakan kredit dari pengguna pinjaman. 

Kinerja industri urun dana atau securities crowdfunding (SCF) di Tanah Air kian moncer dalam kurun empat tahun terakhir. Ini tercermin dari terus bertambahnya para stakeholder (SCF) di Tanah Air kian moncer dalam kurun empat tahun terakhir. Ini tercermin dari terus bertambahnya para stakeholder. Sekretaris Jenderal Asosiasi Layanan Urun Dana Utama (Aludi) Patrick Gunadi bilang, jumlah penerbit SCF naik 10 kali lipat dari periode 2019 hingga Desember 2023 menjadi 550 penerbit. Adapun, total dana yang dihimpun SCF meningkat lebih dari 18 kali lipat dari tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 1,1 triliun pada 2023. Jumlah pemodal yang terlibat SCF juga melesat dari 2019 hingga 2023 dengan total 168.149 pemodal. "Jumlah penerbit SCF ditargetkan mencapai 825, dengan total dana lebih dari Rp 1,5 triliun," ujar Patrick, Senin (5/2). Pencapaian yang diraih industri selaras dengan realisasi kinerja pelaku usaha. Contohnya PT Dana Aguna Nusantara atau Danamart. Chief Marketing Officer Danamart Roberto Sumabrata menyebutkan, di sepanjang 2023, pihaknya mampu menyalurkan pendanaan mendekati Rp 50 miliar. Tahun ini, Danamart membidik target pertumbuhan kinerja naik dua kali lipat dibanding tahun lalu. Dus, Danamart akan menawarkan pendanaan equity. Pada 2023, Danamart telah memiliki lebih dari 2.500 pemodal dan membantu lebih dari 100 UKM. Jenis pendanaan yang dirilis Danamart saat ini adalah efek berbasis utang (EBU) dengan imbal hasil di kisaran 15%-18% per tahun. "Kami adalah pemain terbesar di segmen efek berbasis utang," kata Roberto. PT Investasi Digital Nusantara atau Bizhare juga mencatat kinerja apik pada tahun lalu. Hingga November 2023, jumlah pengguna terdaftar Bizhare di atas 200.000, dengan nilai investasi lebih dari Rp 200 miliar. Lalu, total penerbit, yang terdiri dari UMKM dan waralaba, lebih dari 130, dengan omzet Rp 600 miliar. Founder dan CEO Bizhare Heinrich Vincent optimistis, pada 2024, pendanaan bakal tumbuh lebih tinggi dari 2023. Heinrich bilang, imbal hasil obligasi yang diberikan Bizhare 15%-28% per tahun, saham 12%-58% per tahun dan sukuk 15%-28% per tahun.

Perbincangan mengenai pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online menghangat setelah polemik pembayaran uang kuliah tunggal ITB mencuat di media sosial beberapa hari terakhir. Terlepas dari klaim setiap pihak yang terlibat, penggunaan terminologi pindar telah mengalami pergeseran makna dan telanjur melekat kesan-kesan negatif di dalamnya. Pinjaman daring sebagaimana dikenal masyarakat luas sejatinya merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka perjanjian pinjaman berbasis teknologi. Istilah lainnya financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P lending). Layanan jasa keuangan tersebut mulai berkembang di Indonesia pada 2016. Saat itu, pihak regulator menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kendati sudah berpayung hukum, pinjaman daring yang telah mengantongi izin harus menghadapi situasi yang sulit dengan munculnya pindar ilegal. Selain tidak tedaftar secara legal, pindar-pindar ilegal tersebut membuat gaduh masyarakat dengan tingkat bunga yang tak masuk akal. Tak sedikit kalangan masyarakat merasa resah dan terganggu lantaran dihubungi oleh nomor-nomor tak dikenal. Pesan-pesan singkat dan suara di balik telepon tersebut mengancam mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan peminjam. Selama 2023, OJK dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah memberangus 2.248 pinjaman daring ilegal dan menerima 8.891 pengaduan dari masyarakat mengenai pinjaman daring ilegal. Secara keseluruhan sejak 2017, sudah ada 6.680 pindarilegal yang dihentikan.

Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengatakan, kata pindar sudah terasosiasi dengan pindar ilegal. Akibat penggunaan diksi tersebut, isu pembayaran UKT di ITB meledak. ”Stop bilang kami pinjol, karena pinjol itu (terasosiasi dengan) pinjaman online ilegal. Mereka (pinjaman daring ilegal) itu ugal-ugalan. Berbeda dengan kami yang diatur dengan ketat sekali,” ujarnya saat ditemui dJakarta, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, AFPI berharap agar ada penamaan baru terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sehingga industri pinjaman daring berbasis teknologi tersebut dapat keluar dari stigma negatif. Sebab, industri ini tidak hanya membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga kegiatan produktif. (Yoga)

Persoalan gagal bayar peer to peer (P2P) lending Investree ke pemberi pinjaman (lender) makin ruwet. Muncul dugaan Adrian Asharyanto Gunadi, Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, melakukan fraud alias penggelapan dana perusahaan. Dugaan ini berawal dari surat pengunduran diri Adrian sebagai petinggi Investree, yang efektif berlaku efektif pada 31 Januari 2024. DealStreetAsia, seperti dikutip Fintech News, Selasa (30/1), menyatakan melihat salinan surat pengunduran Adrian. Dalam suratnya, Adrian menyatakan pengunduran dirinya tidak dapat dibatalkan dan pihaknya tidak menuntut apapun. Selain itu, terdapat dokumen lain yang berisi pengakuan Adrian tentang dugaan pengalihan dana. Sumber KONTAN yang mengetahui soal kisruh Investree ini membenarkan Adrian telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai CEO sebelum Tahun Baru. Menurut si sumber, posisi Adrian saat ini diisi Salman Baharuddin, Chief of Sales Investree. Keputusan ini diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di 17 Januari. Sumber KONTAN juga menyebut, Investree sudah tidak lagi menerima borrower baru. Dana lender yang mengajukan pencairan juga ditahan. "Seperti tarik rem tangan, bisa dibilang ini untuk memfokuskan pengembalian kepada para lender," ungkap sumber tersebut, kemarin. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengakui sedang memeriksa Investree. Namun Agusman belum bersedia membeberkan materi pemeriksaan. Ia hanya menyebut, materi pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hingga 30 Januari 2024, posisi TWP90 Investree di 16,44%, naik dari 12,58% di 12 Januari. KONTAN telah mencoba menghubungi manajemen Investree dan Adrian. Tapi hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara KONTAN tidak berbalas.

Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM dengan memberikan pembiayaan. Salah satu yang dilakukan adalah bekerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) dan perusahaan digital untuk menyalurkan kredit yang tidak bisa dijangkau. Hasilnya, sampai dengan Desember 2023, total penyaluran kredit Bank Mandiri melalui kerja sama dengan perusahaan digital dan fintech peer to peer (P2P) lending telah mencapai Rp3,58 triliun kepada lebih dari 266 ribu debitur. Terbaru, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas kredit talangan kepada pelaku UKM yang menjadi costumer Meratus Group berkolaborasi dengan perusahaan fintech PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) menjalin kerja sama Tripartit dalam menyediakan solusi keuangan bagi pelaku industri transportasi laut. (Yetede)

Pembiayaan industri teknologi finansial peer-to-peer lending ke sektor produktif pada tahun ini diproyeksi makin dominan di tengah dikereknya target pertumbuhan ke level 5%. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membidik pertumbuhan pembiayaan single digit atau sebesar 5% pada tahun ini. Hal tersebut terungkap saat Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, Jumat (26/1).“Target tumbuh 5% tahun ini karena demand saja, ada permintaan masyarakat,” kata Entjik. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya target sebesar 5% tersebut maka baik pembiayaan ke sektor konsumtif maupun produktif dapat makin melaju pada 2024. CEO DanaRupiah itu mengatakan bahwa industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending terpukul pada 2023 lantaran adanya mafia fraud dan kelompok peminjam yang tidak membayar pinjaman. Kendati demikian, AFPI melihat adanya peluang bagi industri fintech P2P lending untuk terus tumbuh. Hasil riset AFPIEY menunjukkan bahwa total kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun dengan kemampuan suplai sebesar Rp1.900 triliun, sehingga ada credit gap sebesar Rp2.400 triliun.Selain itu, imbuhnya, masih ada 186 juta individu usia produktif di atas 15 tahun. Perinciannya, ada sebanyak 46,6 juta UMKM yang belum memiliki akses kredit dan 132 juta individu yang belum memiliki akses kredit. Di sisi lain, tingkat keberhasilan bayar pada hari ke-90 (TKB90) berada di level 97,18%. Artinya, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) alias kredit macet di industri fi ntech P2P lending berada di angka 2,82%. Sementara itu, Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengungkapkan bahwa saat ini total sudah 1,1 juta lender yang memberi dukungan pendanaan pada industri, sedangkan jumlah borrower mencapai 121,96 juta. Dalam kesempatan yang sama, AFPI juga menyinggung beleid anyar yang mengatur tentang pelindungan konsumen. Aturan anyar itu dipandang berdampak terhadap bisnis industri P2P lending atau kerap disebut dengan pinjaman online (pinjol). Dalam beleid ini, setiap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk di industri P2P lending hanya boleh melakukan penagihan mulai dari pukul 08.00–20.00 WIB waktu setempat.

Sepanjang 2019-2023, pengaduan terkait jasa keuangan, terutama pinjaman daring atau pindar, selalu berada di urutan atas pengaduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Permasalahan pindar yang terus dan jamak dikeluhkan masih berkaitan dengan cara penagihan utang. 

Kabid Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, saat konferensi pers pengaduan sepanjang 2023, Selasa (23/1) di Jakarta, mengatakan, khusus tahun 2023, pengaduan pindar mencapai 128 pengaduan, membuat pengaduan pindar berada di urutan pertama. Lima besar permasalahan pindar yang diterima YLKI berturut-turut ialah cara penagihan utang, permohonan keringanan pembayaran yang susah, pembobolan/penipuan, penawaran produk terus-menerus dan tak meminjam, tapi ditagih.

”Pengaduan masalah pindar berkontribusi setengah dari total pengaduan jasa keuangan,” ujar Rio Priambodo. Pengaduan jasa keuangan lainnya berupa masalah layanan perbankan, uang elektronik, sewa guna usaha (leasing), asuransi, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Dari klasifikasi pelaku usaha pindar, YLKI menemukan 55 % pindar daring ilegal, 35 % legal, dan 10 % tidak teridentifikasi. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat, di negara lain, keberadaan pindar jauh dari keluhan masyarakat. Sementara di Indonesia, pindar yang semestinya bisa membantu inklusi keuangan malah cenderung problematik. Jika keluhan masalah layanan jasa pinjaman,terutama pindar, relatif tinggi, dia menduga ada persoalan pengawasan pemerintah pada operasionalisasi pindar yang tidak optimal. ”Dugaan lainnya adalah literasi (digital dan keuangan) masyarakat masih rendah,” kata Tulus. (Yoga)