JAKARTA TRIBUN - Bank Indonesia menyebutkan dalam laporannya, pada periode 4 - 7 Juli 2022, modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sekitar Rp 6,20 triliun. "Nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 6.20 triliun terdiri dari Jual neto di pasar SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp 3.54 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 2.66 triliun. Jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Erwin Haryono, Jumat (8/7).

Erwin juga melanjutkan untuk premi credit default swap (CDS) 5 tahun naik ke level 145.14 basis poin (bps) per 7 Juli 2022 dari 139.07 bps per 1 Jul 2022. Erwin mengungkapkan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Yang bertujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan eksternal. "Serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, pungkasnya.

Suntikan modal dari pemerintah kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi katalis bisnis korporasi pelat merah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain menjadi jamu untuk menyehatkan neraca keuangan, aliran dana segar itu juga menjadi akselerator proyek-proyek pembangunan pemerintah yang digarap oleh BUMN. Kendati demikian, pemerintah disarankan untuk cermat memantau kinerja BUMN penerima PMN, agar dana yang disalurkan benar-benar efektif sesuai tujuannya, sekaligus tidak terus menggerus keuangan negara. Pada tahun ini, dana sebesar Rp38,5 triliun dialokasikan sebagai PMN kepada sejumlah BUMN. Adapun pada tahun depan, anggaran PMN diusulkan meningkat menjadi Rp73,26 triliun untuk 10 BUMN. Umumnya, aliran PMN memiliki tiga tujuan utama, yakni penugasan, pengembangan usaha, dan penyelamatan BUMN sakit. PMN penugasan kerap diberikan kepada BUMN yang menggarap proyek-proyek negara seperti BUMN Karya. Dana itu juga diberikan kepada BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Damri.

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, masih berat. Pemerintah terbebani penyuntikan modal kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2023 pada kisaran 2,81% hingga 2,95% terhadap PDB. Level ini jauh lebih rendah dibanding outlook defisit anggaran tahun ini yang sebesar 4,5% terhadap PDB. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa jangan sampai suntikan modal kepada BUMN justru memanjakan BUMN dan membuat beban APBN makin berat. Ia juga melihat banyak proyek yang tidak terlalu berdampak dalam mendongkrak perekonomian meski telah disuntik PMN. Selain itu, besaran PMN yang telah disuntikkan juga belum menghasilkan output yang seimbang. "Jadi kalau tanpa ada kejelasan soal output yang bisa berdampak positif, maka PMN bisa dikatakan mubazir karena masih banyak pos yang butuh anggaran," tambahnya.

PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk memutuskan tidak membagi dividen atas laba bersih 2021 sebesar Rp 1,35 triliun. ”Dengan  keputusan pemegang saham tersebut, perseroan memiliki fondasi permodalan yang solid untuk menjamin pendanaan dan penyelesaian atas proyek-proyek properti yang dikelola,” kata Direktur BSD Hermawan Wijaya kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (17/6). (Yoga)

PT Hutama Karya (Persero) memproyeksikan realisasi  dana penyertaan modal negara (PMN)  tahun anggaran 2023 senilai Rp 30,56 triliun akan diterima pada kuartal II tahun depan. "Saat ini rencana PMN untuk Hutama Karya pada tahun depan anggaran 2023 sebesar Rp30,56 triliun masih dalam tahap pengajuan. Perusahaan berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal. Sehingga Hutama Karya dapat  mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas JTTS," kata Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro dalam pernyataan resminya. Jika merujuk pada pencairan dana PMN di tahun sebelumnya, lanjut Aloysius. Hutama Karya memperkirakan realisasi PMN tahun anggaran 2023 akan diterima pada kuartal II-2023. Nantinya, PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas-ruas JTTS tahap I seperti, Rusa Binjai-Langsa Rp1,096 miliar, Rusa Indralaya-Muara Enim Rp1,028 miliar, Kuala Tanjung-Parapat Rp 3,037 miliar. Ruas Bengkulu-Tb. Penanjung Rp266 miliar, Ruas Sigli-Banda Aceh Rp952 miliar, Ruas Padang-Sicincin Rp5,339 miliar, Ruas Pekan Bari-Pangkalan Rp797 miliar. (Yetede)

Pemerintah kembali meminta tambahan suntikan modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebutuhan dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 39,82 triliun untuk tahun 2023. Perusahaan pelat merah yang butuh modal, yakni pertama, PT Hutama Karya dengan usulan PMN Rp 30,56 triliun. Permintaan ini lebih gede dibanding dengan PMN yang telah dialokasikan 2022 sebesar Rp 23,85 triliun. Kedua, PT Rajawali Nusantara (RNI) dalam rapat kerja dengan Komisi VI, kemarin, mengajukan PMN sebesar Rp 4,6 triliun. Ketiga, Perusahaan Umum DAMRI (Perum) mengajukan PMN Rp 866,8 miliar dalam pagu indikatif tahun anggaran 2023. Keempat, Defend.id, Holding BUMN Industri Pertahanan, mengajukan PMN dengan total Rp 3 triliun. Kelima, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav mengajukan PMN sebesar Rp 790,2 miliar.

Pemerintah memastikan dana investasi yang digelontorkan dalam bentuk penyertaan modal negara untuk sejumlah badan usaha milik negara bisa efektif dalam meningkatkan kinerja BUMN bersangkutan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan penyertaan modal negara bisa berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan IV Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Adinugroho Dwiutomo mengatakan, investasi pemerintah dalam skema penyertaan modal negara (PMN) turut memberi nilai tambah untuk aspek ekonomi dan sosial, mulai dari mengurangi beban biaya logistik, mengakselerasi rasio elektrifikasi, hingga meningkatkan akses kesehatan.

Penyertaan modal negara merupakan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya, serta dikelola secara korporasi, kata Adinugroho dalam lokakarya bertema ”Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atas Penjaminan BUMN dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/6). Kepala Pusat Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio menilai pelaksanaan investasi pemerintah terhadap BUMN perlu terus diawasi dan dievaluasi agar efektivitas PMN dapat terukur dengan tepat sehingga bisa menjadi pertimbangan arah kebijakan ke depannya. (Yoga)

Hingga pertengahan 2022, pemerintah belum juga merealisasikan pembiayaan investasi kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Adapun total pencairan PMN BUMN tahun ini sebesar Rp 38,48 triliun. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jendral (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Meirijal Nur mengatakan, proses pencairan PMN BUMN tersebut masih dalam tahapan administrasi. 

Sejumlah BUMN direncanakan menambah modal melalui aksi memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue pada semester II 2022. Salah satu yang akan melaksanakan aksi korporasi tersebut adalah perusahaan asal pelat merah, PT Krakatau Steel, Tbk. Right Issue menjadi salah satu yang direncanakan Krakatau Steel guna mendapatkan dana segar untuk membayar utang. Tahun ini perseroan ditargetkan melunasi utang sebesar US$524 juta. Dana segar dari right issue direncanakan dipakai Krakatau Steel untuk pelunasan utang Tranche B dan pengembangan usaha. "Harapannya, publik akan yang men-subscribe, tanpa partisipasi pemerintah, " ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat bersama DPR, 8 Juni lalu. "Di tahun 2022 kami berencana melakukan pengurangan jumlah utang hingga 50% dari total utang pada MRA (Master Restructuring Agreement) di tahun 2020," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. 

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan inflasi, gangguan rantai pasok, dan tensi geopolitik dunia menjadi ancaman dalam mengerek investasi. Situasi tersebut agaknya disadari betul oleh Pemerintah Indonesia yang memilih tak muluk-muluk mematok target investasi. Buktinya, target penanaman modal di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 disepakati ‘hanya’ sebesar Rp1.250 triliun--Rp1.400 triliun. Padahal sebelum pemutakhiran target tersebut, pemerintah mematok angka yang amat optimistis yakni Rp1.800 triliun--Rp1.900 triliun. Situasi memang tengah pelik karena perangkat untuk memacu aliran dana investor makin terbatas. Misalnya saja insentif pajak yang tak lagi bisa ditebar seiring dengan tuntutan konsolidasi fiskal pada tahun depan. Optimalisasi penerimaan harus dilakukan guna menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak menampik bahwa penguraian kendala investasi memang belum usai. Alhasil, target penanaman modal yang dicanangkan pada tahun depan tak jauh berbeda ketimbang tahun ini. Pada tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi di angka Rp1.200 triliun, naik sebesar 33,15% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yang tercatat Rp901,2 triliun.