Topik yang sedang ramai saat ini adalah penutupan Tiktok Shop, fitur belanja yang diperuntukkan bagi pengguna Tiktok untuk berbelanja langsung di aplikasi media sosial tersebut. Fitur ini menjadi populer di kalangan masyarakat lantaran banyak penjual yang menjajakan barang dengan harga murah. Karena Tiktok tidak memiliki izin berdagang sebagai platform e-dagang sesuai regulasi di Indonesia, Tiktok Shop tutup sejak 4 Oktober 2023. Berat bagi Aldo Permana Dewantara (20) untuk menerima kenyataan tersebut. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, asal Batu Ampar, Kepri, ini sudah nyaman menggunakan fitur Tiktok Shop. ”Kita berada di zaman teknologi. Pedagang-pedagang seharusnya lebih kreatif memanfaatkan teknnologi. Dengan penutupan ini sebenarnya saya tidak setuju,” kata Aldo dari Yogyakarta, Kamis (12/10).

Aldo sering memanfaatkan Tiktok Shop untuk memenuhi kebutuhan harian karena harganya pasti, ulasan dari pembeli ada, dan lokasi penjual tertera jelas. Terlebih lagi, pelanggan di Tiktok Shop mudah berinteraksi dengan penjual terkait produk dengan potongan harga menarik. Namun tak semua keberatan. Nathania Aline Inditha (20) tak masalah jika Tiktok Shop tutup. ”Menurut aku, Tiktok itu untuk media sosial hiburan, bukan jualan. Aku lihat penuh dengan orang bikin konten sekalian jualan, banyak iklan produk dalam konten yang mengganggu,” kata mahasiswa asal Jakarta di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Udayana ini. Aline sebetulnya biasa berbelanja di Tiktok Shop. Dia kerap membeli produk skincare dan bahan baku usaha yang ia rintis bersama teman-teman kontrakannya. Mereka menjual roti selai secara luring. Alasan Aline berbelanja daring sederhana. Dia malas keluar. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa disrupsi dan kemajuan teknologi digital perlu segera disikapi dunia usaha. Pelaku UMKM serta ekonomi keuangan syariah harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri. Dalam pembukaan Ijtima Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023, di Jakarta, Jumat (13/10) Wapres Amin mengingatkan, pasar konvensional seperti Pasar Tanah Abang akhirnya tergerus oleh pasar digital. Padahal, hampir semua pelaku di pasar konvensional di Indonesia adalah pelaku UMKM.

”Oleh karenanya, mesti segera dilakukan langkah penyadaran kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menyiapkan diri dan terus adaptif dengan dinamika zaman, termasuk menghadapi tantangan disrupsi,” ujar Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres mengatakan, pelaku ekonomi dan keuangan syariah juga harus memitigasi tantangan disrupsi ini. Apalagi, perkembangan ini menuntut tersedianya ragam produk keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin familiar dengan dunia digital. Oleh karena itu, Wapres Amin meminta para regulator, pelaku industri, Dewan Syariah Nasional(DSN), MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk merespons perubahan ini. (Yoga)

Social Commerce merupakan istilah baru yang muncul di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi di era modern yang mengintegrasikan media sosial dan aktivitas belanja online (social dan e-commerce). Indonesia dengan populasi melek digital yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, telah menjadi salah satu pasar terbesar untuk social commerce di Asia Tenggara, mendominasi 71% pasar di Asia Pasifik dan diprediksikan mencapai pendapatan sebesar US$22 miliar dengan CAGR sebesar 47,9% pada 2028. Fenomena belanja melalui media sosial ini telah mengubah cara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berinteraksi dengan pelanggan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak UMKM yang beralih dari model bisnis tradisional ke model berbasis digital, memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memasarkan produk mereka. Keuntungan utama dari social commerce adalah kemampuannya untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional.Dalam kurun waktu dua tahun, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah UMKM yang beralih ke digital. Dari 9 juta UMKM yang sudah go digital pada 2020. Angka ini meningkat menjadi 21 juta pada 2022, menjadikan 32% dari total UMKM sudah terdigitalisasi. Sebanyak 2 juta UMKM di antaranya sudah terjun ke dalam TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembatasan ini dilakukan untuk melindungi para pedagang lokal. Kehadiran raksasa teknologi asing seperti TikTok bisa berpotensi merugikan UMKM lokal jika tidak diatur dengan baik. Namun, di sisi lain larangan total terhadap layanan seperti TikTok Shop juga bisa kontraproduktif. Dengan mengintegrasi fungsi social media dan e-commerce, akan tercipta seamless journey bagi pelanggan dan menciptakan nilai lebih. Pelaku usaha dapat menciptakan pengalaman belanja yang kohesif dan mempersonalisasi untuk konsumen di era digital.

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah didorong untuk naik kelas dan meningkatkan skala usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital. Mungkin selama ini banyak pelaku UMKM yang lebih akrab dengan perdagangan digital melalui e-commerce maupun media sosial yang sifatnya business-to-consumer (B to C). Padahal, terdapat potensi perdagangan digital yang peluangnya jauh lebih besar melalui marketplace atau platformkatalog elektronik (e-catalog) dan proses e-purchasing yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Kehadiran katalog elektronik atau e-catalog menjadi tanda pergerakan masif bisnis di Indonesia makin mengarah ke ranah digital. Selain e-commerce, e-catalog yang diusung oleh LKPP juga menjadi wadah transaksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang bersifat business-to-business (B-to-B). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mencatat 40.473 penyedia UMK dengan 2,3 juta katalog hingga November 2022 lalu. Angka tersebut perlahan naik sepanjang 2023. Kemenkop UKM mendorong beragam strategi ajakan agar UMKM berkeinginan masuk ke e-catalog. Setidaknya LKPP menarget-kan transaksi sebesar Rp500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan dana APBN/APBD di dalam e-catalog tahun ini. Dari nilai tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil bagian dan masuk ke dalam platform e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Salah satunya seperti yang dialami oleh Riene Mahardiani, pemilik usaha Zee Collection, yang ketika itu pernah mendapatkan permintaan pengadaan suvenir oleh Kementerian Luar Negeri. Riene mengaku sudah mencoba beberapa kali untuk dapat memasukkan produknya melalui e-catalog tetapi sudah hampir satu tahun masih belum juga mendapatkan persetujuan dari sistem. Hal serupa disampaikan oleh Yudiana Lyn, Owner HomLiv yang mengaku sempat mendapatkan pesanan dari Kemenparekraf untuk pengadaan souvenir. Waktu itu, dirinya diarahkan oleh pihak dari Kementerian untuk memasukkan produknya melalui e-catalog. Sementara itu, Ketua BPD Asephi DKI Jakarta Sholahudin Fuad mengatakan, masih belum banyak UMKM yang onboarding ke e-catalog karena terkendala dalam hal kelengkapan administrasi. Pengamat Ekonomi & Telekomunikasi ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, katalog elektronik dari LKPP ini menjadi platfrom yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk UMKM.

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Geliat kinerja usaha UMKM diharapkan dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini.  Untuk itu, upaya mendorong digitalisasi UMKM harus berjalan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selama ini transformasi ekonomi digital belum terjadi secara terarah. Sebab, baru terjadi perkembangan di hilir seperti di sektor perdagangan dan jasa keuangan namun transformasi digital lemah di sektor industri seperti sektor produksi, manufaktur, pertanian, dan perkebunan. Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, transformasi digital dalam UMKM diharapkan dapat dilakukan melalui sisi produksi dengan  menghasilkan produk dengan smart factory, teknologi digital, dan internet of things. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk segera melakukan modernisasi UMKM dengan membuka peluang bisnis baru lewat hilirisasi. (Yetede)

Kemendag terbuka apabila Tiktok ingin mengurus izin usaha baru sebagai penyedia layanan transaksi  jual-beli barang secara daring. Hal itu sesuai amanat Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Jika Tiktok mau layanan e-dagang dalam Tiktok Shop Indonesia berjalan, layanan seperti itu harus dipisah (izin usahanya). Kami akan bantu pengurusan izin usahanya sesuai ketentuan terbaru,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, Rabu (4/10) di Jakarta.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang social commerce, tetapi mengaturnya. Jika perusahaan media sosial ingin menjalankan layanan e-dagang, mereka jangan melakukannya di platform media sosial, tetapi di dalam platform e-dagang. Dalam keterangan resmi di laman perusahaan, Selasa (3/10), Tiktok mengatakan, prioritas perusahaan adalah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga perusahaan tidak lagi memfasilitasi transaksi e-dagang di Tiktok Shop Indonesia per Rabu pukul 17.00 WIB. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Para pelaku UMKM diharapkan bisa bangkit kembali dan segera meng-upgrade kemampuan, sehingga bisa makin  berdaya asing, tidak hanya didalam negeri melainkan juga di pasar global. Hal ini menyusul dikeluarkan permendag Nomor 31 Tahun 2023 pada pekan lalu, yang disusul keputusan TikTok Indonesia unutk menutup layanan transaksi e-commerce pada TikTok Shop Indonesia secara resmi pada Rabu (04/10/2023) pada pukul 15.00 WIB. Menurut Direktur program Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Esther Sri Astuti, Permendag Nomor 31 tahun 2023 dinilai sudah lebih baik dibandingkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Hal ini karena mengatur izin usaha bagi merchant dalam negeri, membatasi harga bagi produk impor yang masuk ke Indonesia dan memberi ruang promosi bagi produk Indonesia dalam social commerce. (Yetede)