Selama setahun terakhir, ekspor furnitur Indonesia ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, tumbuh pesat. Hal ini merupakan buah dari keberhasilan pelaku industri memanfaatkan ceruk perang dagang Amerika Serikat dengan China serta gaya hidup masyarakat di sejumlah negara tujuan ekspor. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 2020 nilai ekspor produk furnitur Indonesia tembus 1,65 miliar dollar AS atau tumbuh sebesar 9,93 persen dari 2019 yang sebesar 1,49 miliar dollar AS. Sementara pada triwulan I-2021, nilai ekspor furnitur tercatat senilai 536,52 juta dollar AS, tumbuh 28,16 persen dari periode sama 2020.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri,Rabu (19/5/2021), mengatakan, pertumbuhan tertinggi ekspor furnitur Indonesia adalah ke AS dengan pangsa pasar sebesar 52,97 persen dari total nilai ekspor 2020. Ekspor furnitur ke negara tersebut tumbuh 20,96 persen dari 721,2 juta dollar AS pada 2019 menjadi 872,37 juta dollar AS pada 2020. Pertumbuhan ekspor furnitur ke AS tersebut berlanjut dalam tiga bulan pertama 2021. Pada triwulan I-2021, nilai ekspornya mencapai 299,5 juta dollar AS, tumbuh 38,28 persen dari periode sama 2020 yang sebesar 216,3 juta dollar AS. ”Produk-produk furnitur yang banyak diminati baik oleh AS maupun sejumlah negara lainnya adalah beragam furnitur dalam dan luar ruangan yang terbuat dari kayu,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menuturkan, pasar AS memang sangat besar dan momentum pertumbuhannya selama masa pandemi ini perlu dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya itu, ceruk perang dagang AS-China juga telah berhasil dibidik dan diisi oleh Indonesia dengan baik. Sebelumnya, China merupakan eksportir furnitur terbesar ke AS dengan nilai ekspornya rata-rata sekitar 33 miliar dollar AS. Lantaran perang dagang dengan AS, nilai ekspor furnitur China ke AS turun drastis menjadi 7,9 miliar dollar AS pada 2019. ”Ada ceruk sekitar 25 miliar dollar AS di pasar AS yang bisa diisi oleh Indonesia. Pesaing Indonesia adalah Vietnam, Kanada, dan Meksiko,” ujarnya.

HIMKI mencatat, impor furnitur Indonesia senilai 355 juta dollar AS pada 2015. Pada 2019, nilai impornya sudah hampir berlipat menjadi 594 miliar dollar AS. Sekitar 60 persen dari impor tersebut adalah produk-produk furnitur asal China. Sejak berseteru dengan AS, China juga banyak menggulirkan produk-produknya, termasuk furnitur, ke negara-negara berkembang. Situasi tersebut membuat HIMKI yang juga fokus menggarap pasar domestik kewalahan.

Ekspor perikanan Indonesia menunjukkan pergeseran sejak pandemi Covid-19. China menjadi negara tujuan ekspor terbesar dan menggeser pasar utama sebelumnya, yakni Amerika Serikat. Namun, peningkatan ekspor ke China dibayang-bayangi isu keamanan pangan dengan temuan kontaminasi virus korona baru atau SARS-CoV-2 pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Sumiyanto, saat dihubungi, Senin (17/5/2021), menyatakan, posisi China sebagai negara tujuan ekspor perikanan terbesar merupakan peluang, mengingat komoditas ikan diserap oleh ”Negeri Tirai Bambu” itu hampir di seluruh segmen pasar.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, per triwulan I-2021, volume ekspor perikanan Indonesia ke China mencapai 102,83 juta ton senilai 228,54 juta dollar AS atau sekitar 33,48 persen dari total volume ekspor. Beberapa komoditas unggulan yang dipasok ke China adalah ikan layur dan cumi beku. Ekspor ke China juga terus meningkat untuk komoditas udang dan tuna. Salah satu komoditas perikanan yang ekspornya mengalami peningkatan adalah udang.

Pada tahun 2020, volume ekspor udang mencapai 4.774 ton atau melonjak 163,61 persen dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 1.811 ton. Meski demikian, pertumbuhan ekspor ke China terancam sejumlah temuan kontaminasi virus SARS-CoV-2 pada produk dan kemasan ikan asal Indonesia. Kasus kontaminasi virus penyebab Covid-19 itu terdeteksi oleh Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) sejak September 2020. Hingga Mei 2021 tercatat 19 kasus kontaminasi SARS-CoV-2, 8 kasus di antaranya ditemukan berulang pada empat perusahaan eksportir ikan di Jakarta, Medan, Ambon, dan Cirebon.

Menurut Widodo, pihaknya terus berupaya meningkatkan kewaspadaan selama pandemi Covid-19 dengan pengujian pada sampel produk. Namun, jejak virus SARS-CoV-2 masih ditemukan pada produk dan kemasan. Kontaminasi virus terjadi seiring kasus Covid-19 di Indonesia yang belum sepenuhnya terkendali. Ia menambahkan, pihaknya telah menerapkan sanksi berupa larangan ekspor terhadap 129 perusahaan yang tidak bisa memenuhi standar uji produk perikanan di China. Dari total 664 unit pengolahan ikan yang boleh ekspor ke China, saat ini tersisa 535 perusahaan. Otoritas di China sempat menghapus nomor registrasi ekspor terhadap lima perusahaan asal Indonesia. Namun, lewat proses mediasi, perusahaan tersebut diizinkan kembali ekspor ke China melalui proses audit.

Sementara itu, ekspor perikanan ke Uni Eropa cenderung stagnan. Hambatannya antara lain tarif bea masuk. Bea masuk komoditas tuna Indonesia ke Uni Eropa, misalnya, mencapai 20,5 persen. Padahal, produk serupa dari Vietnam dikenai tarif bea masuk hampir nol persen. Jumlah unit pengolahan ikan yang memperoleh nomor registrasi ekspor ke Uni Eropa tercatat baru 173 perusahaan. Hambatan itu menekan daya saing produk Indonesia. Kini Indonesia dan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang antara lain membahas kesepakatan penurunan bea masuk.

Di sisi lain, hasil audit otoritas Uni Eropa memperlihatkan produk perikanan yang diekspor Indonesia belum sepenuhnya terjamin ketertelusuran hulu-hilir serta penerapan sertifikasi keamanan pangannya masih diragukan. Selain itu, metode uji dan peralatan laboratorium uji belum sepenuhnya memenuhi persyaratan khusus yang diminta Uni Eropa. Dampaknya, unit pengolahan ikan Indonesia yang bisa ekspor ke Uni Eropa terbatas.

Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri masih terus terjadi. Sementara itu, budidaya lobster di dalam negeri terkesan jalan di tempat karena belum ada dukungan regulasi yang jelas.

Akhir April 2021, aparat kepolisian kembali menggagalkan penyelundupan benih bening lobster sebanyak 21.000 benih di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan akhir ke Vietnam. Benih selundupan yang disita aparat itu ditaksir senilai Rp 1,5 miliar. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar lalu melepasliarkan benih hasil sitaan di Kawasan Konservasi Perairan Bangsring, Banyuwangi, pada awal Mei 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, selama Januari hingga 8 April 2021, penyelundupan benih bening lobster yang digagalkan tim gabungan BKIPM-KKP, kepolisian, serta Bea dan Cukai sebanyak 1.270.990 ekor. Selama 2020, ketika keran ekspor benih lobster dibuka, ekspor benih lobster ilegal yang digagalkan mencapai 896.238 ekor.

Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp). Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan terkait revisi Permen KP No 12/2020, antara lain dengan melarang kembali ekspor benih bening lobster.

Secara terpisah, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi, mengemukakan, revisi peraturan menteri untuk melarang ekspor benih lobster masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono tegas, yakni tidak mengizinkan ekspor benih bening lobster. ”Kebijakan kami atas in- struksi MKP tegas dan jelas, yakni tak mengizinkan ekspor benih bening lobster. Soal pengamanannya, urusan aparat penegak hukum,” kata Wahyu. Ia menambahkan, peta jalan budidaya hingga kini masih dimatangkan secara teknis. ”Sosialisasi dilakukan setelah (aturan) diundangkan dalam peraturan menteri terkait budidaya (lobster),” katanya.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan memberi fasilitas kemudahan ekspor dan impor kepada eksportir dan importir yang menyandang predikat baik.

Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Lewat beleid ini, usaha yang memenuhi kriteria akan menerima kemudahan atas perizinan berusaha di bidang perdagangan. Kemudahan ini berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara elektronik dan otomatis.

Adapun, jenis perizinan usaha yang termasuk dalam fasilitas kemudahan mencakup persetujuan ekspor untuk sembilan jenis komoditas dan barang. Di antaranya adalah ekspor beras ketan hitam, beras organik, beras medium, hewan dan produk hewan, pupuk urea nonsubsidi, serta sisa dan skrap logam.

Sementara dari sisi impor, kemudahan mencakup persetujuan impor atas 77 jenis barang dan komoditas. Di antaranya adalah jagung untuk pangan dan pakan, impor produk hewan segar, sapi bakalan, tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk industri kecil menengah (IKM), dan impor barang modal tidak baru untuk remanufacturing.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan kehadiran beleid ini tak lepas dari semangat kemudahan dan kepastian usaha yang dijanjikan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan janji fasilitas perizinan, dia mengatakan perusahaan akan terpacu memenuhi kriteria.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah segera melakukan langkah-langkah konstruktif untuk meningkatkan nilai ekspor sarang burung walet (SBW) dan porang, antara lain dengan mengalihkan (shifting) negara tujuan ekspor untuk komoditas SBW serta menggenjot produktivitas dan hilirisasi tanaman atau umbi porang. Saat ini, komoditas SBW dan porang tengah booming di pasar ekspor, sehingga situasi tersebut harus dimanfaatkan agar bisa memberi keuntungan lebih besar bagi peternak/petani dan industri dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, SBW dan porang kini telah menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia di pasar dunia. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan budidaya dan produktivitas kedua komoditas tersebut. “Selaku Menteri Pertanian, saya akan berproses lebih maksimal di budidayanya sampai dengan produktivitas, yang kemudian produktivitas itu berakhir dan dihilirisasi dengan melakukan proses-proses pengolahan lanjutan bersama Menteri Perindustrian yang disertai pengaturan-pengaturan tentang perdagangan, termasuk ekspornya, bersama dengan Menteri Perdagangan,” kata Mentan Syahrul saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (4/5).

Mentan mengungkapkan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo secara khusus berpesan agar segenap upaya yang dilakukan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Segala regulasi yang nantinya dibuat jangan sampai menjadi hambatan bagi para petani/peternak dan industri lokal. “Saya selaku Mentan bersama dengan Mendag akan mencoba melakukan upaya maksimal serta memberikan ruang bagi petani porang dan tentu peternak rumah burung walet agar besok bisa mendapatkan nilai-nilai ekspor yang lebih banyak bagi kepentingan negeri dan rakyat tentunya," ujar Mentan

(Oleh - HR1)

Bisnis, MEDAN — Meningkatnya permintaan komoditas kelapa sawit mengerek kinerja ekspor barang melalui pelabuhan muat wilayah Sumatra Utara pada Maret 2021 hingga 40,86% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pengusaha di sektor kelapa sawit berharap pemerintah pusat terus meningkatkan serapan kelapa sawit dalam negeri agar harga bisa tetap bersaing.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Sumut Dinar Butar Butar mengatakan go­long­an barang yang mengalami peningkatan ekspor terbesar Maret 2021 adalah lemak dan minyak hewan/nabati, salah satunya kepala sawit.

Dengan penambahan tersebut, total nilai ekspor golongan itu pada Maret tahun ini tercatat US$471,54 juta atau naik 45,28% dibandingkan dengan bulan sebe­lumnya sebesar US$236,42.

Berdasarkan data kuartal I/2020, ekspor golongan lemak dan minyak nabati tercatat US$1,05 mi­liar atau naik 48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$719,95 juta.

Moncernya kinerja sektor minyak na­bati tersebut telah memberi an­dil terhadap total nilai ekspor Sumut selama kuartal I/2021 sebesar 48,11%.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Su­mut Timbas Prasad Ginting me­ngatakan tren kenaikan harga kelapa sawit dan minyak sawit mentah dalam be­berapa pekan terakhir menjadi penyumbang nilai ekspor Sumut secara signifikan.

Beberapa faktor yang meme­nga­ruhi hal itu a.l peningkatan permintaan dari China, disepakatinya per­dagangan bebas antara Indonesia de­ngan Swiss melalui sebuah refe­ren­dum pada 7 Maret 2021, dan perubahan kurs rupiah.

Pada 2020, nilai ekspor CPO dan turunannya dari Sumut mencapai US$2,52 miliar atau naik sebesar US$240 juta dibandingkan dengan nilai ekspor 2019 sebesar US$2,28 miliar. Jumlah ini memberi andil sebesar 31,17% terhadap ekspor Sumut.

Untuk mempertahankan tren harga positif itu, Timbas mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk konsisten dalam mengembangkan biodiesel dari kelapa sawit.

Menurutnya, bila produk turun­an kelapa sawit lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri, maka volume ekspornya pun akan berkurang. Hal ini membuat permintaan produk kepala sawit di pasar global makin tinggi.

(Oleh - HR1)

Kerjasama pembangunan proyek smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan perusahaan smelter asal China, Tsingshan Group di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara dikabarkan batal. Batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan ini lantaran setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay tidak lebih baik dari rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Freeport belum menjawab pasti terkait kabar pembatalan itu. "Kami masih pembicaraan dengan Tsingshan," kata Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama Riza ke KONTAN, Minggu (2/5).

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga memastikan, jika sampai 2023 atau batas waktu yang ditetapkan pembangunan smelter tak menunjukkan progres berarti, maka bukan tidak mungkin sikap tegas bakal diambil pemerintah. Namun, jika keputusan tersebut yang akan diambil, pemerintah akan melakukan kajian mendalam. Kendati diancam sanksi, hingga kini Freeport masih saja fokus melakukan ekspor. Tahun ini, Freeport mendapatkan kuota ekspor 2 juta ton konsentrat. Kuota itu meningkat dari tahun lalu yang hanya 1.069.000 ton konsentrat tembaga yang diberikan pada 16 Maret 2020 untuk satu tahun. Adapun tahun 2019 PTFI hanya mengantongi kuota ekspor 746.953 ton konsentrat.

Tren peningkatan ekspor di tengah pandemi Covid-19 tengah dibayangi lonjakan tarif kargo peti kemas. Hal ini membuat eksportir dan importir menambah biaya operasional dan bersiasat untuk mereduksi beban biaya tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2021 surplus 5,52 miliar dollar AS. Nilai ekspornya 48,9 miliar dollar AS atau melejit 17,11 persen dibandingkan dengan periode sama 2020, sedangkan nilai impornya 43,38 miliar dollar AS atau meningkat 10,76 persen. Kenaikan ekspor dan impor tersebut menunjukkan geliat aktivitas industri nasional.

Namun, tren peningkatan permintaan global dan domestik ini dibarengi dengan lonjakan tarif kargo peti kemas atau kontainer. Freightos Baltic Index (FBX) mencatat, Indeks Kargo Kontainer Global(Global Container Freight Index) dalam kurun waktu setahun ini melonjak drastis. Indeks yang menggambarkan biaya pengiriman kargo peti kemas global per 30 April 2021 sebesar 4.375 dollar AS per kontainer setara 40 kaki (forty-foot equivalent unit/FEU). Angka ini meningkat tiga kali lipat daripada posisi 1 Mei 2020 yang sebesar 1.451 dollar AS per FEU.

Merujuk pada Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) periode 18 Desember 2009 - 9 April 2021, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) juga menunjukkan, tarif ke Amerika Selatan dan Afrika Barat lebih tinggi daripada wilayah perdagangan utama lainnya. Pada awal 2021, misalnya, tarif angkutan dari China ke Amerika Selatan melonjak 443 persen dibandingkan dengan 63 persen pada rute antara Asia dan pantai timur Amerika Utara.

Terkait dampaknya terhadap harga produk ekspor dan impor, hal itu bergantung dengan metode pembayaran pengiriman. Jika menggunakan sistem free on board (FOB), harga produk relatif tidak akan naik. Apabila dengan sistem cost, insurance, dan freight (CIF), harga produk bisa bisa meningkat.

FOB merupakan penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan pada nilai barang ditambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal (on board). Adapun CIF lebih menekankan pada kewajiban eksportir menanggung biaya perjalanan hingga sampai di pelabuhan negara tujuan, biaya pengangkutan muatan dan kargo, serta biaya asuransi barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kenaikan biaya pengiriman kontainer secara global memang melonjak antara 200 persen dan 500 persen dari kondisi normal. Hal ini terjadi sejak ekonomi China mulai pulih pada Agustus 2020. Bagi eksportir besar, imbasnya akan relatif lebih sedikit lantaran pengiriman mereka berbasis kontrak dan produknya banyak terkait dengan rantai pasok nilai global. Yang perlu dicermati adalah bagaimana eksportir kecil yang kelasnya masih usaha atau industri kecil menengah.

Sejumlah produsen batubara bersiap merespons langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menaikkan kuota produksi batubara pada tahun ini. Kebijakan pemerintah itu bertujuan menggenjot volume ekspor batubara di tengah tren menguatnya harga dan permintaan komoditas energi ini.

Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS sedang menunggu persetujuan Kementerian ESDM atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang telah diajukan.

Jika nanti proposal disetujui, GEMS akan mengirim tambahan produksi batubara ke target pasar existing seperti China, India dan negara di kawasan ASEAN. Namun Sudin enggan membeberkan berapa kuota produksi tambahan yang diajukan GEMS. "Kami belum bisa menyampaikan karena sedang proses revisi RKAB, tunggu persetujuan dulu, " ujar dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara tahun ini sebesar 550 juta ton. Kini, proyeksi itu naik menjadi 625 juta ton. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. Adapun penambahan 75 juta ton dikhususkan untuk pasar ekspor.

PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga berencana mengerek produksi batubara di sepanjang tahun ini. jika semula HRUM mematok pertumbuhan produksi sebesar 25% year-on-year (yoy), kini mereka mengejar pertumbuhan 30% dibandingkan realisasi produksi tahun lalu.

Ekonom Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, Minggu (2/5/2021), mengatakan, krisis kesehatan di sejumlah negara akibat ledakan kasus Covid-19 tidak hanya berpotensi melumpuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Hal itu juga dapat berimbas pada krisis kesehatan para pekerja di sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri.

Di India, misalnya, ledakan kasus positif Covid-19 saat ini bukan sekadar membuat tenaga kesehatan kewalahan. Hal itu juga membuat aktivitas ekonomi terhambat oleh karantina wilayah di sejumlah wilayah. Para pekerja penggerak ekonomi pun kian luas terjangkit virus korona baru.

IHS Market mencatat, PMI manufaktur India pada Maret 2021 turun menjadi 55,4. Meski masih di ambang batas ekspansi, angka ini lebih rendah daripada PMI manufaktur pada Januari dan Februari 2021 yang masing-masing sebesar 57,7 dan 57,5. Fithra memperkirakan, lonjakan kasus Covid-19 akan membuat PMI manufaktur India turun sekitar 4 poin pada April 2021. Pada Mei 2021, indeks tersebut bisa lebih turun lagi di ambang batas ekspansi, yaitu menjadi sekitar 50.

Menurut Fithra, jika Indonesia membuka aktivitas ekonomi secara berlebihan dan membiarkan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini, akan ada guliran ekonomi dari aktivitas tersebut berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun. Simulasi hitungan tersebut sudah memperhitungkan masih lemahnya daya beli dan masih sedikit terbatasnya pergerakan masyarakat.

Krisis kesehatan di India, diyakini Fithra, tidak akan berpengaruh signifikan atau hanya sedikit saja mereduksi ekspor Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara, ke negara itu. Pasalnya, Indonesia dapat memanfaatkan pasar-pasar lain, terutama AS, China, dan sejumlah negara di Eropa yang mampu mengendalikan Covid-19 dan ekonominya mulai pulih. ”Namun, yang perlu diwaspadai adalah pasokan vaksin Indonesia yang diproduksi di India diperkirakan bakal terhambat,” kata Fithra.

Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan Indonesia-India pada 2020 senilai 14,18 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia masih surplus 6,65 miliar dollar AS dari India. Produk ekspor utama Indonesia ke India adalah batubara, CPO, tembaga, karet, dan pupuk kimia. Sementara impor utama Indonesia dari India adalah daging kerbau beku, kacang, hidrokarbon siklik, produk baja, dan gula.

Pada 2020-2021, kapal yang membawa barang ekspor Indonesia ke India didominasi kapal tanker untuk barang curah cair, misalnya CPO, dan tongkang untuk barang curah padat seperti batubara. Untuk produk jenis itu umumnya bongkar muat tidak perlu banyak kontak fisik dengan awak kapal.

Atase Perdagangan Indonesia untuk New Delhi, India, Bona Kusuma menuturkan, Pemerintah India tetap mempertahankan pelayanan publik, salah satunya pelayanan kegiatan ekspor dan impor, meskipun pelayanan tersebut tidak berjalan secara penuh. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan untuk memastikan proses karantina di seluruh pelabuhan muat, terutama di Pelabuhan Dumai, Riau. Proses tersebut hanya dilakukan terhadap awak kapal dan bukan terhadap kapal dan muatan.