Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.

Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.

Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.

Mulai pekan ini, secara bertahap, Indonesia akan memasuki situasi normal yang baru atawa new normal. Meski kasus infeksi korona masih terus meningkat, pemerintah mulai mengizinkan perkantoran beroperasi. Sekolah dan pusat perbelanjaan juga akan menyusul buka dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19. Misal, pengaturan waktu kerja agar tidak terlalu panjang.

Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich menilai, pengaruh kenormalan baru ke pasar modal masih sulit diprediksi. Di satu sisi, kinerja emiten akan positif karena bisnis kembali berjalan. Walau tidak langsung kembali ke kondisi sebelum pandemi kata dia kemarin. Di sisi lain, ada risiko lantaran kasus Covid-19 masih terlihat meningkat sedangkan di negara lain relaksasi dilakukan setelah grafik kasus turun, sehingga risiko gelombang kedua lebih kecil.

Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Toufan Yamin menilai, tekanan pada pasar modal masih cukup kuat. Sebab, aktivitas ekonomi akan bergerak dengan pola U-shaped recovery. Maklum, selain Covid-19, perang dagang Amerika Serikat dan China kembali terjadi.

Terkait kinerja sejumlah instrumen investasi yang diprediksi belum akan kembali normal di masa new normal, para pakar menyarankan investor menjaga likuiditas keuangan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, investor sebaiknya mengalokasikan mayoritas dana investasi jangka pendek dan menengah di instrumen likuid seperti reksadana pasar uang. Investor bisa menempatkan sekitar 60% investasi di reksadana pasar uang dan 25% di reksadana pendapatan tetap. Lalu sekitar 15% bisa ditempatkan di saham blue chips.

Toufan, Farash dan Lusiana Darmawan, Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning, menyarankan investor memenuhi dana darurat terlebih dulu, bahkan sebaiknya diperbanyak dan menerapkan strategi capital preservation untuk tujuan investasi jangka pendek dan pada imbal hasil yang lebih stabil. Lusiana menambahkan berinvestasi di aset saham saat ini masih bisa dilakukan secara bertahap. Namun investasi sebaiknya dilakukan dalam jangka panjang. Toufan menilai saham-saham yang bergerak di sektor kebutuhan dasar seperti barang konsumsi dan infrastruktur telekomunikasi di era new normal menarik dikoleksi.

Pemerintah mempercepat penyediaan 11 bahan pangan pokok untuk menghadapi lonjakan permintaan menjelang Ramadan hingga Lebaran. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturka pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga stok, pasokan, dan harga bahan pangan pokok, yang dibahasa dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas sepanjang pekan lalu.

Kementerian Perdagangan mulai membebaskan surat persetujuan impor untuk komoditas bawang putih dan bombai. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meyebutkan minimnya stok yang mengerek harga bawang putih dan bawang bombai menjadi salah satu alasan pelonggaran tersebut. Pembebasan itu berlaku sejak 19 Maret hingga 31 Mei mendatang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Apindo), Roy Nicholas Mendey memastikan ketersediaan pangan masih mencukupi di semua peretail. Sejumlah komoditas, khususnya barang impor, secara bertahap juga sudah masuk ke peretail.