Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melepas ekspor komoditi perikanan dengan nilai mencapai Rp97 milliar di Balai Besar Karantina ikan, Pengendalitan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Rabu (14/4) kemarin.

“Salah satu bentuk dukungan pemerintah, yakni dengan berupaya membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura dan pihak terkait lainnya, agar menghadirkan penerbangan langsung dari Makasar ke berbagai negara tujuan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya perlu ditingkatkan kapasitas pengangkutan, mengingat negara-negara Asia lainnya seperti Arab Saudi, Hongkong, China hingga Malaysia mempunyai masyarakat yang menyukai seafood atau makanan hasil laut.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, Sulsel adalah satu provinsi dengan produksi perikanan yang sangat besar. Bahkan jadi hub komoditi ekspor perikanan untuk wilayah Indonesia timur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pelepasan 11.637 ton ekspor produk ikan di berbagai wilayah Indonesia. Ekspor produk perikanan senilai Rp 1,012 triliun tersebut akan dilepas ke 40 negara tujuan yang tersebar di Asia, Eropa dan Amerika.

Pelepasan ekspor produk perikanan yang dikirimkan terdiri dari 157 jenis perikanan dengan rincian perikanan hidup, segar, beku, dan produk olahan ikan.

Lebih lanjut, Trenggono juga meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia, baik dalam bentuk pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan

Sebagai informasi, pelepasan ekspor ini menjadi pusat kegiatan Indonesia Satu Ekspor Indonesia Pelepasan ini diikuti pelepasan lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM KKP di 22 bandara dan 23 pelabuhan laut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah target ekspor batu bara pada tahun ini sebesar 75 juta ton, menjadi 487,5 juta ton dan target produksi bertambah dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Namun, penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) meningkat. Peningkatan volume ekspor ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 66.K/HK.02/ MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. “Menetapkan tambahan jumlah produksi batu bara tahun 2021 sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri,” demikian bunyi dari Keputusan Menteri yang dikutip pada Selasa (13/4).

Penambahan target produksi ini tak membuat alokasi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) meningkat. Seharusnya volume ditetapkan sebesar 25% dari produksi. Beleid ini menegaskan penambahan produksi ini tidak dikenakan kewajiban DMO 25%. Dengan begitu kuota kebutuhan dalam negeri tahun ini tidak mengalami peningkatan alias tetap sebesar 137,5 juta ton. Besaran 137,5 juta ton itu merupakan 25% dari 550 juta ton yang merupakan target produksi sebelum revisi. “Tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75.000.000 ton sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu B, tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri,” bunyi Kepmen tersebut

(Oleh - HR1)

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman melepas ekspor perdana rempah-rempah, pupuk bat guano dan beberapa komoditas unggulan Sulsel lainnya di Terminal Peti Kemas Makassar PT Pelindo IV, Senin (12/4) kemarin, yang ditandai penekanan tombol sirine.

Andi Sudirman mengatakan, pelepasan ekspor perdana luar biasa dengan nilai awal Rp 49,9 miliar ke 10 negara, diantaranya Hongkong, Amerika Serikat, Cina, Italia, Kanada, Rusia, Perancis, Jepang, Australia, dan Korea Selatan.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan, pelepasan ekspor perdana ini diikuti 14 pelaku usaha ekspor. Komoditas diekspor perdana terdiri dari kemiri, kayu manis, ketumbar, pupuk bat guano.

“Sedangkan rumput laut, ikan segar, gurita, carragenan, mete kupas, daging kepiting, udang olahan, udang segar dan cumi merupakan komoditas ekspor yang sudah berjalan selama ini, “ katanya.

Jakarta -  PT Arumia Kharisma Indonesia akan mengekspor produk kopi dan kakao ke Jepang senilai Rp 6,6 miliar. Kontrak ekspor yang didapatkan dari Mirza Management Co Ltd tersebut, atas fasilitasi dari Atase Perdagangan di Tokyo, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Osaka, dan Tim Ekonomi Konsulat Jenderal RI. Penandatanganan kontrak kerja sama ini menunjukkan pandemi Covid-19 bukan hambatan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan Jepang. 

Kementrian Perdagangan terus mendorong ekspor kopi Indonesia, apalagi saat ini telah terdapat 35 produksi berindikasi geografis yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. Kemendag juga mendorong ekspor kopi organik dan kopi specialty yang tentunya memiliki potensi penjualan tinggi di Jepang. PT Arumia Kharisma Indonesia diharapkan dapat terus mengedepankan higienitas atau kualitas barang sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, serta menjaga kuantitas dan kontinuitas barangnya. 

Mirza Management yang menaungi Jalak Coffee dan Cocoa parlor di Jepang telah mengimpor biji kopi dan biji kakao dari mancanegara, khususnya dari Indonesia, selama lima tahun terakhir. Mirza Management berminat memperluas pasarnya, sehingga membutuhkan sumber bahan baku yang berkualitas. Sementara itu, PT Arumia Kharisma Indonesia telah menjadi eksportir produk biji kopi dan biji kakao unggulan dari 7 pulau di Indonesia sejak didirikan tahun 2019.

(Oleh - IDS)

Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri kembali marak setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara ekspornya sejak 26 November 2020.

Sebelumnya, Selasa (6/4/2021), aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta, Bea dan Cukai, serta BKIPM-KKP menggagalkan penyelundupan 72.290 ekor benih lobster yang akan dikirim menuju Singapura dengan pesawat kargo Garuda Indonesia. Benih itu dikemas dalam 74 koli, sebanyak 34 koli di antaranya dicampur dengan selada air dan dimasukkan ke 255 kantong plastik dan dibungkus kotak stereofoam.

Penghentian sementara ekspor benih lobster tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B22891/ DJPT/IPI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terkait hasil temuan itu, Ombudsman RI menyarankan dua opsi tindak lanjut, antara lain mencabut atau merevisi Permen KP No 12/2020, serta merancang peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan, serta mengatur peruntukan sebagian keuntungan untuk pengembangan budidaya.

Opsi kedua, merevisi Peraturan Menteri KP No 12/2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh pelaku swasta serta mengkaji dan membentuk Sovereign Wealth Fund khusus untuk komoditas hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan.

China dipastikan akan mengimpor sarang burung walet (SBW) dari Indonesia senilai 1,13 milar dolar AS, atau setara Rp 16,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per dolar AS).

Di Jatim, Kepala BBKP Surabaya, Musyaffak Fauzi mengatakan, nilai ekspor SBW asal Jatim jika dirata-rata perbulan pada setiap tahunnya selalu meningkat Tahun 2019 ekspor SBW rata-rata Rp4,79 miliar/bulan dengan total volume ekspor sebanyak 320,43 ton/tahun bernilai Rp5,75 triliun/tahun.

Dikatakan pula oleh Musyaffak, untuk negara tujuan ekspor SBW di Jatim sendiri ada banyak, meliputi China dan Non China seperti Ukraina, Australia dan lain lain.

Kesepakatannya, pemerintah Indonesia dan China akan meningkatkan nilai dagang antar kedua negara, dari 31 miliyar dolar AS pada saat ini, menjadi 100 millar dolar AS pada 2024.

Sementara itu, Koordinator Bidang Karantina Hewan BBKP Surabaya, Cicik Sri Sukaesih mengatakan melihat potensi ekonomi SBW cukup baik, Karantina Pertanian di seluruh Indonesia termasuk pihaknya siap untuk memberikan pendampingan terhadap para eksportir SBW di Jatim.

Nilai ekspor Indonesia Februari 2021 mencapai US$ 15,27 millar atau turun 0,19 persen dibanding ekspor Januari 2021. Sementara dibanding Februari 2020, naik 8,56 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, ekspor nonmigas Februari 2021 mencapai US$ 14,40 miliar atau turun 0,04 persen dibanding Januari 2021. Dibanding ekspor nonmigas Februari 2020, naik 8,67 persen.

Menanggapi hal ini, kepala Disdag Kaisel, Birhasani menyebutkan, hal itu disebabkan kerusakan sejumlah sarana prasarana pascabanjir. “Nilai ekspor di Kalsel pada Februari menurun akibat dampak terjadinya kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana banjir di Banua, “ kata Birhasani.

Dengan begitu, kerusakan infrastruktur berdampak pada melambatnya distribusi yang mempengaruhi turunnya nilai ekspor. Dinas Perdagangan berupaya terus semaksimalnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang sebagian ditargetkan selesai pada April mendatang.

Industri kelapa sawit terus tumbuh di tengah pandemi Covid-19 tahun lalu. Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kelapa sawit masih menjadi komoditas yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri ini menyerap 16 juta tenaga kerja Indonesia. Selain itu, di tengah pandemi Covid-19, ekspor produk kelapa sawit masih tumbuh 13,6% hingga mencapai US$ 22,97 miliar.

Pertumbuhan ekspor diprediksi masih berlanjut karena tren penguatan harga minyak sawit. “Tren ini terus berlanjut di tahun 2021,” kata Airlangga dalam webinar Sustainable Palm Oil Development in Indonesia, Rabu, (7/2).

Airlangga mengatakan industri kelapa sawit memprioritaskan keseimbangan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia tahun 2020-2024. “Pembangunan berkelanjutan harus diutamakan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup. Sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi,” kata Menko Airlangga.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, keberadaan neraca komoditas bakal menghapus rekomendasi izin impor dari kementerian/lembaga teknis. Seluruh data yang tertuang dalam neraca komoditas nantinya harus mengakomodasi seluruh masukan, termasuk dari pelaku usaha.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan, Lembaga National Single Window (LNSW) akan menjadi penanggung jawab neraca komoditas. “Masing-masing kementerian/lembaga akan memberikan rencana kebutuhan ekspor atau impor atas masukan dan usulan dari pelaku usaha. Verifikasi oleh kementerian sendiri lalu diajukan dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Bidang Perekonomian berdasarkan neraca komoditas,” kata Atong di Jakarta, Selasa (6/4. Menurut dia, neraca komoditas akan menjadi pembeda yang signifikan dengan kondisi pemetaan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Nantinya, rapat koordinasi terbatas menentukan neraca komoditas, sehingga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Atong menjelaskan, sebelum adanya neraca komoditas, izin ekspor-impor harus didasarkan kepada rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasokan bahan baku dan bahan penolong untuk operasional bisnisnya. Rekomendasi yang ada juga tidak menggambarkan distribusi kebutuhan berdasarkan lokasi. Akibatnya, sebaran kebutuhan dan pasokan komoditas antardaerah di dalam negeri sulit dipetakan.

(Oleh - HR1)