KERANJANG belanja online Tri Maryanto kini berisi riwayat pembelian belasan produk elektronik buatan produsen asal Cina. Bukannya dari toko lokal, barang-barang itu ia beli langsung dari Negeri Tirai Bambu melalui platform lokapasar Shopee. Dari histori pelacakan barang di akun milik pekerja swasta berusia 35 tahun itu, tampak jelas bahwa sebagian besar paket tersebut bisa diterbangkan ke Indonesia dalam sepekan, bahkan lebih singkat. “Mudah dipesan dan cepat sampainya,” kata Tri kepada Tempo, kemarin. Ayah dua anak ini mengaku terbiasa memesan barang lewat platform lokapasar sejak masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada pertengahan Juni 2020, tiga bulan setelah temuan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Larangan bepergian saat itu membuat Tri punya hobi baru: belanja online sebelum tidur. Di akhir 2020, barulah ia menemukan layanan pembelian barang asal luar negeri dengan harga murah dan mudah. 

Ketika itu, ia hanya berniat membeli lapisan pelindung layar untuk ponsel. Sebelum PSBB, seingat dia, harga produk itu bisa menembus Rp 70 ribu bila dibeli di pusat belanja, bahkan mencapai Rp 100 ribu untuk kualitas premium. Di beberapa lokapasar, harganya pun masih berkisar Rp 50 ribu, belum dengan ongkos pengiriman. “Setelah scroll, ternyata ada yang (harganya) enggak sampai Rp 15 ribu, tapi dikirim langsung dari Cina,” katanya. Dua hari setelah dipesan dari sebuah toko yang berlokasi di Yiwu, kota di Provinsi Zhejiang, Cina Timur, paket pesanan Tri itu sudah tiba di pusat penyortiran dan melewati otoritas bea-cukai Cina. Sehari berikutnya, muncul keterangan bahwa paket sudah tiba di Jakarta. Ada jeda dua hari hingga barang pesanan itu berstatus crossborder dan beralih ke pusat transit barang. Esoknya, paket sudah tiba di area Kemandoran, Jakarta Barat, alamat rumah Tri. (Yetede)

Program literasi digital oleh perbankan berpotensi menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari, Kamis (13/7/2023), mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Beda dengan sebelumnya, PRS kali ini lebih fokus pada literasi digital guna mendorong UMKM naik kelas. Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. PRS akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat. (Yoga)

Rabu (12/7) sore, Rahmat (45), pedagang gorengan yang mangkal di pinggir Jalan Margasatwa, Cilandak, Jaksel, melayani pembeli yang memesan lima gorengan dengan total harga Rp 10.000. Karena tidak membawa uang pas atau uang pecahan kecil, si pembeli ingin membayar menggunakan QRIS, tapi Rahmat menjawab tidak bisa. Akhirnya, pembeli memilih pergi ke toko ritel modern terdekat untuk membeli sebotol air mineral dan memperoleh kembalian pecahan uang kecil yang digunakannya untuk membayar gorengan. Saat ditanya Kompas mengapa ia tidak menggunakan QRIS, Rahmat mengatakan, sebelumnya, ia selalu memasang kode unik untuk pembayaran QRIS yang ditempel di kaca gerobak-nya. Namun, sepekan terakhir dia mencabutnya. Penyebabnya, mulai 1 Juli 2023, pembayaran menggunakan QRIS dikenai tarif 0,3 % dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pedagang.

”Ya, mending suruh pembeli bayar pakai uang tunai. Enggak ada potongannya,” ujarnya terkekeh. Rahmat menjelaskan, dia bisa berjualan 200-300 potong gorengan dengan omzet berkisar Rp 400.000-Rp 600.000 dalam sehari. Andaikan semua transaksi menggunakan QRIS, maka dia akan kehilangan Rp 1.200-Rp 1.800 per hari. Dengan asumsi serupa, maka dalam sebulan dia kehilangan pendapatan Rp 36.000-Rp 54.000. ”Bagi kami, uang segitu besar lho, setara bisa buat beli minyak goreng,” ujarnya. Rahmat berharap pembayaran QRIS kembali  dibebaskan dari biaya. Apalagi, omzet penjualannya belum sebaik seperti sebelum pandemi.

Dihubungi Kamis (13/7), Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Aku-mandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan, keputusan memberikan tarif QRIS sebesar 0,3 % dari nilai transaksi jelas mem- beratkan pelaku usaha mikro dan ultramikro. Hermawati memahami penyelenggara jasa pembayaran (PJP) mungkin memerlukan biaya pemeliharaan jaringan atau infrastruktur agar layanan QRIS tetap berjalan. Namun, menurut dia, 0,3 % itu terlalu besar bagi pelaku UMKM.  (Yoga)

Data OJK selama Mei 2023 menunjukkan, utang pinjaman daring berjalan dari 2,3 juta akun peminjam mencapai Rp 10,5 triliun. Menurut Direktur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Kuseryansyah, Rabu (12/7/2023), 63 persen pinjaman disalurkan lewat platform konsumtif dan 37 persen melalui platform produktif. Platform pinjaman konsumtif juga dipakai untuk mencairkan dana kebutuhan produktif oleh 35 persen peminjam. (Yoga)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) memberikan klarifikasi seputar polemik pengenaan biaya sebesar 0,3% bagi pedagang katagori usaha mikro (UMi) yang bertransaksi menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS). BI menegaskan, kebijakan itu dimaksudkan agar  ekosistem digital terus berkembang. Persentase biaya yang juga dikenal  sebagai merchant discount (MDR) itu pun tak lebih dari persentase tarif keekonomian yang mencapai 0,7%. Menurut BI, tidak ada niatan dari bank sentral  untuk membebani masyarakat, terutama pada pedagang UMi yang terdaftar sebagai merchant QRIS. "Ini bukannya kita tidak peka dengan kebutuhan UMi, tapi 0,3% itu sudah jauh dari keekonomian  yang seharusnya 0,7%. BI enggak terima apa-apa," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono di Jakarta, Rabu. Dicky memaparkan, Setidaknya ada lima manfaat yang didapat dari penyesuaian  MDR QRIS UMi tersebut. Pertama, percepatan disbursement dana ke merchant menjadi H0 dari sebelumnya H+1 hingga H+3. Kedua, keberlangsungan  penyelenggaraan layananan QRIS lebih terjamin. (Yetede)

Kementerian Perdagangan diketahui tengah mengebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beberapa aturan yang akan direvisi dalam beleid tersebut adalah yang terkait dengan perizinan hingga pengendalian terhadap penjualan barang-barang impor di media sosial atau social commerce dan e-commerce. Nantinya, barang-barang yang diperoleh melalui jalur impor yang dijual di platform digital akan dikenakan batas transaksi. “Semua sedang dibahas antarkementerian dan lembaga, tetapi intinya akan ada pembatasan dan minimal transaksi untuk barang impor,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, Kamis (7/6). Maraknya transaksi produk impor melalui ecommerce belakangan makin marak dan mulai dikeluhkan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM nasional. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pun menegaskan perlunya pembatasan produk impor di e-commerce dan social commerce untuk mencegah barang dari luar negeri itu menguasai pasar digital di dalam negeri.

Bank Indonesia mulai mengenakan biaya layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada merchant alias pedagang pengguna sebesar 0,3 persen dari nilai transaksi sejak 1 Juli lalu. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, berujar kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi digital melalui sistem pembayaran QRIS. "Biaya 0,3 persen digunakan untuk menutup biaya operasional dan keberlanjutan. Sebab, di balik proses QRIS, kami harus menyediakan mesin-mesin scanner, lembaga switching, dan lembaga standar," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 5 Juli 2023. Santoso mengatakan biaya layanan yang disebut sebagai merchant discount rate (MDR) ini dikenakan tak hanya untuk pembayaran QRIS, tapi juga seluruh pembayaran berbasis kartu, seperti kartu debit dan kartu kredit yang menggunakan mesin electronic data capture (EDC).

Kebijakan MDR nol persen sebelumnya berlangsung dua tahun untuk merchant UMKM dengan omzet di bawah Rp 400 juta. Sedangkan untuk merchant menengah, besar, dan komersial sedari awal telah dikenai biaya 0,7 persen. "Kami memberikan kesempatan kepada usaha mikro saat masa pandemi untuk bisa menggunakan QRIS, dan ternyata nilainya sangat signifikan dalam memberikan nilai tambah bagi merchant," kata Santoso. Adapun tarif itu dipungut langsung oleh bank atau perusahaan fintech acquiring yang menyediakan jasa pembayaran QRIS di merchant tersebut. ASPI menyatakan komitmen penyelenggara jasa pembayaran guna meningkatkan kualitas transaksi QRIS untuk merchant ataupun pengguna. (Yetede)

Pemerintah tetap menginginkan pelibatan aktif pelaku UMKM ke dalam platform katalog elektronik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jumlah produk UMKM yang masuk katalog elektronik atau e-katalog ditargetkan naik dari 2,9 juta menjadi 5 juta unit tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM RulliNuryanto, Senin (3/7) di sela-sela peluncuran aplikasi Juragan Doku, di Jakarta. Untuk mencapai target, menurut Rulli, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,termasuk komunitas UMKM.

”Sebanyak 40 % belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM. Upaya pemerintah agar produk UMKM masuk ke platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai upaya untuk mendorong perluasan pasar,” ucap Rulli. Rulli menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan. Salah satunya, lewat pembiayaan melalui program KUR. Pada 2023, alokasi KUR naik menjadi Rp 450 triliun. Tahun sebelumnya, alokasi KUR mencapai Rp 365 triliun. Sekjen Sahabat UMKM (komunitas UMKM) Faisal Hasan Basri berpendapat, inisiatif pemerintah meningkatkan jumlah produk UMKM di platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang patut disyukuri. Ini berarti pemerintah membuka kesem-patan yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Kesempatan itu sebaiknya diikuti persiapan produksi yang matang dari para pelaku UMKM. (Yoga)

Apple Inc menjadi perusahaan publik pertama yang memiliki valuasi pasar senilai 3 triliun USD pada penutupan perdagangan saham, Jumat (30/6). Harga saham perusahaan yang didirikan Steve Jobs, 47 tahun lalu naik 2,3 % pada 193,97 USD atau Rp 2,917 juta per lembar saham. Bersamaan dengan kenaikan harga saham Apple, sejumlah saham perusahaan teknologi lain, seperti Amazon, Nvidia, Meta, dan Microsoft juga naik. Masing-masing naik 1,9 %, 3,6 %, 1,9 % dan 1,6 %. Pada Januari 2022, valuasi Apple sempat mencapai 3 triliun USD di pasar saham. Akan tetapi, valuasi itu tidak bisa bertahan ketika pasar ditutup. Kenaikan harga saham Apple menjelang akhir pekan ini diluar ekspektasi. Sebab, nilai saham Apple sempat tenggelam sehingga mendorong valuasi pasarnya berada di bawah 2 triliun USD pada awal 2023.

Optimisme pasar terhadap Apple mulai muncul ketika raksasa teknologi itu pada awal Juni meluncurkan sebuah produk yang dianggap visioner untuk masa depan teknologi augmented reality. Produk yang diberi nama Vision Pro ini mendorong para pencinta teknologi, khususnya buatan Apple untuk menikmati dunia baru yang disebut realitas virtual (virtual reality). Vision Pro dilepas ke pasar dengan harga 3.499 USD atau Rp 52,6 juta. Produk ini dinilai sebagai terobosan teknologi yang memantik gairah baru di tengah kelesuan pasar. Saat ini, Apple menghasilkan begitu banyak uang sehingga mampu membagi dividen sebesar 105 miliar USD per tahun kepada para investor dan membeli kembali sahamnya sendiri (buy back). Dari hasil itu, Apple masih menyisakan dana 56 miliar USD di triwulan terakhir 2022. (Yoga)

Arus remitansi yang tercatat secara resmi ke negara berpenghasilan rendah dan   menengah secara khusus, sesuai laporan Migration and Development Brief 38 yang dirilis oleh Bank Dunia, diperkirakan hanya tumbuh 1,4 % menjadi 656 miliar USD pada akhir tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi di negara-negara sumber remitansi yang melemah sehingga membatasi pekerjaan dan perolehan upah bagi para pekerja migran. Bank Dunia dalam laporan Migration and Development Brief 38 (Juni 2023) menyebutkan, pada periode pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat pascapandemi Covid-19 dan investasi asing langsung yang menurun, arus masuk remitansi menjadi lebih penting bagi negara dan rumah tangga. Hal ini terutama terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan utang luar negeri yang tinggi.

Direktur Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sri Andayani, saat menghadiri peluncuran kerja  sama penyedia layanan keuangan digital DANA dengan perusahaan pengiriman uang Ria Money Transfer di Jakarta, Selasa (27/6/2023), mengatakan, di Indonesia, penerimaan remitansi sempat menurun saat pembatasan sosial akibat pandemic Covid-19 tahun 2020-2021. Namun, penurunan penerimaannya tidak terlalu signifikan. Pada 2019, penerimaan remitansi di Indonesia 11,4miliar USD, pada 2020, total penerimaan remitansi turun menjadi 9,4 miliar USD. Setahun berikutnya, penerimaan kembali turun menjadi 9,1 miliar USD. ”Pada 2022, penerimaan remitansi di Indonesia naik menjadi 9,7 miliar USD sejalan dengan proses penempatan pekerja migran Indonesia yang mulai pulih dari pandemi Covid-19. Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri sepanjang 2022 tercatat 200.761 orang," ujarnya. (Yoga)