Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yaitu BTN Syariah, akan segera naik kelas menjadi bank umum syariah penuh melalui proses spin off yang ditargetkan rampung Oktober–November 2025. Hal ini dimungkinkan setelah BTN resmi mengakuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) yang akan menjadi cangkang entitas barunya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa BTN akan mengalokasikan dana sekitar Rp 3,5–4 triliun, serta menambah dana dari pembelian BVIS senilai Rp 1,5 triliun, dan akan melakukan rights issue senilai Rp 1 triliun pada September 2025 untuk memperkuat modal BTN Syariah. Setelah menjadi bank umum syariah, BTN Syariah ditargetkan masuk Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) II dengan modal sekitar Rp 6 triliun dan rasio kecukupan modal (CAR) 18–19%, guna mendukung ekspansi agresif ke depannya.

BTN Syariah akan memfokuskan bisnisnya pada segmen ritel dan properti, dengan ambisi menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia dalam dua tahun mendatang, setelah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki aset Rp 401 triliun per Maret 2025.

Ekonom Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai BTN Syariah sebaiknya tidak bersaing langsung dengan BSI, melainkan fokus pada ceruk pembiayaan perumahan. Ia menekankan bahwa selama masing-masing bank memiliki fokus pasar yang berbeda, keduanya akan sama-sama berkembang.

SVP LPPI Trioksa Siahaan juga melihat potensi pertumbuhan BTN Syariah sangat besar mengingat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Ia mendorong BTN Syariah untuk memperkuat produk dan layanan agar mampu menarik lebih banyak nasabah baru.

Transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah penuh merupakan langkah strategis yang didukung kuat oleh manajemen dan regulator. Dengan modal yang solid, fokus segmen yang jelas, serta prospek pertumbuhan pasar syariah yang luas, BTN Syariah berpeluang besar menjadi pemain utama di industri perbankan syariah Indonesia. Tokoh sentral dalam transformasi ini adalah Nixon LP Napitupulu, yang memimpin langsung proses akuisisi dan permodalan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan merampungkan pemisahan unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada Oktober 2025. Rencana ini dilakukan  usai resmi mengambil alih saham  PT Bank Victoria Syariah (BVSI). BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah  nomor dua terbesar di Indonesia. Sehingga, nantinya BTN Syariah bisa menjadi pesaing dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang saat ini merajai pasar perbankan syariah Indonesia. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, nantinya BTN Syariah akan menjadi  kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 dengan modal inti minimal Rp 6 triliun. Adapun, modal tersebut berasal dari dana BTN yang ada di BTN Syariah sekitar Rp 3,5-4 triliun, nantinya dana tersebut tidak akan diambil oleh BTN ketika menyapih BTN Syariah, sebagai modal awal. Berikutnya dana dari transaksi pembelian BVIS sebesar Rp 1,5 triliun, serta rencana penyertaan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD (rights issue) sebesar Rp 1 triliun yang dilakukan BTN Syariah. Sehingga, total modal yang akan dimiliki BTN Syariah ketika spin off sebesar Rp 6 triliun oleh BTN Syariah, angka ini sudah dipikirkan manajemen agar BTN Syariah langsung masuk menjadi KBMI 2. (Yetede)

Tingginya volatilitas di pasar dan derasnya arus modal keluar dari Indonesia menjadi indikasi yang kian menguatkan: ekonomi negara ini sedang tak baik-baik saja. Dalam tiga hari transaksi (8-10April 2025) saja, menurut BI, arus modal asing keluar mencapai Rp 24,04 triliun. Bloomberg melaporkan ratusan juta USD dana milik orang-orang kaya Indonesia juga kabur keluar. Pelarian modal ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan dalam negeri, terutama kekhawatiran investor akan kondisi ekonomi Indonesia, efek perang dagang atau ketidakpastian global, dan kebijakan domestik yang tak propasar. Pengamat khawatir tekanan ganda di pasar keuangan domestik akibat eksodus dana asing dan residen ini akan memperlemah ketahanan eksternal ekonomi Indonesia (Kompas, 14/4/2025).

Arus modal keluar, kejatuhan pasar saham, naiknya imbal hasil surat utang, dan depresiasi nilai tukar mata uang adalah fenomena global sejak awal tahun, terutama sejak kebijakan tarif Presiden Trump. Sinyalemen perlambatan ekonomi, penurunan daya beli, melebarnya defisit fiskal di awal tahun, kebangkrutan raksasa seperti Sritex, gelombang PHK, berbagai skandal korupsi masif, termasuk BUMN Pertamina, ikut memicu aksi jual di pasar. Investor juga meragukan pemerintah akan mampu membiayai berbagai program populis yang ambisius di tengah anjloknya penerimaan negara, khususnya pajak. Pembentukan Danantara yang diharap bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 % juga memicu polemik dan tak sepenuhnya direspons positif oleh pasar dan masyarakat.

Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membalikkan sentimen ini, memulihkan kepercayaan, serta memperkuat fondasi dan pertahanan ekonomi dalam negeri. Memperkuat resiliensi dan daya tahan ekonomi Indonesia menjadi penting dalam menghadapi tren pelemahan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlanjut ke depan. Keberhasilan dalam negosiasi dagang dengan AS yang saling menguntungkan akan membantu memulihkan kepercayaan pada prospek ekonomi Indonesia. Tak kalah penting, memperbaiki ekosistem investasi, memperkuat koordinasi dan kredibilitas kebijakan fiskal-moneter, pendalaman pasar keuangan dalam negeri, komunikasi kebijakan yang transparan. (Yoga)

Hingga medio April 2025, sebesar Rp 12,32 triliun modal portofolio asing terbang keluar dari pasar keuangan domestik. Di sisi lain, penempatan investasi domestik di luar negeri cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Tekanan ganda di pasar keuangan domestik ini berisiko memperlemah ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Mengutip data BI, aliran modal investor asing sejak awal tahun hingga 10 April 2025 telah keluar Rp 12,32 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 32,48 triliun di pasar saham, serta beli neto di Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 7,11 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 13,05 triliun.

Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo pada Senin (14/4) berpendapat, tren aliran modal asing yang berbalik keluar itu mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka pendek perekonomian Indonesia. Adapun nilai tukar rupiah kini berada di kisaran Rp 16.700 per USD. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah ditutup di level Rp 16.773 per USD pada penutupan perdagangan Senin (14/4) atau terdepresiasi 3,81 % dibanding akhir 2024.

Di sisi lain, pasar keuangan domestik juga menghadapi tekanan berupa keluarnya dana milik penduduk residen ke luar negeri. Bloomberg melaporkan, orang-orang kaya Indonesia tercatat memindahkan ratusan juta USD ke luar negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran atas disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi negara. Menurut Arianto, keluarnya modal penduduk domestik ke luar negeri dapat semakin memperburuk persepsi risiko serta mempercepat keluarnya aliran modal asing. Apalagi jika itu terjadi bersamaan dengan penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan atau ketidakpastian politik. (Yoga)

Perusahaan swasta yang membutuhkan modal tetap meminati penghimpunan dana di pasar obligasi di tengah lemahnya nilai tukar rupiah dan tekanan jual oleh investor di pasar saham. Prospek penurunan suku bunga dan intervensi pemerintah terhadap pasar modal diharapkan semakin menggairahkan investor untuk kembali ke pasar modal. Perusahaan penyedia jasa tambang PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk, Kamis (27/3) meresmikan penerbitan surat utang atau obligasi syariah, Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025, senilai Rp 2 triliun. Ini kali kedua BUMA melepas surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2023.

”Ini tonggak penting diversifikasi sumber pendanaan kami, melengkapi obligasi global, obligasi rupiah konvensional, pembiayaan bank konvensional, bank syariah, serta leasing,” kata Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim di BEI. BUMA menerbitkan sukuk dalam tiga seri, dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk operasionalisasi BUMA di dalam negeri. Selama masa penawaran, Iwan mengatakan, sukuk tersebut sudah menarik minat beragam investor, termasuk bank, pengelola aset, reksa dana, dan dana pensiun. Lebih dari 50 % investasi tercatat masuk dalam seri dengan jangka 5 tahun.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang menyatakan, sukuk ini merupakan satu dari 59 emisi sukuk ijarah yang ada di BEI. Total sukuk yang masih tercatat di BEI hingga saat ini sebanyak 136 emisi dengan nilai Rp 59,84 triliun. ”Dapat kami sampaikan bahwa pasar sukuk korporasi selama periode Desember 2023 sampai Desember 2024 mengalami peningkatan 12 % dengan total nilai sukuk Rp 19,95 triliun. Sebanyak 28 emisi sukuk dicatatkan selama periode 2024,” katanya. Data Pefindo menunjukkan perusahaan swasta akan membutuhkan pendanaan ulang sebesar Rp 162 triliun tahun ini. Nilai penerbitan surat utang baru diperkirakan Rp 139,29 triliun sampai Rp 155,43 triliun. (Yoga)

OJK mendorong perbankan untuk meningkatkan permodalannya, lantaran saat ini baru ada empat bank yang  masuk dalam kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4. PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) pun memiliki rencana untuk naik kelas menjadi bank papan atas. Direktur Utama Permata Bank Meliza Rusli mengatakan, saat ini perseroan merupakan bank dengan permodalan tertinggi di antara bank KBMI 3 lainnya. Sehingga pihaknya akan fokus untuk implementasikan target jangka panjang. "Supaya ada kelanjutan bisnis berkelanjutan, jadi kami bukan hanya kejar naik kelas saja, tapi meraih sustainability dalam jangka panjang," ucap Meliza. Berdasarkan laporan keuangan publik perseroan di akhir Desember 2024 modal inti (Tier 1) bank bersandi saham BNLI ini mencapai Rp 51 triliun. Modal yang besar tersebut menjadikan Permata Bank sebagai bank yang sangat prospektif untuk naik ke KBMI 4. Adapun, pengelompokan bank berdasarkan KBMI mengacu kepada POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum. Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan inti kurang dari Rp 6 triliun. Kemudian kelompok KBMI 3 adalah untuk bank dengan modal inti Rp 14 triliun sampai dengan modal inti lebih dari Rp triliun. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kelompok modal inti (KBMI) 3 untuk naik kelas ke KBMI 4, yang memerlukan peningkatan modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank besar di KBMI 4 terus memperkuat modalnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin dengan Rp 241 triliun pada 2024, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Rp 239,47 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk Rp 229,93 triliun.

Emiten Grup Siam Cement, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) atau Fajar Paper mengumumkan rugi tahun berjalan  yang dapat diartibusikan  kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2024. Angka itu akan membengkak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rugi Rp 625,86 miliar. Manajemen FASW dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat (14/2/2025) mengungkapkan, penurunan laba sejalan dengan melemahnya penjualan neto sebesar Rp7,69 triliun, turun 0,32% dibanding  tahun sebelumnya Rp7,72 triliun. Sebagian besar penjualan Fajar Paper, dikontribusikan dari pasar domestik mencapai Rp6,04 triliun atau 78,4% dari pasar Asia Rp 1,65 triliun, Rp1,9  miliar dari Timur Tengah, dan negara lainnya Rp726 miliar. Di saat penjualan neto perseroan melemah, beban pokok penjualan Fajar Paper justru membengkak dari Rp 7,69 triliun pada 2023 menjadi Rp8,11 triliun. Tingginya beban yang melebihi penjualan, membuat perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp414,31 miliar pada 2024. Padahal, tahun sebelumnya perseroan masih mampu meraih laba bruto Rp27,9 miliar. (Yetede)

Kinerja dana pensiun sukarela pada 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kurang optimal, yaitu hanya mencatatkan kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun aset dana pensiun sukarela mengalami peningkatan, total peserta justru menurun sebesar 1,2%, yang menjadi tantangan utama untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 9-11% pada tahun ini.

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melempem belakangan ini menjadi indikasi bahwa pasar saham Indonesia rentan terhadap sentimen global dan domestik. Penurunan IHSG yang signifikan, yang tercatat anjlok 2,12% pada 6 Februari 2025, di tengah kinerja pasar regional yang menguat, mengindikasikan adanya reaksi negatif terhadap berbagai faktor, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebijakan pemerintah yang membangkitkan reaksi pasar negatif, misalnya terkait dengan distribusi LPG dan penghematan anggaran aparatur sipil negara (ASN).

Para analis, seperti Herditya Wicaksana dari MNC Sekuritas dan Adityo Nugroho dari Mirae Asset Sekuritas, memberikan pandangan yang beragam. Wicaksana memperkirakan IHSG akan menghadapi tekanan lebih lanjut, dengan potensi penurunan lebih dalam, terutama dipengaruhi oleh saham bank-bank besar yang terkoreksi. Sementara itu, Adityo Nugroho masih mempertahankan proyeksi IHSG hingga akhir tahun di level 8.000, dengan harapan pemulihan akan terjadi jika tekanan berita negatif mereda dan arus dana asing kembali mengalir ke Indonesia.

Beberapa analis, seperti Arief Budiman dari Ciptadana Sekuritas dan Erindra Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas, memutuskan untuk memangkas target IHSG. Arief memangkas targetnya dari 8.400 menjadi 7.850, dengan alasan sulitnya mencapai target tersebut setelah kinerja IHSG yang negatif pada 2024. Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi juga menyoroti dampak kebijakan perdagangan global, khususnya terkait tarif impor Donald Trump, yang dapat mempengaruhi pasar Indonesia melalui nilai tukar dan penjualan aset berisiko tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyarankan investor untuk berhati-hati dan memperhatikan analisis kebijakan pemerintah, reaksi negara lain, serta tren pasar. BEI juga tengah menyiapkan instrumen keuangan baru, seperti short selling dan intra-day short selling, untuk membantu investor mengelola portofolio mereka di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan.

Secara keseluruhan, meskipun IHSG menghadapi tekanan yang cukup besar, investor disarankan untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan pasar dengan cermat, sambil memanfaatkan instrumen keuangan baru yang disiapkan oleh BEI.