Sorotan terhadap layanan keuangan berbasis digital tak pernah sepi. Tumbuh sebagai bagian dari inovasi keuangan digital yang pertumbuhannya atraktif, industri masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang butuh banyak penataan. Dalam suatu perbincangan santai di sore hari, seorang teman bernama Aldi, 30 tahun, tiba-tiba mendapati ponselnya berdering. Dia membiarkan panggilan dari sebuah nomor tak dikenal itu terus berbunyi selama beberapa menit. Rupanya panggilan itu berasal dari bagian penagihan satu platform pinjaman online (pinjol) resmi ternama. Aldi baru menyadari belakangan, kalau adik kandungnya, sebut saja Indra, sudah terjerat utang sekitar Rp25 juta di platform tersebut. Aldi ikut dihubungi karena nomor ponselnya dijadikan sebagai salah satu penjamin. Aldi bercerita, ternyata adiknya sudah terlambat bayar cicilan selama beberapa hari. Pokok pinjaman asalnya hanya Rp15 juta, guna membangun sebuah komputer canggih. Tapi utang membengkak disebabkan denda telat bayar, ditambah praktik gali lubang tutup lubang pada beberapa cicilan sebelumnya. Kisahnya menjadi tambah ruwet, karena Indra ternyata memang sengaja tak mau membayar, sebab mengaku sudah menyerah, sekaligus kecewa. Biaya layanan dan denda keterlambatan harian yang nilainya tak masuk akal menjadi penyebabnya. Kisah yang diceritakan Aldi menggambarkan sejumlah kasus besar di ranah bisnis pinjaman online belakangan. Korban menyerah dengan keadaan, karena nilai utangnya makin jumbo hingga melampaui kemampuannya. Beberapa perkara menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, regulator merespons atas perkembangan informasi di media sosial terhadap salah satu platform P2P lending AdaKami. “Menyikapi maraknya pemberitaan adanya dugaan korban bunuh diri dan penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh salah satu platform penyelenggara fintech peer-to-peer lending yaitu PT Pembiayaan Digital Indonesia, atau AdaKami, OJK telah memanggil penyelenggara P2P tersebut pada Rabu (20/9) dan Kamis (21/9),” demikian pernyataan tertulis OJK.

Layanan pinjaman online maupun P2P lending, sejatinya merupakan bagian dari inovasi keuangan digital yang kini tumbuh menjamur. Ancaman di balik perkembangan inovasi keuangan digital ini muncul ketika populasi nasabah pengakses pinjaman yang dominan dari kalangan muda, generasi milenial, maupun generasi Z. Berdasarkan data OJK sampai dengan Juli 2023, jumlah rekening penerima pinjaman aktif di kelompok usia 19—34 tahun sebanyak 10,69 juta dengan outstanding senilai Rp27,1 triliun. Jumlah itu mewakili 54,1% dari total outstanding pinjaman perseorangan yang mencapai Rp50,13 triliun. Menurut Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu, jumlah debitur pinjaman online mayoritas berasal dari generasi milenial dengan kategori umur 26—42 tahun. Komposisi pinjaman generasi milenial paling tinggi mencapai 57,68%, diikuti oleh generasi Z sebesar 27,36%. Pefindo Biro Kredit (IdScore) merupakan lembaga penyedia data dan informasi perkreditan. Data yang dihasilkan lembaga itu diolah untuk mengukur risiko dan profil calon debitur yang akan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, seperti perbakan, perusahaan pembiayaan, hingga entitas P2P lending. Satu sisi, kecepatan pinjaman yang diterima oleh kelompok itu belum diimbangi dengan literasi. Padahal, berbagai risiko terhadap gagal bayar di layanan jasa keuangan sangat memengaruhi penilaian dan kualitas terhadap profil risiko kredit peminjam di masa depan. Jumlah peminjam generasi milenial dan generasi Z yang hampir 11 juta orang berpotensi memperlambat prospek ekonomi karena beberapa pertimbangan. Pertama, peminjam gagal bayar tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga ke­uangan ke depan. Kedua, peminjam gagal bayar kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketiga, dampak terhadap industri P2P lending. Ketua Bidang Hukum, Etika dan Perlindungan Konsumen di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ivan Tambunan menyatakan peminjam kelompok muda mesti bersikap bijak memahami dan mengecek kemampuan membayar yang dimiliki di tengah kemudahan akses pinjaman online. Peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai banyak masyarakat yang beralih dari pinjaman bank lewat kartu kredit maupun kredit tanpa agunan (KTA), beralih ke pinjaman online.

Lagi-lagi urusan pinjaman cepat berbasis digital atau pinjaman online, memantik polemik. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjaman digital, membuat banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan muda terjerembab dalam utang dan repotnya ngemplang alias tidak bayar cicilan. Tanpa disadari, perkembangan industri digital keuangan menjadikan semua data dan informasi peminjam mudah terekam. Hal yang dikhawatirkan terkait dengan tunggakan utang di kelompok muda yakni pengaruhnya terhadap masa depan perekonomian Indonesia.

Kini kartu kredit mulai tertikam oleh laju paylater satu model pembayaran “membeli dulu, membayar kemudian” (buy first, pay later) yang semakin digandrungi masyarakat luas. Apa tantangan kartu kredit dalam melawan tikaman paylater? Mungkinkah bank akan menerbitkan paylater ke depan sehingga berhadapan head to head dengan paylater? Sejauh mana pertumbuhan kartu kredit? Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Keuangan (SPIP) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 18 September 2023 menunjukkan bahwa jumlah kartu kredit naik 5,74 persen dari 16,73 juta unit per Juli 2022 menjadi 17,69 juta unit per Juli 2023. Volume transaksi kartu kredit naik 22,75 persen dari 28.130 juta menjadi 34.530 juta. Volume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 6,21 persen dari 435.000 transaksi menjadi 462.000 transaksi dan transaksi belanja yang naik 23,01 persen dari 27.695.000 transaksi menjadi 34.068.000 transaksi. Sementara itu, nilai transaksi kartu kredit naik 30,60 persen dari Rp26,45 triliun menjadi Rp36,13 triliun. Nilai transaksi itu terdiri dari nilai transaksi tunai yang naik 10,67 persen dari Rp656 miliar menjadi Rp726 miliar. Sebaliknya, nilai transaksi belanja naik signifikan 37,41 persen dari Rp25,77 triliun menjadi Rp35,41 triliun.

Lantas, apa saja tantangan kartu kredit ke depan supaya tidak semakin hanyut ditelan paylater?. Pertama, sudah barang tentu, paylater lebih praktis karena tanpa kartu sehingga makin mudah bagi masyarakat untuk memeluknya dengan segera. Sebaliknya, kartu kredit mengenakan biaya penggantian kartu misalnya karena hilang atau rusak Rp100.000, biaya cetak tagihan Rp20.000/tagihan dan biaya pelampauan batas kredit Rp150.000. Di sisi lain, kartu kredit tetap unggul dalam bunga pembelanjaan sekitar 1,75 persen per bulan, biaya penarikan tunai 1,75 persen per bulan dan biaya keterlambatan pembayaran 1 persen dari total tagihan atau minimal Rp100.000. Sebaliknya, paylater mengenakan biaya pembelanjaan lebih tinggi sekitar 2,95% dan biaya keterlambatan pembayaran sekitar 5 persen per bulan dari seluruh tagihan. Kedua, paylater sering promosi berupa diskon (cashback) atau gratis biaya kirim sehingga nasabah merasa semakin dimanjakan. Ketiga, oleh karena itu, penerbit kartu kredit yakni bank dan LKBB harus berani berubah (adaptif), kreatif untuk mengerek nilai (value creation) dan mengubah produk dan jasa berbasis digital. Keempat, sekalipun kelak kartu kredit tanpa kartu dan paylater sama-sama menyediakan limit pembayaran, namun kartu kredit tanpa kartu tetap dapat ditarik tunai sebaliknya paylater tidak. Hal itu menjadi fitur baru sama sekali!. Kelima, bahkan kartu kredit, paylater dan aneka dompet digital dapat menjerat utang bagi pemegangnya ketika utang telah melebihi kemampuan membayar kembali (repayment capacity). Keenam, apalagi, penerbit kedua fasilitas pembayaran itu kurang gencar dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mereka. 

Hati-hati bila Anda  mengajukan pinjaman online ke perusahaan teknologi finansial alias fintech. Debitur fintech bisa jadi harus mengembalikan pinjaman ditambah bunga dan biaya lainnya yang nilainya sama besar dengan pinjaman pokok. Yang juga layak Anda perhatikan, besaran bunga plus biaya lain-lain yang nilainya sama dengan pokok pinjaman ini tidak menyalahi aturan, lo. Ketentuan besar bunga dan biaya pinjaman di fintech diatur dalam code of conduct yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Menurut ketentuan tersebut, bunga pinjaman ditetapkan maksimal 0,4% per hari, atau 12% per bulan. Sementara biaya-biaya lain ditetapkan maksimal 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Ini juga termasuk biaya denda atas keterlambatan bila pinjaman sudah lewat batas waktu. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan memberi simulasi, misal debitur mendapat pinjaman Rp 10 juta dengan tenor sembilan bulan dan bunga harian sebesar 0,4% per hari. Dengan demikian, nilai maksimal pengembalian dana plus bunga serta biaya lainnya adalah Rp 20 juta. Ini terdiri dari pengembalian pinjaman pokok Rp 10 juta dan pembayaran bunga plus biaya lainnya sebesar Rp 10 juta. Namun Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, menegaskan, 360Kredi selalu memberi perincian biaya di borrowers agreement sebelum pinjaman disepakati. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan juga menyebut telah memberitahu borrower sebelum mengambil pinjaman. "Semua biaya dipaparkan dengan jelas, nominalnya juga jelas sehingga konsumen bisa menghitung, besaran pinjaman, serta biaya-biayanya," kata dia. Pengamat dan Direktur Center of Law & Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi, OJK sudah seharusnya meregulasi penetapan biaya kepada para  borrower fintech lending. "OJK juga perlu mengatur denda, biaya layanan dan asuransi," kata dia. Ia menilai biaya layanan pinjol saat ini tinggi dan tidak wajar. Ini antara lain terlihat pada kasus AdaKami. Sempat viral disebutkan nasabah AdaKami yang harus membayar biaya dengan nilai hampir sama dengan pokok pinjaman. Meskipun pihak AdaKami beralasan ini karena ada biaya asuransi yang tinggi.

Tingkat literasi dan keberdayaan konsumen di era digital masih rendah. Hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan transaksi digital yang diterima Bank Indonesia. ”Pengaduan konsumen terkait transaksi digital semakin meningkat,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo dalam Seminar Perlindungan Konsumen di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (14/9/2023). (Yoga)

Judi daring diduga menjadi pemicu pinjaman daring bermasalah. Tren ini muncul di tengah mendominasinya akses keuangan digital oleh kalangan usia muda yang dibayangi rendahnya literasi keuangan. Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Senin (11/9) berpendapat, judi daring bisa menjadi katalisator pinjaman daring yang macet dan bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan, nominal transaksi mencurigakan atas dugaan judi daring pada 2022 sebesar Rp 69 triliun, meningkat daripada Rp 58 triliun tahun 2021. Tren ini bersamaan dengan peningkatan total outstanding atau utang pinjaman daring di platform peer to peer lending legal yang belum terlunasi pada Mei 2023 sekitar Rp 56 triliun secara nasional, menurut OJK.

Nilai itu meningkat dari Rp 40 triliun pada periode sama tahun 2022. Adapun kredit macet lebih dari 90 hari sampai Juli 2023 sebesar Rp 1,94 triliun atau naik 59,42 % secara tahunan dari Rp 1,22 triliun pada Juli 2022. ”Ini hati-hati. Bisa jadi judi online bisa jadi penyebab. Saya rasa banyak masyarakat kita yang kalah judi online, terus mereka pinjam di pinjaman online, dan uangnya untuk main lagi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Bahaya Pinjaman Online bagi Penduduk Usia Muda” secara virtual. Pernyataan ini didukung laporan Google Trends 2023 yang menemukan kesamaan kenaikan tren pencarian kata kunci yang merujuk pada situs judi daring zeus slot dengan kata kunci ”pinjaman online”. (Yoga)

Nilai transaksi uang elektronik tumbuh 10,5 persen per Juli 2023 menjadi Rp 39,21 triliun. Adapun nilai transaksi QRIS naik 84,5 persen menjadi Rp 18,01 triliun dengan 38,24 juta pengguna, yang 70 persennya didominasi UMKM. ”Bank Indonesia terus mendorong  akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking di Labuan Bajo, Sabtu (9/9/2023). (Yoga)

Teknologi punya peran penting bagi berbagai bidang industri. Sehingga, banyak perusahaan yang berlomba-lomba berinovasi demi menghadirkan teknologi mutakhir. Salah satunya adalah PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. Emiten berkode saham TRON ini merupakan perusahaan ke-26 yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2023 ini. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi. Direktur Utama Teknologi Karya Digital Nusa David Santoso mengatakan, awalnya TRON terjun di sektor transportasi. TRON menyediakan solusi manajemen transportasi yang fokus pada safety and monitoring fleets. David mengatakan, TRON memiliki lima pilar solusi dalam bidang teknologi informasi. Pertama, IoT smart fleet yang menyediakan solusi sistem manajemen armada bus dan kereta api. Kedua, layanan business process outsourcing (BPO). Di lini bisnis ini, TRON menyediakan jasa layanan sebagai operator dan command center. Ketiga, bisnis transport payment solutions yang menyediakan sistem dan perangkat untuk fasilitas pembayaran non tunai. Keempat, layanan Software as a Service (SaaS). Lalu kelima, layanan smart infrastructure technology. Pada segmen ini, TRON memberikan sistem dan perangkat yang terintegrasi pada infrastruktur jalan. TRON juga mengincar ekspansi di luar negeri. David ingin memperkenalkan solusi teknologi terkini miliki TRON ke pasar Asia Tenggara dan Afrika Timur. Kinerja TRON sepanjang tahun ini masih positif. Per 31 Juni 2023, TRON mengantongi pendapatan sebesar Rp 114,1 miliar. Raihan itu melesat 291,45% secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 29,14 miliar.

Tunggakan penggunaan paylater yang belum tuntas masih membayangi Hendri Saputra. Pemuda berusia 23 tahun itu masih ingat betapa menggiurkannya fitur "beli sekarang, bayar nanti" yang diiklankan di platform marketplace favoritnya itu. Tak seperti kartu kredit atau pinjaman perbankan, proses pengajuan paylater sangat mudah dan cepat, hanya membutuhkan KTP dan verifikasi online. Awalnya, dia mendapat limit rendah sebesar Rp 1 juta, sampai akhirnya terus meningkat cepat seiring dengan penggunaan fitur paylater yang kian intens. Dia banyak menggunakan paylater untuk membeli barang konsumtif, seperti produk fashion, elektronik, serta makanan dan minuman. Petaka pun mengintai ketika akhirnya penggunaan paylater tersebut melebihi kemampuan membayar pria yang baru satu tahun bekerja itu. “Waktu itu keranjingan belanja karena prosesnya sangat mudah dan cepat. Yang penting beli sekarang, mikir bayarnya nanti, sampai kemudian tagihan paylater yang masuk sudah lebih dari Rp 5 juta,” ujar dia kepada Tempo, kemarin, 30 Agustus 2023. (Yetede)