Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyelenggara fintech lending yang memenuhi ekuitas minimal Rp 12,5 miliar baru sekitar 58 penyelenggara. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 yang menyebutkan penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp 12,5 miliar dan waktu yang diberikan hingga tiga tahun setelah peraturan tersebut terbit. "Saat ini yang sudah mencapai di atas Rp 12,5 miliar sudah 58 tapi masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi ekuitas minimal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono, belum lama ini.

Pembayaran elektronik menggunakan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, ataupun pendebitan tabungan sudah jamak. Pergeseran gaya hidup ke transaksi daring dan dukungan infrastruktur pembayaran daring ataupun luring menggunakan QRIS mendorong pesat adopsi pembayaran elektronik. Meski demikian, penggunaan uang kartal masih tetap tumbuh. Sementara, walau dunia kripto sedang dilanda ”musim dingin”, telah terbentuk persepsi koin kripto sebagai alat bayar untuk membeli aset-aset kripto ataupun sebagai instrumen pembayaran utama di platform Web 3. Hal ini mengarah kepada cryptoization, yaitu berkembangnya koin kripto sebagai alat bayar yang dapat menggantikan uang resmi. Fenomena di atas tidak hanya berpotensi menimbulkan shadow banking, tetapi juga shadow currency dan shadow central banking. Hal itulah yang terjadi di China di mana AliPay dan WeChat Pay mendominasi 90 % transaksi pembayaran ritel dengan nilai transaksi 10,8 triliun yuan atau 1,7 triliun USD per detik.

Mengantisipasi hal itu, komunitas bank sentral di seluruh dunia menjajaki penerbitan uang digital bank sentral (CBDC). Sekitar 60 % bank sentral sedang bereksperimen, sedangkan dua bank sentral, yaitu Bahama dan Jamaika, sudah menerbitkan CBDC. November 2022, BI pun menerbitkan whitepaper Proyek Garuda yang merupakan langkah awal penerbitan Digital Rupiah sebagai CBDC Indonesia.  Sebagai CBDC, Digital Rupiah berbeda dengan tabungan atau uang elektronik. Tabungan dan uang elektronik merupakan liabilitas dari bank komersial atau penerbit uang elektronik. Jika mereka bangkrut, ’uang’ kita berpotensi hilang. Meskipun relatif kecil, ada risiko kredit yang ditanggung oleh nasabah. Adapun Digital Rupiah merupakan klaim resmi terhadap negara bagi pihak yang memilikinya. Negara, melalui BI, menjadi penjamin. Ini menjadikan Digital Rupiah sebagai instrumen yang relatif bebas risiko kredit walau secara teori negara juga bisa gagal bayar. Whitepaper Proyek Garuda memberi gambaran dasar visi dan pemikiran Bank Indonesia terkait Digital Rupiah. Penerbitan CBDC merupakan proyek yang kompleks dan perlu direncanakan dengan baik. (Yoga)

Perkembangan teknologi finansial membuat akses terhadap keuangan makin mudah. Akan tetapi, literasi keuangan global masih jauh dari memadai. Pengaturan keuangan kian diperlukan bagi anak muda dan masyarakat pada umumnya. Menjelang 2023, nyatanya tidak banyak anak muda yang merencanakan liburan akhir tahun. Fokus mereka lebih pada menabung dan berinvestasi. Kalaupun memilih berlibur, dananya disiapkan sejak lama. Adanya prediksi ekonomi yang melambat pada 2023 sebaiknya diantisipasi dengan berhati-hati mengelola keuangan. Penting menerapkan pada diri sendiri semangat  memulai dengan tujuan (start with why). Untuk itu, harus ditanamkan di dalam pikiran agar perilaku keuangan tidak ugal-ugalan. Pola pikir ini pula yang nantinya bisa membantu seseorang mengelola keuangan lebih baik karena mampu membedakan antara yang mana kebutuhan dan mana keinginan (Kompas, 28/12).

Semua ini bermuara pada dua hal, yaitu perkembangan teknologi digital di industri finansial yang memudahkan akses terhadap keuangan dan juga tren gaya hidup yang membuat permintaan akses keuangan makin tinggi. Sayang sekali berbagai kasus bermunculan pada saat yang sama. Masalah pokok adalah literasi keuangan yang rendah. Menurut laporan Financial Literacy Around the World: Insights from the Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, di seluruh dunia, hanya 1 dari 3 orang dewasa yang menunjukkan pemahaman konsep keuangan dasar. Meskipun literasi keuangan lebih tinggi di antara orang kaya, berpendidikan tinggi, dan mereka yang menggunakan jasa Keuangan, jelas bahwa miliaran orang tidak siap menghadapi perubahan yang cepat dalam lanskap keuangan. Banyak tawaran produk keuangan yang lebih menginformasikan kemudahan, hingga pada akhirnya melenakan masyarakat terhadap berbagai risiko. Lebih parah lagi, berdasarkan laporan di atas, para korban terutama adalah perempuan, orang miskin, dan mereka yang kurang berpendidikan. (Yoga)

JAKARTA-Otoritas Jasa keuangan (OJK) bakal meningkatkan upaya perlindungan konsumen platforn fintech lending (pijaman online berbasis aplikasi). Hal ini menjadi salah satu otoritas pasca-kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada utang pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa, Ogi Prastomiyono, menuturkan otoritas telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada penyelenggara fintech lending untuk terus meningkatkan manajemen risiko, melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem peringatan dini deteksi kecurangan atau early warning fraud detection. "Kami meminta penyelenggara untuk meningkatkan kualitas know your costumer, sehingga bisa mengenali lebih dalam tentang calon konsumennya, bagaimana melakukan analisis skor kredit yang lebih akurat," ujar, kemarin. (Yetede)

Platform fintech peer-to-peer lending, PT Investree Radhika Jaya (Investree) tengah mengincar ekspansi ke wilayah Timur Tengah, terutama Qatar. Sebelumnya, Investree sudah berekspansi ke wilayah Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand. Ekspansi ke Timur Tengah ini berkaitan dengan pendanaan seri D yang akan dipimpin oleh JTA International Holding dari Qatar. JTA International Holding ialah perusahaan investasi asal Doha, Qatar, yang mempunyai portofolio di sejumlah sektor bisnis teknologi, energi, olahraga, pariwisata, dan lain sebagainya. CEO Investree Adrian Gunadi menyampaikan, pendanaan ini masih akan berlangsung dan ditargetkan bakal selesai di Januari 2023. Secara prinsip, kata Adrian, Investree sudah memiliki kesepakatan dan tahap finalisasi.

Mengutip data Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech 2022, kini ada 20 jenis layanan keuangan digital. Padahal, industri teknologi finansial atau tekfin ini baru mulai menggeliat di Indonesia tahun 2015. Namun, inovasi ini harus diimbangi regulasi guna melindungi konsumen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, ragam layanan keuangan digital itu antara lain jasa tekfin pinjaman antarpihak (peer to peer lending), sistem pembayaran digital, penilaian kredit (credit scoring), perencanaan keuangan digital, dan pembiayaan melalui urun dana melalui pasar modal(securities crowd funding/SCF). Saat ini tercatat ada 306 entitas tekfin dengan berbagai layanan jasa tersebut. ”Kami sangat mendukung perkembangan tekfin yang menawarkan banyak jenis layanan yang dibutuhkan  masyarakat. Harapannya, perkembangan industri ini juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi kini dan masa mendatang,” ujar Mirza dalam penutupan acara ”4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022” yang diselenggarakan secara hibrida di Bali, Senin (12/12).

Mirza menjelaskan, perkembangan tekfin ini harus bisa memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya belum mengakses layanan jasa keuangan. Dengan inovasi digital, segmen yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria calon debitor bank (unbank) bisa memperoleh pendanaan, tecermin dari industri tekfin pinjaman antarpihak yang mencatat pembiayaan berjalan (outstanding) ke segmen UMKM serta sektor produktif hingga Rp 8,26 triliun. Layanan SCF juga telah menyalurkan pembiayaan ke UMKM hingga Rp 661 miliar. Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan, keberadaan industri tekfin harus bisa memberikan nilai tambah pada perekonomian Indonesia. Untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen, industry tekfin bakal segera memiliki payung hukum. Hal ini tertuang dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang membahas soal Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Menurut Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani, ITSK dalam RUU P2SK akan menjadi payung hukum industri tekfin. (Yoga)

Bisnis teknologi digital atau financial technologi (fintech) utamanya peer to peer lending (P2P lending) kembali terantuk masalah yakni gagal bayar. Terbaru soal aduan investor beranggotakan 128 pihak yang menyebut nasib investasinya di P2P lending TaniFund senilai Rp 14 miliar bermasalah. Sejak medio November 2021, investor mengaku hanya menerima return, tak lagi memperoleh pembayaran pokok atau modal. "Manajemen TaniFund berdalih, gagal panen petani akibat faktor alam (hujan dan hama) memicu gagal bayar," tutur Hardi Syahputra Purba Kuasa Hukum Investor Tanifund, Selasa (6/12). TaniFund menawarkan aneka proyek dengan imbal hasil antara 12%-18% per tahun. Aneka proyek itu mulai dari budidaya kentang granola, pisang mas malang, hingga usaha restoran cepat saji.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, seiring berkembangnya teknologi dan dunia digital, muncul kebutuhan akan mata uang rupiah yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi di dunia digital. ”Rupiah digital itu sudah menjadi keniscayaan untuk transaksi digital di masa depan,” ujar Perry dalam bincang-bincang bertajuk Birama (BI Bersama Masyarakat) dengan judul ”Meniti Jalan Menuju Rupiah Digital”, Senin (5/12) di Jakarta. (Yoga)

JAKARTA-Perbankan dan perusahaan teknologi  finansial (fintech) turut dilibatkan dalam rencana penerbitan  rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CDBC). Keterlibatan itu dimulai sejak awal Bank Indonesia merilis white paper Proyek Garuda. Sekretaris Jenderal Asosaiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata, menuruturkan kerja sama antara bank sentral dan lembaga jasa keuangan bank maupun nonbank sangat krusial, mengingat ini merupakan proyek besar dalam transformasi sistem pembayaran Tanah Air. "Peran fintech nantinya akan lebih banyak terhubung dengan end user," ujar, kemarin, Tidak hanya mempersiapkan infrastruktur  distribusi rupiah digital,  industri  fintech juga menyiapkan rancangan prosedur operasi standar (SOP) hingga alur mekanisme pendistribusian di bawah arahan Bank Indonesia. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang juga Direktur  PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Santoso Liem, berujar pekerjaan rumah berikutnya yang harus disiapkan industri jasa keuangan adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang rupiah digital. (Yetede) 

Pertumbuhan digitalisasi didalam negeri membawa angin segar untuk NetApp Indonesia, perusahaan global penyedia perangkat lunak berbasis komputasi awan. Melansir laporan e-Conomy 2022 yang dikeluarkan Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 77 miliar tahun ini, naik 22% dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 63 miliar. Nilainya diperkirakan terus tumbuh hingga US$ 130miliar pada 2025 dan diestimasi meningkat menjadi US$ 220-360 miliar pada 2030. "Saat organisasi mempercepat upaya digitalisasi, saya yakin cloud akan menjadi bagian  yang sangat penting karena semakin banyak yang memindahkan beban kerjanya ke cloud dan mengadopsi strategi cloud hybrid," tutur Country Manager NetApp Indonesia Adir Ginting. Adir yang memimpin NetApp Indonesia sejak November 2021, tak ingin melewatkan momentum tersebut. Sasarannya mulai dari usaha UMKM hingga perusahaan multinasional. (Yetede)