Penutupan Silicon Valley Bank (SVB) oleh regulator California, AS, Jumat(10/3) merupakan kebangkrutan perbankan terbesar sejak krisis finansial global 2008. Dengan total aset sebesar 209 miliar USD, SVB merupakan tulang punggung pendanaan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Sinyal kepanikan menyebar ke pasar keuangan global, ditandai dengan koreksi harga saham sektor perbankan dan sektor industri berbasis teknologi.  Kebangkrutan SVB seakan bagian dari meredupnya inovasi (keuangan). Hal ini dimulai dengan kolapsnya harga aset kripto (Crypto Winter), gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor usaha rintisan (start up), serta koreksi valuasi perusahaan berbasis teknologi.

Di dalam negeri, belum lama ini OJK menyatakan ada 25 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan rasio kredit macet melebihi 5 %. Selain itu, terdapat 19 perusahaan finansial berbasis teknologi dengan ekuitas di bawah Rp 2,5 miliar. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Layanan Bersama BerbasisTeknologi Informasi, pendanaan modal semua perusahaan teknologi finansial (fintech) harus di atas Rp 2,5 miliar mulai Juli 2023. Sepertinya, akan ada perusahaan tekfin yang harus gulung tikar karena tidak memenuhi ketentuan.Musim gugur sektor teknologi(keuangan) semakin terasa ganas dengan kolapsnya SVB, sementara risiko resesi global masih tetap menghantui. (Yoga)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kamis (9/3/2023), mengatakan, pihaknya akan memperkuat digitalisasi penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, dengan digitalisasi yang terhubung dengan sistem di Kementerian Keuangan, realisasi anggaran diharapkan tepat sasaran, kredibel, dan bisa  dipertanggungjawabkan. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar literasi keuangan yang dihadiri ratusan warga dan pelaku usaha kecil dari wilayah Jakarta Selatan, Senin (6/3/2023). Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan, pemahaman masyarakat atas suatu produk dan layanan keuangan sangat diperlukan agar masyarakat terlindung dari jeratan investasi dan pinjaman daring ilegal. (Yoga)

Satgas Waspada Investasi kembali menemukan delapan entitas usaha yang menawarkan investasi ilegal serta 85 pinjaman daring ilegal. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai penawaran investasi dan pinjaman daring ilegal agar terhindar dari risiko rugi. Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing mengatakan, pada Februari 2023, pihaknya telah menghentikan delapan entitas yang menawarkan investasi tanpa izin dan 85 pinjaman daring ilegal. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga Februari 2023, pinjaman daring ilegal yang ditutup SWI mencapai 4.567 platform.

”Penawaran investasi dan pinjaman daring ilegal masih marak dan menjadi perhatian SWI. Masyarakat kami imbau selalu waspada dan berhati-hati dalam memilih investasi dan memanfaatkan pinjaman daring berizin,” kata Tongam melalui keterangan tertulis, Senin (6/3). Tongam menjelaskan, SWI berusaha mencegah jatuhnya korban masyarakat dari investasi dan pinjaman daring ilegal dengan menggali informasi melalui crawling data dalam pusat mahadata aplikasi waspada investasi.

Dari data yang didapat, SWI berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memblokir situs/aplikasi dan menyampaikan informasi ke Bareskrim Polri untuk penindakan sesuai kewenangannya. SWI mengimbau masyarakat untuk mengecek legalitas perusahaan investasi dengan mengunjungi situs OJK atau melalui kontak 157 atau Whatsapp di nomor 081-157-157-157. (Yoga)

Bank digital adalah bank yang memanfaatkan teknologi digital secara intensif, tidak mengandalkan jaringan cabang seperti umumnya bank-bank tradisional. Bank digital digadang-gadang sebagai  terobosan dunia perbankan. Di Indonesia, fenomena ini dimulai dengan Bank Artos yang diubah menjadi Bank Jago oleh Jerry Ng. Hal ini segera menjadi tren. CT Corp mengakuisisi Bank Harda menjadi Allo Bank, Sea Group (pemilik Shopee) mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi SeaBank, dan Akulaku mengubah Bank Yudha Bhakti menjadi Bank Neo Commerce. Grab dan Emtek pun berpatungan mengakuisisi bank Fama untuk diubah menjadi bank digital. Bank-bank besar pun tak ketinggalan. BRI mereposisi BRI Agro menjadi Bank Raya, BCA mengakuisisi Bank Royal menjadi BCA Digital, dan BNI berniat menjadikan Bank Mayora sebagai bank digital mereka. Kinerja saham bank-bank digital sempat sangat fantastis. Pada Januari 2022, Bank Jago pernah mencapai kapitalisasi pasar Rp 260 triliun dan menjadi emiten terbesar peringkat ke-5. Namun, saat ini kapitalisasi Bank Jago anjlok 85 % dari puncaknya menjadi hanya sekitar Rp 40 triliun. Mirip dengan Bank Jago, kapitalisasi Bank Raya turun 84 % menjadi Rp 10,5 triliun. Kapitalisasi Allo Bank turun 80 persen menjadi Rp 35 triliun dan Bank Neo Commerce melorot 76 % menjadi hanya Rp 8 triliun.

Quo vadis bank digital? Ke mana arah nasib bank-bank digital? Faktor sukses bank digital adalah akses ke ekosistem digital, tidak berbeda dengan zaman dulu ketika semua  konglomerat memiliki bank masing-masing. Salim memiliki BCA, Lippo memiliki Lippo Bank, Sinar Mas memiliki BII, dan CT memiliki Bank Mega, yang menjadi sumber dana murah bagi kelompok usahanya dan sebaliknya mereka juga memanfaatkan captive bisnis kelompok usahanya. Di era digital, strateginya mirip. Bank Jago berharap bisa mengeksploitasi ekosistem GoTo. Allo Bank menggarap bisnis CT Corp. BNC memanfaatkan basis pengguna Akulaku, SeaBank berfokus pada ekosistem Shopee. Adapun ekosistem Grab dan Emtek dipersiapkan untuk digarap oleh Bank Fama. Bedanya, cara menggarapnya lebih berfokus pada pendekatan business to consumer (B2C) dan dilakukan secara digital dengan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih terpadu dengan proses bisnis di sektor riil. Faktor kemampuan teknologi digital jelas memegang peranan penting. Bank digital yang dimiliki kelompok usaha pemain digital, seperti Seabank, BNC, serta Grab dan Emtek, akan mendapatkan keuntungan karena kemampuan teknologi digital yang dimiliki oleh induknya. Sebaliknya, bank digital yang dimiliki bank tradisional atau kelompok usaha yang bukan digital harus mau berinvestasi untuk membangun kemampuan teknologi digital yang kuat jika ingin berhasil. Faktor lain yang memengaruhi kesuksesan bank digital, tetapi belum terlalu jelas, adalah regulasi. Jika diatur dan diawasi secara spesifik dan dibedakan dari perbankan tradisional, perbankan digital berpotensi lebih cepat berkembang. (Yoga)

Jumlah pengguna Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur naik 816 % dari 15.000 orang tahun 2021 menjadi 137.459 orang tahun 2022. Hal ini menandakan masyarakat mulai beralih ke transaksi nontunai yang dianggap lebih praktis. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT Donny H Heatubun, Jumat (3/2), mengatakan, BI berkomitmen meningkatkan penggunaan QRIS. (Yoga)

Transaksi keuangan digital meningkat pesat, ditengarai dengan meningkatnya outstanding pinjaman daring yang mencapai Rp 49,34 triliun pada Oktober 2022. Di sisi sistem pembayaran, transaksi QRIS sejak awal tahun hingga September 2022 mencapai Rp 29,7 triliun, tumbuh 298 % secara tahunan. Transaksi uang elektronik di semua kanal tumbuh 43,2 % secara tahunan, mencapai Rp 35,5 triliun. Adapun transaksi digital banking meningkat 30,9 % secara tahunan menjadi Rp 9.002 triliun sampai November 2022. Maraknya transaksi keuangan digital mengundang penjahat untuk mengeksploitasi kelemahan sistem ataupun kelengahan pengguna. Ada dua modus operandi, technical hacking dan social engineering. Technical hacking dilakukan dengan meretas sistem sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan peretas. Hampir semua bank dan jasa teknologi finansial (fintech) pernah mengalami serangan technical hacking. Kerugian mencapai miliaran rupiah per insiden.

Sementara itu, social engineering adalah serangan yang dilakukan dengan pendekatan sosial. Salah satu modus yang sering dipakai ialah phising, di mana penjahat mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk measukkan user ID dan password. Modus lain adalah meminta nasabah untuk memberitahukan kata kunci sekali pakai (OTP) dengan iming-iming hadiah. Ada juga yang menawarkan lelang mobil murah dan calon korban diminta transfer uang. Social engineering berkorelasi erat dengan literasi keuangan. Berdasarkan survei OJK, literasi keuangan masyarakat Indonesia sekitar 49,68 %, sedangkan inklusi keuangan berada di level 85,10 %. Artinya, banyak yang terpapar produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman memadai,termasuk soal risiko. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri keuangan bersama regulator untuk mengedukasi masyarakat. (Yoga)

JAKARTA, ID – Fintech open finance, Brankas, membukukan 10 juta application programming interface (API) hit per bulan pada tahun 2022. Di tahun ini, perusahaan menargetkan jumlah mitra yang memanfaatkan solusi API tumbuh dua kali lipat. Country Manager Brankas di Indonesia Husni Fuad menyampaikan, setidaknya ada sebanyak 50 mitra demand side dan sekitar 10 institusi yang memanfaatkan solusi API dari Brankas. Jumlah itu diyakini akan terus meningkat seiring dengan besarnya potensi pasar yang ada. “Targetnya sih kalau bisnis tumbuh double. Karena potensinya besar. Hanya hambatannya adalah institusi dalam transformasi digital itu dari sisi teknologi itu sebenarnya ready, cuma mereka sedang mencari model bisnisnya akan seperti apa, itu yang sekarang sedang dicari,” kata Husni saat berkunjung ke Redaksi B Universe, di Jakarta, Rabu (18/1/2023). (Yetede)

Inovasi di layanan keuangan digital yang makin marak belakangan, memunculkan berbagai model bisnis baru. Salah satu yang tumbuh pesat yakni Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Layanan ini menjadi opsi menarik bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran. BNPL atau paylater merupakan fasilitas pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan cara cicilan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa dengan mengambil lisensi sebagai multifinance, ada keuntungan yang didapat perusahaan tekfin yang menjalankan bisnis paylater. “Mereka bisa akses ke SLIK di OJK dan lebih mudah untuk bekerja sama dengan lembaga seperti biro kredit,” ujarnya kepada Bisnis. Vice President of Marketing and Communication PT Finaccel Finance Indonesia (Kredivo) Indina Andamari menyatakan paylater makin berkembang melihat fenomena kesenjangan kredit di Indonesia yang masih sangat lebar. “Alasan utamanya karena dengan jumlah penduduk yang besar, penetrasi kartu kredit masih 5%—7% dalam 20 tahun ter­akhir. Kami melihat ada peluang untuk memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses kredit yang aman, cepat dan terjangkau,” katanya. “Kalau bunga sudah ada regulasinya, kami ikut multifinance. Kalau secure atau unsecured, memang paylater jatuhnya ke unsecured lending karena tidak ada jaminan. Sejauh ini, OJK juga suportif dengan paylater,” katanya. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK Bambang W. Budiawan menyatakan penyelenggara BNPL telah menjadi bagian dari ekosistem yang memanfaat­kan SLIK karena pemainnya merupakan bagian dari industri multifinance.

Kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater, memang memikat masyarakat. Namun, risiko membayangi bisnis keuangan berbasis digital itu. Jumlah pengguna fasilitas BNPL yang mencapai 33,55 juta hingga kuartal III/2022 dengan debitur mencapai hampir 13 juta, membentuk outstanding pembiayaan sebesar Rp15,63 triliun. Dari nilai pembiayaan BNPL itu, terdapat 4,19% dalam bentuk pinjaman macet. Jumlah kredit bermasalah di BNPL memang turun dari sebelumnya yang sempat menyentuh 6,67%. Penurunan itu dipengaruhi oleh beberapa hal.