Otoritas Jasa Keuangan merestui platform financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman online melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat permodalannya. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa penguatan permodalan di industri financial technology atau fintech peer-to-peer lending dapat dilakukan oleh pemegang saham. “Tidak ditutup kemungkinan melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, dikutip Jumat (8/12). Berdasarkan data OJK per 30 November 2023, masih terdapat 23 penyelenggara pinjaman online atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar. Di sisi lain, Agusman menyebut bahwa sejauh ini belum ada pemain peer-to-peer lending yang mengajukan diri untuk melantai di Bursa. “Sampai dengan saat ini belum ada peer-to-peer lending yang melakukan IPO melalui bursa efek,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Edi Setijawan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengatakan bahwa sejauh ini sebagian besar sumber pendanaan perusahaan fintech masih berasal dari investor korporasi, sehingga regulator mendorong pemain untuk meraih pendanaan dari investor ritel. “ we’ll see. Ada , we’ll see. Tergantung market-nya, karena kami maunya evaluasinya kami apa adanya,” kata Direktur Utama AdaKami Bernardino M. Vega beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dino —panggilan akrabnya— enggan membeberkan kapan AdaKami akan melantai di pasar modal. Sebab, kata dia, untuk melantai di pasar modal memerlukan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan catatan Bisnis, usai OJK mengumumkan induk usaha fintech PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Akselerasi Usaha Indonesia Tbk. (AKSL) telah mengantongi pernyataan pra-efektif per 27 Juni 2023, manajemen AKSL memutuskan untuk menunda IPO hingga Juni 2024. Saat itu, perusahaan menyatakan tengah menjalani proses penawaran umum perdana saham dan berencana untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 9 Agustus 2023. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkapkan bahwa penundaan IPO tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu lebih panjang untuk mendapatkan strategic investor yang tepat untuk dapat mendukung rencana perusahaan di masa mendatang. Adapun, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut industri fintech lending membutuhkan momentum agar dapat melantai di pasar modal. Momentum itu pun dapat terlihat dari sisi kualitas pinjaman fintech yang harus menunjukkan perbaikan.

Kredit macet fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) secara industri meningkat. Tapi, beberapa pemain bilang mampu menjaga rasio kredit macet dan menekannya di 2024. Kalau PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) mengaku TWP90 masih dalam batas wajar. Brand Manager AdaKami, Jonathan Krissantosa menuturkan, tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu 90 hari (TKB90) ada di level 99,80%. Artinya, TWP90 Adakami masih berada di level 0,2%. PT Akselerasi Usaha Indonesia juga menjaga TWP90 di 0,64% hingga Desember 2023. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, sepanjang tahun 2023 ini masih jauh di bawah rata-rata industri. "Sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini, angka kredit macet stabil di 0,5 %-0,8%," ujar dia. Untuk menekan angka kredit macet, Akseleran akan mengasesmen pinjaman dengan prudent, melihat aliran dana peminjam berdasarkan data keuangan menggunakan machine learning tools. Selain itu, Akseleran juga validasi aset dasar pinjaman (invoice) secara detail, serta memeriksa rekam jejak kreditnya. Modalku menyebut rasio kredit macet per akhir Oktober stabil di 3,15%. Country Head Modalku Arthur Adisusanto bilang, tak hanya mengejar pertumbuhan, namun juga memperhatikan kualitas portofolio. Strategi Modalku adalah melalui prinsip pemberian kredit yang bertanggung jawab,  kehati-hatian dan manajemen risiko.

Pada awal November 2023, OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023-2028. Langkah ini sebagai upaya pengembangan dan penguatan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau lebih umum dikenal sebagai fintech pinjaman online. Peta jalan itu merupakan kolaborasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta kalangan akademisi dan pengamat ekonomi Indonesia. Kualitas penyaluran pinjaman teknologi finansial (tekfin) membaik seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kolaborasi dengan perbankan sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan laporan OJK, saldo pinjaman online periode September 2023 tercatat Rp 55,7 triliun atau naik 14,28 % secara tahunan (yoy) dengan tingkat wanprestasi (TWP 90) 2,82 %. Secara kumulatif, tekfin pinjaman telah menyalurkan Rp 677,51 triliun dari 1,13 juta pemberi pinjaman kepada 119,7 juta penerima pinjaman.

Tekfin pinjaman online menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan skalabilitas, mengubah model bisnis, dan memperbaiki manajemen risiko. Jika dimanfaatkan dengan baik, mendukung pertumbuhan dan inklusi keuangan nasional. Beberapa aspek dapat dijadikan pertimbangan OJK mengatur pinjaman online : Aspek pertama adalah keseimbangan literasi dengan inklusi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada 2022 menunjukkan, Indeks Literasi Keuangan kita 48,68 %, sementara Indeks Inklusi Keuangan jauh lebih tinggi di level 85,1 %. Kesenjangan indeks literasi dan inklusi harus menjadi pertimbangan OJK dalam mengatur seberapa ketat industri pinjaman online. Aspek kedua adalah keseimbangan peran tekfin pinjaman online terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Aspek ketiga adalah keseimbangan kemampuan manajemen dan pertumbuhan industri. Kebanyakan tekfin pinjaman online mulai dari level perusahaan rintisan alias start up dengan manajemen relatif muda yang belum semapan perbankan. Aspek keempat adalah keseimbangan kepentingan bersama dan kepentingan individual pelaku industri. Pengaturan OJK hendaknya mendorong kolaborasi yang efektif untuk menekan biaya kredit, operasional, dan dana. (Yoga)

Bisnis emas memang tak pernah hilang berkilau. Aplikasi jual beli emas sudah makin banyak. Platform ini bisa pengguna manfaatkan untuk membeli emas secara fisik atau sebagai tabungan emas. Transaksi startup  emas pun semakin melejit. Salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah kemudahan dalam berinvestasi emas. DARI zaman dahulu sampai era digital sekarang, investasi emas ternyata masih menjadi pilihan utama masyarakat. Lebih lagi, harga emas cenderung naik. Hal ini yang membuat bisnis perusahaan rintisan atau startup emas juga terus terangkat. Sebut saja, Treasury. COO & Co-Founder Treasury Andreas Santoso menyebutkan, hingga kini, jumlah pengunduh atau downloader aplikasi Treasury sudah mencapai lebih dari dua juta unduhan. Angka penjualan emas di Treasury per bulan pun termasuk besar. Sayangnya, Andreas belum bisa membuka berapa besar angka penjualan emas di aplikasi Treasury saban bulan. Beberapa layanan di Treasury, seperti Transfer Emas, Waris, dan Cetak Emas Fisik dalam keping emas Antam dan UBS. Andreas mengatakan, layanan yang paling banyak user minati ialah beli dan jual emas. Dalam aplikasi Treasury, pengguna juga akan mendapat update harga emas secara real time. Ada juga Pluang yang merupakan perusahaan rintisan aplikasi investasi multi-aset, yang juga menawarkan investasi emas digital. Berinvestasi emas digital di Pluang bisa mulai Rp 10.000. Saat beli emas lewat platform ini, emas akan tersimpan dalam bentuk saldo. Pengguna Pluang bisa menarik emas fisik yang Antam produksi mulai dari 1 gram dan kapan saja. "Setidaknya, ada pertumbuhan saldo emas pengguna per tahun mencapai lebih dari 40%. Ini menjadi bukti emas sebagai aset investasi yang tetap relevan bagi investor di tengah volatilitas pasar," tutur Kartika Dewi, Head of Corporate Communications Pluang.

Jasuta (55) dan Suryanah (53), menjalankan usaha membuat tempe yang dirintis pada 2005 di Kelurahan Curug Manis, Serang, Banten. ”Orang-orang bilang, tempe saya ini lebih awet, 3-4 hari, setelah dibeli, Jadi ya mungkin di cari orang,” kata Suryanah tersenyum, Jumat (10/11).  Suryanah berkeinginan mengembangkan usahanya. Pada 2015 ia mengajukan kredit usaha ke bank konvensional. Dua kali ia meminjam dana Rp 10 juta dengan tenor masing-masing 1,5 tahun. Seingatnya, cicilannya Rp 700.000 per bulan. Tahun 2018, kampungnya dikunjungi Amartha yang kemudian menawarkan pinjaman daring untuk kalangan UMKM. Suryanah pun tertarik. Berbekal persetujuan keluarga, ia mengambil pinjaman pertama dari Amartha sebesar Rp 2 juta.

Sekarang ia tengah menyelesaikan pinjaman kelimanya dalam lima tahun terakhir, senilai Rp 12 juta. Skema cicilan per minggu membuatnya merasa nyaman. Siklus produksi dan penjualan tempenya yang harian membuat ia lebih mudah menyisihkan dana untuk membayar cicilan mingguan ketimbang bulanan. Suryanah mengakui penghasilan hariannya tak menentu. Jika target omzetnya per hari Rp 1,5 juta-Rp 2 juta meleset, ia kekurangan modal untuk berproduksi kembali. Harga kedelai berkisar Rp 13.000 per kg. Rata-rata ia butuh 40-80 kg kedelai per hari sehingga setiap hari ia butuh Rp 500.000 sampaiRp 1 juta untuk modal membuat tempe. ”Kalau ada duit pinjaman, saya bisa beli kedelai untuk modal bikin tempe,” katanya. Suryanah tak berhenti memikirkan cara untuk mengembangkan usahanya. Ia belajar cara pembuatan tahu. ”Kalau saya berhasil mencoba bikin tahu, ya saya akan ngambil pinjaman lagi,” ujarnya semringah. (Yoga)

Data Statistik Tekfin Pendanaan dari OJK mengungkap, pertumbuhan penyaluran pinjaman daring atau pinjol meningkat selama beberapa tahun terakhir. Angkanya lebih tinggi disbanding lembaga pendanaan konvensional. Pertumbuhan penyaluran kredit pinjol yang tajam sejalan dengan kenaikan kredit macet. Jumlah kredit macet pinjol yang dikenal dengan istilah TWP 90 atau tingkat wanprestasilebih dari 90 hari ini hampir berlipat ganda sejak Januari 2021. Di tingkat provinsi, TWP 90 tertinggi ditemukan di NTB yang mencapai 6,7 % per Juli 2023, disusul Banten 4,9 %, Jabar 4,1 %, Jatim 3,7 %, dan Jateng 3,3 %. Hal serupa terlihat di periode Januari 2021 dan Juni 2023.

Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri mengakui, pinjol menjadi salah satu persoalan di daerahnya. ”Tidak ada yang bisa mengatakan telah tuntas kita perangi, kami mengharapkan pinjol tidak menjalar ke mana-mana,” kata Masyhuri. Infrastruktur telekomunikasi menjadi faktor pendorong warga mengenal keuangan digital. ”Untuk memasarkan pinjol atau digitalisasi keuangan secara umum tidak menjadi soal. Tinggal konsumen yang memilih,” kata Masyhuri. Sejalan dengan peningkatan kredit macet, angka penambahan utang berjalan di lima provinsi itu juga meningkat. Utang berjalan di Jabar, per Januari 2021-Juli 2023, meningkat 268 %, disusul Jatim 254 %, Jateng 238 %, Banten 221 %, dan NTB 168 %. Total nilai utang berjalan secara nasional mencapai Rp 56 triliun. (Yoga)

Orang mudah tergiur untuk meminjam uang dari platform pinjaman daring atau pinjol. Mereka melakukan itu karena melihat tawaran kemudahan dari iklan. Penerima pinjaman daring selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal-hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka  sasaran utama penyaluran pinjol. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, ada peningkatan 5,3 % jumlah peminjam pinjol yang tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17 hingga 34 tahun ini (Kompas, 22/11). Otoritas tentu sudah melakukan berbagai cara agar keberadaan platform memberi kemudahan dan  sekaligus memberi pelindungan kepada nasabah pinjaman daring. Mereka juga memberi rambu-rambu soal keamanan dalam bertransaksi di berbagai platform teknologi finansial (tekfin). Akan tetapi, berbagai upaya itu sepertinya belum mencukupi.

Berbagai kasus memperlihatkan bahwa orang dengan  dengan hasilan rendah, yang kemudian berhadapan dengan sejumlah masalah finansial, langsung tertarik dengan pinjaman daring karena melihat iklan-iklannya di berbagai kanal. Sebagian besar iklan pinjaman daring menawarkan banyak kemudahan dan menggiurkan. Beberapa isi iklan itu antara lain kemudahan untuk meminjam, kemudahan mendapatkan pinjaman, dan suku bunga yang disebut lebih rendah (dibandingkan dengan platform lain). Dengan cara pemasaran digital yang bisa menyasar target dengan lebih akurat, iklan-iklan pinjaman daring berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis mereka. Tidak mengherankan, mereka jorjoran mengeluarkan belanja pemasaran. Selama periode Januari- Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 di 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan. Mereka tentu berharap mendapatkan peminjam dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. (Yoga)

Kehadiran perusahaan teknologi finansial atau tekfin tergolong paling akhir dibandingkan dengan lembaga pendanaan konvensional lain. Sebagai pendatang baru, tekfin pun tampak jorjoran mempromosikan diri agar produknya dikenal masyarakat luas. Analisis Kompas menemukan, ada peningkatan belanja iklan dan pemasaran sejak perusahaan tekfin menawarkan pinjaman online (pinjol) di Indonesia awal 2016. Merujuk data OJK, porsi alokasi dana untuk iklan dan pemasaran dibandingkan dengan total biaya operasional perusahaan tekfin bahkan menunjukkan tren terus meningkat. Selama periode Januari-Agustus 2023, rata-rata porsi dana iklan dan pemasaran dari 101 perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK mencapai 34,7 %, dengan nilai sedikitnya Rp 1,3 triliun atau Rp 13,2 miliar per perusahaan, meningkat 6 % dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang masih 28,7 % atau Rp 8,6 miliar per perusahaan.

Besarnya porsi anggaran iklan dan pemasaran ini terbukti mampu mendongkrak popularitas pinjaman daring di masyarakat. Hal ini tecermin pada meningkatnya popularitas istilah ”pinjol”, seperti terekam oleh Google Trends sejak Januari 2022 hingga Agustus 2023. Nilai korelasi antara peningkatan anggaran iklan dan popularitas istilah pinjol mencapai 0,92 dari batas korelasi terendah 0 dan paling tinggi 1. Dengan kata lain, pertumbuhan anggaran pemasaran naik beriringan dengan popularitas pinjol di masyarakat dan berbuah pada meroketnya laba. Data statistik OJK menyebutkan, laba komprehensif seluruh penyelenggara tekfin pendanaan pada Januari 2023 sebesar Rp 50,5 miliar. Dalam waktu delapan bulan atau pada Agustus 2023, nilainya telah menjadi Rp 521,3 miliar. Nilai peningkatan ini lebih dari 10 kali lipat dari keuntungan awal. (Yoga)

Sedikitnya 2,5 juta orang sedang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring. Dari jumlah ini, lebih dari separuhnya, yaitu 57 %, merupakan anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun. Penerima pinjaman daring atau pinjaman online alias pinjol selama dua tahun terakhir didominasi kelompok usia kurang dari 35 tahun. Mereka menggunakan dana pinjaman untuk hal konsumtif. Meski bergaji rendah, sifat konsumtif generasi muda menjadikan mereka sasaran utama penyaluran pinjaman. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, terdapat peningkatan 5,3 % jumlah nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tidak lancar dan macet di atas 30 hari pada kelompok usia 17-34 tahun ini. Pada Januari-Agustus 2021, rata-rata persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar dan macet di rentang usia tersebut 8,1 %. Dalam periode yang sama pada 2023, angkanyanaikmenjadi 13,4 %. Dengan kata lain, tahun ini rata-rata ada 1,5 juta nasabah berusia di bawah 35 tahun dengan pembayaran tidak lancer dan macet. Angka itu setara 57 % dari total 2,6 juta nasabah pinjaman daring dengan pembayaran tak lancar dan macet.

Analisis menggunakan data statistik bulanan OJK. Setelah di- kombinasikan dengan data mikro Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS per Februari 2022, diperoleh hasil bahwa besaran pinjaman daring nasabah melebihi gajinya. Pada 2022, rata-rata penghasilan penduduk bekerja Rp 2,17 juta per bulan. Sementara itu, nilai rata-rata pinjaman daring per orang Rp 2,31 juta atau 106 %, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Kelompok usia muda dan pekerja awal yang berusia 17 hingga 34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang ini. Mereka menerima pinjaman Rp 2,44 juta atau lebih besar 121 % dari gaji yang hanya Rp 2,02 juta per bulan. Pinjaman konsumtif diberikan dengan tenor pendek, misalnya kurang dari 30 hari, dengan bunga 0,4 % per hari. Peringkat kedua ditempati kelompok usia pensiun ke atas (lebih dari 54 tahun) dengan dana pinjaman lebih besar 112 % dibandingkan penghasilannya. Meski demikian, persentase jumlah nasabah pinjaman daring tidak lancar di atas 30 hari pada kelompok usia ini trennya menurun. Pada Januari hingga Agustus 2023, hanya 2,2 % atau menurun 5,3 % dibandingkan pada 2021. (Yoga)