Umum
( 784 )Peralihan Pandemi Menuju Endemi
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengungkapkan peralihan pandemi menuju endemi tidak bisa lepas dari dua hal, yaitu jumlah kasus harian dan angka kematian yang rendah, serta tingkat keterisian rumah sakit.
Holding Ultra Mikro Membentuk “BRIGADE MADANI” untuk Menyebar Pemberdayaan dan Pertumbuhan
Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berinovasi menyebarkan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan membentuk tim sinergi budaya kerja bernama ‘Brigade Madani’. Aktivasi ‘Brigade Madani’ merupakan bagian gerakan sinergi ekosistem ultra mikro yang diluncurkan Jumat, (11/03/2022) di BRILIAN Stadium, Jakarta dan dihadiri Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Pegadaian Koeswiyoto dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi. Sunarso mengungkapkan keberadaan Holding UMi sejalan dengan visi BRI untuk menjadi ‘The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion’.
Program PPS
Pemerintah menetapkan 332 sektor kegiatan usaha yang dapat menjadi tujuan investasi dari program pengungkapan sukarela atau PPS. Berbagai jenis dan skala yang tercantum sangat beragam, mulai dari skala besar hingga kecil, baik manufaktur hingga ekonomi kreatif dapat menjadi tujuan investasi.
Beradaptasi atau Punah
Laporan setebal 3.600 halaman yang diterbitkan Panel Lintas Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Senin (28/2) berfokus pada dampak perubahan iklim,adaptasi, dan kerentanannya, menyusul laporan sebelumnya Agustus 2021 tentang ilmu dasar di balik pemanasan global. Laporan baru ini mendefinisikan dua kategori ambang batas adaptasi. Ambang batas ”lunak” merupakan skenario yang menunjukkan masih ada opsi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi terkendala keterbatasan biaya atau teknologi. Ambang batas ”keras” merupakan situasi yang menunjukkan perubahan fisik begitu drastis dan permanen sehingga tidak ada cara mengurangi risikonya. Beberapa bagian dunia saat ini sudah me- lewati ambang batas keras itu. Ekosistem yang sudah melampaui batas adaptasi yang tak bisa dipulihkan itu termasuk beberapa terumbu karang di wilayah tropis, beberapa lahan gambut pesisir, beberapa hutan hujan, dan beberapa ekosistem kutub dan pegunungan.
Tak hanya flora dan fauna, kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berubah juga bukan tanpa batas. Kenaikan permukaan laut, misalnya, memaksa penduduk pulau-pulau kecil mengungsi secara permanen. Setidaknya lima pulau di Samudra Pasifik hilang karena kenaikan air laut. Meningkatnya suhu juga mengubah pola curah hujan dan mencairkan salju, membatasi air tawar untuk minum, dan menghancurkan pertanian. Laporan IPCC kali ini memberikan wawasan baru tentang potensi menjaga alam, tidak hanya untuk mengurangi risiko iklim, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat. Ekosistem yang sehat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan menyediakan layanan penting bagi kehidupan, seperti makanan dan air bersih. Dengan memulihkan ekosistem yang terdegradasi secara efektif dan merata, berarti kita juga melestarikan 30 hingga 50 % habitat daratan, air tawar, dan laut di Bumi. Sebagai imbalannya, masyarakat memperoleh manfaat dari kapasitas alam untuk menyerap dan menyimpan karbon, dan kita dapat mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. (Yoga)
Lonjakan Harga Daging: Mobilisasi Sapi Dipercepat
Kementerian Perdagangan mempercepat mobilisasi 78.000 ekor sapi dari sentra produksi ke Pulau Jawa untuk menekan gejolak harga daging sapi menjelang Hari Raya Idulfitri tahun ini.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Indonesia tengah surplus daging sapi mencapai 2.736,7 ton hingga Mei 2022 atau saat Lebaran nanti. Kenaikan harga daging sapi belakangan ini lebih dipicu pasokan yang terhambat ke sejumlah pasar yang ada di Pulau Jawa. “Saat ini pemerintah akan mencoba mendatangkan 78.000 sapi dari sentra produksi untuk menutup kekurangan pasokan di Pulau Jawa agar harga kembali stabil. Jadi tidak ada alasan harga terus naik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/3).
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ketersediaan daging sapi atau kerbau Februari hingga Mei 2022 sebanyak 240.948,5 ton, sedangkan kebutuhan 238.211,8 ton, sehingga masih ada surplus 2.736,7 ton. Komposisi ketersediaan daging tersebut terdiri atas produksi sapi atau kerbau lokal sebanyak 564.360 ekor atau setara daging 101.596,0 ton. Selain itu, sapi bakalan impor siap potong 174.264 ekor atau setara daging 33.404,7 ton dan daging sapi atau kerbau beku impor sebanyak 105.947,8 ton.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong (Gapuspindo) Joni P. Liano menyatakan keberatan untuk kembali mengimpor daging sapi bakalan dari Australia seiring dengan kenaikan harga yang signifikan sejak November 2021. Berdasarkan catatan Gapuspindo, harga impor sapi bakalan jantan dari Australia pada November 2021 berada di angka US$3,65 per kg atau setara dengan Rp56.574 per kg. Selang 3 bulan, harga beli sapi dari Australia itu mengalami kenaikan 24,1% menjadi US$4,53 atau Rp70.413 per kg pada Februari 2022.
Titah Presiden: Longgarkan Aturan JHT
Kabar gembira bagi buruh atau pekerja di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan untuk melonggarkan ketentuan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Senin (21/2). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menitahkan agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT direvisi. Aturan tersebut antara lain menyatakan bahwa pencairan dana JHT baru bisa dilakukan saat pekerja memasuki pensiun di usia 56 tahun. Pratikno menyatakan Presiden Jokowi memahami keberatan pekerja terhadap Permenaker No 2/2022, terutama atas ketentuan JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun.
Bali Menanti Manfaat G-20
Presiden Jokowi mengundang para pemimpin negara di KTT G-20 untuk bertemu di Indonesia dalam KTT G-20 yang akan digelar di Bali, Oktober 2022. Bukan kali ini saja Bali menjadi lokasi konferensi internasional. Pada Oktober 2018, Bali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018, Bali sebagai tuan rumah ”diguyur” sejumlah proyek infrastruktur dan proyek penunjang, Rp 4,04 triliun. Wamen PUPR John Wempi Wetipo menyebutkan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar untuk pengerjaan sejumlah proyek dalam rangka persiapan KTT G-20 di Bali.
Pada 2013, Bali juga menjadi lokasi KTT APEC. Tetamu penting KTT APEC 2013 berbusana kain endek dengan motif Dewata Nawa Sanga dalam jamuan makan malam kehormatan. Kain tenun endek untuk KTT APEC 2013 diproduksi oleh usaha pertenunan Putri Ayu, Gianyar. Apresiasi terhadap beragam produk Bali juga diungkapkan Presiden Jokowi ketika meninjau pameran IKM Bali Bangkit, 27 Desember 2021. Presiden menyatakan harapannya agar produk-produk karya pelaku IKM dapat dipilih dan dijadikan suvenir dalam KTT G-20. (Yoga)
Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg (kedua kiri) dan Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Bruce Aylward (ketiga kiri) saat mengikuti program sosial dalam rangkaian. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 atau Finance Ministers anda Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta (18/2).
Dukungan Bank Dunia Percepat Rehabilitasi
Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia menginisiasi proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir seluas 75.000 hektar di 4 provinsi hingga 2026 guna mempercepat program rehabilitasi mangrove, yang akan dilakukan dengan beberapa pola atau teknik rehabilitasi. Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan KLHK Dyah Murtiningsih menyampaikan, upaya mempercepat rehabilitasi mangrove diwujudkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia. Proyek yang akan dilakukan yakni Mangrove untuk Ketahanan Daerah Pesisir. ”Proyek ini akan merehabilitasi mangrove seluas 75.000 hektar, juga program kegiatan pengelolaan lanskap mangrove dan penguatan kebijakan serta kelembagaan mangrove nasional,” ujar Dyah dalam konsultasi publik proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir, Rabu (16/2/2022), di Jakarta. (Yoga)
Arah Pembangunan Jangka Panjang
Indonesia punya mimpi menjadi negeri besar pada tahun 2045 dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia. Tidak ada cara lain meraih cita-cita Indonesia 2045 selain menurunkannya dalam arah pembangunan jangka panjang yang strategis. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 segera berakhir dan negeri ini mesti segera punya rencana selanjutnya: 2026-2045. Rencana 2026-2045 ini akan menjadi rencana pembangunan paling strategis sekaligus kritis karena menentukan apakah cita-cita Indonesia 2045 bisa diwujudkan. Karena itu, perumusan arah pembangunan jangka panjang ini menjadi sentral karena menjadi upaya negeri ini membentuk masa depannya sendiri. Ada 2 pokok yang perlu diperhatikan, yaitu tantangan struktural pembangunan dan prinsip dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang.
Perumusan arah pembangunan jangka panjang ini sekaligus adalah langkah teknokratis dan politis. Menganggapnya sebagai sekadar upaya politis akan membuatnya kehilangan teknikalitas dan aspek teknokratis yang menentukan bisa-tidaknya rencana itu dijalankan. Sebaliknya, memandang arah pembangunan 2026-2045 melulu sebagai upaya teknokratis akan membuatnya ”tersesat” dalam belantara teknikalitas dan kehilangan perspektif politis. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Neraca Komoditas Hapus Rekomendasi Ijin Ekspor
07 Apr 2021 -
IMF Dukung Pajak Minimum untuk Korporasi
07 Apr 2021









