Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Hexana Tri Sasongko memperkirakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp20 triliun akan segera cair pada awal September 2021 untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya.

Adapun kebutuhan dana untuk BPUI mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya adalah Rp26,7 triliun yang awalnya akan dipenuhi dari PMN 2021 sebesar Rp20 triliun, PMN 2022 senilai Rp2 triliun, dan fund raising internal BPUI sebesar Rp4,7 triliun.

Namun Hexana mengatakan alokasi PMN untuk BPUI sebesar Rp2 triliun pada tahun 2022 ditiadakan. "Kami mendapat informasi dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan bahwa tahun anggaran 2022 untuk BPUI tidak ada alokasi PMN Rp2 triliun," ujarnya.

Maka dari itu, ia menyebutkan BPUI akan mencari upaya lain untuk menutup alokasi PMN tahun 2022 tersebut, sehingga total fund raising internal akan naik menjadi Rp6,7 triliun.

Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 7,67 triliun pada pekan lalu atau periode 23-26 Agustus 2021, lebih besar dari pekan sebelumnya, 16-19 Agustus 2021, yang senilai Rp 3,49 triliun. Ini terjadi justru pada saat potensi The Fed untuk melakukan pengurangan likuiditas (tapering off) mulai November mendatang semakin menguat. 

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, aliran modal asing ini meliputi investasi ke Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7,18 triliun dan saham sebesar Rp 0,49 triliun. Sementara itu, berdasarkan data setelmen sejak awal tahun hingga 19 Agustus 2021 (year to date) aliran modal asing yang masuk mencapai sebesar Rp 14,1 triliun. "Berdasarkan data transaksi 23-26 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp 7,67 triliun terdiri atas beli neto di pasar SBN sebesar Rp 7,18 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 0,49 triliun," papar Erwin dalam keterangan yang diterima Investor Daily pada pekan lalu. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Ferry Warjiyo mengungkapkan, aliran masuk modal asing berlanjut dalam bentuk investasi portofolio yang pada Juli hingga 16 Agustus 2021 dengan mencatat net inflows US$ 2 miliar. Ini terjadi seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mencairkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 92,2 triliun pada semester kedua tahun ini. Anggaran suntikan modal negara tersebut, ditujukan untuk sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi lain milik negara. Pertama, PT Hutama Karya sebesar Rp 25,2 triliun. Kedua, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,3 triliun. Ketiga, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 1 triliun. Keempat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun.

Pemerintah berencana kembali menginjeksikan dana ke sejumlah BUMN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tahun depan. Besaran PMN yang tertuang dalam RAPBN 2022 mencapai Rp 38,5 triliun, yang akan ditebar kepada tujuh BUMN. Tujuh korporasi yang akan menerima PMN, yakni: 1. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Suntikan dana ke PLN akan dipakai untuk melanjutkan pembangunan proyek transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa. 2. PT Hutama Karya (HK). Suntikan dana akan dipakai untuk menyelesaikan konstruksi ruas-ruas jalan tol trans sumatera (JTTS) terutama di delapan ruas utama. Kedelapan ruas tersebut, yakni Binjai-Langsa, ruas Indralaya-Muara Enim, ruas Kisaran-Indrapura, ruas Kuala Tanjung-Parapat, ruas Penanjung-Bengkulu, ruas Sigli-Banda Aceh, ruas Pangkalan-Pekanbaru, dan ruas Pekanbaru-Dumai. 3. PT Adhi Karya Tbk. PMN diberikan untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis, 4. PT Waskita Karya Tbk. Tambahan dana akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan perusahaan di tujuh proyek tol yang tengah dibangun. 5. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), yang akan dipakai untuk mendukung program kredit pemilikan rumah (KPR) melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). 6.  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Perusahaan diberi dana oleh pemeintah tahun depan untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka memberikan penjaminan pada proyek-proyek infratsruktur pemeirntah tahun depan. 7. Perum Perumnas. Tambahan dana akan diberikan untuk penyelesaian unit hunian landed di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri pada pekan kedua Agustus 2021. Pada periode 9 hingga 12 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto (net sell) mencapai Rp 5,49 triliun."Angka itu terdiri dari jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,33 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 1,16 triliun," kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, akhir pekan lalu.Lalu, rupiah melemah ke level Rp 14.389 per dollar AS pada tanggal 12 Agustus 2021 dan sedikit terangkat ke posisi Rp 14.388 per dollar AS pada 13 Agustus 2021.Meski asing hengkang dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi atau premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke level 73,89 per 12 Agustus 2021 dari periode sebelumnya, yakni 77,66 per 6 Agustus 2021.

(Oleh - HR1)

Pembatasan sosial menyebabkan masyarakat memiliki kelebihan likuiditas sehingga gemar menempatkan dana di pasar modal. Maka, bisnis bank kustodian ketiban berkah. Lihat saja, data harian bank kustodian mencatatkan nilai aktiva bersih industri reksadana senilai Rp 536,1 triliun pada Juni 2021. Naik 11,1% year on year (yoy) dibandingkan posisi yang sama tahun lalu senilai Rp 482,54 triliun.

Head of Investment Research Infovesta, Wawan Hendrayana menyatakan, pada tahun 2018 terdapat 15 bank kustodian, per 30 Juni sudah tumbuh menjadi 18 bank. Bank HSBC Indonesia dan Standard Chartered bersaing menjadi bank kustodian terbesar. Dari lima besar, empat di antaranya adalah bank asing.

(Oleh - HR1)

Pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) bidang penerbangan dan pariwisata akan menyedot anggaran negara. Kementerian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat kini tengah membahas rencana penyertaan modal negara (PMN) Rp 9,3 triliun untuk holding tersebut. Saat memaparkan rencana PMN di hadapan DPR pada 8 Juli lalu, Wakil Menteri BUMN Kertika Wijoatmodjo mengatakan pembentukan holding penerbangan dan pariwisata dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021. Aturan ini mengukuhkan PT Survai Udaara Penas (Persero) sebagai induk holding dengan nama PT Aviasi Pariwisata.  Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan jumlah PMN yang diusulkan pemerintah untuk BUMN hanya berfungsi untuk keperluan jangka pendek. "Jika untuk jangka panjang, yang bersifat standby masih relatif kecil." 

(Oleh - HR1) 

Pemerintah berencana menyuntikkan dana segar kepada 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan. Suntikan modal tersebut diberikan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7), Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan anggaran PMN sebesar Rp 72,44 triliun untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah. Anggaran PMN yang diusulkan tersebut nilainya hampir dua kali lipat dari alokasi tahun ini. Dalam APBN 2021, alokasi PMN untuk BUMN hanya senilai Rp 37,4 triliun untuk menyuntik delapan BUMN.

Beberapa BUMN yang diusulkan menerima dana PMN jumbo tahun depan, antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk melanjutkan penugasan membangun megaproyek Jalan Tol Trans Sumatra. "Penugasan 80%, restukturisasi 6,9%. Jadi kalau kita kumulatifkan 87% adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan, seperti Hutama Karya sendiri ini akan ada PMN sangat besar untuk penugasan," kata Erick. Selain penugasan, pemerintah menyuntik modal kepada bank BUMN untuk penguatan modal inti (tier I) dan memperkuat rasio kecukupan modal (CAR). Dua bank BUMN penerima suntikan modal adalah Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 7 triliun dan Bank BTN Rp 2 triliun.

Total penyertaan modal negara terhadap badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 82,1 triliun. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat dihubungi, Minggu (4/7/2021), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan pada Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) itu berbentuk investasi permanen. Penyertaan itu dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus atau berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Dari Rp 82,1 triliun yang diserahkan, nilai ekuitas tumbuh menjadi Rp 90,7 triliun. ”PMN itu bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dalam rangka menjalankan mandat pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Meirijal.

Seluruh PMN itu diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang ada di bawah Kemenkeu, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Penyertaan modal oleh pemerintah itu, kata Meirijal, juga dilakukan untuk terus mengupayakan peran BUMN atau lembaga sebagai perpanjangan tangan Kemenkeu dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

Total pembiayaan oleh BUMN di bawah Kemenkeu di sektor infrastruktur sebesar Rp 117 triliun dengan nilai proyek Rp 699 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan. Selain itu, BUMN tersebut memberikan penjaminan kepada pelaku usaha sektor infrastruktur sebesar Rp 66,4 triliun dari nilai proyek Rp 315 triliun. Lalu mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai outstanding pembiayaan Rp 90,4 triliun dari nilai ekspor sebesar Rp 315 triliun.

Pemerintah berencana membentuk perusahaan induk panas bumi dengan menggabungkan tiga perusahaan BUMN di bidang panas bumi. Ketiga BUMN tersebut adalah PT PLN Gas & Geothermal, PT Pertamina Geothermal Energy, dan PT Geodipa Energi (Persero). PLN Gas & Geothermal dan Pertamina Geothermal Energy masing-masing adalah anak usaha PLN dan Pertamina.

Meirijal mengatakan, hingga saat ini model bisnis induk masih belum ditentukan. Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sedang mengkaji pola dan sinergi bisnis untuk meningkatkan nilai dari setiap perusahaan tersebut. ”Kajiannya sekarang sedang didalami. Saat ini masih di dalam kajian dan ini akan segera diinformasikan bagaimana bentuk yang paling optimal untuk pengembangan panas bumi di Indonesia,” ujar Meirijal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dugaan penyimpangan data realisasi investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2019. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menuturkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 mencatat tiga temuan penting mengenai realisasi data investasi yang terindikasi manipulatif. Berdasarkan publikasi yang disampaikan pada awal 2020, BKPM mengklaim realisasi investasi 2019 mencapai Rp 809,6 triliun. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang senilai Rp 792 triliun, Realisasi investasi itu terdiri atas penanaman modal dalam negeri Rp 386,5 triliun (47,7 persen) serta penanaman modal asing Rp 423,1 triliun (52,3 persen). "Banyak investor asing yang mengacu pada data BPKM. Lembaga internasional juga menggunakan data BKPM untuk menghitung prospek pertumbuhan ekonomi," ujar Bhima (Direktur Center of Economic and Law Studies). Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan investor serta menjaga kredibilitas BKPM. 

(Oleh - HR1)