Negara-negara maju akhirnya sepakat mendukung hilirisasi di Indonesia. Kesepakatan hilirisasi akan dimasukkan dalam salah satu agenda G20. “Selama 3,5 bulan, kami debat dengan menteri-menteri investasi dan ekonomi di negara-negara G20. Mereka akhirnya setuju,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada acara BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Rabu (12/10). Bahlil mengungkapkan, negara-negara maju dulu menerapkan kebijakan proteksionisme. Tapi mereka justru mengecam saat Indonesia gencar menerapkan hilirisasi untuk mengembangkan industri berkelanjutan, dengan mulai menyetop ekspor barang mentah. Bahlil menjelaskan, Inggris melarang ekspor wol mentah pada abad 16 untuk mendorong industri tekstil dalam negerinya, yang menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern. AS, juga menerapkan pajak impor sangat tinggi di abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mendorong industri domestiknya.

Pada awal abad ke-20, pajak impor AS mencapai empat kali lipat pajak impor Indonesia sekarang walaupun saat itu PDB per kapita negara Paman Sam sama dengan Indonesia saat ini. Dia menambahkan, Tiongkok pun sebelum bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menerapkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sampai 90% untuk sektor otomotif. Kebijakan itu juga di terapkan Inggris terhadap beberapa perusahaan otomotif pada 1980-an dengan peraturan TKDN sampai 80%. Menurut Bahlil, hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan Indonesia dengan menyetop ekspor barang mentah juga digugat di WTO. “Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Jadi, stop cara-cara lama karena Indonesia mau maju. Dulu sewaktu masih jadi negara berkembang, kalian melarang ekspor bahan baku, sekarang giliran kami melakukan hal yang sama, masa kalian marah? Memangnya kami ini subordinate (bawahan) dari negara kalian? Saya ngomong begitu,” tandas dia. Setelah melalui proses yang panjang, Bahlil menjelaskan, negara-negara maju akhirnya bersepakat mendukung hilirisasi yang dijalankan Indonesia. (Yoga)

Sekitar 9.000 kerajinan kerang buatan warga Magelang, Jateng, menembus pasar AS. Ekspor perdana dilakukan CV Sabila Multi Kreasindo, Kamis (6/10) dengan nilai 33.000 USD atau Rp 503 juta. ”Jika pengiriman pertama mendapat respons bagus, pihak importir dari AS menjanjikan akan rutin memesan,” kata Prajoko, pemilik perusahaan tersebut. (Yoga)

Penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak serta-merta membuat para pelaku ekspor panen cuan. Musababnya, mereka juga dihadapkan dengan gangguan pasar di tengah krisis global yang terjadi saat ini. "Dari kaca mata sebagai eksportir, kami sangat senang dengan naiknya nilai dolar, karena kami jualan dengan dolar. Namun saat ini terjadi penurunan order besar-besaran, jadi kami juga kurang dapat dolar," ujar Sekjen Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Heru Prasetyo, kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, depresiasi rupiah yang terjadi saat ini tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan penurunan pesanan yang terjadi belakangan ini. "Kondisi ini menguntungkan kalau kami kebanjiran order," ujarnya. Menyitir data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 15.196 pada 5 Oktober 2022 atau melemah 6,4 % dibanding kurs 3 Januari 2022, yang berada di level Rp 14.270 per dolar AS. Sementara itu, HIMKI mencatat penurunan pesanan furnitur semester II 2022 bisa mencapai 30 % Heru mengatakan 60 % ekspor perabot dari Indonesia ditujukan ke AS. Dengan adanya gonjang-ganjing ekonomi di sana, otomatis penjualan mebel dan kerajinan pun ikut terimbas. hanya pasar furnitur kelas atas yang porsinya 15 % ekspor perabot nasional yang permintaannya masih stabil. (Yoga)

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bakal merevisi proyeksi pertumbuhan perdagangan global 2022, menjadi 3 % dari proyeksi pada April 2022 yang sebesar 4,7 %. Kemudian pada 2023, perdagangan global diperkirakan masih tumbuh lambat di 3,4 %. Dalam wawancara dengan Reuters, 27 September 2022, Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyatakan, perang Rusia-Ukraina, krisis iklim, guncangan harga pangan dan energi, dan dampak pandemi Covid-19 menciptakan kondisi untuk resesi dunia. Hal itu akan memengaruhi pertumbuhan perdagangan global. Tingginya harga pangan dan energi, serta imbasnya terhadap biaya produksi dan harga produk industri manfaktur telah menggerus daya beli masyarakat global. Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) bahkan menyebutkan, tahun ini, daya beli masyarakat di hampir seluruh negara di dunia telah masuk ke zona merah dalam tempo 8 bulan.

Untuk menekan dampak rembetan multikrisis semakin membesar, restriksi ekspor pangan dan pupuk yang dilakukan sejumlah negara perlu diakhiri. Selain itu, agar neraca perdagangan tidak tergerus semakin dalam, setiap negara perlu menjaga ekspor agar tidak turun semakin dalam. Ekspor merupakan salah satu pundi-pundi devisa negara. Ekspor juga menjadi tulang punggung industri dan masyarakat yang bertumpu pada industri tersebut. Untuk itu, ”sabuk” pengaman ekspor perlu digulirkan di tengah multikrisis agar ekspor tak melorot drastis. Pemerintah Indonesia bersama swasta dan BUMN berupaya membangun ”sabuk-sabuk” pengaman ekspor, di antaranya melalui UMKM Halal Hub, pembukaan hypermarket di luar negeri, dan ekspansi komponen biodiesel. Sabtu (1/10/2022), pemerintah meresmikan UMKM Halal Hub di Pasar Rebo Warehouse, Jaktim. Kegiatan itu dibarengi dengan peluncuran ekspor pangan olahan ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan Jemaah haji dan umrah. (Yoga)

Maspion Group kembali melepas ekspor produk aluminium sebanyak 10 kontainer senilai US$1,2 juta menuju ke 6 negara. Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus mengatakan, perseroan sejauh ini terus berupaya menangkap peluang pasar global, sehingga akhirnya mampu menembus banyak negara tujuan. “Kita dengan jeli dan tekun terus mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan, dan bagaimana mengembangkan pasar ke seluruh dunia. Saat ini kita sedang berupaya masuk ke Uni Emirat Arab, seperti Dubai agar pasar kita lebih luas lagi,” jelasnya usai pelepasan ekspor produk aluminium, Kamis (29/9).Adapun, dalam pelepasan ekspor produk aluminium ekstrusi, tangga aluminium, dan foil aluminium itu dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Produk tersebut akan dikirim ke 6 negara tujuan di antaranya Amerika Serikat, Australia, Inggris, Selandia Baru, Belgia, dan Vietnam.

Krisis biaya hidup global dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Hal itu bisa terjadi lantaran daya beli masyarakat global, terutama di negara-negara tujuan utama ekspor RI, turun. Hasil jajak pendapat Ipsos, perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Perancis untuk Forum Ekonomi Dunia (WEF), menunjukkan, satu dari empat orang mengalami kesulitan keuangan di 11 negara maju. Mereka berencana mengurangi biaya makan, listrik, dan pemanas. Mereka juga mengurangi sosialisasi di kafe/tempat makan serta menunda keputusan pembelian bernilai besar. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Selasa (27/9) mengatakan, krisis biaya hidup merupakan cerminan penurunan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Krisis itu menurunkan daya beli sehingga permintaan pun turun.

Saat ini, AS telah mengalami resesi karena perekonomiannya tumbuh negatif dua triwulan berturut-turut. Pada triwulan I-2022, ekonomi AS tumbuh minus 1,4 % dan pada triwulan II-2022 minus 0,9 %. Menurut Dendi, penurunan permintaan itu akan dibarengi penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter kontraktif. Hal ini juga dapat memengaruhi penurunan nilai ekspor Indonesia. Adapun kebijakan moneter kontraktif, seperti kenaikan suku bunga acuan, bakal semakin menekan harga komoditas. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan Muhri berpendapat senada. Krisis biaya hidup merupakan salah satu indikator pelemahan daya beli masyarakat global. Hal ini bakal menurunkan permintaan dan ekspor. Masih ada peluang bagi Indonesia untuk menjaga ekspor agar tidak tergerus lebih dalam di tengah krisis biaya hidup masyarakat global. Indonesia dapat mengekspor komoditas primer yang dibutuhkan masyarakat, bahkan bahan baku utama yang dibutuhkan oleh kalangan industri di negara-negara yang tengah mengalami krisis. (Yoga)

Indonesia membidik pasar baru di Afrika Selatan untuk sektor peralatan militer, produk makanan olahan, dan pertanian. Menurut Menperinn Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu (25/9) di Jakarta, RI dan Afsel tengah menjajaki preferential trade agreements (PTA) yang bertujuan membuka pasar baru. Investasi Afrika Selatan di Indonesia selama 2021 sebesar 1,46 juta USD. (Yoga)

KKP berupaya memperkuat perdagangan produk perikanan ke Rusia. Pasar ekspor perikanan ke  Rusia terbuka lebar. Namun, perluasan pasar ekspor itu masih terkendala minimnya perusahaan yang mengantongi persetujuan ekspor ke Rusia. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud Sutedja mengemukakan, konflik geopolitik tidak menurunkan kebutuhan impor perikanan Rusia. Negara-negara pemasok utama produk perikanan ke Rusia tidak banyak bergeser. Pada 2021, total produk perikanan yang diimpor oleh Rusia 2,7 miliar USD. Dari jumlah itu, Indonesia baru mengisi 1,15 % kebutuhan impor perikanan Rusia, senilai 31,24 juta USD. Beberapa komoditas utama asal Indonesia yang diekspor ke Rusia ialah udang, hati-telur ikan, dan karagenan rumput laut. ”Produk ekspor yang dapat ditingkatkan ke Rusia adalah udang, karagenan dan agar, cumi-sotong-gurita, hati-telur ikan, tuna-cakalang, dan ikan hias,” kata Machmud saat dihubungi, Minggu (25/9).

Adapun impor produk perikanan Indonesia dari Rusia meliputi ikan kod, salmon-trout, dan rajungan. Pada 2021, nilai impor ikan kod asal Rusia mencapai 19,73 juta USD untuk tujuan reekspor. Neraca perdagangan Indonesia terhadap Rusia untuk perikanan tercatat surplus 8,8 juta USD. Sekjen KKP Antam Novambar mengemukakan, Indonesia meminta kesepakatan penguatan kerja sama perdagangan produk perikanan dua negara bisa dikebut agar bisa ditandatangani di sela-sela kegiatan G20 di Bali pada November 2022. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral KKP dengan Badan Federal Perikanan Federasi Rusia (Russian Federal Agency For Fisheries) di sela  acara The V Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia di Saint Petersburg, Rusia, Jumat (23/9).  (Yoga)

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia bakal ajukan banding jika kalah dalam gugatan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih Nikel UE melayangkan gugatan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran kebijakan larangan ekspor yang diterapkan Indonesia enyebabkan kenaikan harga komoditas turunan nikel di pasar global. Adapun putusan gugatan UE itu saat ini masih menunggu hasil dari diskusi panel. "Nikel tunggu aja panel, keputusan apa baru kita sikapi. Kalau kalah ya banding," kata Zulkifli seperti dikutip dari detik.com pada Senin (26/9). Ia mengatakan keputusan untuk banding itu telah didiskusikan bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Indonesia sendiri masuk dalam keanggotaan WTO. Zulkifli mengatakan larangan seperti itu tidak diperkenankan bagi negara-negara anggota. Di sisi lain, dirinya sempat didatangi Menteri Perdagangan Uni Eropa dan membahas persoalan tersebut. Hanya saja menurutnya Uni Eropa sendiri tidak memiliki kepentingan bisnis apapun menyangkut ekspor bijih nikel. Selain melarang ekspor, menurutnya untuk meningkatkan hilirisasi nikel di Indonesia, ada beberapa alternatif. Salah satunya dengan pengenaan bea keluar. "Untuk hilirisasi itu harga mati bagi kami. Untuk menyelamatkan itu masih banyak jalan menuju Roma. Jadi hilirisasi tidak akan terganggu," tandasnya. (Yoga)

Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu (DJBC Kemenkeu) membukukan sanksi terhadap eksportir yang tak menempatkan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam ke dalam negeri terkumpul Rp 6,4 miliar. DJBC merinci sanksi tersebut terdiri dari Rp 4,5 miliar pada tahap I, dan Rp1,9 miliar pada tahap II. "Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE ini telah kami laksanakan sesuai dengan pengawasan BI," tutur Dirjen Bea dan Cukai Askolani dalam APBN KiTa, Senin (26/9). Ia menjelaskan pengenaan sanksi administratif terhadap DHE SDA dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Sementara, pengenaan sanksi tentang pengawasan ketentuan DHE non-SDA menjadi kewenangan BI. Pada saat pandemi covid-19, sambung Askolani,

Kemenko Bidang Perekonomian dan BI sempat melakukan relaksasi DHE. Tetapi, kebijakan tersebut kembali diberlakukan sejalan dengan tingginya kinerja ekspor Indonesia belakangan ini. Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkap DHE SDA dan DHE non-SDA seharusnya ditempatkan oleh eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam waktu kurang lebih tiga bulan. "Jadi, betul-betul dimasukkan dolar AS-nya ke Indonesia, kalau tidak yang melanggar akan mendapatkan sanksi," terang dia. DHE tersebut, ia menambahkan tadinya akan ditempatkan dalam rekening khusus yang terus dipantau oleh BI. Nah, apabila ada eksportir yang belum memenuhi penempatan DHE, maka nantinya DJBC yang akan menindak tegas dan melakukan pemberhentian ekspor bagi pelanggar.
(Yoga)