Kemendag menetapkan harga referensi minyak sawit (CPO) untuk penetapan bea keluar dan tarif pungutan ekspor periode 1-15 Januari 2023 sebesar 858,96 USD per ton. Angka ini turun dari periode 16-31 Desember 2022 yang 871,99 USD per ton. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, Jumat (30/12) menyatakan, penurunan dipengaruhi turunnya pasokan akibat hujan, pelemahan kurs rupiah terhadap USD, dan peningkatan permintaan terhadap minyak nabati pesaing, khususnya minyak kedelai. (Yoga)

JAKARTA, ID – Realisasi ekspor produk hasil hutan pada 2022 mencapai US$ 14 miliar, atau 143,59% dari target sepanjang tahun sebesar US$ 9,75 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengupayakan sejumlah terobosan untuk memenuhi target kinerja ekspor tersebut, di antaranya dengan perluasan pasar dan pemenuhan aspek kelestarian yang diminta negara tujuan. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Misran menuturkan, target nilai ekspor produk hasil hutan sepanjang 2022 sebesar US$ 9,75 miliar, namun per 28 Desember 2022 telah tercapai US$ 14 miliar atau kurang lebih 143,59% dari target. “Ekspor produk hasil hutan Indonesia sepanjang 2022 cukup menggembirakan yakni terealisasi US$ 14 miliar. Ekspor tersebut didominasi oleh pulp and paper, furnitur, dan panel kayu. Untuk tujuan ekspor terbesar masih Tiongkok, diikuti Amerika Serikat dan Jepang,” ungkap Misran dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK yang dipantau Jumat (30/12/2022).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahaya saat menandatangani nota kesepahaman bersama Pemkab Sumba Timur di Kupang, NTT, Selasa (27/12), mengatakan, udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digalakkan pemerintah. Pada periode 2020-2024, produksi udang ditargetkan mencapai 2 juta ton dengan nilai ekspor 4,25 miliar USD. (Yoga)

Pemerintah harus memastikan seluruh bauksit yang diproduksi di Tanah Air bisa terserap oleh pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang ada agar tidak memunculkan ekses negatif terhadap industri pertambangan nasional. Larangan ekspor bijih bauksit yang bakal diterapkan mulai Juni 2023 dinilai terlalu terburu-buru, karena Indonesia saat ini belum memiliki smelter yang memadai untuk mengolah seluruh bauksit yang diproduksi.Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa larangan ekspor bijih bauksit saat ini akan membuat sejumlah perusahaan pertambangan menghentikan produksinya. Hal itu kemudian bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan keterlambatan pembayaran kredit yang umumnya digunakan untuk modal kerja.“Memang harus dipilih-pilih juga mana saja perusahaan yang serius mengembangkan smelter, mana yang hanya untuk sekedar mendapatkan kuota. Untuk yang serius membangun smelter, harus dibantu juga mungkin dengan melakukan pembatasan [ekspor] secara bertahap,” katanya, Rabu (21/12). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kapasitas pemurnian pengolahan bijih bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah itu yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang menegaskan pemerintah akan terus melakukan kalkulasi untuk memastikan nilai tambah dari sejumlah komoditas mineral. Bahkan, pemerintah tidak akan menunggu kesiapan industri untuk melakukan larangan ekspor bijih agar negara bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.

Pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan ekspor bauksit mentah mulai Juni 2023. Keputusan itu didasarkan pada penghentian ekspor bijih nikel yang malah memberikan peningkatan nilai ekspor pada komoditas turunan nikel. Penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020 meningkatkan nilai ekspor komoditas turunan nikel dari hanya 1,1 miliar USD atau Rp 17 triliun pada akhir 2014 menjadi 20,9 miliar USD atau Rp 326 triliun pada 2021. Presiden Jokowi memperkirakan tahun 2022 ekspor nikel bisa melebihi Rp 468 triliun atau 30 miliar USD. Keberhasilan ini akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor bahan mentah dari komoditas lain. ”Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12). Pada awal penghentian ekspor bijih bauksit ini, diakui Presiden Jokowi, akan menyebabkan nilai ekspor menurun. Namun, seperti saat menghentikan ekspor bijih nikel, lompatan nilai ekspor mulai terasa pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Industrialisasi bauksit di dalam negeri ini diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun. ”Jadi, saya sampaikan ke menteri, jangan ragu-ragu, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin,” kata Presiden. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, penghentian ekspor bijih bauksit mencakup semua jenis bauksit mentah, termasuk bijih yang dicuci. Semua bijih bauksit harus diproses di Indonesia mulai Juni 2023. Pengaturan ini mendorong penghematan impor aluminium. Saat ini, Indonesia masih mengimpor aluminium 2 miliar USD per tahun. Setelah hilirisasi, penghematan devisa dari impor aluminium bisa dilakukan. Saat ini, ujar Airlangga, sudah ada empat fasilitas pemurnian (smelter) bauksit di dalam negeri dengan kapasitas 4,3 juta ton, juga pembangunan smelter bauksit dengan kapasitas input 27,41 juta ton, sedangkan kapasitas produksinya 4,98 juta ton. Sementara itu, cadangan bauksit Indonesia masih 3,2 miliar ton. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia ditargetkan meraih surplus perdagangan hingga US$ 38,5 miliar atau setara Rp 600 triliun pada 2023, yang akan ditopang dari pertumbuhan ekspor nonmigas 3,9-4,7% serta kenaikan ekspor barang dan jasa 6,8-8,0%. Melalui peningkatan ekspor bernilai tambah tersebut dan pengelolaan impor secara selektif, neraca dagang Indonesia diyakini akan tetap positif di tengah tantangan resesi global pada 2023. Tahun depan kemungkinan kita masih surplus neraca perdagangan. Angka pertumbuhan ini akan bergantung pada situasi yang akan dihadapi, termasuk di negara tujuan ekspor,” kata Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan pada acara Outlook Perdagangan Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Untuk mencapai target tersebut, Kasan mengatakan, Kemendag telah menyiapkan beberapa strategi peningkatan ekspor. Dengan arah kebijakannya ditujukan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. (Yetede)

Selalu ada peluang di balik setiap kesulitan. Kata bijak itu bisa menggambarkan tetap ada peluang ekspor produk turunan minyak sawit asal Indonesia ketika ada ancaman resesi global pada 2023. Bahkan, pasar minyak sawit dunia tahun depan diperkirakan tidak akan menurun meskipun banyak negara bakal mengalami resesi ekonomi. Salah satu alasannya adalah lonjakan permintaan produk biofuel generasi kedua dari Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang bernama hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel. HVO merupakan minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat untuk bahan bakar mesin diesel yang berasal dari bahan nabati. Direktur Gabungan Industri Minyak Nabat Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mencatat kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi HVO mencapai 2 juta ton per tahun. Produk tersebut terus membanjiri pasar Eropa melalui industri di Singapura. Menurutnya, peluang ekspor CPO ke Singapura tetap akan tinggi terutama karena negara itu memasok kebutuhan HVO di Eropa. Oleh karena itu, Sahat menilai tantangan perdagangan CPO pada masa mendatang masih berkutat pada sentimen terhadap industri sawit Indonesia, mulai dari resistensi Eropa, bahkan dari dalam negeri sendiri. Sebaliknya, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan melihat ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Dalam periode 2020—2022, dia mencatat ekspor justru tumbuh negatif yakni -7,66%.

Rencana pemerintah mempertegas aturan penyimpanan dana devisa hasil ekspor di dalam negeri guna menguatkan cadangan devisa RI di tengah pelambatan ekonomi global dinilai tepat. Namun, langkah itu perlu diimbangi pemberian insentif serta jaminan agar tidak merugikan eksportir. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, surplus neraca perdagangan 30 bulan berturut-turut seiring ledakan harga komoditas belum banyak berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah ditengah pengetatan moneter oleh bank sentral AS, The Fed. Pada perdagangan Selasa (13/12) rupiah ditutup melemah 29 poin pada level Rp 15.657 per dollar AS. Depresiasi rupiah diperkirakan lebih buruk pada 2023 di tengah kenaikan suku bunga The Fed serta berakhirnya tren harga komoditas. Eko menilai, rupiah yang melemah di tengah tren surplus itu  menguatkan kekhawatiran bahwa dana devisa hasil ekspor (DHE) tidak semuanya disimpan di sistem perbankan dalam negeri, tetapi diparkir di luar negeri. Meski menguat lagi pada November 2022, cadangan devisa RI sempat turun tujuh bulan berturut-turut. ”Memang di satu sisi cadangan devisa dipakai untuk operasi moneter, tetapi itu juga menunjukkan kalau banyak dana devisa yang tidak masuk ke sistem perbankan nasional dari hasil ekspor kita,” kata Eko dalam sesi Indef School of Political Economy.

Oleh karena itu, arahan Presiden Jokowi yang meminta BI dan Kemenkeu membuat mekanisme demi menahan DHE lebih lama di dalam negeri dinilai sudah tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akan tetapi, langkah mengamankan DHE di dalam negeri tetap perlu dilakukan dengan hati-hati agar regulasinya tidak terlalu ketat hingga merugikan eksportir dan berbalik mengganggu iklim berusaha. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan itu dengan memberikan insentif atau jaminan selisih kurs kepada eksportir, khususnya untuk sektor industri manufaktur yang masih banyak bergantung pada belanja impor bahan baku. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya siap mendukung pemerintah dengan menyimpan devisa hasil ekspornya di bank dalam negeri. Pelaku usaha juga bersedia mengonversi DHE ke mata uang local atau rupiah. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa sekadar melarang dan memberi sanksi jika eksportir tidak memulangkan devisanya ke dalam negeri. Aturan tegas itu perlu diiringi dengan mekanisme suku bunga simpanan valas yang lebih menarik agar eksportir tidak memilih untuk menaruh dana devisanya di luar negeri. Selain itu, eksportir juga butuh jaminan selisih kurs. Pasalnya, selama ini, eksportir bisa merugi jika mengonversi devisa hasil ekspornya dalam bentuk rupiah. Sebab, mereka akan terkena kurs jual ketika simpanan dananya itu kelak dibutuhkan untuk membeli bahan baku impor. Apalagi, di tengah volatilitas nilai tukar rupiah saat ini. (Yoga)

JAKARTA-Kinerja ekspor diprediksi melambat pada awal 2023. Walhasil, pelemahan rupiah yang biasanya memberikan tambahan keuntungan bagi eksportir diperkirakan tidak terjadi kali ini. Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, menuturkan pelemahan permintaan global akibat resesi dinegara-negara maju membuat proyeksi kinerja ekspor lesu. "Mungkin beberapa sektor ekspor yang bahan bakunya lokal masih ada sedikit selisih kurs yang menguntungkan, tapi tidak demikian dengan sektor yang mengimpor bahan baku. Pasti ini menyesakkan." ujarnya kepada Tempo, Selasa, 13 Desember 2022. Sebagai antisipasi, pelaku usaha berupaya melakukan efisiensi dan bertahan melewati gejolak perekonomian yang diperkirakan makin kencang pada 2023. Perusahaan ekspor yang sudah terkena dampak krisis saat ini antara lain tekstil, alas kaki, dan furniture. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyasar negara-negara Eropa sebagai pasar ekspor rumput laut. Melalui partisipasi pada pameran Food Ingredients Europe (FIE) 2022 di Paris, Prancis, belum lama ini, KKP menargetkan  peningkatan pasar produk olahan emas hijau atau rumput laut asal Indonesia. “Secara umum, produk olahan yang kami bawa ke sini (Paris) memiliki keunggulan karena dihasilkan dari bahan baku rumput laut dengan kualitas terbaik dari Indonesia,” kata Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Ishartini dalam keterangan KKP yang dikutip Senin (12/12/2022). KKP melibatkan tujuh perusahaan eksportir utama olahan rumput laut seperti karaginan dan agar (hydrocolloid). Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Hakiki Donarta, PT Surya Indoalgas, PT Amarta Carrageenan Indonesia, PT Hydrocolloid Indonesia, PT Rote Karaginan Nusantara, dan PT Agar Swallow. Saat ini, ekspor hydrocolloid Indonesa ke pasar Uni Eropa (UE) masih sangat kecil mengingat kebutuhan UE sebagian besar dipasok oleh Irlandia, Prancis, dan Jerman. (Yetede)