Masyarakat perlu mewaspadai berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi digital. Tak hanya pemberantasan, edukasi juga harus terus-menerus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan kejahatan ini. ”Pelaku kejahatan keuangan memanfaatkan teknologi digital untuk  menipu masyarakat,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dalam webinar, Senin (21/8/2023). (Yoga)

Perluasan layanan digital perbankan menjadi keniscayaan untuk menjangkau warga Indonesia yang bekerja dan menetap di luar negeri. Transformasi digital perbankan didorong tidak hanya untuk simpanan dan pembayaran, tetapi juga membidik   pembiayaan nasabah. Sutris, pekerja migran Indonesia di Taiwan sejak 2007, menggunakan layanan digital perbankan Indonesia untuk transaksi  keuangan serta merintis usaha di kampungnya di Kabupaten Magetan, Jatim. Sutris memiliki akun mobile banking di tiga bank BUMN. ”Saya terbiasa memakai layanan mobile banking untuk pembayaran premi BPJS ketenagakerjaan dan tagihan lain, seperti air dan internet, serta untuk usaha saya di rumah. Dengan digital, (transaksi) keuangan bisa saya atur dan pantau dari sini,” kata Sutris, pekerja pabrik di Hualien, Taiwan, di acara Business Meeting and Networking Bank Mandiri di Taipei, Sabtu (19/8). Sutris tengah merintis bisnis empon-empon yang mencakup 26 jenis tanaman obat tradisional dan rempah untuk bahan jamu, perputaran uang usahanya Rp 25 juta per hari. 

Layanan digital yang dapat diakses dari mana saja telah menjadi kebutuhan dalam bertransaksi, seperti menabung, pembayaran, dan merintis usaha. Perkembangan layanan digital perbankan Indonesia di luar negeri, menurut Executive Director Young Indonesian Professionals’ Association (YIPA) di Taiwan Iman Adipurnama, telah membuka kemudahan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia yang menetap atau tinggal di luar negeri (diaspora), termasuk pekerja migran. Terobosan layanan digital di luar negeri diharapkan juga membantu masyarakat Indonesia dalam akses pembiayaan jangka panjang, seperti kredit pemilikan rumah (KPR). Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi menambahkan, inovasi layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia terus dikembangkan melalui produk dan fitur berbasis digital. Bank Mandiri mendorong solusi pengelolaan keuangan bagi komunitas diaspora melalui Super App Livin’. Seluruh diaspora dapat membuka rekening Bank Mandiri melalui aplikasi ini. Syarat pembukaan rekening cukup dengan KTP-el atau paspor serta nomor ponsel di negara tempat bekerja. Sehingga nasabah lebih nyaman transfer ke luar negeri secara cepat, murah, dan mudah ujarnya dalam Pesta Rakyat memperingati HUT Ke-78 Republik Indonesia di Taiwan, Minggu (20/8). (Yoga)

Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi (fintech) memangkas jumlah pekerja. Di bisnis perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending, ada dua perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni Akseleran dan Modalku selama periode Juli-Agustus 2023. Perampingan tersebut sebagai upaya restrukturisasi internal, dengan harapan kondisi finansial perusahaan akan membaik di masa depan. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah bilang, restrukturisasi ini merupakan hal yang wajar yang dilakukan perusahaan. Sebab menurut Kuseryansyah, pengelolaan perusahaan harus memastikan efisiensi usaha serta tetap bertumbuh.Secara industri, menurut dia, bisnis fintech P2P lending tergolong sehat, meskipun pencairan melambat. Namun dari rasio kesehatan terlihat dari tingkat keberhasilan bayar 90 hari alias TKB90 berada di 97%. Salah satu perusahaan yang melakukan perampingan operasi bisnis di Indonesia adalah Modalku. Perusahaan P2P lending ini telah PHK 38 karyawan dari total 214 karyawan Modalku di Indonesia. Secara statistik, TKB90 Modalku ada di 96,19%, dari angka tersebut otomatis TWP90 atau tingkat wanprestasi di 3,77% masih berada di bawah batas maksimum sebesar 5%. Modalku juga mencatat total akumulasi pendanaan sejak berdiri sampai 31 Juli 2023 sebanyak Rp 6,91 triliun, dan total akumulasi pendanaan di tahun ini di Rp 522,93 miliar per 31 Juli 2023. Fintech P2P lending lain yang PHK di tahun ini adalah Akseleran. Perusahaan ini memberhentikan 60 karyawannya untuk restrukturisasi internal. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, tidak mau memperbaharui kabar efek dari PHK ini. Namun dia mengklaim kinerja bisnis Akseleran membaik di semester I. Ini nampak dari penyaluran pinjaman naik 22% secara tahunan menjadi Rp 1,44 triliun hingga Juni 2023.

OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.  

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan masih mempelajari kejadian mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Jateng, yang diminta mendaftar pinjaman daring atau dikenal sebagai pinjol oleh kakak angkatan mereka. Masyarakat, termasuk mahasiswa, diingatkan berhati-hati saat mengajukan pinjaman lewat pinjaman daring. Data OJK menyebutkan, tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa sebesar 47,56 %. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 49,68 %. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah-daerah. ”Sebetulnya mahasiswa bagian dari kelompok masyarakat yang relatif terdidik,” ujar Aman di Jakarta.

Presdir Akulaku Finance Efrinal Sinaga membantah keterlibatan Akulaku dalam masalah ini. ”Kami, Akulaku Finance Indonesia, tak memiliki kerja sama apa pun dengan UIN RM Said Surakarta. Kami sangat menyesalkan kejadian ini sehingga membuat kesan negatif terhadap Akulaku Finance,” ujar Efrinal. Rektor UIN RM Said Surakarta Mudofir mengaku terkejut atas beredarnya informasi bahwa Dewan Mahasiswa (Dema) UIN RM Said Surakarta menggandeng aplikasi pinjaman daring untuk pendanaan acara pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, karena perguruan tinggi telah menganggarkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan acara tersebut. Ia  tak mengetahui sama sekali ada aplikasi pinjaman daring yang dijadikan sponsor pendukung acara, apalagi sampai peserta acara diharuskan mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi. (Yoga)

Sepanjang Januari hingga Juni 2023, Kantor OJK Cirebon di Jabar menerima 622 pengaduan dan konsultasi dari masyarakat dan sebagian di antaranya terkait dengan pinjaman online atau pinjaman daring ilegal. Bekerja sama dengan berbagai pihak, OJK Cirebon menggiatkan literasi keuangan. Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Cirebon Panny Malangsari, di sela-sela temu media di Kabupaten Kuningan, Jabar, Sabtu (22/7) mengatakan, dari 622 aduan itu, 17 % di antaranya terkait pinjaman daring. Aduan itu datang hampir setiap hari melalui kontak dan media sosial OJK Cirebon. Pertanyaan warga berkisar ciri pinjaman daring ilegal. Saat ini, tercatat 102 pinjaman daring yang legal. Cirinya antara lain, terdaftar di OJK, besaran bunga dan pinjaman transparan, punya layanan pengaduan, dan lembaga serta pengelolanya beralamat yang jelas.

Sebaliknya ciri-ciri pinjaman daring ilegal antara lain tidak memiliki kontak pengaduan,mencuri identitas, dan mengintimidasi penggunanya. ”Jumlah pengaduan (17 %) soal pinjaman daring itu termasuk sedang. Namun, kami tetap memberikan literasi keuangan bagi warga agar tak terjebak pinjol ilegal,” ujarnya. Selain peminjaman daring, pengaduan dan konsultasi yang masuk ke OJK Cirebon juga terkait kredit perbankan umum. Jumlah pengaduan itu diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yakni 856 laporan. ”Ini menunjukkan warga semakin melek dengan literasi keuangan,” katanya. Di sisi lain, pihaknya juga menggiatkan literasi keuangan untuk mencegah warga terjerat pinjaman daring ilegal dan memberikan pengetahuan tentang keuangan perbankan. ”Sampai  pertengahan tahun ini, sudah ada 41 kegiatan edukasi literasi keuangan di Ciayumajakuning,” ujar Penny. Ciayumajakuning merupakan akronim dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Penyaluran pinjaman dari fintech p2p lending ke sektor produktif pada periode Januari-Februari 2023 menurun 18,04% secara year on year (yoy) menjadi Rp36,10 triliun. Penurunan utamanya dicatatkan di sektor pengangkutan dan pergudangan, aktivitas keuangan dan investasi, serta aktivitas badan internasional. Mengacu Data Otoritas jasa keuangan (OJK) jumlah penyaluran untuk sektor produktif  itu tidak sejalan dengan total penyaluran pinjaman oleh fintech p2p lending yang masih tumbuh tipis 4,09% (yoy) menjadi Rp93,62 triliun sepanjang Januari-Mei 2023. Melambatnya kinerja pinjaman ke sektor  produktif itu juga tercermin dengan melihat porsinya yang tergerus dari 48,97% menjadi 38,56%. Tiga sektor produktif yang mengalami nilai penurunan terbesar periode Januari-Mei 2023, pertama yaitu pinjaman atas aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya yang turun sebesar 80,86% (yoy) menjadi Rp1,59 triliun. Kedua, aktivitas keuangan dan asuransi susut 87,63% (yoy) menjadi Rp243,14 miliar. Ketiga, sektor pengangkutan dan pergudangan ambles 70,27% (yoy) menjadi Rp673,67 miliar. (Yetede)

Rabu (12/7) sore, Rahmat (45), pedagang gorengan yang mangkal di pinggir Jalan Margasatwa, Cilandak, Jaksel, melayani pembeli yang memesan lima gorengan dengan total harga Rp 10.000. Karena tidak membawa uang pas atau uang pecahan kecil, si pembeli ingin membayar menggunakan QRIS, tapi Rahmat menjawab tidak bisa. Akhirnya, pembeli memilih pergi ke toko ritel modern terdekat untuk membeli sebotol air mineral dan memperoleh kembalian pecahan uang kecil yang digunakannya untuk membayar gorengan. Saat ditanya Kompas mengapa ia tidak menggunakan QRIS, Rahmat mengatakan, sebelumnya, ia selalu memasang kode unik untuk pembayaran QRIS yang ditempel di kaca gerobak-nya. Namun, sepekan terakhir dia mencabutnya. Penyebabnya, mulai 1 Juli 2023, pembayaran menggunakan QRIS dikenai tarif 0,3 % dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pedagang.

”Ya, mending suruh pembeli bayar pakai uang tunai. Enggak ada potongannya,” ujarnya terkekeh. Rahmat menjelaskan, dia bisa berjualan 200-300 potong gorengan dengan omzet berkisar Rp 400.000-Rp 600.000 dalam sehari. Andaikan semua transaksi menggunakan QRIS, maka dia akan kehilangan Rp 1.200-Rp 1.800 per hari. Dengan asumsi serupa, maka dalam sebulan dia kehilangan pendapatan Rp 36.000-Rp 54.000. ”Bagi kami, uang segitu besar lho, setara bisa buat beli minyak goreng,” ujarnya. Rahmat berharap pembayaran QRIS kembali  dibebaskan dari biaya. Apalagi, omzet penjualannya belum sebaik seperti sebelum pandemi.

Dihubungi Kamis (13/7), Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Aku-mandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, keputusan memberikan tarif QRIS sebesar 0,3 % dari nilai transaksi jelas mem- beratkan pelaku usaha mikro dan ultramikro. Hermawati memahami penyelenggara jasa pembayaran (PJP) mungkin memerlukan biaya pemeliharaan jaringan atau infrastruktur agar layanan QRIS tetap berjalan. Namun, menurut dia, 0,3 % itu terlalu besar bagi pelaku UMKM.  (Yoga)

Data OJK selama Mei 2023 menunjukkan, utang pinjaman daring berjalan dari 2,3 juta akun peminjam mencapai Rp 10,5 triliun. Menurut Direktur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Kuseryansyah, Rabu (12/7/2023), 63 persen pinjaman disalurkan lewat platform konsumtif dan 37 persen melalui platform produktif. Platform pinjaman konsumtif juga dipakai untuk mencairkan dana kebutuhan produktif oleh 35 persen peminjam. (Yoga)