Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan dapat tumbuh 7% sejalan dengan berlakunya Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) per 1 Januari 2023. “Kami targetkan tahun ini sebesar 3,5%-4,7% peningkatan nonmigas secara umum. Jadi pasti di antara itu peningkatan ekspor ke Korea, tetapi diharapkan bisa lebih bisa 5%-7%,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi, Jumat (6/1). Adapun, komoditas yang diproyeksi akan meningkat ekspornya ke Korea Selatan, antara lain besi baja, elektronik dan produk karet yang umumnya dibutuhkan dalam keperluan industri otomotif. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan IK-CEPA ini juga menjadi momentum bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi, khususnya, perdagangan dan investasi.

Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)

Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor nonmigas pada 2023 senilai US$289,76 miliar setelah mencapai US$253,61 miliar sepanjang Januari—November 2022.Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, meski penuh tantangan dan dinamika ekonomi global, pencapaian sektor perdagangan sepanjang 2022 telah memberi optimisme untuk menyambut 2023. “Penguatan pasar dalam negeri juga akan terus dilakukan dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] melalui digitalisasi, pemanfaatan instrumen trade remedies, serta pengendalian impor secara selektif,” jelas Zulkifli, dikutip Selasa (3/1).Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang tetap melanjutkan tren pemulihan ekonomi pada 2022 saat beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa justru mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022. Selama pemulihan, ekspor menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ekspor barang dan jasa bahkan terus meningkat sejak kuartal II/2021 hingga kuartal III/2022, dari 20,46% menjadi 26,23% dari total produk domestik bruto (PDB).Pertumbuhan ekspor barang dan jasa juga tercatat dua kali menjadi yang tertinggi pada 2022, yaitu pada kuartal I/2022 dan kuartal II/2022 dengan pertumbuhan 16,22% YoY dan 19,74% YoY. Nilai ekspor nonmigas hingga November 2022 melampaui realisasi 2021, US$219,25 miliar.

Kemendag menetapkan harga referensi minyak sawit (CPO) untuk penetapan bea keluar dan tarif pungutan ekspor periode 1-15 Januari 2023 sebesar 858,96 USD per ton. Angka ini turun dari periode 16-31 Desember 2022 yang 871,99 USD per ton. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, Jumat (30/12) menyatakan, penurunan dipengaruhi turunnya pasokan akibat hujan, pelemahan kurs rupiah terhadap USD, dan peningkatan permintaan terhadap minyak nabati pesaing, khususnya minyak kedelai. (Yoga)

JAKARTA, ID – Realisasi ekspor produk hasil hutan pada 2022 mencapai US$ 14 miliar, atau 143,59% dari target sepanjang tahun sebesar US$ 9,75 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengupayakan sejumlah terobosan untuk memenuhi target kinerja ekspor tersebut, di antaranya dengan perluasan pasar dan pemenuhan aspek kelestarian yang diminta negara tujuan. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Misran menuturkan, target nilai ekspor produk hasil hutan sepanjang 2022 sebesar US$ 9,75 miliar, namun per 28 Desember 2022 telah tercapai US$ 14 miliar atau kurang lebih 143,59% dari target. “Ekspor produk hasil hutan Indonesia sepanjang 2022 cukup menggembirakan yakni terealisasi US$ 14 miliar. Ekspor tersebut didominasi oleh pulp and paper, furnitur, dan panel kayu. Untuk tujuan ekspor terbesar masih Tiongkok, diikuti Amerika Serikat dan Jepang,” ungkap Misran dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 KLHK yang dipantau Jumat (30/12/2022).

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahaya saat menandatangani nota kesepahaman bersama Pemkab Sumba Timur di Kupang, NTT, Selasa (27/12), mengatakan, udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digalakkan pemerintah. Pada periode 2020-2024, produksi udang ditargetkan mencapai 2 juta ton dengan nilai ekspor 4,25 miliar USD. (Yoga)

Pemerintah harus memastikan seluruh bauksit yang diproduksi di Tanah Air bisa terserap oleh pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang ada agar tidak memunculkan ekses negatif terhadap industri pertambangan nasional. Larangan ekspor bijih bauksit yang bakal diterapkan mulai Juni 2023 dinilai terlalu terburu-buru, karena Indonesia saat ini belum memiliki smelter yang memadai untuk mengolah seluruh bauksit yang diproduksi.Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa larangan ekspor bijih bauksit saat ini akan membuat sejumlah perusahaan pertambangan menghentikan produksinya. Hal itu kemudian bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan keterlambatan pembayaran kredit yang umumnya digunakan untuk modal kerja.“Memang harus dipilih-pilih juga mana saja perusahaan yang serius mengembangkan smelter, mana yang hanya untuk sekedar mendapatkan kuota. Untuk yang serius membangun smelter, harus dibantu juga mungkin dengan melakukan pembatasan [ekspor] secara bertahap,” katanya, Rabu (21/12). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kapasitas pemurnian pengolahan bijih bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah itu yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang menegaskan pemerintah akan terus melakukan kalkulasi untuk memastikan nilai tambah dari sejumlah komoditas mineral. Bahkan, pemerintah tidak akan menunggu kesiapan industri untuk melakukan larangan ekspor bijih agar negara bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.

Pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan ekspor bauksit mentah mulai Juni 2023. Keputusan itu didasarkan pada penghentian ekspor bijih nikel yang malah memberikan peningkatan nilai ekspor pada komoditas turunan nikel. Penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020 meningkatkan nilai ekspor komoditas turunan nikel dari hanya 1,1 miliar USD atau Rp 17 triliun pada akhir 2014 menjadi 20,9 miliar USD atau Rp 326 triliun pada 2021. Presiden Jokowi memperkirakan tahun 2022 ekspor nikel bisa melebihi Rp 468 triliun atau 30 miliar USD. Keberhasilan ini akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor bahan mentah dari komoditas lain. ”Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12). Pada awal penghentian ekspor bijih bauksit ini, diakui Presiden Jokowi, akan menyebabkan nilai ekspor menurun. Namun, seperti saat menghentikan ekspor bijih nikel, lompatan nilai ekspor mulai terasa pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Industrialisasi bauksit di dalam negeri ini diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan negara dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun. ”Jadi, saya sampaikan ke menteri, jangan ragu-ragu, jangan bimbang mengenai policy ini, kita harus yakin,” kata Presiden. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, penghentian ekspor bijih bauksit mencakup semua jenis bauksit mentah, termasuk bijih yang dicuci. Semua bijih bauksit harus diproses di Indonesia mulai Juni 2023. Pengaturan ini mendorong penghematan impor aluminium. Saat ini, Indonesia masih mengimpor aluminium 2 miliar USD per tahun. Setelah hilirisasi, penghematan devisa dari impor aluminium bisa dilakukan. Saat ini, ujar Airlangga, sudah ada empat fasilitas pemurnian (smelter) bauksit di dalam negeri dengan kapasitas 4,3 juta ton, juga pembangunan smelter bauksit dengan kapasitas input 27,41 juta ton, sedangkan kapasitas produksinya 4,98 juta ton. Sementara itu, cadangan bauksit Indonesia masih 3,2 miliar ton. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia ditargetkan meraih surplus perdagangan hingga US$ 38,5 miliar atau setara Rp 600 triliun pada 2023, yang akan ditopang dari pertumbuhan ekspor nonmigas 3,9-4,7% serta kenaikan ekspor barang dan jasa 6,8-8,0%. Melalui peningkatan ekspor bernilai tambah tersebut dan pengelolaan impor secara selektif, neraca dagang Indonesia diyakini akan tetap positif di tengah tantangan resesi global pada 2023. Tahun depan kemungkinan kita masih surplus neraca perdagangan. Angka pertumbuhan ini akan bergantung pada situasi yang akan dihadapi, termasuk di negara tujuan ekspor,” kata Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan pada acara Outlook Perdagangan Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Untuk mencapai target tersebut, Kasan mengatakan, Kemendag telah menyiapkan beberapa strategi peningkatan ekspor. Dengan arah kebijakannya ditujukan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. (Yetede)

Selalu ada peluang di balik setiap kesulitan. Kata bijak itu bisa menggambarkan tetap ada peluang ekspor produk turunan minyak sawit asal Indonesia ketika ada ancaman resesi global pada 2023. Bahkan, pasar minyak sawit dunia tahun depan diperkirakan tidak akan menurun meskipun banyak negara bakal mengalami resesi ekonomi. Salah satu alasannya adalah lonjakan permintaan produk biofuel generasi kedua dari Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang bernama hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel. HVO merupakan minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat untuk bahan bakar mesin diesel yang berasal dari bahan nabati. Direktur Gabungan Industri Minyak Nabat Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mencatat kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi HVO mencapai 2 juta ton per tahun. Produk tersebut terus membanjiri pasar Eropa melalui industri di Singapura. Menurutnya, peluang ekspor CPO ke Singapura tetap akan tinggi terutama karena negara itu memasok kebutuhan HVO di Eropa. Oleh karena itu, Sahat menilai tantangan perdagangan CPO pada masa mendatang masih berkutat pada sentimen terhadap industri sawit Indonesia, mulai dari resistensi Eropa, bahkan dari dalam negeri sendiri. Sebaliknya, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan melihat ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Dalam periode 2020—2022, dia mencatat ekspor justru tumbuh negatif yakni -7,66%.