Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Nantinya suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proses konstruksi lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selain PMN Tunai, Komisi XI DPR juga menyetujui PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,93 triliun, berupa aset lahan di Karawaci-Tangerang dengan nilai Rp 1,81 triliun dan di Plaju-Palembang senilai Rp 122,76 miliar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tujuan pemberian PMN non tunai tersebut adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan guna mendukung urgensi pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan proyek yang ada.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR), menyuntikkan modal Rp 90,78 miliar ke PT Trans Jabar Tol, anak usaha WTR, yang mengelola Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. ”Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena WTR  sebagai anak usaha perseroan dengan kepemilikan 92,10 %,” demikian penjelasan manajemen Waskita. Kamis (29/9). (Yoga)

Untuk membangun kereta layang ringan atau LRT Fase 2A, Jakpro mengajukan penyertaan modal daerah Rp 442 miliar dalam APBD Perubahan 2022. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, Kamis (15/9) mengatakan, usulan itu terungkap dalam rapat kerja Jakpro dan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9). Dirut Jakpro Widi Amanasto menjelaskan, LRT Fase 2A membutuhkan dana  pembangunan sekitar Rp 1,8 triliun. (Yoga)

Empat BUMN akan mendapatkan penyertaan modal negara senilai total Rp 41,31 triliun pada 2023. Alokasi dana itu dinilai belum cukup sehingga Kementerian BUMN mengajukan tambahan sebesar Rp 13,58 triliun. Keempat BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) itu adalah PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Defend ID, dan Air Nav Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (8/9) mengatakan, sebelumnya Kementerian BUMN mengajukan PMN untuk Tahun Anggaran 2023 bagi 10 perusahaan negara senilai total Rp 67,82 triliun. Dari jumlah itu, Kemenkeu menyetujuiRp 41,31 triliun bagi empat BUMN saja. ”Kami tengah berupaya mendapatkan tambahan PMN lagi sebesar Rp 13,58 triliun, yang berasal dari pengajuan PMN kembali Rp 7,88 triliun dan pemanfaatan cadangan investasi pemerintah Rp 5,7 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja di Komisi VI DPR secara hibrida di Jakarta.

Dana tambahan senilai Rp 13,58 triliun itu akan diberikan kepada enam BUMN, yaitu HK sebesar Rp 1,66 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Rp 1,4 triliun, Indonesia Financial Group  (IFG) Rp 6 triliun, ID Food Rp 520 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe Rp 3 triliun, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp 1 triliun. Erick menjelaskan, IFG membutuhkan PMN untuk memberikan jaminan atas kredit usaha rakyat (KUR) bagi Jamkrindo dan Askrindo. Dana tersebut bukan untuk Jiwasraya. ID Food juga membutuhkan PMN untuk memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan program bagi petani dan nelayan. Adapun InJourney memerlukan dana itu untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori serta pemenuhan ekuitas di KEK Sanur. (Yoga)

Emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 950 miliar Dana yang dihimpun dari obligasi tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha. Associate Director Strategic Partners Mayapada Healthcare Mark Kristomo Lee, Rabu (31/8) di Jakarta, menjelaskan, Sejahteraraya Anugrahjaya telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai wali amanat untuk penerbitan obligasi. (Yoga)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejak 2005 sampai 2021 pemerintah sudah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp 369,17 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perinciannya adalah dana tunai sebesar Rp 350,19 triliun dan non tunai sebesar Rp 18,98 triliun. Menkeu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (29/08) menjelaskan dampak dari investasi pemerintah harus dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu pemerintah meminta BUMN meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana itu.

Arus modal keluar (capital outflow) mulai deras terjadi sepanjang Juli 2022. Keluar modal asing tak terhindarkan lantaran suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) melejit  tinggi, sedangkan suku bunga acuan Bank Indonesia rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan capital outflow tetap tinggi meski indikator perekonomian domestik menunjukkan sinyal positif. "Memasuki triwulan III 2022, yaitu hingga 28 Juli, investasi portfolio mencapai nett outflow sebesar US$ 2,05 miliar," ujarnya, Senin, 1 Agustus 2022. Hal itu sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global hingga penguatan dollar AS yang memicu investor keluar dari Indonesia menuju negara-negara dengan tren kenaikan suku bunga acuan global. Sri Mulyani merinci investor asing yang menarik dana di pasar surat berharga negara (SBN) pada  Juli 2022 sebesar Rp 29,15 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana asing yang keluar dari pasar obligasi sebesar Rp32,12 triliun pada Mei 2022. (Yetede)

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal sektor industri manufaktur selama semester I-2022 mencapai Rp 230,8 triliun, Naik 38% secara tahunan (year on year/yoy). Investasi di sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 39,5% dari total nilai investasi di enam bulan pertama tahun ini yang sebesar Rp584,6 triliun. "Sektor industri manufaktur  nilai investasinya naik dari Rp 167,1 triliun pada semester I-2022 atau naik double digit sebesar 38%," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/7). Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk konsisten meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Melalui upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang maksimal, capaian realisasi investasi akan terus meningkat. (Yetede)

PT RMK Energy Tbk (RMKE) punya agenda melebarkan sayap bisnisnya. Emiten yang bergerak di bidang logistik dan perdagangan batubara ini mengalokasikan belanja modal senilai Rp 174 miliar di tahun 2022. “Pada kuartal pertama 2022 terserap Rp 18 miliar. Sebesar 13 miliar untuk pembelian mesin dan peralatan. Sementara Rp 5 miliar lainnya untuk pengerjaan aset,” ujar Direktur keuangan RMKE Vincent Saputra, Rabu (20/7). Selain itu perusahaan ini juga akan mengembangkan sayap ke bisnis jasa penunjang batubara seperti kontraktor hauling, dan kontraktor tambang. Karena itu RMKE optimis, tahun ini pendapatannya bisa naik 32,8 % menjadi 2,74 triliun. (Yoga)

Arus modal yang mengalir dari dan menuju sejumlah negara memiliki dua wajah berbeda. Masuknya arus modal bisa memperkuat nilai tukar mata uang suatu negara dan memperkuat sistem keuangan moneter dan fiskal. Di sisi lain, arus keluar modal menimbulkan depresiasi nilai tukar mata uang hingga berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan. Mengingat potensi dan risiko itu, bank sentral negara-negara didorong untuk menyiapkan bauran kebijakan moneter yang tepat demi menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery” yang merupakan bagian dari rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua,Badung, Bali, Rabu (13/7).

”Arus modal internasional bisa memberikan manfaat signifikan bagi suatu negara. Namun, juga terbayang sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dimitigasi,” ujar Deputi Direktur Bagian Moneter dan Pasar Modal IMF Christopher Erceg. Disampaikan Christopher, saat ini tengah terjadi perputaran arus modal secara besar-besaran di dunia. Hal ini dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter bank sentral di sejumlah negara. ”Arus modal yang berputar-putar ini meningkatkan ketidakpastian global. Ini bisa memicu guncangan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Padahal, negara-negara sedang berupaya bangkit pascapandemi,” ujar Christopher. Head of Economics and Financial Markets for Asia and the Pacific in the Monetary and Economic Department of Bank of International Settlement (BIS) Ilhyock Shim mengatakan, cara lain dalam mengantisipasi gejolak arus modal adalah dengan terus memperdalam sistem keuangan. (Yoga)