PT Asia Mega Pasifik (AMP) kini siap berkompetisi di bidang jasa konstruksi setelah 22 tahun mengukir berbagai prestasi dalam industri pengadaan barang dan jasa di sektor minyak dan gas bumi (migas).Marcom Manager AMP Ninno Setyawan mengatakan bahwa awalnya memang pihaknya dikenal sebagai distributor pengadaan barang dan jasa berbagai produk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di industri migas, khususnya untuk K3 pekerjaan di ketinggian.“Dengan strategi ini kami telah berhasil meraih status sebagai agen tunggal atau exclusive agent di sektor industri migas, dan menjadi vendor perusahaan migas terkemuka di Tanah Air,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini. Keberhasilan ini diakuinya berkat dukungan dari 3 supplier, salah satunya PT Kencana Tiara Gemilang (KTG) sebagai salah satu mitra penting bagi perusahaan. Hal itu direalisasikan dengan rencana perseroan ikut serta pada kegiatan pameran Konstruksi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di JIEXPO pada awal November 2023.Menurutnya, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan, adalah komitmennya terhadap isu lingkungan. Marketing Manager PT AMP, Denny Christian menekankan pentingnya penggunaan plastik dengan tujuan yang tepat.

Pemerintah serius menggarap proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Masa depan Ibu Kota yang akan mengalihkan sebagian kegiatan pemerintahan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan segala dinamika yang bakal mengiringinya. Sejak Kamis (21/9), Presiden Joko Widodo menghadiri sejumlah agenda di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kepala Negara menandai dimulainya sejumlah proyek pembangunan yang melibatkan kalangan investor swasta. Di sana, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk tujuan pemerataan. Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan akan mengawal progres pembangunan secara langsung tiap bulan di wilayah itu. “Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk. Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita ,” kata Kepala Negara, Sabtu (23/9).

Peran kalangan pengusaha swasta dalam proyek IKN Nusantara itu akan menambah kepercayaan diri guna menarik gerbong investasi pemodal lain, termasuk dari luar negeri. Proyek pembangunan IKN Nusantara bakal meninggalkan pekerjaan rumah yang padat, terutama dari sisi pengelolaan aset negara di DKI Jakarta. Kementerian dan lembaga seyogyanya perlu segera menyerahkan aset kepada pengelola barang untuk dapat dilakukan pemanfaatan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang bertugas dalam pencatatan aset juga harus memastikan semua aset negara dikelola secara memadai. Menurut Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan, terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang terpenting adalah melakukan inventarisasi ulang aset-aset di Jakarta. Sejumlah kalangan berpandangan pemerintah perlu meracik skema menarik terkait pengelolaan swasta terhadap barang milik negara (BMN) berupa properti di Jakarta seiring dengan perpindahan ibu kota ke IKN. CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menyatakan pemanfaatan potensi aset-aset properti berstatus BMN oleh swasta belum optimal, sebab masih lemahnya pemerintah dalam hal inventarisasi, sehingga membuat swasta takut akan adanya masalah di masa depan. Senada, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto menjelaskan bahwa ketertarikan swasta dalam pemanfaatan BMN terutama dipengaruhi bagaimana skema bisnis dan jangka waktu kerja sama yang akan ditawarkan.

Aset negara, baik dalam bentuk tetap maupun barang bergerak ditengarai belum tercatat secara optimal. Situasi yang acapkali memunculkan sengketa terkait dengan hak kepemilikan hingga pengelolaan aset antara negara dan warganya. Effendi, sebut saja begitu. Pengusaha asal Jawa Timur berusia 58 tahun tersebut, menumpahkan kekesalannya. Kerja sama bisnis yang dijalaninya lewat pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh institusi militer, berujung perkara. Ceritanya, Effendi menjalin perjanjian kerja sama untuk mengembangkan aset berupa tanah yang dikelola oleh institusi militer. Persoalan menjadi pelik, ketika institusi militer yang punya hak penggunaan tanah yang kini berdiri restoran, justru melakukan penutupan lahan pada 15 September 2023. “Kami punya perjanjian 30 tahun, sekarang restorannya ditutup, dipagar seng semua. Padahal, mereka pengguna aset , bukan pemilik,” kata Effendi.

Perkara kerja sama perjanjian kerja sama itu sekarang bergulir di meja pengadilan. Kerja sama pemanfaatan BMN yang mestinya bertujuan memberikan nilai ekonomi atas aset yang dimiliki oleh negara, berujung pada urusan hukum dan konflik yang pelik. Salah satu perkara yang mungkin mencuri perhatian publik belakangan yakni pengelolaan aset Hotel Sultan di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Pemerintah berpandangan aset Hotel Sultan itu sudah waktunya kembali ke negara karena masa kerja sama pengelolaan sudah berakhir. Namun, pihak swasta yang mengelola Hotel Sultan menilai tanah dan bangunan di kawasan itu merupakan milik pribadi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022 mencatat ada permasalahan dalam pengelolaan aset di 58 kementerian/lembaga dengan nilai temuan mencapai Rp36,53 triliun. Dalam rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (18/9), Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan mengatakan bahwa nilai BMN yang dikelola mengalami lompatan yang besar. Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, kerumitan yang dihadapi dalam menyelesaikan polemik pengelolaan aset di Indonesia tidak lepas dari lemahnya regulasi serta mengakarnya permasalahan yang ada.

Polemik hak pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno antara pemiliknya dan negara, menyadarkan pada persoalan mendasar yang acapkali terabaikan dari waktu ke waktu yakni urusan pencatatan aset. Temuan auditor negara mengonfirmasi bahwa masih banyak aset negara berserak tanpa dokumen kepemilikan atau bahkan mulai berpindah kepemilikan. Urusan pencatatan aset negara harus menjadi perhatian besar di tengah rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemanfaatan aset negara di Jakarta mesti dilakukan secara transparan untuk membawa kemanfaatan ekonomi.

Chang-kun Shin tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Shin ini, sejak kecil hingga menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA) tinggal di Indonesia. Namun, Shin tetap mesti ke Korea Selatan, karena harus tetap mengikuti aturan kewajiban militer selama dua tahun. Shin awalnya diboyong oleh orang tuanya ke Indonesia pada tahun 1981. Orangtua Shin kala itu menjalankan bisnis di Indonesia. Sejak SD hingga SMA, Shin menempuh pendidikan di Jakarta. Setelah itu, Shin baru melanjutkan kuliah strata satu (S1) di salah satu universitas bergengsi di Korea Selatan, yaitu Seoul National University (SNU) dengan mengambil jurusan Pendidikan dan Edukasi. Memiliki nilai bagus sebagai anak magang, Shin akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap KISI dan bekerja di sana selama 10 tahun sebagai strategic business investment. Setelah memiliki pengalaman yang cukup, dan memiliki pengalaman tinggal lumayan lama di Indonesia juga memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang bagus, Shin dilirik oleh Kiwoom Sekuritas Korea Selatan untuk bekerja di Kiwoom Sekuritas Indonesia sebagai Direktur Utama. Menurut Shin, sebagai anak muda harus berani untuk mencoba berinvestasi dan mengambil risiko yang tinggi. Namun, dengan catatan harus mengenal dan tahu kapasitas diri sendiri juga jangan berinvestasi hanya karena mengikuti orang lain saja. Karena selalu berani mencoba itu, Shin mengaku sudah pernah mencoba berinvestasi di berbagai instrumen investasi dengan berbagai tingkat risiko. Adapun, di waktu senggangnya, Shin tetap menyempatkan untuk berolahraga. Setiap akhir pekan, Shin biasanya menyempatkan diri untuk menjalankan berbagai olahraga. Yang cukup rutin, biasanya, dia golf bersama teman ataupun bersama klien di akhir pekan.

Kinerja keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) diprediksikan tetap solid hingga akhir tahun 2023. Analis Samuel Sekuritas, Daniel Aditya Widjaja memperkirakan, pendapatan INTP setahun penuh 2023 dapat mencapai sebesar Rp 17,1 triliun dengan laba bersih Rp 1,9 triliun. Proyeksi tersebut menunjukkan potensi kenaikan pendapatan sebesar 4,8% secara tahunan atau year on year (yoy) dan pertumbuhan laba bersih 3,3% yoy. Tahun 2022, INTP membukukan pendapatan Rp 16,32 triliun dengan laba bersih Rp 1,84 triliun. Sementara itu, pada semester I-2023, INTP sudah mencatatkan pendapatan Rp 7,9 triliun dan laba bersih Rp 698,4 miliar. Lebih lanjut, permintaan dari proyek-proyek pemerintah, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN), akan turut mendorong volume penjualan emiten ini. Daniel memprediksikan, pertumbuhan permintaan semen masih terjadi hingga tahun 2024, terutama dari jenis bulk cement. Dalam riset 4 Agustus 2023, Analis Ciptadana Sekuritas Muhammad Gibran memperkirakan, volume penjualan semen INTP tahun 2023 hanya tumbuh 2% menjadi 15,6 juta ton. Per semester I-2023, volume penjualan semen INTP tumbuh 5,5% yoy menjadi 7,5 juta ton di tengah penurunan volume penjualan industri yang sebesar 6,5% yoy. Sejalan dengan itu, pangsa pasar INTP meningkat menjadi 27,4% pada Juni 2023, dari 24,7% pada Juni 2022. Ada kenaikan pangsa pasar di Luar Jawa secara signifikan dari 14,5% menjadi 20,6%, sementara pangsa pasar di Jawa relatif stabil di 33,9%. Dalam riset tanggal 22 Agustus 2023, Analis MNC Sekuritas, Muhammad Rudy Setiawan menambahkan, volume penjualan INTP diperkirakan akan mencapai 17 juta-18 juta ton. INTP juga berencana memperluas penetrasi pasar Maros ke Indonesia bagian timur dan meningkatkan pangsa pasar ekspor. Di sisi lain, konsumsi batubara di musim dingin yang lebih tinggi diperkirakan akan memperketat pasokan dan menaikkan harga komoditas tersebut. Ini akan jadi tekanan biaya untuk produsen semen yang  mengandalkan batubara sebagai sumber energi. Ketiga analis tersebut merekomendasikan buy INTP. Daniel menetapkan target harga  INTP di posisi Rp 12.625 per saham, Gibran memasang target harga Rp 12.500, dan Rudy memberikan target harga  Rp 12.700 per saham. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU itu. Hanya satu fraksi yang menerima dengan catatan minder head nota atas RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%, pendapatan negara ditetapkan bisa mencapai Rp 2.802,3 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan Rp 3.325,11 triliun.Alhasil defisit anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 522,8 triliun atau 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp 25,5 triliun, serta pembiayaan anggaran ditetapkan Rp 522,8 triliun.Beberapa fraksi menyoroti anggaran dana desa. Dalam RAPBN 2024, dana desa ditargetkan sebesar Rp 71 triliun, naik dibanding outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 69,9 triliun. Dana desa ini akan dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.Adapun pada 2023 dana tertinggi yang diperoleh beberapa desa berada di kisaran Rp 1 miliar. Salah satu desa yang menerima dana desa terbesar adalah Desa Tenggulun mencapai Rp 1,9 miliar.Masih mengkajiFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar anggaran untuk dana desa ke depan bisa terus dikerek menjadi Rp 5 miliar per desa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan, rekomendasi PKB agar dana desa ditingkatkan, untuk mendorong agar dana desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan pemerataan pembangunan.Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat, pelaksanaan kebijakan dana desa harus dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Terutama, untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih akan melakukan pengkajian terkait usulan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.

Upaya pemerintah memacu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya berlangsung di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara simultan, pekerjaan merealisasikan IKN juga berlangsung di gedung parlemen, membahas revisi beleid yang menaungi calon ibu kota baru, sekaligus mengakselerasi masuknya investasi. Kemarin, Senin (18/9), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menggelar dua rapat penting. Pertama, Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran DPR dengan Otorita IKN membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otorita IKN. Dalam Raker itu, DPR menyetujui anggaran Otorita IKN pada tahun depan sebesar Rp434 miliar. Pada saat yang sama, Otorita IKN juga mengajukan tambahan anggaran Rp3 triliun untuk 2024. Kedua, Rapat Panitia Kerja Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang IKN yang sudah memasuki penyelarasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa fokus saat ini adalah menyelesaikan proyek infrastruktur dasar IKN. Percepatan proyek itu merujuk rencana Presiden Joko Widodo untuk menggelar Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di Nusantara.Bambang juga mengungkap beberapa investor swasta siap membangun di IKN dalam 2 bulan mendatang. Dia juga mengonfirmasi investor swasta siap menggelar prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN pada 22 September 2023 atau 23 September 2023. Namun, Bambang enggan menjelaskan nama investor swasta yang terlibat dengan alasan tengah dalam proses pengorganisasian.

Otorita IKN telah mengungkap beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun. Nantinya, sejumlah proyek itu dibangun di kawasan Sumbu Kebangsaan yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Ada beberapa nama Crazy Rich Indonesia yang berkomitmen membangun IKN, di antaranya bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) hingga Anthoni Salim selaku pemilik Salim Group. Pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yakni Robert Budi Hartono juga tak mau ketinggalan. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan beberapa syarat minat swasta di IKN adalah kepastian hukum, kepastian keberlangsungan, juga kepastian perpindahan ibu kota. "Itu yang menjadi syarat. Itu hal menjadi menarik untuk kita para pengembang," kata Joko. Sementara itu, pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Yuli Indrawati menilai Otorita IKN lebih tepat disebut sebagai pemdasus. Dengan status sebagai pemdasus, dia menegaskan Otorita IKN mempunyai kewenangan untuk membentuk badan usaha milik otorita termasuk juga kewenangan menerbitkan surat utang.

Di atas kertas, membangun jejaring merupakan tugas yang relatif sederhana. Berbaurlah dengan para profesional sambil menikmati segelas minuman dalam suatu acara dan peluangmu untuk mendapatkan peran yang didambakan atau membangun karier impian akan meningkat. Sebelum masa pandemi Covid-19, saat bersiap-siap untuk berjejaring, kamu ada kemungkinan akan masuk ke suatu tempat sambil berpikir, “Tersenyumlah. Ingat kalimat perkenalan yang sudah kamu siapkan. Jika semuanya gagal, bicarakan tentang cuaca.”

Namun sekarang, setelah pandemi berlalu, opsi bekerja tidak harus dari kantor menjadi mungkin. Banyak dari kita yang dihadapkan pada kesulitan berbeda: bagaimana membangun jejaring sambil bekerja dari jarak jauh. Seraya bekerja dari rumah, dengan anak-anak yang meminta dibuatkan teh atau hewan peliharaan yang menginjak keyboard, kita secara kolektif menjadi Robert Kelly, ilmuwan politik yang berbasis di Busan, Korea Selatan. Video Kelly menjadi viral pada 2017 ketika anak-anaknya mengganggu wawancara langsung yang dia lakukan di stasiun televisi dan istrinya harus berusaha mengeluarkan anak-anak itu dari kantor Kelly.

Meskipun sulit untuk bertemu dengan orang-orang dalam situasi seperti itu, penelitian menunjukkan bahwa menghadapi tantangan ini merupakan hal yang layak dilakukan. Menurut sebuah survei daring, jejaring menyumbangkan hingga 85 persen dari seluruh lowongan yang terisi. Jejaring juga dapat membuahkan kenaikan gaji yang besar, sebagaimana dibuktikan oleh cerita terkini tentang bagaimana seorang karyawan mendapatkan kenaikan gaji 24 ribu pound sterling atau sekitar Rp 460 juta hanya melalui jejaring yang dibangun. (Yetede)

Isu perubahan iklim saat ini tengah menjadi perhatian global, baik kalangan pemimpin negara dan para pelaku bisnis. Sejumlah aspek yang menyangkut transisi energi, ketahanan pangan, kesehatan, ketersediaan hunian layak, dan lainnya, diusung untuk mendukung keberlanjutan. Kalangan pemimpin bisnis global memberi perhatian serius terhadap isu perubahan iklim. Survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC), memberi gambaran terhadap strategi bisnis para eksekutif dalam mengelola isu-isu per­ubahan iklim. Survei yang dilakukan oleh PwC itu menjangkau 4.410 CEO global yang mayoritas merupakan pemimpin bisnis dengan pendapatan tahunan di atas US$100 juta. Dalam kajian yang dirilis pada akhir 2022, mayoritas CEO global tengah menyiapkan strategi dalam berbagai isu perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon, inovasi terhadap produk-produk ramah lingkungan serta dapat didaur ulang, dan lain sebagainya. Menurut kalangan pemimpin bisnis global itu, perubahan iklim berdampak pada sejumlah aktivitas bisnis mulai dari rantai pasok, struktur biaya, dan aset fisik. Dari tiga hal tersebut, struktur biaya memiliki dampak paling merata baik dari skala sedang hingga kompleks akibat perubahan iklim. Para pemimpin bisnis di Indonesia, terutama dari eksekutif muda dan pewaris usaha, turut mencermati isu perubahan iklim sebagai strategi dalam mengelola bisnis ke depan dengan melakukan berbagai inovasi. PT Blue Bird Tbk., korporasi yang bergerak di layanan transportasi terlihat sangat serius dalam upaya menekan emisi karbon lewat serangkaian uji coba kendaraan berbasis baterai (electric vehicle) sebagai armada layanan ke konsumen.Menurut Wakil Direktur Utama Blue Bird (BIRD) Sigit Djokosoetono, pihaknya telah melakukan terobosan dalam uji coba penggunaan kendaraan listrik dalam kurun 4 tahun terakhir. Selain berencana melakukan pengadaan jangka panjang, katanya, sejumlah inisiatif pengurangan emisi karbon mulai dilakukan dari peluncuran panel surya sebagai penyuplai energi, penambahan charging station, serta penambahan jumlah armada berbahan bakar compressed natural gas (CNG). 

Kelompok bisnis Bakrie Group juga cukup aktif dalam melakukan inisiasi perubahan iklim, utamanya dengan inisiatif awal di bisnis-bisnis utama yang dijalankan grup bisnis. Menurut Direktur Utama PT Bakrie Power yang juga CEO Helio Synar Energi, Ronald Nehemia Sinaga, sasaran dari transisi energi dimulai dari tiga titik, yaitu electric mobility, renewable energy, dan sustainable housing. “Kami percaya kalau tiga ini bisa terjadi, semua dalam grup akan terbawa untuk ikut menjadi lebih hijau,” katanya kepada Bisnis, Jumat (15/9). Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir menyatakan pengembangan energi ramah lingkungan menjadi triple bottom line TBS Energi Utama yang mengedepankan people, planet, dan profit. Hal itu sejalan dengan semangat mengedepankan isu-isu perubahan iklim dalam tata kelola korporasi ke depan. Pandu bercerita salah satu yang akan terus diperbesar kapasitasnya di sektor kelistrik­an adalah pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Langkah itu juga sejalan dengan rencana PT PLN (Persero) yang memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis EBT. Pandu yang juga menjabat sebagai Komisaris CarbonX menilai bursa perdagangan karbon memiliki mekanisme seperti halnya perdagangan saham dengan menghitung jenis karbon yang dihasilkan per tahun dari sejumlah perusahaan. Harganya akan ditentukan melalui pihak yang dipercaya melakukan verifikasi. Dalam ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang berlangsung di sela-sela Konferesni Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Jakarta awal bulan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan krisis iklim dan kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan bersama seluruh negara-negara di dunia. Dia menyampaikan bahwa setiap negara memiliki peran sendiri dalam mengatasi krisis iklim melalui upaya dekarbonisasi. Setiap negara, kata Luhut, harus menyadari kenyataan bahwa mereka memiliki kapasitas, kompatibilitas, dan batasan berbeda untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.