Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus memacu penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, meskipun tidak lama lagi bekas Gubernur DKI Jakarta itu hendak lengser. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, kemarin, mengusulkan nilai PMN untuk 16 perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Angka tersebut naik bila dibandingkan dengan APBN-P 2024 sebesar Rp41,8 triliun. Kurva penyertaan modal kepada BUMN sejak Erick Thohir terus melaju. Pada 2019 PMN masih mencapai Rp17,8 triliun. Kemudian, naik menjadi Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, dan Rp35,3 triliun pada 2023. Total PMN tunai yang dikucurkan pemerintah pada periode 2020—2024 mencapai Rp226,1 triliun. Namun, berdasarkan data yang diolah Bisnis, bila dihitung dengan penambahan penyertaan nontunai, total PMN kepada BUMN pada rentang itu mencapai Rp409,83 triliun. Adapun perincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Bila dihitung berdasarkan penyertaan tunai, setoran dividen BUMN lebih besar dibandingkan dengan PMN. Akan tetapi, jika mengacu pada total penyertaan tunai dan nontunai angka setoran dividen terhadap PMN tentu minus. Biar berimbang, dapat dibandingkan dengan kinerja BUMN era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004—2014 dengan Jokowi 2014—2024. Periode SBY, sangat irit dalam melakukan peyertaan kepada BUMN. Dalam rentang 10 tahun, hanya sekali PMN mencapai double digit, yakni pada 2009 yang mencapai Rp11,67 triliun. Pada tahun lainnya, rata-rata PMN hanya satu digit. Bahkan, terendah pada 2006 yang hanya Rp1,97 triliun. Dengan asumsi total PMN pada periode itu mencapai Rp34,48 triliun, sedangkan setoran dividen ke pemerintah mencapai Rp143,21 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan BUMN menghasilkan imbal hasil pada rentang 2020—2024. Rasio dividen berbanding PMN pada perio de ini kurang dari satu kali, tepatnya 0,8 kali. Pada era Jokowi, BUMN menjadi pengerak utama perekonomian. Rata-rata perusahaan pelat merah yang disuntik modal, mendapatkan penugasan mengawal proyek mercusuar, khususnya infrastruktur. Saat ini banyak petinggi atau eksekutif BUMN yang masuk antrean KPK atau Jaksa Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahkan, banyak yang sudah divonis bersalah karena ‘makan uang rakyat’ dari proyek negara. Sangat disayangkan apabila duit negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan penerbitan surat utang itu hanya dimanfaatkan untuk perilaku koruptif pejabat di dalamnya. Saat ini beberapa BUMN karya pun sedang ‘dirundung sakit’ karena jor-joran membiayai proyek mercusuar.

Injeksi modal dari kocek negara ke sejumlah korporasi pelat merah bakal mengalir deras di tengah periode transisi pemerintahan 2024—2025. Upaya penguatan modal dan penyehatan keuangan BUMN itu diharapkan memuluskan eksekusi proyek-proyek penugasan dan berkorelasi positif terhadap setoran dividen di masa mendatang. Indikasi derasnya suntikan modal pemerintah tecermin pada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3), Erick mengusulkan tambahan PMN untuk tujuh BUMN senilai Rp13,6 triliun pada tahun ini. Selain itu, 16 perusahaan pelat merah juga diajukan untuk menerima PMN pada 2025. Dari jumlah tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak. Kontraktor BUMN itu diusulkan mendapat tambahan PMN Rp1,6 triliun pada 2024 untuk penyelesaian ruas tol Palembang-Betung dan Rp13,86 triliun pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3. BUMN karya lain yang diajukan untuk menerima PMN pada 2025 ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo-Jogja, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) untuk penyelesaian tol Jogja-Bawen dan KIT Subang, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk perbaikan struktur permodalan. Di antara daftar calon penerima PMN pada 2025, PT Asabri (Persero) muncul sebagai nama baru.

Kementerian BUMN mengusulkan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu dapat meraih PMN senilai Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Manajemen BUMN ikut buka suara terkait usulan PMN 2024—2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyebut usulan PMN senilai total Rp3,8 triliun akan dialirkan ke entitas anak perseroan, yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang merupakan operator KRL Commuterline Jabodetabek. Terpisah, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto memaparkan PMN merupakan usulan langsung dari perseroan lantaran usia kapal-kapal Pelni sebagian besar sudah di atas 20 tahun. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menuturkan perseroan mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menuturkan PMN akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), serta menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan rampung pada 2024—2025. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai PMN menjadi solusi untuk memperbaiki likuiditas BUMN di tengah derasnya proyek penugasan. Seringkali, lanjutnya, BUMN mengalami ketidaksesuaian pendanaan saat mengerjakan proyek penugasan yang berujung pada kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dapat mengantongi dan hasil penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD/rights issue) maksimal sebesar Rp 9,2 triliun pada bulan April 2024. Rights Issue  ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun. Dalam aksi ini, emiten BUMN karya tersebut siap menerbitkan 92.238.374.997 saham baru seri B. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2023 terkait APBN 2024 yang sudah disepakati bahwa MIKA memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk PMN sebesar Rp 6 triliun yang akan cair pada kuartal I-2024. 

Investasi resor dan perhotelan sebagai penunjang pariwisata Bali masih menjadi pemikat utama para pemilik modal baik asing maupun dalam negeri. Namun demikian, langkah pengendalian perlu dilakukan guna menekan laju alih fungsi lahan. Laju investasi di Provinsi Bali memang telah kembali bergeliat setelah sektor pariwisata pulih dengan masuknya wisatawan mancanegara dan nusantara. Kondisi ini memberikan efek positif bagi perekonomian wilayah ini yang mulai tumbuh, dan bahkan mampu menembus level 5,71% pada tahun lalu.Pulihnya sektor pariwisata juga memacu investasi di sektor akomodasi penunjang pariwisata seperti pembangunan hotel, vila hingga pusat perbelanjaan baru di sejumlah destinasi. Kencangnya laju investasi akomodasi ini tersebut tergambar dari penyaluran pembiayaan yang dikucurkan perbankan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran kredit di wilayah ini pada 2023 mencapai Rp92,26 triliun atau tumbuh 6,27% secara tahunan (year-on-year/YoY), yang salah satunya didorong oleh tumbuhnya pembiayaan di sektor investasi.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit secara tahunan ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali. Dari pantauan Bisnis, sepanjang tahun lalu setidaknya lebih dari lima hotel berbintang baru yang muncul, yang salah satunya dibangun oleh salah satu konglomerat nasional. Bahkan pada 2022, Smitch Travel Research memperkirakan akan ada tambahahan kamar hotel baru sebanyak 7.522 kamar pada periode 2022—2023.Senada, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali G.A Diah Utari menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran produk domestik regional bruto (PDRB), berlanjutnya pertumbuhan ekonomi wilayah ini bersumber dari terjaganya investasi didorong oleh peningkatan investasi bangunan untuk fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, vila, hingga restoran. KPw BI Bali mencatat bahwa investasi memberikan porsi hingga 29,28% terhadap ekonomi Bali. Hanya saja, investasi akomodasi bagaikan buah simalakama bagi Provinsi Bali. 

Di satu sisi investasi akomodasi merupakan prospek yang paling menjanjikan. Akan tetapi hal tersebut terlihat kontraproduktif terhadap upaya Bali menahan laju alih fungsi lahan yang masif sebagai dampak dari pembangunan akomodasi.Bahkan, kondisi tersebut juga diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga telah berupaya melakukan diversifi kasi motor perekonomian melalui transformasi ekonomi Bali yang mendorong peranan tumbuhnya sektor primer seperti pertanian, perikanan hingga sektor sekunder seperti industri kecil dan menengah. Dalam upaya diversifi kasi ekonomi, Pemprov Bali berupaya memperkuat sektor primer dan sekunder dengan melakukan modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan; penguatan industri pengolahan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta pengembangan ekonomi kreatif. 

 Namun demikian, masifnya investasi fasilitas pariwisata di Bali juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan kawasan Bali selatan atau kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus sebagai kawasan strategis nasional. Kebijakan ini dipandang turut memantik kencangnya laju investasi akomodasi di selatan Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan bahwa pembangunan akomodasi di Bali perlu dikendalikan, jika tidak memungkinkan untuk di moratorium lantaran investasinya memang masih terbuka. Langkah ini, imbuhnya, perlu upaya tersebut perlu sinergi antara pemerintah dan pihak asosiasi hotel di Pulau Dewata. Tjok Ace, sapaan akrabnya, menyebut bahwa saat ini jumlah kamar hotel di Bali sekitar 150.000 kamar. Akan tetapi, tidak semua hotel berada di bawah PHRI. Tjok Ace memandang bahwa kurang terkendalinya pembangunan akomodasi di Bali tidak lepas dari dampak implementasi perizinan berbasis one single submission (OSS) yang masih memiliki kelemahan yang belum mencantumkan secara detail soal ketentuan arsitektur khas Bali.

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) 2024 sebesar US$ 150-200 juta atau setara dengan Rp 2,36-3,15 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran, maintance, dan menunjang bisnis anak usaha. "Sumber dana capex berasal dari kas operasional dan pembiayaan pihak ketiga," kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BREN Merly kepada Investor Daily di Jakarta. Merujuk pada laporan keuangan BREN per 30 September 2023, anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini memiliki kas dan setara kas sebesar US$ 320,18 juta atau setara Rp 5 triliun. Sedangkan kas bersih yang diperoleh BREN dari aktivitas operasi hingga kuartal III-2023 mencapai US$ 223,40 juta atau Rp 3,52 triliun. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik sebesar Rp3,20 triliun selama periode 22-25 Januari 2024.  Hal ini tidak terlepas dari ekspektasi investasi asing mengenai sikap Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang belum akan terburu-buru menurunkan suku bunga acuan. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter  BI Edi Susianto mengatakan, terjadinya capital outflow karena adanya sentimen global terkait menurunnya ekpektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve segera menurunkan suku bunga acuan. Prediksi terkait sikap Federal Reserve ini ditopang rilis data ekonomi yang memberikan sinyal bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup resilen, ditambah beberapa kondisi di Jepang dan Eropa. Sementara itu, data kurs jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 15.829 per dolar AS pada Jumat  (26/1/2024)

Permodalan sektor jasa keuangan tetap solid menghadapi berbagai risiko di tengah perlambatan ekonomi. Di sisi lain, ekspektasi penurunan tingkat suku bunga acuan di negara maju dinilai akan membuka ruang bagi masuknya aliran modal ke negara berkembang. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Desember 2023 secara daring, Selasa (9/1/2024). Beberapa faktor risiko yang akan dihadapi oleh sektor jasa keuangan pada tahun ini, antara lain, perlambatan ekonomi global yang terutama dialami oleh negara-negara Uni Eropa dan China, konflik geopolitik yang masih akan berlanjut, serta kontestasi politik di 64 negara yang akan diikuti oleh hampir 50 % penduduk dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2024 mencapai 2,9 persen atau lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya sebesar 3 %. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada November 2023 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 sebesar 2,7 % atau melambat dibandingkan 2023 sebesar 2,9 %. ”Kami tetap optimistis sector jasa keuangan dapat menghadapi berbagai faktor risiko ter- sebut. Hal ini mengingat kondisi sektor jasa keuangan pada akhir 2023 tetap stabil dan diperkirakan terus berlanjut didukung permodalan yang solid,” kata Mahendra.

Perbankan per November 2023 mencatatkan rasio kecukupan modal (capital adequacyratio/CAR) sebesar 27,86 %, jauh di atas ambang batas minimum 20 %. Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh 9,74 % secara tahunan menjadi Rp 6.966 triliun dengan nonperforming loan (NPL) net 0,75 % dan NPL gross 2,36 %. Sementara itu, permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum juga menguat. Ini tecermin dari risk based capital (RBC), masing-masing 464,13 % dan 348,97 %, di atas ambang batas minimum 120 %. Selain itu, piutang pembiayaan sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, serta lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya tumbuh 14,14 % secara tahunan menjadi Rp 467,39 triliun, melambat ketimbang bulan sebelumnya yang tumbuh 15,02 %. (Yoga)

Di pengujung tahun 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya mencairkan dana penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Nilainya mencapai Rp 37,3 triliun, baik secara tunai maupun pengalihan barang milik negara (BMN). Pertama , pemerintah mencairkan PMN kepada PT Hutama Karya senilai Rp 28,88 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2023. Kedua, pencairan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,53 triliun berdasarkan PP No. 56 Tahun 2023. Ketiga, PMN kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 798,81 miliar. Hal ini tertuang dalam PP No. 57 Tahun 2023. Keempat, PMN kepada PT Brantas Abipraya senilai Rp 211,98 miliar berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2023. Kelima, PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai Rp 3 triliun yang bersumber dari APBN 2023. Hal ini tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2023. Keenam, PMN kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Rp 659,19 miliar, yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2023. Ketujuh , suntikan modal kepada PT LEN Industri senilai Rp 1,75 triliun, yang diatur dalam PP No. 62 Tahun 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan, seluruh PMN tunai disertai dengan key performance indicator (KPI) dan kontrak kerja.

JAKARTA,ID-Emiten Prajogo, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) memberi suntikan modal sebesar US$ 162,5 juta atau setara Rp2,52 triliun kepada anak usahanya, Star Energy Group Holdings Pte Ltd (SEGHPL). Penambahan modal itu dilakukan dalam dua tahap yakni  pada 27 Oktober 2023 sebesar US$ 72,5 juta dan pada 9 November 2023 senilai US$ 90 juta. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Barito Renewables Merly mengungkapkan, perseroan telah melakukan penyetoran modal kepada SEGHPL sebesar US$ 72,5 juta untuk pengambilan bagian atas seluruh saham baru yang diterbitkan oleh SEGHPL sejumlah 71,758 lembar. Penyetoran modal ini telah dicatatkan  oleh SEGHPL berdasarkan Accounting and Corporate Regulatory Authory (ACRA) tanggal 27 Oktober 2023. "Dengan dilakukannya penyetoran modal tersebut, kepemilikan saham oleh perseroan SEGHPL yang semula berjumlah 752.392 saham," kata Merly. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan  domestik (capital inflow) senilai Rp6,82 triliun  sepanjang 11-14 Desember 2023. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, aliran modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3,98 triliun, pasar saham Rp340 miliar dan intrusmen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 2,5 triliun. "Berdasarkan data transaksi 11-14  Desember 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik  tercatat beli neto Rp6,82 triliun, terdiri dari beli neto Rp 3,98 triliun di pasar SBN, beli Rp0,34 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 2,5 triliun di SRBI," ucap Erwin. Bila dilihat secara kumulatif, dari 1 Januari sampai dengan 14 Desember 2023 transaksi yang terjadi adalah non residen beli neto Rp76,66 triliun di pasar SBN,  jual neto Rp17,56 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 45,35 triliun di SRBI. (Yetede)