Nilai ekspor Indonesia Februari 2021 mencapai US$ 15,27 millar atau turun 0,19 persen dibanding ekspor Januari 2021. Sementara dibanding Februari 2020, naik 8,56 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, ekspor nonmigas Februari 2021 mencapai US$ 14,40 miliar atau turun 0,04 persen dibanding Januari 2021. Dibanding ekspor nonmigas Februari 2020, naik 8,67 persen.

Menanggapi hal ini, kepala Disdag Kaisel, Birhasani menyebutkan, hal itu disebabkan kerusakan sejumlah sarana prasarana pascabanjir. “Nilai ekspor di Kalsel pada Februari menurun akibat dampak terjadinya kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana banjir di Banua, “ kata Birhasani.

Dengan begitu, kerusakan infrastruktur berdampak pada melambatnya distribusi yang mempengaruhi turunnya nilai ekspor. Dinas Perdagangan berupaya terus semaksimalnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang sebagian ditargetkan selesai pada April mendatang.

Industri kelapa sawit terus tumbuh di tengah pandemi Covid-19 tahun lalu. Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut kelapa sawit masih menjadi komoditas yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri ini menyerap 16 juta tenaga kerja Indonesia. Selain itu, di tengah pandemi Covid-19, ekspor produk kelapa sawit masih tumbuh 13,6% hingga mencapai US$ 22,97 miliar.

Pertumbuhan ekspor diprediksi masih berlanjut karena tren penguatan harga minyak sawit. “Tren ini terus berlanjut di tahun 2021,” kata Airlangga dalam webinar Sustainable Palm Oil Development in Indonesia, Rabu, (7/2).

Airlangga mengatakan industri kelapa sawit memprioritaskan keseimbangan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia tahun 2020-2024. “Pembangunan berkelanjutan harus diutamakan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup. Sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari generasi ke generasi,” kata Menko Airlangga.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, keberadaan neraca komoditas bakal menghapus rekomendasi izin impor dari kementerian/lembaga teknis. Seluruh data yang tertuang dalam neraca komoditas nantinya harus mengakomodasi seluruh masukan, termasuk dari pelaku usaha.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman menjelaskan, Lembaga National Single Window (LNSW) akan menjadi penanggung jawab neraca komoditas. “Masing-masing kementerian/lembaga akan memberikan rencana kebutuhan ekspor atau impor atas masukan dan usulan dari pelaku usaha. Verifikasi oleh kementerian sendiri lalu diajukan dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Bidang Perekonomian berdasarkan neraca komoditas,” kata Atong di Jakarta, Selasa (6/4. Menurut dia, neraca komoditas akan menjadi pembeda yang signifikan dengan kondisi pemetaan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Nantinya, rapat koordinasi terbatas menentukan neraca komoditas, sehingga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Atong menjelaskan, sebelum adanya neraca komoditas, izin ekspor-impor harus didasarkan kepada rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis. Hal inilah yang membuat pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasokan bahan baku dan bahan penolong untuk operasional bisnisnya. Rekomendasi yang ada juga tidak menggambarkan distribusi kebutuhan berdasarkan lokasi. Akibatnya, sebaran kebutuhan dan pasokan komoditas antardaerah di dalam negeri sulit dipetakan.

(Oleh - HR1)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong pengembangan komoditas hortikultura berorientasi ekspor yang dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, “Terdapat lima negara tujuan utama ekspor utama produk buah-buahan Indonesia, yaitu China, Hong Kong, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan,” katanya di Jakarta, Sabtu (3/4).

BPS mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional atau terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan atau 19,88 persen.

Pada periode Januari-Februari 2021, ekspor sektor pertanian adalah sebesar 0,65 miliar dolar AS atau naik 10,17 persen dari periode Januari-Februari 2020 yang sebesar 0,59 miliar dolar AS.

Ekspor produk olahan nanas memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 70,30 persen dari total ekspor olahan pada 2020, sedangkan ekspor pisang memberikan kontribusi sebesar enam persen terhadap total ekspor buah-buahan segar.

Menurutnya, kondisi itu menunjukkan produk buah-buahan Indonesia diminati oleh pasar global sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk serta meningkatkan kontribusi ekspor buah-buahan terhadap devisa negara.

Ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada Februari 2021 mengalami penurunan dibandingkan Januari 2021, yaitu dari 799,21 juta dolar AS menjadi 739,34 juta dolar AS atau turun sebesar 7,49 %.

Ekspor ke Amerika Serikat pada Februari 2021 yang terbesar yaitu 117,59 juta dolar AS diikuti Tiongkok sebesar 94,21 juta dolar AS dan Jepang sebesar 48,57 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 35,21 %.

Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada Februari 2021, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai 256,72 juta dolar AS (34,72%).

Sementara itu, nilai impor melalui Sumatera Utara bulan Februari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 425,90 juta dolar AS atau naik sebesar 32,06 % dibandingkan bulan Januari 2021 yang mencapai 322,50 juta dolar AS.

Nilai impor Februari 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu 103,73 juta dolar AS dengan perannya mencapai 24,36 % dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar 41,05 juta dolar (9,64%) dan Amerika Serikat sebesar 36,53 juta dolar AS (8,58%).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong pengiriman barang UMKM ke pasar dunia melalui intensifikasi ekspor. Terutama memanfaatkan penerbangan pesawat cargo Garuda langsung Hongkong yang kini bisa terbang dari Surabaya.

Lebih lanjut, dikatakan mantan Menteri Sosial ini, bahwa mendorong kemajuan dan perluasan akses market bagi UMKM tengah serius dilakukan oleh Pemprov Jatim. Sebab 57 persen PDRB Jatim yang menyokong adalah UMKM.

Dinas Koperasi dan UKM juga telah mendirikan UPT Pelatihan dan UKM untuk memberikan kemudahan pelatihan tersebut. Agar ke depan, mereka bisa berjaya dan mengembangkan pasarnya secara lebih luas.

Saat ini diketahui bahwa koperasi aktif di Jawa Timur ada sebanyak 22.450 dengan jumlah anggota dan pengelda 3,987 juta orang. Sedangkan untuk jumlah pelaku UMKM di Jatim totalnya saat ini mencapai 9.78 juta orang.

Khofifah meyakini rute penerbangan baru khusus kargo tersebut akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM Jawa Timur untuk melebarkan sayap usahanya hingga mancanegara. Hal itu bisa dimulai dari Hongkong yang akan dimudahkan dengan adanya rute tersebut.

Perusahaan e-commerce Shopee telah menggaet 180 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk mengekspor jutaan produk lewat kanal Kreasi Kreasi Nusantara dari Lokal untuk Global. Produk UMKM itu bakal diekspor ke lima negara tujuan.

Head of Public Policy and Government Relations Shopee Radityo Triatmojo mengatakan sejak pandemi Covid-19 pada tahun lalu, permintaan ekspor untuk produk UMKM lokal cukup tinggi.

“Hingga saat ini, sudah ada 180 ribu UMKM lokal dengan 1,5 juga produk yang dipasarkan di lima negara,” kata Radityo, Kamis (1/4).

Tahun lalu juga, perusahaan menambah dua negara tujuan ekspor, yakni Thailand dan Vietnam untuk memperluas cakupan pasar UMKM ekspor. Hingga saat ini, total ada lima pasar ekspor produk UMKM lokal melalui Shopee, selain Thailand dan Vietnam, ada juga Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Shopee juga akan membekali UMKM binaan dengan materi seperti kiat-kiat sukses ekspor secara spesifik melalui Sekolah Ekspor.

JAKARTA — Pemerintah terus berupaya menangkal berbagai hambatan tarif dan nontarif yang kerap menjadi ganjalan ekspor komoditas sawit Indonesia supaya kinerja perdagangan tetap terjaga. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Asep Asmara menjelaskan bahwa Uni Eropa menjadi salah satu kawasan dengan restriksi sawit yang paling beragam. Selain kriteria keberlanjutan yang tertuang dalam kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) yang berimbas ke hambatan pada produk biodiesel Indonesia, terdapat pula kebijakan-kebijakan lain yang berdampak pada komoditas ini.

Salah satunya adalah penghapusan insentif pajak produk biofuel dari sawit yang diberlakukan oleh Prancis pada 2018. Peraturan tersebut menetapkan bahwa minyak sawit tidak tergolong dalam produk biofuel sehingga tidak mendapatkan fasilitas insentif pajak yang telah ditetapkan. Terdapat pula kebijakan batas kontaminan 3-MCPD ester sebesar 2,5 ppm dan glycidol ester (GE) maksimal 1 ppm yang diadopsi negara-negara Uni Eropa. Aturan ini lantas menghambat perdagangan minyak sawit yang memiliki kandungan 3-MCPD di atas 3 ppm.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan kebijakan terhadap minyak nabati seharusnya dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar pada minyak sawit. Dalam hal standardisasi, misalnya, dia mencatat bahwa produk minyak sawit menjadi yang paling banyak menjadi sasaran regulasi dibandingkan dengan minyak nabati lain.

“Sejak 1995 ada hampir 700 sertifikasi dan standar yang dikembangkan dan diimplementasikan di minyak sawit, padahal untuk rapeseed, sunflower, dan soybean oil hanya sekitar 30 dalam kurun yang sama,” kata Mahendra.

(Oleh - HR1)

Perusahaan Umum Bulog membuka kemungkinan untuk mengekspor beras ke Arab Saudi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan Arab Saudi pernah meminta Indonesia memasok beras dengan kontrak 100 ribu ton per bulan pada awal 2020 lalu, namun tidak berlanjut lantaran pandemi Covid-19.

Untuk dapat membuka keran ekspor beras, negara disebut-sebut harus lebih dulu mampu memenuhi cadangan bagi konsumsi dalam negeri dan meningkatkan produksi lahan petani. Di samping itu, negara harus meningkatkan kualitas berasnya sesuai dengan permintaan dari negara importir.

Buwas mengatakan Bulog akan menyiapkan pembangunan modern rice milling plant atau RMP atau pabrik penggiling di masing-masing wilayah agar kualitas beras lokal meningkat.

Selain menyiapkan teknologi RMP, kata Buwas, Bulog akan membangun gudang berbentuk selo di 13 titik di wilayah-wilayah sentra produksi beras. Gudang ini diklaim bisa menyimpan dan menjaga kualitas beras dalam waktu yang lama.

Upaya menggenjot ekspor udang membutuhkan langkah sinergis dan sinkron untuk menopang produksi hingga produksi yang bernilai tambah. Pasar udang masih terbuka luas.

JAKARTA, KOMPAS — Kemudahan perizinan merupakan faktor utama untuk menggenjot produksi udang nasional. Nilai ekspor udang nasional ditargetkan meningkat 250 persen sedara bertahap hingga 2024, seiring rencana pemerintah mendongkrak produksi udang.

Pemerintah telah menetapkan komoditas udang sebagai salah satu dari tiga unggulan perikanan budidaya. Pada 2020, kontribusi ekspor udang sekitar 39 persen dari total ekspor perikanan nasional.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, total ekspor perikanan pada 2020 sebanyak 1.262.000 ton atau senilai 5,203 miliar dollar AS. Volume ekspor itu meningkat 6,6 persen dibandingkan 2019, sedangkan nilai ekspor tumbuh 5,4 persen. Dari sisi nilai ekspor, kontribusi terbesar berasal dari komoditas udang, yakni 2,04 miliar dollar AS. Adapun volume ekspor udang tercatat 239.230 ton (18,9 persen),

Pandemi Covid-19 menyebabkan anjloknya pasar ekspor food service untuk restoran, kafe, dan katering. Unit pengolahan ikan yang mampu bertahan dan berkembang di masa pandemi Covid-19 adalah yang mengalihkan pasar ke produk ritel yang berupa udang olahan. Salah satu produk andalan untuk pasar ritel adalah olahan udang, berupa udang yang sudah dimasak (cooked shrimp) dan udang tepung (breaded shrimp).

Pada 2020, ekspor produk udang tepung dari Indonesia ke AS tumbuh hampir 200 persen dibandingkan 2019 sehingga menempatkan Indonesia naik dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-1 pemasok produk udang tepung ke AS. Ekspor udang olahan rata-rata meningkat 40 persen, dengan kontribusi 30 persen dari total ekspor udang.