KKP berupaya memperkuat perdagangan produk perikanan ke Rusia. Pasar ekspor perikanan ke  Rusia terbuka lebar. Namun, perluasan pasar ekspor itu masih terkendala minimnya perusahaan yang mengantongi persetujuan ekspor ke Rusia. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud Sutedja mengemukakan, konflik geopolitik tidak menurunkan kebutuhan impor perikanan Rusia. Negara-negara pemasok utama produk perikanan ke Rusia tidak banyak bergeser. Pada 2021, total produk perikanan yang diimpor oleh Rusia 2,7 miliar USD. Dari jumlah itu, Indonesia baru mengisi 1,15 % kebutuhan impor perikanan Rusia, senilai 31,24 juta USD. Beberapa komoditas utama asal Indonesia yang diekspor ke Rusia ialah udang, hati-telur ikan, dan karagenan rumput laut. ”Produk ekspor yang dapat ditingkatkan ke Rusia adalah udang, karagenan dan agar, cumi-sotong-gurita, hati-telur ikan, tuna-cakalang, dan ikan hias,” kata Machmud saat dihubungi, Minggu (25/9).

Adapun impor produk perikanan Indonesia dari Rusia meliputi ikan kod, salmon-trout, dan rajungan. Pada 2021, nilai impor ikan kod asal Rusia mencapai 19,73 juta USD untuk tujuan reekspor. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Rusia untuk perikanan tercatat surplus 8,8 juta USD. Sekjen KKP Antam Novambar mengemukakan, Indonesia meminta kesepakatan penguatan kerja sama perdagangan produk perikanan dua negara bisa dikebut agar bisa ditandatangani di sela-sela kegiatan G20 di Bali pada November 2022. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral KKP dengan Badan Federal Perikanan Federasi Rusia (Russian Federal Agency For Fisheries) di sela  acara The V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia di Saint Petersburg, Rusia, Jumat (23/9).  (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia bakal ajukan banding jika kalah dalam gugatan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih Nikel UE melayangkan gugatan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran kebijakan larangan ekspor yang diterapkan Indonesia enyebabkan kenaikan harga komoditas turunan nikel di pasar global. Adapun putusan gugatan UE itu saat ini masih menunggu hasil dari diskusi panel. "Nikel tunggu aja panel, keputusan apa baru kita sikapi. Kalau kalah ya banding," kata Zulkifli seperti dikutip dari detik.com pada Senin (26/9). Ia mengatakan keputusan untuk banding itu telah didiskusikan bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Indonesia sendiri masuk dalam keanggotaan WTO. Zulkifli mengatakan larangan seperti itu tidak diperkenankan bagi negara-negara anggota. Di sisi lain, dirinya sempat didatangi Menteri Perdagangan Uni Eropa dan membahas persoalan tersebut. Hanya saja menurutnya Uni Eropa sendiri tidak memiliki kepentingan bisnis apapun menyangkut ekspor bijih nikel. Selain melarang ekspor, menurutnya untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, ada beberapa alternatif. Salah satunya dengan pengenaan bea keluar. "Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kami. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju Roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu," tandasnya. (Yoga)

Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu (DJBC Kemenkeu) membukukan sanksi terhadap eksportir yang tak menempatkan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam ke dalam negeri terkumpul Rp 6,4 miliar. DJBC merinci sanksi tersebut terdiri dari Rp 4,5 miliar pada tahap I, dan Rp1,9 miliar pada tahap II. "Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE ini telah kami laksanakan sesuai dengan pengawasan BI," tutur Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam APBN KiTa, Senin (26/9). Ia menjelaskan pengenaan sanksi administratif terhadap DHE SDA dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Sementara, pengenaan sanksi tentang pengawasan ketentuan DHE non-SDA menjadi kewenangan BI. Pada saat pandemi covid-19, sambung Askolani,

Kemenko Bidang Perekonomian dan BI sempat melakukan relaksasi DHE. Tetapi, kebijakan tersebut kembali diberlakukan sejalan dengan tingginya kinerja ekspor Indonesia belakangan ini. Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkap DHE SDA dan DHE non-SDA seharusnya ditempatkan oleh eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam waktu kurang lebih tiga bulan. "Jadi, betul-betul dimasukkan dolar AS-nya ke Indonesia, kalau tidak yang melanggar akan mendapatkan sanksi," terang dia. DHE tersebut, ia menambahkan tadinya akan ditempatkan dalam rekening khusus yang terus dipantau oleh BI. Nah, apabila ada eksportir yang belum memenuhi penempatan DHE, maka nantinya DJBC yang akan menindak tegas dan melakukan pemberhentian ekspor bagi pelanggar.
(Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan menyatakan saat ini neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 5,76 miliar secara bulanan pada Agustus 2022, lebih tinggi secara bulanan dari bulan sebelumnya yang US$ 4,23 miliar. "Neraca perdagangan, Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global pada gustus 2022 kita surplus, US$ 5,76 miliar," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam acara 'Kinerja 100 Hari Mendag' di Kantor Kemendag, Jakpus, Minggu (25/9). "Sehingga Januari-Agustus mencapai US$ 34,92 miliar," imbuhnya. Negara tujuan ekspor utama Indonesia adalah Tiongkok (21,27 %), AS (10,81 %), India (8,79 %), Jepang (8,23 %), dan Malaysia (5,21 %).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan surplus neraca perdagangan terjadi karena nilai ekspor mencapai US$ 27,91 miliar atau naik 9,17 % dari bulan sebelumnya yang US$ 25,6 miliar. Sementara, nilai impor cuma US$ 22,15 miliar atau naik 3,77 % posisi sebelumnya yang US$ 21,35 miliar. Kinerja ekspor ditopang ekspor migas US$ 1,71 miliar atau naik 25,59 % dari bulan sebelumnya yang sebesar US$1,37 miliar. Begitu juga dengan ekspor nonmigas terlihat naik 8,24 % dari US$ 24,19 miliar menjadi US$ 26,19 miliar. (Yoga)

Ekspor dinilai menjadi salah satu solusi atas melimpahnya produksi jagung saat panen raya. Namun, langkah mengekspor jagung dinilai perlu dihitung dan direncanakan secara matang agar bisa berkesinambungan dan tidak menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab, dalam webinar ”Pro Kontra Ekspor Jagung” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (22/9) menyebutkan, produksi jagung nasional meningkat dari 22,6 juta ton pada tahun 2019 menjadi 22,9 juta ton (2020), dan 23 juta ton (2021). Sejak 2017, Indonesia mulai menekan impor jagung pakan karena kebutuhan jagung nasional  dianggap dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Sebagai perbandingan, pada 2016, Indonesia masih impor jagung untuk pakan sebanyak 884.679 ton. Menurut Ismail, dari data Badan Pangan Nasional, jagung memang surplus hingga akhir tahun 2022. ”Namun, ekspor lebih baik tidak pada Agustus-September karena produksi nasional sedang turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lebih baik pada Februari-Maret yang posisinya bagus,” ujarnya. Selama ini, kata Ismail, melimpahnya produksi jagung pada saat panen raya berimplikasi pada penurunan harga jagung di tingkat petani. Dengan demikian, ekspor jadi salah satu alternatif solusi. Di sisi lain, perlu perbaikan dan penambahan alat pascapanen, seperti gudang, silo penyimpanan, dan mesin pengering untuk meningkatkan mutu jagung sesuai dengan standar industri. (Yoga)

Pemerintah berencana melarang ekspor timah dalam waktu dekat untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas mentah. Namun, wacana itu dinilai perlu diiringi kajian strategi yang matang untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat ekosistem timah dari hulu ke hilir di dalam negeri. Hilirisasi dibutuhkan karena selama ini 98 % timah diekspor ke luar negeri. Hanya 2 % hasil produksi timah di hulu yang diserap di sektor hilir oleh industri dalam negeri. Jika larangan ekspor timah mentah mendadak dikeluarkan tanpa memastikan berjalannya hilirisasi dan ekosistem industri di dalam negeri, pasokan timah akan menumpuk dan tak terserap optimal.

”Kita harus menciptakan ekosistem industri hilir supaya ada yang menampung hasil produksi di hulu. Perlu dipetakan dari sekarang, produksi timah kita paling potensial diolah untuk membuat turunan produk apa saja? Nilai tambahnya paling besar di sektor apa?” kata peneliti Center of Industry, Trade, and Investment di Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Kamis (22/9). Ia mencontohkan, hasil olahan timah berpotensi digunakan untuk komponen elektronik, otomotif, serta konstruksi bangunan. Namun, akibat struktur industri timah yang masih ”bolong” dan kebiasaan mengekspor timah dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah, industri lokal di sektor-sektor itu kerap menggunakan komponen impor yang biasanya dari China dan negara Asia Timur lain. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia hingga akhir tahun 2022 menghadapi sentimen penurunan volume ekspor seiring perlambatan ekonomi global. Perkembangan kebijakan perdagangan internasional mesti termonitor agar ditemukan langkah terbaik untuk memitigasi penurunan kinerja ekspor. Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan barang Indonesia masih surplus 5,76 miliar USD di tengah penurunan harga komoditas global. Dengan begitu, neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus tersebut didapat dari nilai ekspor migas serta nonmigas pada Agustus 2022 sebesar 27,91 miliar USD, tumbuh 9,17 % secara bulanan. Nilai impor juga meningkat 3,77 % dari bulan lalu menjadi 22,15 miliar USD, tetapi tetap lebih rendah dari volume ekspor.

Analis Makroekonomi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, mengatakan, penurunan harga komoditas akibat perlambatan permintaan global berpotensi memperlambat kinerja ekspor. Jika perlambatan ekonomi global berlanjut, diperkirakan volume ekspor akan menurun di masa mendatang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Febrio N Kacaribu optimistis volume ekspor pada bulan-bulan berikutnya masih akan positif, dengan catatan dampak risiko global terhadap penurunan kinerja ekspor terus diwaspadai agar risiko perlambatan ekspor dapat termitigasi secara optimal. ”Pemerintah akan terus memonitor perkembangan kebijakan perdagangan internasional terkait komoditas strategis Indonesia. APBN akan terus digunakan agar dapat menopang kinerja ekspor dalam konteks memperkuat pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9). (Yoga)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor tekstil dan produk tekstil nasional. Kerja sama antar negara diperkuat guna memacu pengembangan pasar ekspor produk industri yang padat karya tersebut. Kehati-hatian juga dibutuhkan agar kerja sama tidak justru melemahkan industri tekstil nasional. ”Ini bidang yang sangat strategis. Bisa menyerap banyak tenaga kerja. Orientasinya juga ekspor. Bisa juga memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk menahan impor,” kata Mendag Zulkifli Hasan saat melepas ekspor barang tekstil dan produk tekstil di PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau Sritex, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Kamis (15/9). Dalam kesempatan itu Zulkifli melepas lebih dari 50 kontainer yang membawa komoditas tekstil dan produk tekstil untuk diekspor ke 20 negara, antara lain AS, Brasil, Polandia, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Nilai barang yang diekspor 3,7 juta USD.

Menurut Zulkifli, besarnya jumlah kontainer yang dilepas dalam sekali waktu ini hendaknya dijadikan momentum menandai kebangkitan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Optimisme juga muncul mengingat industri ini terus menunjukkan pertumbuhan. Pada 2021 nilai ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia tercatat 12,9 miliar USD. Terjadi peningkatan 25,2 % dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yakni 10,5 miliar USD. ”Kita perlu membangun pasar-pasar baru. Khususnya ke daerah-daerah yang sedang bertumbuh perekonomiannya,” kata Zulkifli. Pengembangan wilayah ekspor, menurut Zulkifli, bisa ditempuh dengan menjalin kerja sama perdagangan dengan negara-negara tujuan berupa comprehensive economic partnership agreement (CEPA) atau free trade agreement (FTA). (Yoga)

Indonesia terus menggenjot ekspor guna mempertahankan surplus neraca perdagangan hingga akhir tahun ini. Kemendag membidik potensi lonjakan permintaan CPO dari India menjelang Festival Diwali, sedangkan BUMN memperkuat pasar ekspor komponen pembangkit listrik Korea Selatan. Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan pers di Jakarta, selasa (23/8) mengatakan, India merupakan pasar ekspor CPO Indonesia terbesar kedua setelah China. Pada 2021, nilai ekspor CPO Indonesia ke India 3,4 miliar USD atau 25 % total ekspor Indonesia ke India. Permintaan komoditas tersebut biasanya melonjak menjelang perayaan Diwali yang tahun ini akan digelar pada 24 Oktober.

Pada 22 Agustus 2022, Zulkifli memimpin misi dagang Indonesia di New Dehli, India. Dalam misi ini, Indonesia membukukan 22 kesepakatan kerja sama dengan potensi ekspor 3,2 miliar USD atau Rp 46,98 triliun. Untuk CPO, total komitmen yang dihasilkan 2,6 juta ton atau 3,16 miliar USD. Sementara itu, PT Barata Indonesia (Persero) memperkuat pasar ekspor komponen pembangkit listrik di Korsel. Pada 22 Agustus 2022, BUMN ini mengekspor dua selubung luar bertekanan rendah (low pressure outer casing) ke Ulsan, Korsel. Komponen pembangkit listrik yang dibuat Divisi Pembangkit Barata Indonesia dipesan pemasok elpiji terkemuka Korsel, SK Gas Ltd. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia berhasil membukukan potensi ekspor ke India dengan nilai sebesar US$ 3,2 miliar dari penandatanganan 22 kesepakatan kerja sama (MoU) antara pelaku usaha kedua negara. Hal tersebut merupakan hasil dari kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat memimpin delegasi misi dagang Indonesia ke New Delhi, India, Senin (22/8/2022). Mendag mengungkapkan, potensi ekspor tersebut diperoleh dari penandatanganan 22 kesepakatan kerja sama (MoU) antara pelaku usaha kedua negara. 22 MoU tersebut meliputi produk-produk minyak kelapa sawit (CPO), olein, batu bara, furnitur, perkakas plastik, serta bubur kertas dan kertas dengan nilai total mencapai US$ 3,2 miliar. “Khusus produk kelapa sawit total komitmen yang menjadi kesepakatan sebanyak 2,6 juta ton atau senilai US$ 3,16 miliar,” ucap Mendag dalam keterangan resminya, Selasa (23/8/2022). (Yetede)