Bank-bank kecil tinggal punya waktu enam bulan lagi untuk memenuhi tahapan ketentuan modal inti minimum menjadi Rp 2 triliun. Pencarian calon investor terus dilakukan untuk memperkuat permodalan, meskipun pengendali di beberapa bank masih tetap berkomitmen mengucurkan suntikan modal. Bank Sahabat Sampoerna masih terus melakukan penjajakan dengan beberapa calon investor strategis untuk masuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan ke depan. Salah satu mekanisme membuka pintu baginvestor strategi tersebut adalah lewat initial public offering (IPO).

Jika penjajakan dengan calon investor tidak berhasil, konglomerat keluarga Sampoerna sebagai pengendali berkomitmen memenuhi aturan modal inti hingga Rp 2 triliun pada akhir 2021. "Pemegang saham pengendali telah komitmen memenuhi aturan modal minimum akhir 2021, dengan maupun tanpa investor baru, " kata Henky Suryaputra, Direktur Bank Sampoerna ke KONTAN, Senin (28/6). Per Maret 2021, modal inti bank ini baru mencapai Rp 1,47 triliun. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA) akan menambah modal lewat rights issue dengan membidik dana segar sekitar Rp 1 triliun.

Perseroan ini akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya sekitar 2 miliar unit saham. Modal inti bank ini per kuartal I-2021 baru Rp 1,1 triliun. Salim Group sebagai pengendali saham Bank Ina akan melakukan injeksi modal dengan menyerap haknya dalam penerbitan rights issue. "Untuk sementara ini, existing shareholders menyerap rights issue, kata Daniel Budirahayu, Direktur Utama Bank Ina. Sedangkan bank milik Wings Group, PT Bank Multiarta Sentosa, telah mempersiapkan aksi IPO untuk memenuhi aturan modal inti. Bank ini akan menawarkan sekitar 186,17 juta saham dengan harga Rp 3. 360. Modal inti per Maret 2021 Rp 1,81 triliun. Masa penawaran umum saham IPO pada 24-28 Juni 2021. "Pencatatan di BEl akan dilakukan pada 30 Juni 2021," tulis manajemen bank tersebut dalam keterbukaan informasi.

PT Bank Bisnis Indonesia Tbk (BBSI) akan melakukan rights issue pada kuartal IV mendatang untuk memenuhi modal inti minimal Rp 2 triliun. Namun, belum ada update apakah ada investor baru selain Kredivo yang mencaplok 24% saham bank ini pada Mei lalu. "Jumlah saham yang akan diterbitkan belum ditentukan. Investor baru atau diserap pemegang saham eksisting belum ada update informasi, " kata Paulus Wijaya, Sekretaris Perusahaan Bank Bisnis.

JAKARTA — Sengkarut di bidang penanaman modal tak berhenti pada dugaan manupulasi data realisasi investasi. Cacat pengelolaan investasi juga tecermin dalam pemberian izin kepada pelaku usaha yang berinvestasi pada sektor terlarang atau tertutup bagi penanaman modal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, sebanyak 1.086 pelaku usaha atau investor memiliki 1.251 izin usaha efektif di bidang usaha tertentu yang terlarang untuk kegiatan penanaman modal.Hal tersebut terpampang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang dirilis oleh lembaga auditor eksternal itu pada pekan lalu.

Delapan sektor yang dimaksud adalah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perhubungan, komunikasi dan informatika, pendidikan dan kebudayaan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK menemukan terdapat 1.086 pelaku usaha memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.BPK pun telah merekomendasikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar memberikan sanksi atau mencabut perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaku usaha bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Daya saing investasi nasional dinilai makin tergerus menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan dugaan manipulasi data realisasi penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemeriksaan 2019—2020.Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun. (Bisnis, 25/6).Lembaga auditor eksternal itu menyebut dugaan manipulasi data berisiko mengganggu iklim dan daya saing investasi di Tanah Air.Terlebih, pemerintah menar­get­kan perbaikan daya saing, salah sa­tunya target untuk mengerek peringkat kemudahan usaha atau Ease of Doing Business (EODB) berada pada level 60 pada tahun ini dan 40 pada 3 tahun ke depan.Adapun mengacu pada laporan World Bank pada tahun lalu, kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada peringkat 73.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, ada tiga dampak yang bakal dihadapi oleh pemerintah terkait dengan temuan BPK ini.Pertama risiko anggaran, di mana dana yang dialokasikan untuk Ba­dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terbuang percuma jika data realisasi investasi yang dicatatkan tidak sesuai dengan kondisi riil.Kedua pandangan investor. Menurutnya, adanya investasi fiktif melunturkan kepercayaan investor terutama asing terhadap kondisi penanaman modal di dalam negeri.“Banyak investor asing yang mengacu pada data BKPM. Lem­baga internasional juga meng­gunakan data BKPM untuk meng­hitung prospek pertumbuhan eko­nomi Indonesia,” kata dia.Ketiga adalah risiko fiskal. Ku­cur­an insentif yang digelon­torkan oleh pemerintah berisiko terbuang percuma karena adanya manipulasi data tersebut.

Jakarta, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing beli bersih (net buy) sebesar Rp5,32 triliun. Hal ini berdasarkan data transaksi 21 Juni-24 Juni 2021. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono aliran modal asing juga tercatat net buy di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp4,04 triliun. Lalu, asing tercatat beli net buy sebesar Rp1,28 triliun di pasar saham. Sementara, aliran modal asing tercatat net buy sebesar Rp10,36 triliun dari awal tahun hingga 24 Juni 2021. Sebagai informasi, BI mencatat aliran modal asing pada 14 Juni-17 Juni 2021 net sell atau jual bersih sebesar Rp3,31 triliun. Investasi asing ini keluar lewat SBN dan saham. Jika dilihat, mayoritas investor keluar lewat SBN, yakni sebesar Rp2,8 triliun. Sisanya, investasi yang keluar lewat saham sebesar Rp501 miliar.

(Oleh - HR1)

Pemerintah menetapkan 17 sektor usaha bakal mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kepada sektor-sektor tersebut. Tujuan kebijakan ini agar investasi dalam negeri semakin meningkat sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid yang disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo ini, berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, 17 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Lewat aturan itu, BKPM menegaskan bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. "Jadi nanti insentif fiskal dan non fiskal saat investor mengajukan investasi di online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan 17 sektor usaha tersebut sudah cukup mengakomodasi dunia usaha. Terlebih daftar sektor usaha itu banyak mencakup industri pengolahan atau manufaktur. "Sektor-sektor tersebut saya rasa juga punya potensi besar seperti kelautan, yang pasti akan berkembang. Cuma sekarang problem-nya adalah pembatasan sosiall yang menghambat daya beli masyarakat, " ujar Hariyadi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan, pada tahun ini, suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk perseroan akan mencapai Rp 67 triliun. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan PMN untuk BUMN pada 2020 yang senilai Rp 28 triliun.

Pada 2022, kondisi diprediksi belum akan membaik. BUMN diperkirakan masih membutuhkan suntikan dana PMN dalam jumlah besar meski sedikit turun dari tahun ini, yakni Rp 62 triliun. Seiring dengan dukungan dana masif yang masih harus disiapkan bagi BUMN, kontribusi dividen ke APBN pun diperkirakan akan minim.

Tahun lalu, BUMN hanya sanggup menyetor dividen sebesar Rp 44 triliun. Tahun ini, kontribusi dividen dari perseroan diperkirakan turun menjadi Rp 28 triliun. Adapun tahun depan, setoran dividen ke kas negara diperkirakan mulai naik menjadi Rp 35 triliun, tetapi masih jauh di bawah dana PMN yang harus dikeluarkan pemerintah.

Penyebab terpuruknya kinerja keuangan BUMN, selain pandemi, adalah beban penugasan dari pemerintah yang tidak setimpal dengan kemampuan perseroan. Kondisi itu diperparah dengan tata kelola buruk serta intervensi politik yang kerap membayangi BUMN.

Pada Maret 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Regulasi itu menertibkan skema pemberian PMN dalam konteks penugasan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat: Realisasi investasi sepanjang kuartal l-2021 mencapai Rp 219,7 triliun, naik 4,3% year on year (yoy).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi kuartal I-2021 mengklaim investasi menunjukkan pemulihan investasi terutama investor asing. "Aktivitas PMA sudah mulai normal dengan beradaptasi pada pandemi dan perkembangan dunia, " kata Bahlil saat Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I-2021, Senin (26/4).

Bahlil menyebut pembangunan pabrik mobil Hyundai di Deltamas, Cikarang, Bekasi yang menjadi pendorong investasi Korea Selatan. "Salah satunya karena pembangunan pabrik Hyundai, yang pada 2022 nanti di Maret-April mobil listrik bisa kita produksi, " ujar Bahlil.

Bahlil menyampaikan Hyundai memiliki nilai investasi sebesar sebesar USS 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun. Perkembangannya, hingga saat ini sudah terealisir Rp 13 triliun hingga Rp 14 triliun. Dengan kenaikan investasi Korea Selatan, negara KPop ini menjadi negara ketiga terbanyak berinvestasi di Indonesia setelah Singapura dan China.

Adapun realisasi investasi dari Singapura senilai US$ 2,6 miliar. Sedangkan di posisi kedua ada China dengan realisasi investasi sebanyak US$ 1 miliar di kuartal l-2021. Sementara keempat, Hong Kong sebesar USD 800 juta. Kelima, Swiss sebesar USS 500 juta.

BI mencatat total aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia pada pekan ini mencapai Rp 710 miliar. Masih ada modal masuk di pasar saham.  Bank Indonesia mencatat, terdapat aliran modal asing keluar dari pasar domestik sebesar Rp 710 miliar pada pekan ini. Dana asing keluar dari pasar Surat Utang Negara mencapai Rp 1,3 triliun, tetapi masuk di pasar saham Rp 590 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa perkembangan tersebut berdasarkan data transaksi 12-15 April 2021. "Berdasarkan data setelmen selama 2021, nonresiden mencatatkan jual neto Rp 12,85 triliun," kata Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (16/4).

BI juga mencatat imbal hasil atau yield SBN 10 tahun RI turun tipis ke level 6,5% pada pagi ini dari 6,55% pada akhir hari Kamis (15/4). Yield surat utang Amerika Serikat tenor 10 tahun juga menurun ke level 1,576%. Di sisi lain, premi risiko investasi RI alias credit default swap (CDS) berada di level 81,67 basis poin pada 15 April 2021. Angka tersebut menurun dari 83,64 bps per 9 April 2021.

Pada hari ini, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menyebutkan bahwa penguatan rupiah ditopang oleh kebangkitan ekonomi Tiongkok. "Perekonomian Negeri Panda tumbuh hingga 18,3% pada kuartal I 2021 di saat hantaman Covid-19 belum usai dan akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi RI," kata Ibrahim dalam hasil kajiannya, Jumat (16/4).

Ibrahim mengkalkulasikan, setiap pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 0,05%. Dengan demikian, dampak pertumbuhan ekonomi negeri tersebut akan terasa pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini.

(Oleh - HR1)

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang telah melaksanakan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Sumut.

Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, mengatakan, PT PNM tidak hanya melayani pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, dalam program yang dikenal dengan Mekaar, juga mendampingi para nasabah dengan melakukan pemberdayaan agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar.

Dikatakan Ijeck, kehadiran PT PNM di Indonesia, khususnya di Sumut juga menjadi salah satu usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena, dari apa yang dilakukan PT PNM sangat membantu pemerintah.

Dalam program Mekaar tersebut, dijelaskan Fajriansyah, menargetkan nasabah yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Model pembiayaan nasabah tidak dilakukan secara individual, melainkan secara berkelompok. Bentuk pinjamannya pun berada di rentang angka Rp2 juta hingga Rp10 juta

PT Pertamina (Persero) Regional Sulawesi mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk beralih menggunakan gas elpiji non-subsidi. Caranya dengan memberi pinjaman modal usaha.

“Semua usaha kecil yang masih menggunakan elpiji dalam proses usahanya dan mau beralih menggunakan elpiji no subsidi kita bantu naik kelas atau mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi,” ujar Sr Spv Communication & Relation Pertamina Sulawesi, Taufiq Kurniawan.

Sejauh ini PT Pertamina telah menyalurkan lebih dari Rp6,8 Miliar bantuan modal ke UMKM. Khusus wilayah Sulawesi Selatan, periode April hingga November sebanyak 16 UMKM telah mendapatkan bantuan modal dengan nilai Rp1.4 miliar.