Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk cadangan investasi bagi sejumlah perusahaan pelat merah untuk tahun 2024. Nilai PMN yang diajukan mencapai Rp 12,8 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, ada enam perusahaan yang bisa mendapat suntikan modal tersebut. Pertama, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun. Anggaran cadangan investasi untuk KAI tersebut diberikan untuk penguatan permodalan. Kedua, Indonesia RE sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan perusahaan. Ketiga, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian kapal angkutan perintis. Keempat, PT INKA (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelima, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun untuk elektrifikasi desa. Keenam, ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk pembelian permodalan perusahaan. Adapun cadangan investasi untuk PLN diajukan kembali setelah Komisi XI DPR menolak usulan suntikan PMN sebesar Rp 10 triliun dalam rapat kerja bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), pada Rabu (13/9). Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengusulkan untuk memanggil keenam perusahaan BUMN. Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pengajuan PMN tahun depan. "Usulan ini kita sepakati dalam rapat ini untuk pembahasan. Nanti kita telepon satu-satu, KAI, Indonesia RE, Pelni, INKA, PLN, ID Food akan kita panggil lagi," ungkap Aria.

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan tetap antisipasif untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus stabil, di tengah kondisi global yang masih mengalami tantangan bertingkat (casade problem) seperti cilmate change dan El Nino. Dengan critical minerals yang dimiliki, pemerintah optimis, Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin jauh di depan, dibandingkan negara lain. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah  Anggota Asosasi Emiten Indonesia (AEI) 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dia menjelaskan, pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% secara year on year (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Agustus 2023 berada di level 3,27% atau berada dalam target sasaran 3% kurang lebih 1%. Indonesia juga telah kembali masuk dalam upper-middle income country berdasarkan data Bank Dunia yang diperbaharui pada Juli 2023 dengan pendapatan per kapita US$ 4.580. Di samping itu, pemerintah Indonesia menyatakan intensi untuk menjadi anggota OECD. (Yetede)

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Tambahan likuiditas bakal kembali mengaliri kantong sejumlah korporasi pelat merah. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 maupun Rancangan APBN 2024. Keputusan itu tak lepas dari peran penting BUMN dalam mewujudkan berbagai proyek strategis yang digadang-gadang turut mengakselerasi ekonomi nasional. Namun jika ditelaah, terlihat pemerintah enggan mengobral PMN. Hal itu tampak dari angka usulan yang tergolong moderat. Apalagi, sejumlah kalangan juga mendorong pemerintah untuk lebih selektif menyalurkan PMN, yakni hanya kepada perusahaan yang sehat, bukannya menjadi obat bagi BUMN sakit. Mengacu pada postur fiskal tahun ini, pemerintah mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan yakni PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya. Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya. Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Sejatinya, pemerintah dan DPR tidak memberikan jalan mulus untuk mengucurkan PMN hingga Rp57 triliun karena dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan konsolidasi fiskal. Bukannya tanpa alasan pemerintah mengusulkan penambahan PMN. Sebab, ada banyak tugas yang patut dikebut, terutama infrastruktur. Suntikan untuk BUMN juga ditujukan guna mempercepat proyek strategis nasional (PSN). Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (12/9), meminta Parlemen untuk menyepakati usulan penambahan modal tersebut. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Vijaya, mengatakan perseroan tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya. Adapun pada tahun depan, perseroan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

Perusahaan pengembang Vasanta Group mempersiapkan belanja modal setidaknya Rp 10 triliun dalam lima tahun ke depan. Modal ini dipersiapkan untuk membangun beberapa proyek, seperti Shila at Sawangan dan Marche yang merupakan hasil kerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Chairman Vasanta Group Agnus Suryadi, Selasa (12/9/2023), menjelaskan, dana untuk belanja modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses alternatif permodalan melalui layanan urun dana dari pasar modal (securities crowd funding/SCF). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Selasa (29/8/2023), mengatakan, selama ini usaha mikro kerap kali mengalami kesulitan mengakses permodalan dari layanan jasa keuangan karena berbagai faktor. (Yoga)

JAKARTA – Selisih suku bunga acuan Bank Indonesia, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI Rate), dengan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, makin tipis setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Akibatnya, arus modal asing deras meninggalkan Tanah Air atau capital outflow. Suku bunga acuan Amerika atau Fed Fund Rate saat ini berada di level 5,25-5,50 persen, hanya terpaut 0,25 persen dari BI Rate yang berada di level 5,75 persen. Adapun The Fed menaikkan bunga acuan untuk meredakan tekanan inflasi.

Kenaikan suku bunga The Fed yang menyebabkan selisih dengan suku bunga di Indonesia menipis membuat aset di Amerika tersebut lebih menarik investor. Para investor pun menjual aset di Indonesia untuk dialihkan ke Negeri Abang Sam. Pergerakan arus modal keluar berturut-turut terjadi di Tanah Air sejak The Fed memutuskan kenaikan suku bunganya akhir Juli lalu. Pada pekan ketiga Agustus, capital outflow yang terjadi sebesar Rp 6,79 triliun, yang terdiri atas jual neto di pasar surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3,65 triliun serta jual neto di pasar saham sebesar Rp 3,14 triliun. Secara akumulasi, sepanjang bulan ini, investor asing tercatat membukukan jual bersih hingga lebih dari Rp 17,55 triliun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp 5,33 triliun. Dalam periode transaksi 31 Juli Agustus 2023. Dinamika eksternal saat ini menjadikan investor masih menempatkan dana ke negara-negara emerging market termasuk di Indonesia. Adapun capital inflow tersebut terdiri atas Rp 1,9 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 3,43 triliun di pasar saham. Sementara itu, data BI menunjukkan secara kumulatif dari 1 Januari 2023 sampai 3 Agustus 2023 transaksi yang terjadi adalah nonresiden beli neto Rp93,62 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp16,86 triliun di pasar saham. Adapun imbal hasil atau yield SBN Indonesia teror 10 tahun naik ke 6,29% per Jumat (4/8/2023). Level yield  surat utang Amerika Serikat atau US Treasure  Note tenor 10 tahun naik ke level 4,175% per Kamis (4/8/2023). Sedangkan premi resiko investasi  (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun naik menjadi 78,86 basis poin (bps) per Agustus 2023 dari posisi 73,57 bps per 28 Juni 2023. (Yetede)